SENDAWAR — Dansatgas TMMD Wiltas Ke-127 Kodim 0912 Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, meninjau langsung pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) yang menjadi salah satu sasaran fisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wiltas ke-127 di Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (7/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan MCK berjalan sesuai rencana serta memastikan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Satgas TMMD memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dalam peninjauan tersebut, Dansatgas melihat langsung progres pembangunan mulai dari tahap pengerjaan hingga kesiapan fasilitas yang nantinya akan dimanfaatkan masyarakat. Ia juga berdialog dengan anggota Satgas TMMD di lapangan serta masyarakat yang turut membantu proses pengerjaan melalui kegiatan gotong royong.

Letkol Inf Doni Fransisco mengatakan pembangunan fasilitas MCK merupakan salah satu bentuk perhatian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan sarana sanitasi yang layak dan sehat.

“Pembangunan MCK ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kampung Tering Lama. Fasilitas sanitasi yang baik sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program TMMD Wiltas ke-127 tidak hanya bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui semangat kebersamaan dan gotong royong.

“Melalui program TMMD ini kita ingin menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, kebersamaan antara TNI dan warga juga semakin kuat karena semua pekerjaan dilakukan bersama-sama,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatgas juga memberikan motivasi kepada anggota Satgas TMMD agar tetap menjaga semangat kerja dan kualitas pembangunan sehingga seluruh sasaran fisik TMMD dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur meluncurkan program podcast sebagai sarana baru untuk memperkuat literasi demokrasi sekaligus memperluas penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat.

Peluncuran podcast tersebut berlangsung di Rumah Pendidikan Pemilu (RPP) KPU Kaltim, Samarinda, Sabtu (7/3/2026), dan diresmikan langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan buka puasa bersama keluarga besar KPU Kaltim, jajaran KPU kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, serta sejumlah pemangku kepentingan yang hadir.

Komisioner KPU Kaltim Divisi Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Asmadi, mengatakan podcast ini dihadirkan sebagai salah satu inovasi komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan kepemiluan.

“Podcast ini kami siapkan sebagai wadah untuk meningkatkan literasi demokrasi, baik bagi pemilih, peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu,” ujar Asmadi.

Ia menjelaskan, konten podcast nantinya tidak hanya membahas tahapan pemilu, tetapi juga berbagai isu terkait pendidikan politik, kepemiluan, serta dinamika demokrasi baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurutnya, pendekatan melalui media digital seperti podcast dinilai lebih efektif untuk menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi muda yang aktif mengakses informasi melalui platform digital.

“Melalui media ini, kami ingin menjelaskan kepada publik apa saja yang dilakukan KPU, baik sebelum, selama, maupun setelah tahapan pemilu,” jelasnya.

Podcast tersebut nantinya akan dipublikasikan melalui berbagai platform digital, termasuk kanal YouTube resmi KPU Kalimantan Timur sehingga dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, berharap kehadiran podcast ini dapat menjadi sarana edukasi kepemiluan sekaligus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Ia menyebutkan partisipasi pemilih di Kalimantan Timur dalam beberapa pemilu terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih tercatat sekitar 64 persen, sementara pada Pemilu 2024 meningkat hingga sekitar 79 persen.

“Kami berharap podcast ini dapat menjadi sarana edukasi yang efektif bagi masyarakat, sekaligus mendorong KPU kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk mengembangkan media komunikasi serupa,” kata Fahmi.

Setelah prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan siaran podcast perdana yang menghadirkan Ketua KPU RI sebagai narasumber sebelum ditutup dengan buka puasa bersama para undangan yang hadir.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan mekanisme pengembalian kendaraan dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar telah diselesaikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut proses administrasi serta mekanisme pembayaran telah dirampungkan melalui pembahasan bersama pihak terkait.

“Kita sudah selesai. Kemarin sudah duduk bersama dan menyelesaikan mekanisme pembayarannya. Sisa uang itu nantinya akan masuk ke kas daerah,” kata Sri Wahyuni saat diwawancarai di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu (7/3/2026).

Mobil dinas yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e berwarna putih yang dibeli pada akhir 2025. Kendaraan mewah tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik sebelum akhirnya diputuskan untuk dikembalikan oleh pemerintah daerah.

