Beranda blog Halaman 230

Seleksi Komisioner KIP Disorot, Koalisi Temukan Potensi Konflik Kepentingan

0
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (Dok. Hukum Online)

JAKARTA — Koalisi masyarakat sipil menyoroti rekam jejak para calon Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 dan mendorong agar proses seleksi dilakukan secara transparan serta menjunjung tinggi integritas.

Seleksi calon Komisioner KIP periode 2026–2030 telah berlangsung sejak Desember 2025. Pemerintah akan memilih tujuh komisioner yang bertugas menjalankan fungsi pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 63 calon komisioner yang telah lolos seleksi tertulis.

“ICW bersama KOPEL dan PATTIRO melakukan pemantauan terhadap 63 calon Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030. Hasilnya, 13 calon patut diduga memiliki afiliasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan/atau kelompok bisnis,” ujar koalisi masyarakat sipil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/3/2026).

Penelusuran tersebut dilakukan pada Februari hingga Maret 2026 melalui metode sumber terbuka. Informasi yang dihimpun mencakup riwayat pendidikan, pengalaman kerja, relasi keluarga, hingga catatan integritas serta potensi konflik kepentingan.

Namun koalisi mengaku menghadapi keterbatasan akses informasi. Dari total 63 calon yang mengikuti seleksi, hanya 46 orang yang dapat ditelusuri rekam jejaknya karena minimnya data yang tersedia.

“Hasilnya, Koalisi Masyarakat Sipil hanya dapat menelusuri 46 dari 63 calon akibat tidak disediakannya informasi yang cukup oleh Tim Panitia Seleksi dari Komdigi. Padahal, koalisi telah bersurat untuk memohonkan informasi, tetapi respons Tim Panitia Seleksi cenderung birokratis,” katanya.

Selain itu, koalisi menemukan bahwa 18 calon diketahui pernah bekerja di Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Daerah. Mereka pernah berperan sebagai komisioner ataupun sebagai staf di lembaga tersebut.

“Hasil pemantauan juga menemukan ada 13 calon yang patut diduga memiliki afiliasi politik, bisnis, atau tergabung maupun pernah bergabung dengan organisasi kemasyarakatan. Temuan ini menjadi penting bagi Tim Panitia Seleksi untuk menggali lebih dalam kepada calon yang memiliki potensi konflik kepentingan dengan pihak lain,” ungkapnya.

Dari sisi integritas, koalisi juga menemukan dua calon yang memiliki catatan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut oleh panitia seleksi.

Catatan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta persoalan yang berkaitan dengan jabatan yang pernah diemban kandidat.

Sementara dari aspek ketaatan hukum, terdapat satu calon yang pernah dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan penerimaan uang.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari terpidana kasus korupsi. Namun berdasarkan informasi yang tersedia, yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka.

“Berdasarkan informasi yang tersedia, yang bersangkutan telah mengembalikan uang tersebut dan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Koalisi juga menyoroti pentingnya perspektif gender dalam proses seleksi calon komisioner. Menurut mereka, sensitivitas gender penting dalam pengambilan kebijakan publik agar keputusan yang dihasilkan lebih inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Berdasarkan temuan tersebut, koalisi mendorong panitia seleksi untuk mendalami potensi konflik kepentingan, afiliasi politik, serta integritas para calon. DPR RI juga diminta menjalankan uji kelayakan secara transparan agar komisioner terpilih mampu memperkuat perlindungan hak publik atas informasi.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

OIKN Sambangi Warga Samboja hingga Muara Jawa Lewat Safari Ramadan

0
Kegiatan Safari Ramadan Otorita IKN di wilayah delineasi IKN di Kutai Kartanegara. (Dok. OIKN)

NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadan selama 3–16 Maret 2026 di empat kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang masuk wilayah delineasi IKN.

Empat kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loa Janan, dan Samboja Barat.

Kegiatan tersebut dirangkai dengan silaturahmi bersama masyarakat, tausiyah keagamaan, buka puasa bersama, hingga salat Magrib berjamaah yang diikuti warga setempat bersama jajaran Otorita IKN.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengatakan Safari Ramadan menjadi momentum bagi Otorita IKN untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat di wilayah yang kini masuk kawasan pembangunan IKN.

“Safari Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyambangi masyarakat secara langsung, sejalan dengan amanat dalam Perpres 79 Tahun 2025 dalam rangka mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait harapan mereka setelah wilayahnya masuk dalam kawasan IKN.

Sebagian masyarakat berharap pembangunan IKN dapat membawa peningkatan kesejahteraan serta kemajuan wilayah, terutama dalam pemenuhan layanan dasar seperti akses air bersih.

Selain itu, muncul pula aspirasi terkait peningkatan konektivitas wilayah, termasuk harapan dibukanya pintu tol di kawasan Muara Jawa agar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi menjadi lebih lancar.

Camat Muara Jawa, Muhammad Ramli, menilai kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Terima kasih kepada Otorita IKN yang telah mengadakan Safari Ramadan di Muara Jawa. Kegiatan ini membuat masyarakat merasa diperhatikan dan dilibatkan dalam proses pembangunan yang sedang berjalan,” ujarnya.

Melalui Safari Ramadan yang berlangsung selama dua pekan tersebut, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan erat dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang partisipatif, berlandaskan nilai kebersamaan, serta inklusif.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

ESDM Kaltim Klarifikasi Isu Permintaan Takjil ke Perusahaan Tambang

0
Konferensi pers di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. (Hanafi/Media Kaltim)

SAMARINDA — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, menegaskan bahwa kegiatan pembagian takjil pada bulan Ramadan yang melibatkan pemerintah daerah dan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba bukan merupakan kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan tambang untuk pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Bambang dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Dinas ESDM Kaltim, Samarinda, Minggu (8/3/2026). Konferensi pers ini sekaligus untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya permintaan takjil kepada perusahaan tambang.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Dinas ESDM Kaltim, Ketua Forum PPM Minerba Kaltim Muslimin, Kepala Bidang Minerba ESDM Kaltim Achmad Prannata, serta Kasubag Umum ESDM Kaltim Harley Saragi Sidabalok.

Bambang menjelaskan bahwa program berbagi takjil merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah daerah setiap bulan Ramadan. Pada tahun ini, kegiatan tersebut disinergikan dengan program serupa yang dimiliki oleh Forum PPM Minerba Kalimantan Timur.

Namun ia menegaskan bahwa pengelolaan serta pendanaan kegiatan tetap dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak.

“Perlu kami luruskan bahwa tidak benar jika disebutkan pemerintah meminta takjil atau pembiayaan kepada perusahaan tambang. Pemerintah menjalankan program ini dengan anggaran sendiri, sementara Forum PPM Minerba juga memiliki program yang dikelola secara mandiri,” kata Bambang.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan Forum PPM Minerba hanya pada waktu dan lokasi kegiatan agar pembagian takjil kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Karena programnya sama, kami ajak untuk disinergikan. Yang disamakan hanya waktu dan tempatnya, sedangkan pengelolaan serta pendanaannya tetap masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum PPM Minerba Kalimantan Timur, Muslimin, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tambang memang memiliki berbagai program sosial yang rutin dilaksanakan selama bulan Ramadan.

Program tersebut antara lain berupa pembagian takjil, bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu, hingga dukungan terhadap kegiatan keagamaan di desa dan kecamatan sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Setiap tahun perusahaan tambang memang memiliki program Ramadan. Kegiatannya bisa berupa pembagian takjil, bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu, hingga dukungan kegiatan keagamaan di masyarakat,” kata Muslimin.

Ia mengatakan, untuk kegiatan di tingkat provinsi tahun ini Forum PPM Minerba menyiapkan sekitar 1.100 paket takjil yang akan dibagikan kepada masyarakat pada 11 Maret.

Menurutnya, paket takjil tersebut disiapkan langsung oleh perusahaan melalui kerja sama dengan vendor, bukan dalam bentuk dana yang diserahkan kepada pemerintah.

“Yang kami berikan adalah paket takjil yang kami siapkan sendiri. Jadi bukan berupa dana yang diserahkan kepada pemerintah,” jelasnya.

Muslimin juga menegaskan bahwa partisipasi perusahaan dalam kegiatan tersebut bersifat sukarela dan tidak semua perusahaan tambang ikut berkontribusi.

Ia menambahkan kegiatan sosial tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menjadi kewajiban perusahaan tambang sesuai regulasi pemerintah.

Program PPM sendiri mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial budaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Kapal Patroli Cepat RBB Perkuat Pengamanan Teluk Balikpapan

0
Kapal patroli jenis Rigid Buoyancy Boat (RBB) yang diterima Lanal Balikpapan untuk memperkuat pengamanan perairan. (Ist)

BALIKPAPAN — Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan menerima tambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berupa satu unit kapal patroli jenis Rigid Buoyancy Boat (RBB) dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut (P) Topan Agung Yuwono, mengatakan kapal cepat tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pengamanan wilayah perairan Teluk Balikpapan serta jalur laut menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kapal RBB ini baru tiba di Balikpapan dan langsung menjalani uji coba di perairan sekitar Teluk Balikpapan. Pengujian dilakukan untuk memastikan performa kapal sebelum dioperasikan secara penuh dalam mendukung tugas-tugas pengamanan wilayah laut yang menjadi tanggung jawab Lanal Balikpapan,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).

Ia menjelaskan kapal patroli tersebut memiliki kemampuan kecepatan tinggi. Berdasarkan spesifikasinya, kapal mampu melaju hingga 43 knot atau hampir setara dengan 80 kilometer per jam sehingga sangat efektif digunakan untuk patroli cepat di wilayah perairan.

Menurutnya, kapal tersebut baru saja tiba di Balikpapan setelah melalui proses pengiriman serta pelatihan bagi awak kapal yang akan mengoperasikannya. Pelatihan tersebut penting untuk memastikan seluruh personel memahami sistem navigasi, manuver, serta prosedur operasional kapal.

“Selain untuk patroli di perairan Teluk Balikpapan, kapal ini juga akan digunakan untuk pengamanan jalur laut Balikpapan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara,” jelasnya.

Dari hasil uji coba yang dilakukan, kapal RBB ini dinilai memiliki kemampuan manuver yang sangat baik. Kapal tetap stabil meskipun dipacu pada kecepatan tinggi dan dibelokkan secara ekstrem, baik ke arah kiri maupun kanan.

Stabilitas tersebut menjadi salah satu keunggulan yang dibutuhkan dalam operasi patroli laut, terutama untuk merespons situasi dengan cepat.

Topan menambahkan keberadaan kapal patroli ini akan semakin memperkuat kesiapsiagaan Lanal Balikpapan dalam menjaga keamanan wilayah laut di Kalimantan Timur.

“Selain fokus pada pengamanan Teluk Balikpapan dan jalur menuju IKN, kapal ini juga akan digunakan untuk patroli di seluruh wilayah kerja Lanal Balikpapan,” tambahnya.

Dengan tambahan alutsista tersebut, diharapkan pengawasan serta pengamanan aktivitas pelayaran dan perairan strategis di wilayah Kalimantan Timur dapat berjalan lebih optimal seiring meningkatnya aktivitas maritim di kawasan tersebut.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

OIKN Beri Solusi Lapak, Muslikah dan Muhammad Akhirnya Bisa Berjualan

0
Suasana pertemuan sejumlah pedagang Pasar Sepaku bersama OIKN dan Comdev terkait penempatan lapak di Pasar Segar Sepaku. (Istimewa)

NUSANTARA — Dua pedagang lama Pasar Sepaku akhirnya mendapat tempat untuk kembali berjualan di Pasar Segar Sepaku setelah difasilitasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Keduanya diberikan booth berukuran sedang yang ditempatkan di teras depan bangunan pasar baru sebagai solusi sementara.

Dua pedagang tersebut adalah Muslikah, yang berjualan jajanan tradisional, serta Muhammad T yang menjual ayam goreng tepung. Keduanya mengaku lega karena tetap bisa melanjutkan usaha mereka di lokasi pasar yang baru.

Muslikah mengatakan keputusan tersebut menjadi solusi terbaik di tengah keterbatasan lapak yang tersedia di Pasar Segar.

“Jadi tadi yang tidak dapat tempat memang ditawari booth karena tidak ada opsi lain. Soalnya tinggal booth. Tapi alhamdulillah masih bisa berjualan di Pasar Segar Sepaku,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026) malam.

Pertemuan yang membahas nasib pedagang lama tersebut berlangsung di salah satu ruangan di Masjid Negara IKN usai salat Magrib. Hadir dalam pertemuan itu Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin, Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro, serta Boyke Nugraha dari Comdev.

