SANGATTA — Di tengah derasnya arus modernisasi, Desa Nehas Liah Bing kembali membuktikan satu hal, tradisi tidak pernah benar-benar hilang, selama masih dijaga dengan hati.

Puncak perayaan Lom Plai 2026 dibuka dengan prosesi sakral Embob Jengea. Pemuka adat memimpin doa syukur atas hasil panen, menghadirkan suasana khidmat yang menyelimuti desa. Ritual pembersihan diri menjadi pembuka, sebelum kemeriahan pecah melalui Sekseang, perang-perangan di atas perahu yang menyusuri aliran sungai, diiringi tarian penyambutan penuh semangat.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menyebut Lom Plai bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, ia adalah identitas yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Wehea.

“Lom Plai adalah identitas kita. Ini komitmen bersama agar tradisi tetap lestari, sekaligus membuka jalan bagi peningkatan ekonomi melalui pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari pusat. Asisten Deputi Event Daerah Kemenparekraf RI, Reza Pahlevi, menilai pengemasan Lom Plai memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan.

Menurutnya, keaslian budaya Wehea adalah magnet yang sulit ditandingi. Ia bahkan menyebut Lom Plai layak masuk dalam kalender Kharisma Event Nusantara (KEN).

“Ini bukan sekadar acara. Ada narasi besar tentang ketahanan pangan dan harmoni manusia dengan alam,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dan promosi agar akses menuju Muara Wahau semakin terbuka luas.

“Budaya ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita memastikan dunia bisa menjangkaunya,” singkatnya.

Menjelang penutupan, ratusan pemuda-pemudi tampil dalam tarian kolosal mengenakan busana adat Hudoq yang ikonik. Di bawah terik matahari Kutim, gerak mereka bukan sekadar pertunjukan—melainkan pernyataan bahwa budaya ini masih hidup, dan akan terus hidup.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Sikap Fraksi PAN DPRD Kalimantan Timur terhadap wacana penggunaan hak angket mulai terlihat di tengah menguatnya desakan publik pasca aksi demonstrasi “214”.

Penasihat Fraksi PAN DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan pihaknya akan mengikuti keputusan fraksi dan unsur pimpinan DPRD, terutama jika berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

“Sebagai anggota fraksi, kita menjalankan perintah fraksi. Kalau itu menjadi keputusan unsur pimpinan dan aspirasi masyarakat, saya setuju dan patuh saja,” ujar Darlis saat diwawancarai, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, hak angket merupakan bagian dari mekanisme konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Hak angket itu kan hak DPRD. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hak angket ini,” tegasnya.

Meski demikian, Darlis mengakui hingga kini belum ada kepastian terkait waktu pembahasan resmi usulan hak angket di internal DPRD Kaltim.

Ia menyebut proses tersebut masih menunggu dinamika dan agenda kelembagaan melalui rapat pimpinan DPRD.

“Belum ada info kapan dibahas soal ini,” katanya singkat.

Pernyataan Darlis menambah gambaran bahwa mayoritas fraksi di DPRD Kaltim saat ini masih menunggu keputusan kolektif lembaga di tengah tekanan publik yang terus menguat.

Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD Kaltim telah menandatangani pakta integritas yang diajukan massa aksi “214” sebagai bentuk komitmen penguatan fungsi pengawasan DPRD.

Massa aksi bahkan mengancam akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar apabila tuntutan penggunaan hak angket tidak segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kaltim.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh tindak lanjut pakta integritas yang telah ditandatangani bersama unsur pimpinan dan seluruh fraksi DPRD Kaltim pasca aksi demonstrasi 21 April lalu.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut kesepakatan tersebut merupakan sikap resmi lembaga dalam merespons aspirasi masyarakat yang berkembang belakangan ini.

“Pakta integritas itu ditandatangani pimpinan DPRD dan seluruh fraksi. Maka ini menjadi respons lembaga. Kami Fraksi PKS yang juga berada di dalamnya akan menindaklanjuti sesuai kesepakatan unsur pimpinan dan mengikuti tahapan atau mekanismenya,” ujar Firnadi saat diwawancarai, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, penandatanganan dokumen tersebut tidak boleh dimaknai sekadar simbolis, melainkan menjadi titik awal bagi DPRD Kaltim untuk bergerak secara kelembagaan dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Firnadi mengatakan, arahan pimpinan DPRD yang dijadwalkan berlangsung awal pekan depan akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan.

“Kesepakatan lembaga ini yang kita titikberatkan. Arahan pimpinan nanti, apakah Senin atau Selasa, itu jadi starting-nya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan PKS dalam penandatanganan pakta integritas merupakan bentuk penghormatan terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.

“Ketika merespons aspirasi masyarakat dan ikut bertanda tangan, itu artinya kami menyatakan bahwa aspirasi tersebut adalah bentuk komitmen pada penguatan fungsi pengawasan DPRD,” katanya.

Firnadi memastikan Fraksi PKS akan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan pakta integritas sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku di DPRD Kaltim.

“Kami sangat menghormati aspirasi masyarakat, sehingga akan serius mengikuti tahapan pelaksanaan pakta integritas sesuai mekanisme konstitusional yang ada,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika politik di DPRD Kaltim kini bergerak dalam koridor kelembagaan, dengan pakta integritas menjadi dasar bersama dalam merespons tekanan publik sekaligus memperkuat fungsi kontrol legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang fokus, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan pendampingan teknis penyusunan Renstra di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahulu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Angela Idang Belawan menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut perubahan pola kerja yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Kemampuan fiskal daerah yang terbatas menuntut kita untuk bekerja lebih cermat, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran dalam menyusun perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Ia menekankan empat fokus utama dalam penyusunan Renstra, yakni pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk membuka keterisolasian wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta reformasi tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan digitalisasi.

Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan target pembangunan nasional.

“Renstra tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan RPJMD, mendukung target nasional, serta terintegrasi dengan rencana kinerja tahunan,” tegasnya.

Angela juga meminta seluruh perangkat daerah tidak lagi menyusun program sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa arah yang jelas.

“Saya tidak ingin lagi ada program yang tidak selaras dengan prioritas daerah, kegiatan tanpa indikator yang jelas, atau perencanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Perencanaan yang baik bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari seberapa besar dampaknya bagi masyarakat,” tandasnya.

Melalui kegiatan pendampingan teknis ini, Pemkab Mahulu berharap dokumen Renstra 2025–2029 yang dihasilkan dapat lebih implementatif, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Barat periode 2026–2029 di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), kompleks perkantoran Pemkab Kutai Barat, Rabu (22/4/2026) malam.

Pelantikan tersebut mengusung tema “Dari Kutai Barat Untuk Kutai Barat, Menyongsong Bonus Demografis Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPD KNPI Kaltim Ferdi Kurniawan, Arif Rahman Hakim, Kornelius Thalar, H. Fathur Rahman, Ketua DPD KNPI periode 2019–2025 Canisius Arjan, Ketua DPD KNPI periode 2026–2029 Ferlita Ananda, Sekretaris Dedi Dores, Bendahara H. Amiruddin, serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan se-Kutai Barat.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Pj Sekda Kamius Junaidi, pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru KNPI Kutai Barat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kami mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya saudari Ferlita Ananda sebagai Ketua KNPI Kutai Barat periode 2026–2029. Semoga amanah dalam mengemban tugas dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pemuda di Kutai Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan awal tanggung jawab besar bagi para pemuda sebagai agen perubahan dan motor pembangunan daerah.

Menurutnya, KNPI harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kreativitas, inovasi, kemandirian, dan produktivitas generasi muda.

“KNPI harus mampu menjadi wadah pemersatu pemuda sekaligus pendorong pembangunan melalui program-program kerja yang nyata,” tegasnya.

Kamius juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di kalangan pemuda agar tidak mudah terpecah belah.

“Saya mengajak seluruh elemen pemuda di bawah naungan KNPI untuk memperkuat persatuan. Bersatulah dan tingkatkan kapasitas serta kualitas pemuda demi membangun Kutai Barat,” ungkapnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus KNPI periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan bagi pembangunan kepemudaan di Kutai Barat.

Pemkab Kutai Barat berharap kepengurusan baru KNPI mampu menghadirkan energi positif, inovasi, serta semangat kolaborasi dalam mendukung terwujudnya Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S