Beranda blog Halaman 24

Anggaran Manutung Jukut Dialihkan, Warga Sembilan Kecamatan Dapat Ikan Murah

0
Pasar Ikan Murah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Berau beberapa waktu lalu. (Istimewa)

BERAU – Pembatalan kegiatan massal Manutung Jukut di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat Pemkab Berau mengalihkan anggarannya untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Salah satunya Pasar Ikan Murah yang akan menyasar sembilan kecamatan.

Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian menyongsong HUT Kabupaten Berau ke-73. Dinas Perikanan (Diskan) Berau memprioritaskan sembilan kecamatan yang sebelumnya belum pernah mendapatkan kegiatan serupa.

Sekretaris Diskan Berau Yunda Zuliarsih mengatakan Pasar Ikan Murah awalnya dirancang menjangkau seluruh 13 kecamatan. Namun, empat kecamatan telah lebih dulu mendapatkan program tersebut.

“Pasar Ikan Murah sebelumnya sudah berjalan di empat wilayah, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pulau Derawan,” kata Yunda.

Dengan demikian, sembilan kecamatan lainnya akan menjadi sasaran pelaksanaan berikutnya.

“Jadi, sisa sembilan kecamatan lagi yang menjadi prioritas pelaksanaan berikutnya,” ujarnya.

Anggaran Pasar Ikan Murah berasal dari pengalihan kegiatan Manutung Jukut yang dibatalkan Pemkab Berau di tengah kondisi karhutla. Anggaran tersebut kemudian diarahkan untuk kegiatan yang dinilai dapat memberikan manfaat lebih langsung kepada masyarakat.

Pasar Ikan Murah dipilih untuk membantu masyarakat memperoleh ikan dengan harga lebih terjangkau sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan.

Namun, program tersebut belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Diskan masih menunggu pengesahan APBD Perubahan karena anggarannya berasal dari pengalihan kegiatan sebelumnya.

“Mengingat anggarannya dialihkan dari kegiatan Manutung Jukut, program baru bisa dilaksanakan setelah APBD Perubahan, sekitar bulan Oktober,” jelas Yunda.

Dengan perkiraan pelaksanaan mulai Oktober, waktu yang tersedia hingga berakhirnya tahun anggaran relatif terbatas. Karena itu, Diskan memilih tidak mengulang kegiatan di empat kecamatan yang sebelumnya telah mendapat Pasar Ikan Murah.

“Dengan sisa waktu tahun anggaran yang hanya sekitar dua bulan, kami fokuskan penuh ke sembilan kecamatan yang belum tersentuh saja,” katanya.

Yunda berharap pola tersebut membuat manfaat program lebih merata hingga kecamatan yang sebelumnya belum terjangkau.

“Hal ini dilakukan agar masyarakat di kecamatan yang sebelumnya belum pernah merasakan dapat merasakan ikan yang jauh lebih murah dan terjangkau,” ujarnya. (MK)

Pewarta: Aril Syahrulsyah
Editor: Agus S.

Internet Diperluas, Pemkab Berau Dorong Layanan Publik Berbasis Digital

0
Kepala Diskominfo Berau Didi Rahmadi. (Istimewa)

BERAU – Wilayah tanpa akses atau dengan jaringan telekomunikasi terbatas masih menjadi tantangan digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Berau. Pemkab kini mendorong perluasan infrastruktur internet agar layanan pemerintah berbasis daring dapat diakses masyarakat hingga di luar kawasan perkotaan.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), penanganan wilayah blank spot dilakukan bertahap dengan melibatkan operator seluler. Penambahan jaringan Wi-Fi di fasilitas publik dan kawasan permukiman juga terus didorong.

Kepala Diskominfo Berau Didi Rahmadi mengatakan ketersediaan jaringan menjadi syarat penting agar digitalisasi pelayanan pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kami terus memperkuat penambahan infrastruktur jaringan telekomunikasi demi memastikan seluruh program digitalisasi pelayanan publik dapat diakses masyarakat tanpa kendala sinyal,” ujar Didi.

Menurut dia, pemerataan konektivitas menjadi bagian penting dalam pengembangan pemerintahan digital. Semakin luas dan stabil jaringan internet, semakin banyak layanan pemerintah yang dapat diakses tanpa mengharuskan warga datang langsung ke kantor pelayanan.

Salah satu sektor yang telah memanfaatkan layanan digital adalah administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau mengoptimalkan pelayanan daring, termasuk melalui aplikasi terpadu dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Disdukcapil Berau David Pamudji mengatakan sejumlah dokumen kependudukan sudah dapat diurus melalui sistem digital.

“Melalui sistem digital ini, pengurusan dokumen seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, hingga pendaftaran IKD bisa diakses warga secara mandiri dan fleksibel,” ujar David.

Pelayanan daring diharapkan mengurangi antrean di kantor pelayanan sekaligus memangkas waktu dan biaya masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

Namun, manfaat tersebut bergantung pada ketersediaan jaringan internet. Karena itu, penanganan blank spot menjadi penting agar pelayanan digital tidak hanya dapat dimanfaatkan warga di wilayah dengan konektivitas memadai.

Pemkab Berau juga mendorong integrasi data melalui sistem digital. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir dapat digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program serta perencanaan pembangunan.

Perluasan jaringan telekomunikasi dan digitalisasi pelayanan diarahkan tidak hanya untuk mempermudah administrasi warga, tetapi juga memperkuat pemerintahan berbasis data di Kabupaten Berau. (MK)

Pewarta: Aril Syahrulsyah
Editor: Agus S.

PM2,5 Berau Capai 131, DLHK Ingatkan Risiko Gangguan Pernapasan

0
Hasil pemantauan UPTD Laboratorium Lingkungan Berau menunjukkan kualitas udara di Tanjung Redeb masuk kategori tidak sehat. (Istimewa)

BERAU – Kualitas udara di Kabupaten Berau memburuk. Hasil pemantauan selama 24 jam menunjukkan udara di Tanjung Redeb masuk kategori tidak sehat, sehingga masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Pengukuran dilakukan UPTD Laboratorium Lingkungan (Labling) Berau di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau selama 24 jam pada 28–29 Agustus 2026.

Hasilnya menunjukkan sejumlah parameter pencemar udara berada pada angka tinggi. PM2,5 tercatat 131, sedangkan PM10 mencapai 153. Total Suspended Particulates (TSP) berada di angka 193 dan karbon monoksida (CO) tercatat 1,30.

Pemantauan juga mencatat suhu udara mencapai 35,3 derajat Celsius dengan kelembapan 59 persen RH.

Kepala DLHK Berau Zulkifli Azhari mengatakan hasil pengukuran tersebut menunjukkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan.

“Hasil pemantauan 24 jam oleh UPTD Labling menunjukkan kualitas udara kita saat ini berada di kategori Tidak Sehat,” kata Zulkifli.

Mengacu pada PermenLHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada rentang 101–200 masuk kategori tidak sehat.

DLHK meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, terutama ketika asap atau udara di sekitar permukiman terlihat semakin pekat.

“Kegiatan di luar ruangan juga harus dikurangi. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, khususnya pada saluran pernapasan,” ujar Zulkifli.

DLHK masih melakukan pemantauan untuk melihat perkembangan kualitas udara. Hasil pengukuran berikutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah penanganan.

“Kondisi ini perlu diwaspadai bersama karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat,” katanya.

Zulkifli juga meminta masyarakat mengikuti informasi resmi pemerintah terkait perkembangan kualitas udara dan tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas.

“Saya meminta masyarakat mengikuti perkembangan kualitas udara melalui informasi resmi dari pemerintah,” ujarnya. (MK)

Pewarta: Sahruddin
Editor: Agus S.

Karhutla Berau Belum Reda, BPBD Temukan Indikasi Pembakaran untuk Buka Lahan

0
Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau. BPBD menemukan pola kebakaran yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan. (Istimewa)

BERAU – Titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus bermunculan di Kabupaten Berau. BPBD Berau menemukan pola kebakaran yang mengarah pada dugaan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Kepala BPBD Berau Masyhadi Muhdi mengatakan indikasi tersebut terlihat dari pola dan lokasi kebakaran yang ditemukan petugas di lapangan. Sejumlah lahan diduga disiapkan untuk perkebunan, termasuk tanaman kelapa sawit dan pohon yang dimanfaatkan untuk bahan baku kertas.

Namun, BPBD belum dapat memastikan seluruh kebakaran tersebut sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Hingga kini, petugas belum menemukan orang yang tertangkap tangan melakukan pembakaran.

“Cuma kita tidak pernah mendapatkan orang yang membakar ini, sehingga kita tidak bisa juga menjudge ini dibakar atau tidak,” ujar Masyhadi.

Menurut dia, pembukaan lahan dengan cara dibakar diduga dipilih karena dianggap lebih mudah dan murah dibandingkan menggunakan alat berat. Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Kondisi itu menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Petugas tidak hanya menghadapi kebakaran di kawasan hutan, tetapi juga api yang muncul di lahan masyarakat dan berpotensi merembet ke permukiman.

Masyhadi mengatakan sebagian besar titik kebakaran yang ditangani petugas berada di lahan masyarakat. Beberapa bahkan berada tidak jauh dari rumah warga.

“Kita kebanyakan di lahan masyarakat, pinggir-pinggir rumah juga ada. Itu yang kita utamakan juga untuk jangan sampai mengarah ke permukiman,” katanya.

BPBD Berau mengerahkan tim gabungan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Manggala Agni untuk mempercepat pemadaman.

“Pemadaman dilakukan tanpa membedakan status lahan, terutama ketika api berpotensi membahayakan masyarakat,” ujar Masyhadi.

Sementara untuk kebakaran di kawasan konsesi perusahaan kehutanan, tanggung jawab penanganan juga berada pada pemegang konsesi. Perusahaan diminta memiliki peralatan dan personel yang memadai untuk menghadapi ancaman kebakaran di wilayahnya.

“Perusahaan harus punya sarpras dan personel yang memadai untuk menghadapi ancaman kebakaran di wilayahnya,” katanya.

Masyhadi menegaskan perusahaan tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah ketika kebakaran terjadi di dalam wilayah konsesi.

“Kalau terjadi, kita turun sama-sama untuk melakukan penanganan agar dampak yang ditujukan kepada daerah bisa berkurang,” ujarnya. (MK)

Pewarta: Sahruddin
Editor: Agus S.

Dorong Ekonomi Desa Tumbuh Mandiri, MHU Raih Impactful Program Awards 2026

0
PT Multi Harapan Utama (MHU) menerima Impactful Program Awards dalam Investortrust CSR Awards 2026 di Jakarta. (Istimewa)

JAKARTA – PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMS Group Indonesia (MMSGI), meraih Impactful Program Awards dalam Investortrust CSR Awards 2026. Penghargaan diberikan atas program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan MHU di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Penghargaan diterima dalam acara yang berlangsung di Habitate, Oakwood, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) MHU diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan, tetapi mendorong masyarakat membangun sumber ekonomi yang dapat berjalan secara mandiri.

Empat program menjadi bagian dari pendekatan tersebut, yakni pemanfaatan air bersih pascatambang melalui Pompa Hydram, penguatan BUMDes Payang Sejahtera, KUBE Koetai Harapan Utama serta Rumah Cokelat Lung Anai.

Presiden Direktur MHU Kemal Djamil Siregar mengatakan keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup diukur dari nilai investasi yang dikeluarkan perusahaan.

“Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat bukan hanya dilihat dari berapa besar dukungan yang diberikan perusahaan, tetapi dari perubahan yang dapat terus berjalan setelah program dilaksanakan,” kata Kemal.

Menurutnya, masyarakat harus memiliki kemampuan dan kelembagaan yang memungkinkan kegiatan ekonomi terus berkembang tanpa bergantung pada perusahaan.

VOID PASCATAMBANG JADI SUMBER AIR

Salah satu program yang dikembangkan berada di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara. MHU memanfaatkan kolam atau void pascatambang sebagai sumber air bersih melalui teknologi Pompa Hydram.

Teknologi tersebut memanfaatkan energi kinetik air sehingga pompa dapat bekerja tanpa listrik maupun bahan bakar.

Fasilitas yang dibangun terdiri dari tiga unit Pompa Hydram, dua unit hydropur dan Water Treatment Plant (WTP) berkapasitas 126 meter kubik.

Jaringan distribusi air mencapai lebih dari 3,6 kilometer dan melayani Dusun Donomulyo, Sentuk dan Rempanga. MHU mencatat sebanyak 582 kepala keluarga telah mendapatkan akses air bersih melalui program tersebut.

Pengelolaannya melibatkan BUMDes Payang Sejahtera agar masyarakat ikut menjalankan dan menjaga keberlanjutan fasilitas.

“Kami tidak hanya melihat void sebagai bagian dari proses pascatambang, tetapi sebagai aset yang dapat dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat,” ujar Kemal.

Penguatan BUMDes Payang Sejahtera juga menjadi salah satu program yang dikembangkan sejak 2017.

BUMDes tersebut kini memiliki sejumlah unit usaha, mulai katering, laundry, housekeeping, pabrik kompos hingga pengelolaan layanan air bersih melalui WTP.

Menurut data perusahaan, omzet BUMDes Payang Sejahtera meningkat dari Rp4,6 miliar pada 2019 menjadi Rp27,6 miliar pada 2023. Program ini mencatat nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 4,27.

“Target kami bukan membuat masyarakat bergantung pada perusahaan, tetapi membangun institusi ekonomi desa yang mampu berdiri dan berkembang secara mandiri,” kata Kemal.

KAKAO LUNG ANAI NAIK KELAS

Pemberdayaan juga dilakukan melalui KUBE Koetai Harapan Utama di Dusun Berhala, Desa Loa Kulu Kota.

Kelompok pertukangan kayu tersebut mendapat pelatihan, pendampingan dan dukungan peralatan. Sejak 2019, kelompok mulai mendapat pembinaan pemerintah daerah dan dipercaya memasok meja serta kursi untuk sejumlah sekolah di Kutai Kartanegara.

Program KUBE tersebut tercatat memiliki nilai SROI 5,23.

Sementara di Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu, MHU mengembangkan hilirisasi kakao melalui Rumah Cokelat Lung Anai.

Petani yang sebelumnya lebih banyak menjual biji kakao mulai didorong menghasilkan produk dengan nilai tambah, termasuk cokelat batangan dan bubuk kakao.

Program melibatkan Kelompok Tani Lalut Isau, BUMDes, Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara, Yayasan Peduli Desa Nusantara Madani serta Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara.

MHU juga mendukung fasilitas pengolahan berupa rumah pengering dan mesin pengolahan kakao.

Perusahaan mencatat lebih dari 100 petani mengalami peningkatan pendapatan. Harga kakao kering fermentasi mencapai Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram, sedangkan sebelumnya biji basah berada di kisaran Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.

Sebanyak 12 perempuan lokal juga terlibat dalam aktivitas pengolahan kakao.

Rumah Cokelat Lung Anai selanjutnya dikembangkan sebagai tempat pelatihan budidaya dan pengolahan kakao sekaligus agrowisata. Produk yang dihasilkan telah memiliki SPP-IRT dan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mendapat pendampingan Balai Besar POM di Samarinda.

Kemal mengatakan program-program tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan PPM yang dipadukan dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) serta Good Mining Practice.

“Kami percaya program sosial yang baik harus meninggalkan kemampuan, bukan ketergantungan. Masyarakat harus menjadi pelaku utama dari perubahan yang terjadi di wilayahnya,” ujarnya.

Menurut Kemal, peran perusahaan adalah membuka akses, memperkuat kapasitas dan membangun ekosistem agar manfaat program dapat terus berkembang setelah pendampingan dilakukan.

MHU merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di Kutai Kartanegara dan Samarinda sejak 1987. Perusahaan menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diperoleh pada 2022 sebagai kelanjutan PKP2B Generasi Pertama.

Melalui empat program tersebut, MHU mengarahkan pemberdayaan pada pemanfaatan aset pascatambang, penguatan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan keterampilan masyarakat serta hilirisasi komoditas lokal. (ADV)

Editor: Agus S.

Antrean Panjang BBM, Ini Langkah Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Benahi Distribusi di Bontang

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb31agt2026/mobile/

DPRD Bontang Geram Antrean BBM Masih Mengular, Rustam: “Seperti Mati di Lumbung Padi”

0
Pemkot dan DPRD Bontang menggelar kegiatan rapat bersama mengenai BBM. (Dwi S).

BONTANG – Persoalan antrean panjang hingga kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga saat ini masih terjadi di wilayah Kota Bontang. Sehingga kembali mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang.

Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai kondisi tersebut merupakan fenomena yang memalukan. Terlebih, Bontang dikenal sebagai salah satu daerah industri dan memiliki fasilitas penunjang distribusi energi.

“Menurut saya ini adalah fenomena yang sangat memalukan buat kita semua. Kalau saya mendengar Bontang kehabisan BBM, rasanya sangat tidak masuk akal kita. Seperti kita mati di lumbung padi,” ujar Rustam, Senin (31/8/2026).

Ia mempertanyakan bagaimana persoalan distribusi BBM, hingga menyebabkan masyarakat harus mengantre berjam-jam, bahkan sampai ada kendaraan yang terpaksa bermalam di sekitar SPBU.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila seluruh pihak, termasuk Pertamina dapat memastikan pasokan BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Yang paling parahnya lagi Pertamina merasa tidak bersalah. Sebenarnya hal seperti ini tidak usah buat sistem-sistem, maunya hal seperti ini tidak terjadi,” tegasnya.

Rustam meminta Pertamina ikut membantu menyelesaikan persoalan antrean BBM di Bontang. Ia tidak ingin kondisi kendaraan mengular hingga harus menginap di lokasi SPBU kembali terjadi.

“Teman-teman Pertamina, bantu kitalah di Bontang. Saya tidak mau sampai lagi ada antre-antrean di SPBU. Apalagi yang parkir mobil buat antre BBM sampai bermalam di sana,” katanya.

Ia menilai antrean seharusnya hanya berlangsung dalam batas kewajaran, bukan sampai kendaraan berjejer dan ditinggalkan semalaman demi mendapatkan BBM.

“Ngantre itu berjejer, bahkan sampai kendaraan bermalam di sana. Saya tidak habis pikir hal seperti ini,” ungkapnya.

Sehingga Rustam mengatakan pihaknya akan kembali membahas persoalan tersebut dalam rapat bersama, asosiasi pelaku usaha yang berkaitan dengan distribusi BBM.

Ia juga menyinggung istilah yang digunakan para pelaku yang selama ini melakukan pembelian BBM untuk dijual kembali. Menurutnya, para pelaku tersebut tidak ingin disebut sebagai pengetap, melainkan menyebut diri mereka sebagai pejuang.

“Kita lihat saja nanti siang ini, rapat bersama dengan asosiasi mereka. Ingat, mereka tidak mau dibilang pengetap, maunya pejuang,” ujarnya.

Rustam menegaskan DPRD Bontang akan tetap berada di pihak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait persoalan BBM. Ia meminta Pertamina siap menerima berbagai aspirasi maupun kritik yang muncul, dari masyarakat melalui DPRD.

“Bagaimanapun hasilnya, mohon maaf, kami pun lahir dari rakyat. Mereka bersuara, siap-siap saja Pertamina. Sebab saya hanya menyampaikan aspirasi. Bila mereka menyurat, maka kami terima,” pungkasnya.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Bawa Kabur Motor Scoopy, Pria Ini Sembunyi di Toilet Hindari Kejaran Polisi

0
Pelaku beserta barang bukti berhasil diamankan pihak kepolisian. (Ist).

BONTANG – Unit Reskrim Polsek Bontang Selatan bersama Tim Rajawali Polres Bontang dan Unit Reskrim Polsek Bontang Utara, telah berhasil mengamankan seorang pria berinisial R, salah satu warga Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, yang diduga membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik warga.

Kapolres Bontang, AKBP Agung Gede Wibowo S melalui Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Putu Ari Sanjaya Putra mengatakan bahwa terduga pelaku diamankan, Sabtu (29/8/2026), sekitar pukul 18.30 Wita.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat, bahwa terduga pelaku berada di rumah temannya, di Jalan Tomat, Gang Tomat 2, RT.13, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara.

“Tim kemudian bergerak ke lokasi dan mendapati terlapor sedang bersembunyi di dalam toilet rumah tersebut,” ujar Putu, Senin (31/8/2026).

Dari lokasi, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, dengan nomor polisi KT 3970 QD. Selain kendaraan, polisi juga mengamankan pakaian yang diduga digunakan terduga pelaku, saat mengambil sepeda motor tersebut.

Kasus ini bermula, tepatnya di Kamis (20/8/2026), sekitar pukul 09.30 Wita. Saat itu, anak pelapor datang ke rumah seorang saksi berinisial RYA untuk mencuci pakaian, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik pelapor.

“Saat sang anak menghubungi pelapor dan menanyakan keberadaan sepeda motornya. Pelapor mengaku tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut dibawa oleh terlapor,” tambahnya.

Akibat kejadian tersebut, pelapor mengalami kerugian sekitar Rp20 juta dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut, ke Polsek Bontang Selatan.

Putu menyebutkan, berdasarkan keterangan sementara, modus terlapor adalah membawa dan menguasai sepeda motor tersebut untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari.

“Adapun dari hasil pemeriksaan lanjutan, hasil uang penjualan motor ini dipakai buat bersenang-senang dan membeli narkoba,” ungkapnya.

Saat ini, terlapor telah dibawa ke Mako Polsek Bontang Selatan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan terduga pelaku.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Kaltim Masih Kekurangan Dokter, IDI Dorong Pemerataan hingga Daerah Terpencil

0
Pengurus IDI Wilayah Kalimantan Timur periode 2026–2029 resmi dilantik di kawasan IKN, Sabtu (29/8/2026). (Istimewa)

NUSANTARA – Kesenjangan jumlah dokter antardaerah masih menjadi tantangan pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur. Data Dinas Kesehatan Kaltim mencatat terdapat 2.348 dokter umum dan 986 dokter spesialis, namun persebarannya belum merata.

Balikpapan tercatat memiliki 316 dokter dan Samarinda 313 dokter. Sementara Mahakam Ulu, daerah dengan tantangan geografis cukup berat, hanya memiliki sekitar 25 dokter.

Persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kaltim periode 2026–2029 yang resmi dilantik di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (29/8/2026).

Ketua IDI Wilayah Kaltim dr Mansyah mengatakan kepengurusan baru akan memulai program dengan penguatan internal organisasi, terutama peningkatan kompetensi pelayanan dan etika profesi.

“Banyak hal yang akan kami lakukan. Yang paling mendasar bagaimana internal kami, salah satunya peningkatan kemampuan pelayanan, kemudian etika. Itu menjadi hal prioritas kami dan anggota kami,” kata Mansyah usai pelantikan di Kemenko 1 IKN.

Menurut Mansyah, kondisi geografis Kaltim menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Karena itu, program peningkatan kompetensi tidak hanya dipusatkan di kota-kota besar.

IDI Kaltim akan membawa workshop dan program peningkatan kemampuan dokter langsung ke kabupaten dan kota, termasuk Mahakam Ulu.

“Topografi Kalimantan Timur ini juga tantangan bagi kami. Kami akan melakukan workshop ke semua wilayah, termasuk daerah paling jauh, seperti Mahakam Ulu,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengakui kebutuhan tenaga medis, terutama dokter umum dan dokter spesialis, masih cukup besar.

“Kaltim ini sangat membutuhkan sumber daya manusia, terutama para dokter spesialis dan juga dokter umum. Sesuai visi misi Pak Gubernur, kesehatan ini juga menjadi program penting pemerintah provinsi,” kata Jaya.

Ia berharap IDI dan Pemprov Kaltim memperkuat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan hingga daerah yang masih kekurangan tenaga medis.

“Selamat dan sukses. Semoga IDI Kaltim dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah provinsi bisa bersinergi dalam banyak hal di bidang kesehatan,” ujarnya.

Pembangunan IKN turut menambah kebutuhan layanan kesehatan di Kaltim. Bertambahnya aktivitas dan penduduk di Nusantara membutuhkan kesiapan fasilitas sekaligus tenaga medis.

Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan organisasi profesi memiliki peran dalam membangun sistem pelayanan kesehatan di Nusantara.

“OIKN menginginkan layanan kesehatan di Nusantara memiliki standar tinggi dan mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Oleh sebab itu, peran IDI juga sangat penting karena menaungi profesi dokter,” kata Alimuddin.

Menurut dia, pembangunan fasilitas kesehatan perlu berjalan beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia melalui kolaborasi Otorita IKN, Pemprov Kaltim dan organisasi profesi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud juga menyoroti tantangan pemerataan tenaga kesehatan di provinsi dengan wilayah yang luas tersebut.

“Peran IDI ini strategis dalam menjawab tantangan pemerataan pelayanan kesehatan, dokter, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang luas seperti Kaltim,” ujar Rudy.

Pelantikan turut dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Slamet Budiarto. Pengurus IDI Wilayah Kaltim periode 2026–2029 akan mengawali program dengan membawa peningkatan kompetensi dokter ke berbagai kabupaten dan kota, termasuk wilayah pedalaman. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

Dari TTM hingga Seperti Mati Lampu, King Nassar Goyang IKN

0
Pedangdut Tanah Air King Nassar tampil menghibur ribuan penonton di Plaza Seremoni IKN, Sabtu (29/8/2026) malam. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

NUSANTARA – Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara (IKN) berubah menjadi panggung dangdut, Sabtu (29/8/2026) malam. King Nassar tampil menghibur ribuan pengunjung dengan deretan lagu populer hingga memperdengarkan lagu terbarunya, Astaga Naga, sebelum resmi diluncurkan.

Pedangdut bernama lengkap Nassar Fahad Ahmad Sungkar itu naik panggung sekitar pukul 21.00 WITA. Penampilannya berlangsung setelah peserta 5K Run and Walk berkumpul di Plaza Seremoni.

Konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Timur.

Nassar membuka kemeriahan dengan sejumlah lagu populer. Selain lagu-lagunya sendiri, ia membawakan Teman Tapi Mesra (TTM) yang dipopulerkan Ratu, Ini Rindu hingga Aku Meriang.

Kejutan muncul ketika Nassar memperdengarkan Astaga Naga. Lagu ciptaan Pasha Ungu tersebut dijadwalkan baru resmi diluncurkan pada awal September 2026.

“Ini spesial ya. Belum launching lagunya. Baru awal September nanti. Tapi ini khusus semua yang sudah hadir di IKN,” kata Nassar dari atas panggung.

Penampilan lagu yang belum resmi dirilis itu disambut meriah penonton di Plaza Seremoni.

Di sela penampilannya, Nassar menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

“Terima kasih buat PT Barokah Perkasa Group, Persakmi, IDI Kaltim, Otorita IKN, Gubernur Kaltim dan ibu, serta PKK Provinsi Kaltim. Semoga acara seperti ini berlanjut terus 2027, 2028, dan seterusnya,” ujarnya.

Nassar kemudian membawakan Seperti Mati Lampu, salah satu lagu yang lekat dengan namanya, sekaligus menutup penampilannya di Plaza Seremoni IKN. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.