Dalam pertemuan tersebut diputuskan dua pedagang diberikan booth, sementara satu pedagang lain bernama Sadikan ditawarkan tempat berdagang di los kering.

Muhammad T juga mengungkapkan rasa syukurnya setelah mendapatkan kepastian tempat berdagang.

“Alhamdulillah aku dan Mba Mus sudah dapat tempat untuk berjualan di pasar. Terima kasih atas bantuannya,” ucapnya.

Keduanya menilai posisi booth cukup strategis karena berada di bagian depan pasar. Mereka juga telah menandatangani pernyataan menerima solusi yang diberikan.

Namun berbeda dengan dua pedagang tersebut, Sadikan masih mempertimbangkan tawaran los kering yang diberikan oleh pihak pengelola pasar.

Menurut keluarga Sadikan, jenis dagangan alat-alat pertanian yang dijualnya tidak memungkinkan untuk setiap hari dibongkar dan dipindahkan karena sebagian besar berupa peralatan berbahan besi yang cukup berat.

“Dapat los kering, tapi kami belum kasih jawaban. Hari ini baru kumpulan lagi, kalau los bagaimana, alat pertanian itu berat besi-besi, masak tiap hari gotong-gotong,” ujar Istiqomah.

Padahal berdasarkan data awal yang dihimpun sebelum para pedagang dipanggil dalam pra rembug warga pada 5 Februari 2026, nama Sadikan tercantum pada nomor urut 63 dengan jenis dagangan alat pertanian dan keterangan kios kering.

Secara fungsi, kios dan los memiliki perbedaan. Kios biasanya berupa ruang tertutup dengan dinding dan pintu sehingga barang dapat disimpan dengan aman. Sementara los merupakan bangunan terbuka tanpa sekat yang umumnya digunakan untuk pedagang yang membutuhkan ruang terbuka.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Rumah Bunda Mulia Resmi Diluncurkan, Wadah Kepedulian bagi Ibu Tunggal dan Anak Yatim di Bontang

0
Launching Yayasan Rumah Bunda Mulia. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menyambut baik kehadiran Yayasan Rumah Bunda Mulia (RBM) yang diluncurkan sebagai wadah kepedulian bagi ibu tunggal, janda, serta anak yatim di Kota Bontang.

Ketua Rumah Bunda Mulia Bontang, Farida, mengatakan lembaga tersebut hadir atas dasar kepedulian untuk membantu anak-anak yatim serta keluarga yang membutuhkan dukungan sosial.

Menurutnya, Rumah Bunda Mulia tidak hanya bergerak pada momentum tertentu seperti Bulan Ramadan, tetapi akan menjalankan berbagai program sepanjang tahun.

“Biasanya kegiatan sosial seperti ini ramai saat Ramadan saja. Tapi di Rumah Bunda Mulia kami ingin bergerak terus sepanjang tahun,” jelasnya.

Beberapa program yang akan dijalankan antara lain konseling bagi anak-anak yatim, pendampingan bagi ibu tunggal, hingga pembinaan keagamaan dan kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian keluarga.

Farida menambahkan, pihaknya juga tengah melakukan pendataan penerima manfaat melalui sistem pendataan daring yang disebarkan melalui RT.

Dalam pendataan tersebut, informasi keluarga dicatat secara rinci, termasuk status janda karena perceraian atau meninggal dunia, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

“Kalau janda karena perceraian, anaknya bukan yatim, jadi yang kita santuni ibunya. Tapi anaknya tetap bisa mendapatkan konseling karena biasanya mereka menghadapi masalah psikologis akibat kondisi keluarga,” terangnya.

Saat ini, jumlah data yang telah masuk mencapai lebih dari 60 orang dan masih terus bertambah seiring proses pendataan yang berjalan.

Untuk sementara, sekretariat Rumah Bunda Mulia masih berada di kediaman Farida karena organisasi tersebut belum memiliki kantor tetap.

Ia berharap kehadiran Rumah Bunda Mulia dapat menjadi ruang kepedulian bersama bagi masyarakat, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ibu tunggal dan keluarga yatim di Kota Bontang.

“Kami ingin merangkul mereka agar tetap memiliki harapan, kekuatan, dan kesempatan untuk menata masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan apresiasi atas inisiatif yayasan tersebut, yang dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas.

Ia menegaskan, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan seluruh warga mendapatkan perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

“Pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga bagaimana kita memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam perjalanan pembangunan kota,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Rumah Bunda Mulia dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat jaringan kepedulian sosial di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan dukungan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Dari Buka Puasa Bersama, Awal Kerja Forum DAS Kaltim

0
Penasihat ahli dan pengurus Forum DAS Kalimantan Timur periode 2025–2030 berfoto bersama usai acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel Midtown Samarinda. Foto: Istimewa

Sabtu sore (7/3), Ballroom Hotel Midtown Samarinda mulai ramai. Meja-meja bundar sudah tertata rapi dengan taplak putih. Kursi berbalut kain kuning mengelilinginya. Di depan ruangan terbentang spanduk bertuliskan Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Penasihat Ahli dan Pengurus Forum DAS Kalimantan Timur 2025–2030.

Tamu datang satu per satu. Ada yang langsung duduk, ada yang berdiri sebentar menyapa teman lama. Suasananya santai. Obrolan ringan mengalir sambil menunggu waktu berbuka.

Acara ini bukan pelantikan resmi. Pelantikan pengurus Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur (Forum DAS Kaltim) semula direncanakan berlangsung Januari 2026 lalu. Namun waktunya belum memungkinkan. Pertemuan sore kemarin lebih sebagai silaturahmi awal setelah terbitnya SK Gubernur Kaltim tentang kepengurusan Forum DAS Kaltim periode 2025–2030.

Saya hadir sebagai salah satu pengurus forum ini. Ketika sebelumnya dihubungi untuk masuk dalam jajaran pengurus, saya langsung mengiyakan. Bidang ini tidak jauh dari latar belakang keilmuan saya di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Fahutan Unmul).

Saya bersama Dr. Sarkowi V. Zahry, H.M. Darlis Pattalongi, dan Dwi Purnomosidhi pada acara buka puasa bersama Forum DAS Kaltim di Samarinda. Foto: Istimewa
Saya bersama Hasanuddin Mas’ud. Foto: Istimewa

Menariknya, dari yang hadir sore itu sebagian besar sebenarnya sudah saya kenal lama. Banyak di antaranya satu almamater dengan saya di Fahutan Unmul.

Prof. Daddy Ruhiyat, misalnya. Saat saya masih aktif kuliah dulu, beliau menjabat sebagai Dekan Fahutan. Sosok yang tentu tidak asing bagi mahasiswa kehutanan pada masa itu.

Saya juga bertemu Dwi Purnomosidhi, mantan anggota DPRD Samarinda. Wajah lain yang juga sudah lama saya kenal adalah H. M. Darlis Pattalongi, anggota DPRD Kaltim sekarang. Kami sudah saling mengenal sejak saya masih aktif menjadi wartawan sekitar tahun 2004.

Begitu juga dengan anggota DPRD Kaltim Dr. Sarkowi V. Zahry. Bagi saya pribadi, beliau bukan sekadar politisi. Ia juga salah satu orang yang banyak memberi pelajaran tentang dunia jurnalistik ketika saya masih aktif menjadi wartawan.

Sementara Hasanuddin Mas’ud, meskipun saya sudah lama mengenalnya sebagai politisi Golkar dan Ketua DPRD Kaltim, justru baru pada kesempatan ini saya bisa berbincang lebih dekat dan berkenalan dalam suasana yang lebih santai.

Beberapa nama lain yang hadir juga tidak asing. Banyak di antaranya para alumni kehutanan, dosen Fakultas Kehutanan Unmul, serta orang-orang yang selama ini memang bergelut di isu lingkungan.

Forum DAS Kaltim sendiri dipimpin Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S.Hut., M.E. sebagai Ketua Umum dengan Dr. Saut Marisi H. sebagai Ketua Harian.

Di jajaran wakil ketua terdapat Dr. Sarkowi V. Zahry, H. M. Darlis Pattalongi, Ir. H. Agus Suwandy, dan Prof. Dr. Muhammad Husni Fahruddin.

Sekretaris dijabat Dr. H. Agus Setiawan, didampingi Asbudin sebagai wakil sekretaris, sementara bendahara dipercayakan kepada Melan Hasanah.

Prof Daddy Ruhiyat menyampaikan pandangan dalam diskusi santai pada acara buka puasa bersama Forum DAS Kaltim di Hotel Midtown Samarinda. Foto: Agus S

Forum ini juga diperkuat sejumlah akademisi dan pakar sebagai penasihat ahli, di antaranya Prof. Daddy Ruhiyat, Prof. Soeyitno Soedirman, Prof. Marlon Ivanhoe Aipassa, Prof. Sigit Hardwinarto, Dr. Mislan, Prof. Iwan Suyatna, Ir. Niel Makinuddin, dan Dr. Tunggul Butarbutar.

Namun dalam acara buka puasa kemarin, dari jajaran penasihat ahli yang hadir hanya Prof. Daddy Ruhiyat dan Ir. Niel Makinuddin.

Dalam sambutannya, Ketua Forum DAS Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan forum ini memiliki posisi penting dalam pengelolaan lingkungan di Kaltim. “Forum DAS ini sebenarnya sangat strategis. Ia bisa menjadi benteng terakhir mitigasi lingkungan,” ujarnya.

Ia menyinggung berbagai persoalan yang berkaitan dengan daerah aliran sungai. Mulai dari aktivitas tambang, perkebunan, hingga alih fungsi lahan yang berdampak pada lingkungan.

Suasana diskusi santai pengurus Forum DAS Kaltim menjelang buka puasa bersama di Hotel Midtown Samarinda. Foto: Agus S

Menurutnya, banyak persoalan lingkungan di Kaltim tidak bisa dilepaskan dari kondisi daerah aliran sungai, termasuk banjir yang hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah.

Karena itu ia berharap Forum DAS dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, bahkan masuk dalam perencanaan pembangunan seperti RPJMD maupun RKPD.

Sementara itu Prof. Daddy Ruhiyat menekankan pentingnya inovasi dari para anggota forum agar fungsi pengelolaan DAS dapat berjalan maksimal.

Menurutnya tantangan pengelolaan lingkungan di Kaltim akan semakin besar, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menjelang waktu berbuka, percakapan di meja-meja sempat terhenti. Gelas minuman mulai terangkat. Hidangan di meja perlahan disantap.

Tak lama kemudian azan Magrib berkumandang. Sebagian peserta menuju mushala hotel untuk menunaikan salat Magrib. Sebagian lainnya tetap di ruangan, berbincang ringan sambil menunggu rekan-rekan yang sedang beribadah.

Setelah salat Magrib, para peserta kembali ke ruangan. Suasana semakin cair. Percakapan kembali mengalir. Ada yang berbagi pengalaman lapangan, ada pula yang mulai membahas berbagai persoalan lingkungan di Kaltim.

Pertemuan sore itu memang hanya buka puasa bersama. Tetapi dari situlah percakapan dimulai. Dan bagi Forum DAS Kaltim, silaturahmi sore itu menjadi awal untuk mulai bekerja bersama menjaga daerah aliran sungai di Kaltim.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Alternatif Hindari Balap Liar, Komunitas Berbas Squad Gelar Run Race Ramadan di Berbas Pantai

0
Kegiatan run race ramadan di Berbas Pantai. (Ist).

BONTANG – Guna menghindari dan menjauhkan dari aksi balap liar di wilayah Bontang, Komunitas Berbas Squad menggelar kegiatan Run Race Ramadhan, yang digelar di Lapangan Berbas Pantai, Jalan Sultan Hasanuddin, RT.20, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Sabtu (7/3/2026) sekitar pukul 21.00 Wita.

Kapolsek Bontang Selatan, AKP Rakib Rais mengatakan bahwa kegiatan run race ramadan ini menjadi wadah pecinta adrenalin, untuk menyalurkan hobi kompetisi secara sehat dan sportif, sehingga dapat diharapkan mengurangi potensi aksi balap liar di jalan umum yang membahayakan keselamatan.

“Melalui kegiatan ini, kami mengajak generasi muda untuk menyalurkan semangat kompetisi di tempat yang aman. Jangan sampai adrenalin kalian disalurkan melalui balap liar yang beresiko tinggi, terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain,” ucapnya, Minggu (8/3/2026).

Kesempatan yang sama, Ketua Panitia, Ahmadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung, atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Selain itu, dirinya berharap kegiatan Run Race Ramadan ini, dapat menjadi agenda tahunan di Kota Bontang.

Kegiatan run race ramadan ini, terdapat lomba lari dengan jarak 100 meter yang dibagi dalam dua kategori, yakni putra dan putri secara umum. Tercatat ada sebanyak 20 peserta putri, dan 40 peserta putra yang mengikuti perlombaan tersebut.

“Untuk para pemenang nantinya, bakal mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan, seperti juara pertama sekitar Rp 3 juta, juara kedua Rp 1,5 juta, juara ketiga Rp 1 juta, dan juara keempat Rp 500 ribu,” jelasnya.

Saat kegiatan berlangsung, antusias masyarakat yang turut menyaksikan terbilang sangat luar biasa, dimana terdapat ratusan penonton memadati lokasi perlombaan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pemkot Bontang Rencana Beli Asrama di Jakarta, Siapkan Anggaran Rp 8 Miliar

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat kegiatan buka bersama insan pers. (Ist).

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana akan membeli asrama sekaligus kantor perwakilan di Jakarta. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp 8 miliar.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan bahwa selama ini asrama dan kantor perwakilan Pemkot Bontang, yang berada di Jakarta masih berstatus sewa. Setiap tahunnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 500 juta.

“Beban sewa tersebut dinilai cukup besar. Maka jika terus dikeluarkan setiap tahunnya, tanpa menghasilkan aset bagi daerah,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Karena itu, Pemkot Bontang mempertimbangkan untuk membeli properti sendiri di Jakarta, agar pengeluaran rutin tersebut bisa dialihkan menjadi investasi aset jangka panjang.

Sehingga dengan memiliki asrama sendiri, pemerintah tidak hanya menekan biaya sewa tahunan, tetapi juga memperoleh aset tetap yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Lumayan juga kalau tiap tahun harus mengeluarkan Rp 500 juta. Kalau punya sendiri kan jadi aset daerah,” tambahnya.

Akan tetapi hingga sampai saat ini, Pemkot Bontang masih belum memastikan, kapan rencana pembelian asrama tersebut akan direalisasikan. Sebab pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kemampuan anggaran daerah, lokasi properti, hingga nilai investasi yang dianggap layak.

“Kita lihat saja kemampuan anggaran daerah nantinya, tapi memang lebih baik kita membeli daripada terus menyewa,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pemkot Gelontorkan Rp 24 Miliar untuk Penggiat Agama

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (Dwi S).

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan keagamaan. Diketahui pemkot akan menggelontorkan sekitar Rp 24 miliar untuk para penggiat agama di Kota Bontang.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan bahwa kenakan insentif tersebut diperuntukkan bagi kalangan yang aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti guru ngaji, imam masjid, marbot, hingga pengurus rumah ibadah lainnya.

Jika ditotalkan secara keseluruhan untuk jumlah pengiat agama di wilayah Bontang, sekitar 2 ribu orang. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang aktivitas pembinaan keagamaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penggiat agama yang selama ini berperan penting di tengah masyarakat.

“Jadi insentifnya bakal naik jadi Rp 2 juta, yang awalnya per bulan Rp 1,1 juta kini menjadi Rp 2 juta. Jadi naik Rp 900 ribu,” ucapnya, Minggu (8/3/2026).

Pemerintah menilai para penggiat agama memiliki kontribusi yang besar, dalam membangun karakter masyarakat. Serta menjaga nilai-nilai moral dan spiritual, khususnya di lingkungan keluarga dan generasi muda.

Selain sebagai bentuk apresiasi, program ini juga menjadi upaya pemerintah dalam memperkuat kehidupan religius di Kota Bontang. Terlebih, para penggiat agama dinilai menjadi garda terdepan dalam membina masyarakat, agar tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial.

“Ini nanti kirimnya langsung ke rekening si penerima, dan biasanya diberikan per tiap bulan. Maka nantinya akan dirapel per tiga bulan untuk pencairan,” tambahnya.

Pemkot Bontang berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, dan memberikan dampak positif bagi kegiatan keagamaan di seluruh wilayah kota.

Dukungan ini juga diharapkan mampu mendorong semakin banyak masyarakat, untuk aktif dalam kegiatan pembinaan keagamaan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam