SANGATTA – Koleksi Maison Lumina dari brand Raftykha sukses mencuri perhatian dalam gelaran Halif Fashion Karim 2026 yang berlangsung di Temindung Creative Hub, Samarinda, Minggu malam (1/3/2026) lalu. Karya desainer Nora Suratman tersebut tampil memikat dengan sentuhan modest fashion yang elegan sekaligus mengangkat kekayaan wastra daerah.

Dalam peragaan busana bertema halal lifestyle itu, Raftykha menghadirkan Maison Lumina Collection yang mengusung filosofi “rumah cahaya”. Konsep tersebut diterjemahkan melalui siluet anggun, tekstur lembut, serta permainan warna hangat yang merepresentasikan karakter perempuan muslim modern.

Tak sekadar menampilkan rancangan busana, Raftykha juga memperkenalkan wastra Kutai Timur (Kutim) sebagai elemen utama dalam koleksinya. Motif dan tekstil khas daerah tersebut diolah secara kontemporer sehingga mampu tampil elegan di panggung fashion modern.

Desainer Raftykha, Nora Suratman, mengatakan bahwa koleksi Maison Lumina tidak hanya menghadirkan keindahan busana, tetapi juga membawa pesan budaya dan nilai spiritual.

“Maison Lumina ini tentang rumah cahaya. Kami ingin menghadirkan karya yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga membawa cahaya budaya dan nilai keislaman dalam setiap desainnya,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Ia menambahkan, penggunaan wastra Kutai Timur dalam koleksi tersebut merupakan upaya untuk memperkenalkan potensi tekstil daerah ke panggung fashion yang lebih luas.

“Wastra Kutim punya karakter yang kuat dan sangat potensial untuk dikembangkan dalam desain modern. Kami ingin menunjukkan bahwa kekayaan lokal bisa tampil elegan di runway tanpa kehilangan identitasnya,” jelas Nora.

Penampilan Raftykha di atas runway mendapat sambutan hangat dari para tamu undangan dan pecinta fashion yang memadati lokasi acara. Perpaduan antara desain modern dan kekayaan motif lokal menjadi salah satu sorotan dalam grand show malam itu.

Melalui partisipasi dalam Halif Fashion Karim 2026, Raftykha berharap karya-karya yang mengangkat kekayaan lokal dapat semakin dikenal luas dan memberi ruang bagi wastra daerah untuk berkembang di industri fashion.

“Harapan kami tentu wastra Kutai Timur bisa semakin dikenal dan dicintai, tidak hanya di daerah tetapi juga di tingkat nasional,” tutup Nora.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mempercepat penanganan kerusakan jalan pada ruas penghubung Kecamatan Kota Bangun menuju Kenohan setelah keluhan masyarakat terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi jalan yang rusak bahkan menjadi pembahasan khusus dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Kukar bersama jajaran teknis pemerintah daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, mengatakan dirinya dipanggil secara khusus untuk membahas langkah percepatan penanganan di lapangan.

Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi barang antarwilayah.

“Beliau berharap agar ada percepatan langkah-langkah penanganan di lapangan,” ujar Wiyono, Jumat (6/3/2026).

Berdasarkan pendataan Dinas PU Kukar, kerusakan pada ruas jalan Kota Bangun–Kenohan mencapai sekitar 4 kilometer. Dari total panjang tersebut, sedikitnya terdapat tujuh titik yang mengalami kerusakan cukup berat sehingga membutuhkan penanganan segera.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui APBD 2026. Dana yang dialokasikan mencakup Rp5 miliar untuk kegiatan pemeliharaan rutin serta Rp10 miliar untuk pekerjaan konstruksi fisik.

“Totalnya kurang lebih Rp15 miliar. Tadi arahan dari Bapak Bupati agar prosesnya bisa dipercepat sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” jelasnya.

Meski demikian, Wiyono mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kukar secara menyeluruh. Kerusakan tidak hanya terjadi pada ruas Kota Bangun menuju Kenohan, tetapi juga ditemukan di sejumlah wilayah lain seperti Muara Kaman dan beberapa kecamatan lainnya.

Dengan wilayah Kukar yang cukup luas, pemerintah daerah harus melakukan penanganan secara bertahap dengan skala prioritas. Penanganan lebih dulu difokuskan pada titik-titik dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Selain faktor anggaran, kondisi teknis di lapangan juga mempengaruhi cepatnya kerusakan jalan. Wiyono menjelaskan beberapa ruas memiliki karakteristik tanah yang cukup berat sehingga tidak dapat diperbaiki hanya dengan pelapisan aspal biasa.

“Kelas jalan kabupaten idealnya untuk beban 8 sampai 10 ton. Namun kendaraan yang melintas sering kali melebihi kapasitas tersebut, ditambah lagi faktor cuaca,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan perbaikan secara bertahap setiap tahun dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Pada prinsipnya kami tetap berupaya melakukan penanganan setiap tahun. Hanya saja, kecepatan kerusakan sering kali lebih tinggi dibandingkan kemampuan anggaran untuk memperbaiki,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur berencana menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim pada Senin, 9 Maret 2026. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap lambatnya penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum guru di salah satu SMK di Samarinda.

Kasus yang mencuat sejak sekitar satu bulan lalu itu dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga memicu reaksi keras dari para aktivis perlindungan anak.

Kuasa hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian pada Jumat (6/3/2026). Menurutnya, aksi tersebut akan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat. Kami mendorong agar ada kejelasan dan tindakan tegas. Jangan sampai institusi pendidikan justru menjadi tempat yang tidak aman bagi siswi,” ujar Sudirman.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pendalaman tim, dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum guru tersebut tidak hanya berupa komunikasi manipulatif atau grooming melalui media sosial.

Menurutnya, terdapat dugaan kuat bahwa peristiwa tersebut telah mengarah pada tindakan persetubuhan terhadap para korban yang saat kejadian masih berusia belasan tahun dan berstatus sebagai siswi aktif di sekolah tersebut.

“Diduga kuat telah terjadi tindakan persetubuhan terhadap para korban. Saat kejadian, mereka masih berusia belasan tahun dan berstatus siswi aktif di sekolah tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi untuk memastikan aksi berjalan dengan tertib dan terarah.

Ia menyebut dalam aksi yang akan digelar pada Senin mendatang, TRC PPA akan mendorong penyelesaian kasus kekerasan seksual tersebut secara transparan dan berpihak pada korban.

Selain itu, sejumlah pihak yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk beberapa terduga korban, juga direncanakan hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka secara langsung.

Para peserta aksi menuntut Dinas Pendidikan Kalimantan Timur memberikan sanksi tegas terhadap oknum guru yang diduga terlibat serta memastikan adanya perlindungan bagi para korban, baik secara fisik maupun psikologis.

“Kami sudah memberikan surat aksi kepada kepolisian hari ini. Kami pastikan suara para korban akan terdengar di hari Senin nanti,” tegas Rina.

TRC PPA menilai kasus tersebut harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban serta menjadi peringatan bahwa lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh siswa.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

PASER — Kepolisian Resor (Polres) Paser menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Operasi Ketupat Mahakam 2026 dalam rangka mengamankan arus mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Operasi tersebut akan berlangsung selama 14 hari, mulai 13 hingga 26 Maret 2026.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Paser, AKP Weny Wahyuningsih, mengatakan operasi tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama menjalankan ibadah puasa hingga melakukan perjalanan mudik Lebaran.

Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan pada jalur lalu lintas yang dilalui pemudik, tetapi juga mencakup berbagai titik yang berpotensi menjadi pusat aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

“Kegiatan tidak hanya pengamanan jalur mudik, tetapi juga tempat-tempat ibadah, lokasi wisata, termasuk juga rumah warga yang ditinggalkan saat mudik Lebaran,” katanya, Jumat (6/3/2026).

Selain melakukan pengamanan jalur mudik, Polres Paser juga membuka layanan penitipan kendaraan bagi masyarakat yang akan bepergian ke kampung halaman. Layanan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi warga yang meninggalkan kendaraannya selama mudik.

“Bagi masyarakat yang akan mudik, kami juga menerima penitipan kendaraan agar masyarakat merasa aman dan nyaman selama perjalanan,” tambahnya.

Dalam rangka memastikan jalur mudik aman dan lancar, Satlantas Polres Paser bersama Polda Kalimantan Timur, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur, serta sejumlah instansi terkait juga telah melakukan survei terhadap kondisi jalan yang akan dilalui pemudik.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi jalan dalam keadaan baik sebelum puncak arus mudik berlangsung.

“Kami bersama stakeholder terkait telah melaksanakan survei jalan yang akan digunakan masyarakat. Kami juga memastikan perbaikan dapat selesai sebelum mudik Lebaran,” jelas AKP Weny.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar selalu mematuhi aturan lalu lintas serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

Selain itu, pengendara juga diminta membawa dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK agar perjalanan dapat berlangsung aman dan tertib.

“Pastikan kendaraan dalam kondisi baik agar perjalanan mudik berlangsung aman dan lancar,” pungkasnya.

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

SAMARINDA — Pengelola Terminal Sungai Kunjang Samarinda mulai menyiapkan armada transportasi darat untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Sebanyak 70 unit bus antar kota dalam provinsi (AKDP) disiapkan untuk memastikan pelayanan transportasi bagi masyarakat tetap berjalan lancar.

Koordinator Terminal Sungai Kunjang Samarinda, Eko Novianto, mengatakan armada yang disiapkan terdiri dari bus operasional utama serta sejumlah kendaraan cadangan yang akan digunakan jika terjadi lonjakan penumpang pada puncak arus mudik.

“Kami menyiapkan sekitar 70 unit bus produktif, termasuk armada cadangan, agar pelayanan kepada penumpang tetap berjalan lancar saat arus mudik nanti,” ujarnya di Samarinda.

Menurut Eko, hingga awal Ramadan aktivitas penumpang di terminal masih berada dalam kondisi normal. Peningkatan jumlah penumpang biasanya baru terjadi sekitar tujuh hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Saat ini jumlah keberangkatan bus dari Terminal Sungai Kunjang masih berkisar antara 20 hingga 30 unit setiap hari. Sementara bus yang tiba di terminal rata-rata mencapai 20 hingga 25 unit per hari.

Dari sejumlah rute yang dilayani, perjalanan Samarinda menuju Balikpapan menjadi trayek yang paling diminati masyarakat. Selain itu, terminal juga melayani berbagai rute lain seperti Kota Bangun, Melak, Kembang Janggut, Bongan, Samboja, Lempake, Bontang, Berau, Tenggarong hingga Kabupaten Paser.

Pelayanan transportasi di Terminal Sungai Kunjang dimulai sejak pukul 05.00 WITA hingga pukul 20.00 WITA. Waktu keberangkatan paling ramai biasanya terjadi pada pagi hari, khususnya sekitar pukul 06.30 hingga 07.00 WITA.

Untuk menutup biaya operasional perjalanan, terutama bahan bakar solar, bus biasanya diberangkatkan setelah jumlah penumpang mencapai minimal 14 orang. Jika jumlah tersebut belum terpenuhi, keberangkatan akan ditunda atau penumpang dialihkan ke bus berikutnya.

Keberangkatan bus dari terminal dijadwalkan secara berkala setiap 15 menit guna memberikan kepastian waktu perjalanan bagi para penumpang.

Menjelang masa mudik Lebaran, pengelola terminal juga akan melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check terhadap seluruh armada bus yang beroperasi.

Pemeriksaan tersebut akan melibatkan tim gabungan dari Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, serta Jasa Raharja guna memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang sekaligus memastikan perjalanan masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran dapat berlangsung aman dan nyaman.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar yang sempat menjadi perhatian publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Seira Tamara, menilai alasan yang menyebut pengadaan kendaraan tersebut sebagai bagian dari “marwah daerah” perlu dilihat secara kritis dalam perspektif kepentingan publik.

Menurutnya, marwah seorang pejabat publik seharusnya tidak diukur dari kemewahan fasilitas yang digunakan, melainkan dari kualitas kebijakan yang dihasilkan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Yang ingin saya tegaskan adalah sebenarnya satu, marwah gubernur harusnya dilihat dari misalkan bagaimana kebijakan yang dia buat apakah itu sudah berpihak pada kepentingan publik atau belum dan bagaimana kondisi serta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut,” ujar Seira dalam diskusi yang digelar oleh Perludem di Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Ia menegaskan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus direncanakan secara matang dan berbasis kebutuhan riil agar penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara tepat dan efisien.

Dalam proses pengadaan kendaraan dinas, menurutnya, pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kebutuhan operasional, spesifikasi kendaraan, jumlah unit yang diperlukan hingga harga yang diajukan dalam proses pengadaan.

“Jadi sekarang yang harus dilihat dari sisi pantas tidak pantasnya adalah bagaimana kebutuhan dari pemerintah daerah Kaltim terhadap kebutuhan atas mobil dinas tersebut baik dalam hal spesifikasinya, peruntukannya, jumlah unitnya dan kemudian harganya,” ucapnya.

Seira juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran besar untuk fasilitas pejabat berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.

“Kalau misalkan dana yang sangat besar sudah dikeluarkan tapi ternyata tidak tepat peruntukan itu kan artinya juga menciderai rakyat karena dibeli berdasarkan pajak masyarakat,” kata Seira.

Di sisi lain, ICW mengaku belum dapat memastikan apakah terdapat potensi penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan kendaraan dinas tersebut.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena data pengadaan dari pemerintah daerah belum sepenuhnya terbuka dalam sistem informasi pengadaan barang dan jasa.

“Permasalahannya juga adalah kami belum bisa untuk melihat potensi adanya markup dari pengadaan mobil ini kenapa? karena datanya tidak terbuka di dalam sistem informasi pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah Kaltim,” jelasnya.

ICW menilai keterbukaan informasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kunci untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran publik.

Dengan keterbukaan data tersebut, masyarakat dapat menilai apakah proses pengadaan telah sesuai dengan kebutuhan serta mencegah potensi pemborosan maupun penyimpangan anggaran.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S