Namun di sisi lain, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan mekanisme pengembalian kendaraan tersebut.

Kepala Inspektorat Daerah Kaltim, Irfan Prananta, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima permintaan resmi ataupun surat terkait pembahasan mekanisme pengembalian mobil dinas tersebut.

“Tidak ada permintaan resmi atau surat kepada kami untuk pembahasan itu sebelumnya,” ujar Irfan.

Ia bahkan mengaku baru mengetahui informasi mengenai pengembalian mobil dinas gubernur tersebut melalui pemberitaan media.

Menurut Irfan, pihaknya masih mempelajari mekanisme hukum dan administrasi yang dapat digunakan untuk memproses pengembalian kendaraan tersebut.

Ia menyebut kasus pengembalian barang setelah proses pembelian dalam pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan hal yang sangat jarang terjadi.

“Ini baru terjadi. Kita juga baru mengalami seperti ini,” katanya.

Dalam praktik pengelolaan barang milik daerah, lanjutnya, hampir tidak pernah ditemui kasus pengembalian kendaraan dinas setelah proses pengadaan selesai dilakukan.

Karena itu, Inspektorat masih mengkaji langkah administrasi yang paling tepat agar proses tersebut tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

PPU — Menjelang Hari Raya Idulfitri, isu pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi perhatian kalangan buruh di Kalimantan Timur. Dewan Pimpinan Daerah Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (DPD SBPI) Kaltim menegaskan bahwa perusahaan wajib memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada para pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua DPD SBPI Kaltim, Nurdin, meminta pemerintah tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga bertindak tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar kewajiban pembayaran THR.

Menurutnya, persoalan keterlambatan hingga tidak dibayarkannya THR kepada pekerja hampir selalu muncul setiap tahun menjelang Lebaran.

“Kami meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR. Jangan sampai ini menjadi pola menahun yang terus berulang tanpa ada efek jera,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai berulangnya kasus pelanggaran THR menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan di lapangan. Jika pelanggaran terus terjadi dari tahun ke tahun, menurutnya, hal itu menandakan adanya persoalan dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah.

“Jika pelanggaran terus terjadi dari tahun ke tahun, artinya ada yang tidak berjalan dalam sistem pengawasan kita. Pemerintah harus memastikan hak pekerja terlindungi,” ungkapnya.

SBPI Kaltim juga menyoroti berbagai modus yang diduga kerap dilakukan perusahaan untuk menghindari kewajiban pembayaran THR.

Beberapa praktik yang disebut sering terjadi antara lain merumahkan pekerja sementara atau memutus kontrak kerja menjelang Lebaran. Cara tersebut dinilai sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pembayaran THR kepada pekerja.

“Mulai dari merumahkan pekerja hingga memutus kontrak menjelang Lebaran. Cara-cara seperti ini hampir bisa dipastikan berulang setiap tahun. Ini harus dihentikan,” tegasnya.

Menurut Nurdin, praktik tersebut patut dicurigai sebagai upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk menghindari tanggung jawab hukum kepada para pekerja.

Kewajiban pembayaran THR sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

SBPI Kaltim menilai sanksi tersebut harus benar-benar diterapkan agar perusahaan tidak menganggap pelanggaran sebagai hal yang biasa.

Nurdin menegaskan bahwa THR merupakan hak pekerja yang tidak boleh dikurangi ataupun dihindari melalui berbagai cara administratif.

Ia berharap pemerintah daerah, pengawas ketenagakerjaan, serta instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan agar seluruh perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Semua perusahaan wajib membayar THR sesuai ketentuan. Tidak boleh ada akal-akalan yang merugikan pekerja,” pungkasnya.

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S

SENDAWAR — Seorang pemuda di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, ditangkap Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kutai Barat karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi menemukan sembilan poket sabu siap edar.

Tersangka berinisial GY (32) ditangkap oleh tim opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Barat di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Purai Ngeriman, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, pada Kamis siang (5/3/2026) sekitar pukul 14.30 WITA.

Kasat Narkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonatan Sasiang, menjelaskan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya seseorang yang diduga sering menyediakan narkotika jenis sabu di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, anggota opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud.

“Saat melintas di lokasi yang dimaksud, anggota Opsnal melihat seorang pria yang telah diketahui identitasnya sedang berada di atas sepeda motor dan diduga sedang menunggu seseorang. Petugas kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap pria tersebut,” ujar AKP Deky kepada pewarta, Sabtu (8/3/2026).

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sembilan poket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor sekitar 3,20 gram.

Barang haram tersebut ditemukan di beberapa tempat, di antaranya di dalam bungkus makanan ringan, wadah plastik, serta di saku celana yang dikenakan tersangka GY.

Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy, satu unit telepon genggam, kartu SIM, serta uang tunai sebesar Rp1.700.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika.

“Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy, satu unit telepon genggam, kartu SIM, serta uang tunai sebesar Rp1.700.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika,” terangnya.

Dari hasil interogasi awal, tersangka GY mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seseorang yang dikenalnya melalui kontak telepon.

Saat diamankan, tersangka diduga sedang menunggu pembeli untuk melakukan transaksi.

“Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Kutai Barat untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” jelas AKP Deky.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, serta memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum.

AKP Deky menegaskan bahwa Polres Kutai Barat berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif memberikan informasi jika mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) yang digelar di Harum Resort Balikpapan, Kamis (5/3/2026).

Rapat tersebut diikuti para kepala daerah dari seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selaku pemegang saham, bersama jajaran direksi dan komisaris Bankaltimtara.

Forum RUPS membahas laporan kinerja keuangan Bankaltimtara sepanjang Tahun Buku 2025, evaluasi kinerja perusahaan, serta rencana strategis pengembangan usaha perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menegaskan bahwa Bankaltimtara memiliki peran penting sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi.

“Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kaltimtara diharapkan mampu terus meningkatkan kinerja dan memperluas layanan keuangan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Bankaltimtara dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Menurut Angela, sektor UMKM membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat agar mampu berkembang dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

“Untuk itu diharapkan Bankaltimtara terus berinovasi dalam menghadirkan produk dan layanan perbankan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui forum RUPS tersebut, Bupati Mahulu berharap Bankaltimtara dapat terus memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tengah perkembangan industri perbankan.

Selain itu, bank daerah tersebut juga diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA — Info Taruna Samarinda (ITS) kembali menggelar aksi kemanusiaan tahunan bertajuk Sahur on the Road (SOTR) pada Minggu dini hari (8/3/2026). Memasuki pelaksanaan ke-9, kegiatan yang dipusatkan di kawasan eks Bandara Temindung ini berhasil menyalurkan ribuan paket makanan sahur bagi masyarakat.

Ketua ITS, Joko Iswanto yang akrab disapa Jokis, menyampaikan rasa syukur atas dukungan para donatur dan relawan yang membuat target donasi tahun ini terlampaui.

Dari target awal sebanyak 2.000 nasi kotak, panitia berhasil mengumpulkan hingga 3.800 paket sahur yang kemudian didistribusikan ke berbagai titik di Kota Samarinda.

“Alhamdulillah, target kita terlampaui. Nasi kotak ini kami sebar ke lima zona di Kota Samarinda yang sudah ditentukan panitia agar distribusi merata. Sasarannya adalah warga yang masih bekerja hingga dini hari dan tidak sempat menyiapkan santap sahur,” ujar Jokis di lokasi kegiatan.

Distribusi paket sahur dilakukan melalui konvoi relawan yang bergerak menuju lima zona berbeda di Kota Samarinda. Sasaran utama pembagian adalah para pekerja malam, pengemudi, petugas kebersihan, serta masyarakat yang masih beraktivitas menjelang waktu sahur.

Kegiatan SOTR tahun ini juga diramaikan oleh kehadiran berbagai komunitas motor serta pertunjukan seni budaya yang menghibur masyarakat di lokasi acara.

Beberapa penampilan yang ditampilkan antara lain Reog Ponorogo, Jathilan, musik Sape, serta tarian khas Kalimantan Timur yang menambah semarak suasana kegiatan sosial tersebut.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan para relawan dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan itu.

“Kami sangat mengapresiasi kebersamaan dan kekompakan yang diperlihatkan malam ini. Ada sekitar 2.000 relawan yang hadir, ditambah dukungan dari TNI, Polri, Dishub, Damkar, Satpol PP, BPBD, hingga POKDAR Kamtibmas. Ini adalah modal kuat bagi keamanan Kota Samarinda,” tegas Hendri Umar.

Ia juga menilai keberadaan relawan ITS selama ini telah menjadi mitra penting bagi aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.

“Setiap kejadian, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga gangguan kamtibmas seperti pencurian kabel yang viral, rekan-rekan relawan ITS selalu hadir pertama bersama kami. Kecepatan informasi dan aksi mereka membantu kami mendeteksi masalah lebih dini sehingga tidak berdampak luas,” tambahnya.

Setelah seluruh paket sahur dibagikan di lima zona, para relawan kembali ke titik kumpul di kawasan Bandara Temindung untuk melaksanakan sahur bersama warga sekitar, menutup rangkaian kegiatan dengan suasana penuh kebersamaan.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SANGATTA – Perekonomian Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi daerah pada 2024 tercatat mencapai 9,82 persen. Angka ini didorong oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, serta pertanian dan perkebunan.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan capaian tersebut patut disyukuri. Meski demikian, ia mengingatkan struktur ekonomi Kutim masih sangat bergantung pada sektor tambang dan pertanian.

“Tahun 2024 pertumbuhan kita 9,82 persen. Mudah-mudahan kalau pun turun tahun ini, tidak terlalu jauh,” ujar Mahyunadi.

Menurutnya, ketergantungan pada sektor tertentu berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi di masa depan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor lain agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.

“Ketergantungan ini harus mulai dikurangi dengan memperkuat sektor-sektor lain yang punya potensi berkembang,” jelasnya.

Di sisi lain, kondisi sosial di Kutim juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Angka kemiskinan tercatat terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tingkat kemiskinan berada di angka 9,6 persen, kemudian turun menjadi 8,87 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 8,07 persen pada 2025.

“Capaian ini patut kita syukuri, namun tetap menjadi pemacu semangat untuk terus memperkuat program-program sosial,” katanya.

Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya di kalangan usia produktif. Untuk mengatasinya, Pemkab Kutim dinilai perlu memperkuat program pelatihan keterampilan kerja serta menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.

“Walaupun pengangguran masih ada, kita berharap peningkatan pendapatan keluarga bisa membantu menjaga kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutim juga menunjukkan peningkatan. Pada 2025 IPM tercatat mencapai 76,48, naik dari 75,90 pada 2024.

Mahyunadi menyebut peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. Namun pemerataan layanan dasar antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja wajib membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 harus dilakukan secara lebih selektif dengan menitikberatkan pada program prioritas.

“RKPD tahun 2027 harus disusun dengan prinsip belanja yang lebih berkualitas, fokus pada prioritas, serta menghindari kegiatan yang kurang berdampak langsung kepada masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Upaya mendukung program swasembada pangan nasional terus dilakukan jajaran Polres Kutai Timur (Kutim). Salah satunya melalui kegiatan penanaman jagung serentak Kuartal I 2026 yang digelar di Kecamatan Bengalon.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto didampingi Wakapolres Kompol Ahmad Abdullah. Turut hadir anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Arfan, jajaran Polsek Bengalon, unsur Muspika Kecamatan Bengalon, perwakilan perusahaan, serta Kelompok Tani Perdau Mandiri sebagai pengelola lahan.

Penanaman jagung dilakukan di lahan milik Kelompok Tani Perdau Mandiri dengan luas sekitar 5 hektare. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konkret mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi jagung di Kutai Timur (Kutim).

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto mengatakan, penanaman jagung serentak tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ikut mendukung program strategis pemerintah, salah satunya di sektor ketahanan pangan,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

Fauzan menegaskan kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, perusahaan, dan kelompok tani menjadi kunci dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat penting agar potensi pertanian di Kutim dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani.

“Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan dampak positif bagi petani dan mampu meningkatkan produksi jagung di daerah. Dengan sinergi semua pihak, sektor pertanian di Kutai Timur diharapkan semakin kuat dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam