BONTANG – Kelurahan Tanjung Laut Indah bergerak cepat menindaklanjuti robohnya bangunan penampungan sampah di RT.30, Kampung Melahing, Bontang Selatan.

Lurah Tanjung Laut Indah, Elis Biantoro bersama sekretaris kelurahan berkomunikasi secara langsung dengan Ketua RT disana, dimana Ketua RT membenarkan peristiwa robohnya bangunan penampungan sampah tersebut.

“Sempat Ketua RT-nya menyampaikan bahwa, fasilitas tersebut sebelumnya merupakan bantuan dari pihak perusahaan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2026).

Sebagai bentuk respons cepat, lurah bersama para jajaran pejabat struktural dari Kelurahan Tanjung Laut Indah, turun langsung meninjau lokasi kejadian di Kampung Melahing.

Elis menegaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengingatkan warga agar tidak membuang sampah non-organik, terutama plastik ke laut.

Imbauan tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Bontang, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai langkah lanjutan, pihak kelurahan mengarahkan Ketua RT untuk segera menyusun perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan kembali penampungan sampah. Proposal tersebut nantinya akan diajukan kepada pihak perusahaan.

“Kami sudah coba konfirmasikan ke Ketua RT, dimana bakal direncanakan untuk pengantaran langsung proposal. Guna mempercepat proses realisasi bantuan pembangunan kembali, fasilitas yang dibutuhkan warga,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menekankan adanya kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya di wilayah pesisir. Hal ini menyusul robohnya fasilitas penampungan sampah di kawasan Malahing, Kelurahan Tanjung Laut Indah.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan penanganan masalah sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota. Peran aktif seperti lurah dan ketua RT dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan di tingkat lingkungan.

“Lurah harus gerak cepat, dibantu RT. Jangan semua menunggu wali kota,” ujarnya.

Selain itu, pemkot juga mendorong pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembangunan fasilitas penampungan sampah yang lebih layak dan tahan lama.

Di sisi lain, pemerintah menilai persoalan sampah tidak semata soal infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan perilaku masyarakat. Warga pesisir disebut masih kerap membuang sampah sembarangan, termasuk ke area bawah rumah di atas laut.

Pendekatan promotif dan preventif pun diminta terus digencarkan oleh aparat wilayah, melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

“Percuma kalau fasilitas ada, tapi perilaku tidak berubah,” tegasnya.

Diketahui, penampungan sampah di permukiman atas laut Malahing, Kelurahan Tanjung Laut Indah, roboh pada Kamis (23/4/2026) malam. Ketua RT 30, Nasir, mengungkapkan bahwa kayu penopang fasilitas tersebut sudah lapuk dan tidak mampu menahan beban sampah.

“Kayunya sudah lapuk, ditambah beban di atasnya juga berat,” ujarnya.

Selama ini, penampungan tersebut menjadi titik kumpul sampah sebelum diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang dengan frekuensi dua kali dalam sebulan. Ke depan, Dinas Lingkungan Hidup berencana menambah frekuensi pengangkutan guna mencegah penumpukan sampah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemangkasan transfer dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Kota Bontang menghadapi tekanan fiskal. Di tengah kondisi tersebut, pemkot dituntut tetap menjalankan pembangunan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengakui, berkurangnya dana transfer berdampak langsung terhadap sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, tidak semua program bisa direalisasikan secara optimal karena keterbatasan anggaran. “Ketika dana itu dikurangi, tentu ada infrastruktur yang tidak bisa kita laksanakan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk tidak bergantung pada dana pusat. Hal ini membuat pemkot harus memaksimalkan potensi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Namun, upaya peningkatan PAD tidak bisa dilakukan secara agresif. Pemkot tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan.

“PAD itu filosofinya tidak boleh membebani masyarakat,” katanya.

Sejumlah strategi pun disiapkan, di antaranya optimalisasi retribusi seperti parkir dan layanan daerah, serta mendorong kemudahan investasi guna meningkatkan aktivitas ekonomi.

Pemkot menilai, investasi menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pelaksanaan otonomi daerah selama 30 tahun terakhir masih menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak langsung pada efektivitas pembangunan.

Dalam amanat Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 yang dibacakan oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, pemerintah menyoroti enam isu krusial yang perlu segera dibenahi secara sistematis dan berkelanjutan.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar pembangunan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama,” ujar Neni membacakan amat menteri dalam negeri.

Tantangan pertama adalah belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah. Kondisi ini memicu ketidaksinkronan program, tumpang tindih kegiatan, hingga duplikasi anggaran.

“Hal ini seringkali menimbulkan rendahnya efektivitas pembangunan,” lanjutnya.

Kedua, reformasi birokrasi yang belum berbasis hasil. Birokrasi dinilai masih berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketiga, rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat.

“Ketergantungan ini menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan pembangunan lokal,” ujarnya.

Keempat, minimnya kolaborasi antarwilayah, padahal banyak persoalan strategis seperti transportasi, lingkungan, dan ekonomi bersifat lintas daerah.

Kelima, kesenjangan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang masih terjadi, terutama di wilayah tertinggal.

Keenam, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi, pangan, hingga dampak perubahan iklim.

“Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah, namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin kita mampu menghadapinya,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Perkumpulan Sukowati Sragen Bontang (PSSB) menggelar kegiatan halal bihalal yang dirangkaikan dengan bakti sosial, Minggu (26/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kekeluargaan sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan warga.

Acara tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh Sukowati Sragen, hingga perwakilan organisasi kedaerahan. Ketua Umum PSSB Suparno bersama jajaran turut menyambut para tamu yang hadir dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Selain menjadi ajang saling memaafkan pasca Hari Raya, kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen PSSB dalam menjaga nilai gotong royong dan solidaritas antarwarga.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pemerintah daerah yang hadir menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini memiliki peran penting dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Bontang. Silaturahmi dinilai menjadi kunci dalam merawat persatuan, terlebih di tengah dinamika perkembangan zaman.

Suparno menegaskan, bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus berupaya menjadi wadah pemersatu warga Sukowati Sragen di perantauan, sekaligus berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

“Kami ingin PSSB tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Penanganan kasus dugaan investasi bodong emas digital di Kota Bontang terus berlanjut. Polres Bontang kini mulai mendalami laporan dengan mengumpulkan keterangan dari korban, serta menelusuri bukti-bukti yang ada.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano melalui Plt Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Mohammad Yazid, menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih berada pada tahap awal. Penyidik saat ini fokus pada klarifikasi laporan serta verifikasi data yang telah disampaikan.

“Proses masih berjalan. Kami lakukan pendalaman, termasuk mengumpulkan keterangan korban dan bukti pendukung,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Sejauh ini, sekitar 30 orang telah melapor mengalami kerugian akibat investasi tersebut. Namun jumlah itu diperkirakan masih bisa bertambah seiring proses pendataan yang terus dilakukan.

Penyidik juga telah memanggil terlapor berinisial B, warga Bontang Selatan, untuk dimintai keterangan awal. Dalam pemeriksaan tersebut, terlapor hadir didampingi kuasa hukumnya.

Meski demikian, polisi belum membeberkan hasil pemeriksaan secara rinci. Hal ini lantaran proses penyelidikan masih membutuhkan ketelitian guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Kami belum bisa menyampaikan detail hasil pemeriksaan. Semua masih kami dalami,” tambahnya.

Ke depan, kepolisian berencana memanggil lebih banyak korban guna memperkuat konstruksi perkara. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan alur investasi serta mekanisme yang dijalankan oleh pihak terlapor.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah belasan warga mendatangi sebuah toko emas di kawasan Simpang Tiga, Kelurahan Berebas Tengah, pada Minggu (19/4/2026) malam. Mereka menuntut pengembalian dana dari investasi yang diduga bermasalah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang, Abdu Safa Muha, menegaskan pihaknya juga turut berperan dalam mendukung dan memantau pelaksanaan program Makan Gizi Gratis (MBG), meski tidak secara langsung sebagai pengawas utama.

“Ini program strategis nasional. Dipanggil atau tidak, kami tetap punya tanggung jawab moral untuk memantau karena lokusnya di sekolah,” ujarnya.

Ia menyebut, Disdikbud berperan sebagai penghubung antara sekolah dan pengelola program. Pada awal pelaksanaan, sempat muncul sejumlah keluhan, terutama dari sekolah yang belum terjangkau layanan.

Namun, seiring berjalannya waktu, keluhan terkait kualitas makanan dinilai semakin berkurang. Komunikasi antara sekolah dan pengelola program juga disebut semakin baik.

“Awalnya memang ada keluhan, tapi sekarang sudah jauh berkurang. Bahkan guru juga ikut mencicipi makanan, jadi bisa langsung menilai,” katanya.

Terkait keterlambatan distribusi, Abdu menilai hal tersebut lebih disebabkan faktor teknis di lapangan, seperti pengaturan jadwal, jarak tempuh, hingga kondisi lalu lintas.

“Tidak mungkin semua bisa tiba bersamaan. Ada jadwal pengiriman, belum lagi faktor macet atau hujan. Itu hal yang wajar, bukan unsur kesengajaan,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang menegaskan keterlibatannya dalam pengawasan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek standar gizi dan kebersihan makanan.

Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahtiar Mabe, menyebut setiap dapur SPPG wajib memiliki sertifikat laik higiene sebagai bukti kelayakan operasional.

“Kalau tidak ada sertifikat laik higiene, tentu bisa kita pertanyakan. Bahkan bisa ditutup jika tidak memenuhi standar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan secara berkala dengan turun langsung ke lapangan, untuk memastikan kondisi dapur, proses pengolahan, hingga kualitas gizi makanan sesuai ketentuan.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga berkolaborasi dengan tim gizi yang ada di setiap SPPG serta Dinas Ketahanan Pangan, untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

Bachtiar menambahkan, setiap penyajian makanan diwajibkan menyisakan sampel yang disimpan selama 24 jam. Langkah ini bertujuan sebagai bahan pemeriksaan jika terjadi dugaan keracunan atau masalah kesehatan lainnya.

“Sampel itu penting untuk memastikan apakah ada zat berbahaya atau tidak. Kalau tidak ditemukan, berarti kita telusuri faktor lain,” jelasnya.

Ia memastikan, seluruh petugas di SPPG, baik tenaga gizi maupun sanitasi, telah melalui pelatihan sebelum bertugas. Sertifikat yang dimiliki menjadi indikator bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam