TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai mengupayakan perlindungan lebih kuat terhadap ruang hidup Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kutai Adat Lawas Sumping Layang Kedang Ipil.

Salah satu langkah yang kini didorong yakni peningkatan status wilayah menjadi kawasan hutan adat sebagai upaya menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan budaya masyarakat.

Upaya tersebut mencuat dalam audiensi antara Pemkab Kukar dan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pembahasan difokuskan pada aspirasi masyarakat adat yang merasa ruang aktivitas budaya dan adat mereka semakin terdesak akibat perubahan fungsi lahan dan masuknya berbagai kegiatan investasi.

Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, mengatakan penguatan status wilayah adat menjadi kawasan hutan adat dinilai dapat memberikan kepastian perlindungan terhadap aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Menurutnya, sejumlah kawasan yang selama ini digunakan masyarakat untuk menjalankan tradisi dan aktivitas adat kini menghadapi tekanan akibat pemanfaatan lahan untuk kepentingan lain.

Karena itu, pemerintah daerah menilai perlu ada langkah strategis agar aktivitas adat tetap berjalan tanpa harus berbenturan dengan pembangunan dan investasi yang terus berkembang.

“Untuk proses itu dimungkinkan, tapi memang sangat lama, perlu kajian yang banyak,” kata Sunggono.

Ia menjelaskan substansi utama yang disampaikan masyarakat bukan sekadar pengakuan status masyarakat hukum adat, melainkan perlindungan terhadap ruang hidup yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas adat mereka.

Masyarakat disebut mengkhawatirkan semakin menyusutnya area yang digunakan untuk kegiatan adat karena sebagian lahan telah berubah fungsi atau dimanfaatkan pihak lain.

Di sisi lain, pemerintah juga memahami bahwa sejumlah aktivitas investasi yang berjalan telah mengantongi izin resmi sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mencari formulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan investasi secara berimbang.

“Kita berharap semoga nanti ada jalan tengah, terutama antara kepentingan masyarakat di satu sisi dengan kepentingan kegiatan investasi,” ujarnya.

Sunggono menegaskan usulan kawasan hutan adat tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi. Langkah itu justru diharapkan menjadi instrumen perlindungan terhadap wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sosial, budaya, dan adat masyarakat Kedang Ipil.

Karena itu, proses identifikasi kawasan menjadi tahapan penting agar wilayah yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat adat.

“Jangan sampai nanti mengklaim harus semuanya milik masyarakat hukum adat, tapi ternyata tidak diusahakan, bahkan tidak mendukung kegiatan masyarakat hukum adat itu sendiri,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, pemerintah pusat disebut memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat hukum adat Kedang Ipil dan mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemkab Kukar.

Mulai dari pengakuan masyarakat hukum adat hingga fasilitasi dialog dengan berbagai pihak terkait dinilai sudah berjalan sesuai koridor yang berlaku.

Pemkab Kukar juga memastikan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan agar proses pengusulan kawasan hutan adat dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Mereka sebenarnya sangat menghargai proses yang sudah dilaksanakan di Kutai Kartanegara. Artinya selama ini kita on the track saja,” tutup Sunggono. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG – Harga ayam pedaging di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, turun drastis hingga menyentuh Rp23 ribu per kilogram.

Kondisi tersebut diduga dipicu melimpahnya pasokan ayam dari peternak yang memasuki masa panen bersamaan, sementara daya beli masyarakat masih cenderung lesu.

Penurunan harga mulai dirasakan pedagang dalam beberapa hari terakhir. Salah seorang pedagang ayam potong di Jalan Mayjen Panjaitan, Tenggarong, mengatakan harga ayam biasanya turun ketika stok di tingkat peternak menumpuk dan harus segera dijual.

“Harga turun ini biasanya karena peternak sudah harus menghabiskan ayamnya,” ujarnya.

Menurut dia, situasi tersebut kerap terjadi saat banyak peternak secara bersamaan memperbesar kapasitas usaha karena menilai bisnis ayam pedaging cukup menguntungkan. Namun ketika panen berlangsung serentak, pasokan berlebih membuat harga pasar tidak mampu bertahan.

“Biasanya peternak ramai-ramai bikin kandang dan memperbesar usaha. Ketika panen bersamaan, suplai jadi banyak dan otomatis harga turun,” katanya.

Melimpahnya stok ayam membuat peternak berada dalam posisi sulit. Jika ayam terlalu lama dipelihara, biaya pakan dan operasional akan semakin besar sehingga mereka memilih menjual dengan harga lebih rendah agar kandang segera kosong.

Pedagang tersebut mengaku mampu menjual hingga empat ton ayam per hari yang dipasok dari peternak lokal melalui sistem kerja sama kontrak.

Ia menambahkan, fluktuasi harga sangat memengaruhi minat beli masyarakat. Saat harga berada di kisaran Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per kilogram, penjualan cenderung melambat. Sebaliknya, ketika harga turun, pembelian masyarakat meningkat.

“Kalau harga tinggi, pembeli biasanya berkurang. Tapi kalau harga turun seperti sekarang, banyak warga yang beli lebih banyak,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara, Sayid Fathullah, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan di Kukar, termasuk komoditas ayam pedaging.

Menurut Sayid, fluktuasi harga ayam merupakan hal yang lazim karena dipengaruhi keseimbangan antara pasokan dan permintaan pasar.

“Harga ayam memang sering mengalami perubahan. Kadang naik sampai Rp35 ribu per kilogram, terkadang juga bisa di bawah Rp30 ribu per kilogram,” katanya.

Ia menilai turunnya harga ayam saat ini menjadi kabar baik bagi konsumen. Sebelumnya, harga ayam sempat berada di kisaran Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per kilogram yang cukup membebani pengeluaran rumah tangga.

Dengan harga yang lebih rendah, masyarakat dinilai memiliki peluang lebih besar memenuhi kebutuhan protein hewani dengan biaya lebih terjangkau. Di sisi lain, pemerintah tetap memantau kondisi pasar agar penurunan harga tidak terlalu menekan peternak lokal sebagai pemasok utama kebutuhan ayam di Kukar. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Suasana haru menyelimuti kedatangan jemaah haji Kloter 2 Embarkasi Balikpapan di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Selasa pagi.

Sejak dini hari, ratusan keluarga telah memadati area kedatangan untuk menyambut kepulangan para jemaah setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah.

Sebanyak 360 jemaah haji asal Kota Balikpapan tergabung dalam kloter ini. Namun kepulangan tersebut turut diiringi kabar duka atas wafatnya satu jemaah di Makkah akibat komplikasi kesehatan yang memicu serangan jantung.

Sekretaris PPIH 2026, Suharto Baijuri, mengatakan secara administratif jumlah kedatangan tetap tercatat 360 jemaah karena adanya mekanisme penyesuaian manifest atau tanazul antar kloter.

“Secara administrasi, jumlah yang tiba tetap 360 jemaah karena ada penyesuaian melalui tanazul dari kloter lain. Mekanisme ini memastikan komposisi kloter tetap sesuai saat kepulangan,” ujarnya.

Menurut Suharto, sistem tanazul menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional pemulangan jemaah, termasuk pengaturan kursi penerbangan, distribusi layanan, hingga proses debarkasi di daerah asal.

Dengan skema tersebut, seluruh jemaah dapat dipulangkan secara tertib tanpa mengganggu jadwal penerbangan maupun pelayanan yang telah disusun sebelumnya.

Ia juga memastikan seluruh proses perjalanan berjalan lancar sejak keberangkatan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, transit di Medan, hingga tiba di Balikpapan tanpa kendala berarti.

“Koordinasi lintas petugas haji di setiap titik layanan menjadi kunci kelancaran perjalanan panjang ini,” jelasnya.

Di ruang kedatangan, suasana penuh emosi tampak mewarnai pertemuan kembali antara jemaah dan keluarga. Pelukan hangat, air mata haru, hingga sujud syukur dilakukan sejumlah jemaah usai menginjakkan kaki kembali di Tanah Air.

Bagi banyak keluarga, penantian lebih dari 40 hari akhirnya terbayar dengan kepulangan orang-orang tercinta dalam keadaan selamat.

Suharto menegaskan pemerintah bersama penyelenggara haji terus memastikan seluruh proses debarkasi berlangsung aman, tertib, dan humanis hingga jemaah kembali ke rumah masing-masing.

“Kami berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur setelah menjalani perjalanan spiritual yang panjang dan penuh makna,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SANGATTA – Upaya penyelesaian sengketa lahan yang menghambat penyambungan Jalan Ring Road A dan B masih terus berproses. DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data kepemilikan lahan, termasuk menyandingkannya dengan data penerima ganti rugi tahun 2014.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi dan Dapil 1 DPRD Kutim bersama pemerintah daerah, perwakilan warga, serta pihak terkait di ruang rapat DPRD Kutim, Senin (9/6/2026).

Ketua Komisi A DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi, mengatakan pencocokan data menjadi langkah penting sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut terkait penyelesaian lahan pada trase jalan yang belum tersambung tersebut.

Menurut dia, data yang disampaikan oleh pihak Oscar akan dicocokkan dengan data pembebasan lahan dan penerima kompensasi tahun 2014. Hasil overlay lapangan juga akan dipetakan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi di lapangan.

“Sekarang kita masih proses mencocokkan data. Data dari Pak Oscar akan disandingkan dengan data tahun 2014 dan nanti dipetakan untuk melihat kesesuaiannya,” ujarnya.

Eddy menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama menyangkut kemungkinan adanya pembayaran ganti rugi yang berpotensi tumpang tindih. Karena itu, DPRD meminta Bagian Hukum Setkab Kutim mempelajari seluruh dokumen dan dasar hukum yang ada.

“Kita tidak ingin ada persoalan hukum di kemudian hari. Makanya bagian hukum perlu mempelajari semua aspek sebelum ada keputusan,” katanya.

Selain itu, DPRD juga meminta kejelasan mengenai status putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi salah satu dasar dalam sengketa tersebut. Menurut Eddy, perlu dipastikan apakah putusan tersebut sudah memiliki tahapan eksekusi yang jelas sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah.

“Saya belum tahu apakah sudah sampai pada proses eksekusi atau belum. Itu juga perlu kita lihat dan pelajari lebih lanjut,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD berharap proses verifikasi data dan kajian hukum dapat segera diselesaikan. Sebab, keberadaan Jalan Ring Road dinilai sangat penting untuk mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah di Sangatta.

“Kita berharap persoalan ini cepat selesai sehingga pembangunan jalan bisa segera dilanjutkan. Jalan itu sangat penting bagi masyarakat dan perkembangan daerah,” pungkas Eddy.

Diketahui, penyambungan Jalan Ring Road A dan B telah lama tertunda akibat persoalan lahan yang belum menemukan titik temu. Melalui rapat tersebut, DPRD berupaya mempertemukan seluruh pihak agar penyelesaian dapat dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Jumlah klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kutai Timur (Kutim) terus mengalami peningkatan. Hingga 31 Mei 2026, total klaim yang telah diproses mencapai sekitar 5.000 klaim dengan rata-rata penambahan sekitar 1.000 klaim setiap bulan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur, Andika Candra, mengatakan tingginya angka klaim tersebut sejalan dengan dominasi sektor usaha di Kutim yang mayoritas berasal dari pertambangan dan perkebunan.

“Kalau kita lihat sektornya memang sebagian besar berasal dari pertambangan, kemudian perkebunan. Dua sektor itu yang cukup besar di Kutai Timur,” ujarnya saat kegiatan sosialisasi bersama insan media, Senin (9/6/2026)

Meski jumlah klaim terus meningkat, Andika memastikan pelayanan kepada peserta tetap berjalan optimal. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem pelayanan yang mampu mengakomodasi seluruh pengajuan klaim yang menjadi hak pekerja.

“Pada dasarnya kami siap memberikan pelayanan terbaik berapa pun jumlah klaimnya. Kalau memang itu hak peserta, tentu akan kami layani,” tegasnya.

Terkait isu Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berpotensi memengaruhi sektor pertambangan, Andika menilai hingga saat ini belum terlihat dampak signifikan terhadap kepesertaan maupun jumlah klaim di Kutim.

Ia mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah perusahaan dan pemerintah daerah, pembahasan RKAB lanjutan diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang.

“Potensinya tentu ada, tetapi sampai sekarang belum terlalu terlihat dampaknya. Informasinya masih ada pembahasan lanjutan di tingkat pusat,” katanya.

Andika juga meminta para pekerja tidak khawatir terhadap proses pencairan klaim, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT). Sebab, sistem pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara nasional sehingga tidak bergantung pada kapasitas satu kantor cabang.

Menurutnya, proses verifikasi melalui video call dapat dilakukan oleh petugas dari cabang mana saja di Indonesia untuk menghindari penumpukan antrean.

“Ketika peserta melakukan video call, belum tentu yang melayani petugas dari Kutai Timur. Bisa saja dibantu petugas dari daerah lain karena sistemnya terintegrasi secara nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andika menegaskan negara telah menyiapkan perlindungan sosial yang lengkap bagi pekerja melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Risiko kecelakaan kerja ditanggung melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), risiko meninggal dunia melalui Jaminan Kematian (JKM), sedangkan pekerja yang mengalami PHK, pensiun, atau mengundurkan diri dapat memanfaatkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Selain itu, pekerja juga dapat mengakses Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk kebutuhan perumahan.

“Kalau kecelakaan kerja ada programnya, kalau meninggal dunia ada programnya, kalau ter-PHK atau pensiun juga ada programnya. Sebenarnya negara sudah menyiapkan perlindungan yang cukup lengkap bagi pekerja,” tuturnya.

Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak pekerja memahami manfaat perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Kami berharap rekan-rekan media bisa membantu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Siapa tahu masih ada keluarga, tetangga, atau kerabat yang belum memahami manfaat program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor : Yusva Alam