Beranda blog Halaman 26

Kejagung Dorong Denda Damai untuk Kasus SDA

0
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menyampaikan pidato dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Foto: Dok. Kejagung

JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin mendorong transformasi penegakan hukum di sektor sumber daya alam (SDA) melalui penerapan mekanisme perjanjian penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) serta skema denda damai.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai penyusunan pedoman penyelesaian perkara di luar pengadilan di bidang SDA yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Forum tersebut dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep N. Mulyana serta sejumlah narasumber, di antaranya Hakim Agung Mahkamah Agung A.S. Pujoharsoyo, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Mohammad Irhamni, serta Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa sektor sumber daya alam memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Pada 2024, sektor ini tercatat menyumbang lebih dari Rp228 triliun bagi pendapatan nasional.

Namun, menurutnya kompleksitas tindak pidana di sektor tersebut—mulai dari perusakan lingkungan hingga pencucian uang—membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan solutif.

“Kehadiran mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan serta instrumen denda damai dalam KUHAP baru menandai pergeseran paradigma menuju penegakan hukum yang restoratif, efisien, dan proporsional,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme DPA dirancang terutama untuk menangani perkara yang melibatkan korporasi. Skema tersebut dinilai mampu mempercepat proses pertanggungjawaban pidana tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Sementara itu, denda damai menjadi bagian dari penerapan asas oportunitas yang berada dalam kewenangan Jaksa Agung untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ekonomi, termasuk perpajakan dan kepabeanan.

“Penegakan hukum di luar pengadilan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepastian iklim investasi dan perlindungan hak hidup masyarakat luas,” katanya.

Burhanuddin menilai pendekatan tersebut juga memungkinkan proses pemulihan lingkungan dilakukan lebih cepat karena pelaku dapat langsung melakukan remediasi tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang memakan waktu panjang.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan memperbaiki tata kelola internal sehingga pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menekankan pentingnya penyusunan parameter yang objektif dalam pedoman penanganan perkara agar tidak menimbulkan disparitas penegakan hukum di lapangan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tiga prinsip utama, yakni pengawasan internal yang kuat, transparansi administrasi, serta integritas aparat penegak hukum. (MK)

Editor: Agus S

Bikin Bangga@ Zhafa Siswa SMA dari bontang Raih Medali Perak di Olimpiade Sains Internasional, Filipina

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb10mar2026/mobile/

Semenisasi Jalan 475 Meter Program TMMD Kubar Selesai

0
Pengerjaan semenisasi jalan program TMMD di Kampung Linggang Amer yang telah rampung dan ditinjau langsung Dinas PU Kutai Barat. Foto: Istimewa

SENDAWAR — Pengerjaan semenisasi jalan yang menjadi salah satu sasaran fisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wilayah Perbatasan (Wiltas) ke-127 Kodim 0912 Kutai Barat (Kubar) di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, akhirnya rampung dikerjakan.

Jalan yang dibangun sepanjang 475 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 sentimeter tersebut kini telah selesai dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Sebagai bentuk pengawasan serta memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar yang telah ditentukan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kutai Barat turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan hasil pembangunan.

Dalam kunjungan tersebut, perwakilan DPU-PR Kubar, Ramadhan, meninjau langsung kondisi jalan yang telah selesai disemenisasi. Ia memperhatikan secara detail hasil pengerjaan, mulai dari tingkat kerapian, ketebalan cor beton, hingga kondisi permukaan jalan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan hasil maksimal dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Kehadiran Dinas PU ini juga menjadi bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program TMMD yang bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya pada sektor infrastruktur.

Dansatgas TMMD Wiltas ke-127 sekaligus Dandim 0912 Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, menyampaikan bahwa pengerjaan semenisasi jalan tersebut dapat diselesaikan berkat kerja keras anggota Satgas TMMD bersama masyarakat setempat melalui semangat gotong royong.

“Alhamdulillah pengerjaan semenisasi jalan sepanjang 475 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 sentimeter telah selesai dikerjakan. Ini merupakan hasil kerja keras dan kebersamaan antara anggota Satgas TMMD dan masyarakat yang terus bergotong royong selama proses pembangunan berlangsung,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kampung Linggang Amer, terutama dalam mempermudah akses transportasi dan meningkatkan kelancaran aktivitas warga.

“Dengan adanya jalan yang telah disemenisasi ini, kami berharap mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan lancar,” katanya.

Menurut Doni Fransisco, program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui semangat kebersamaan dan gotong royong.

“Melalui kegiatan TMMD ini kami ingin menunjukkan bahwa TNI selalu hadir di tengah masyarakat untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat. Kebersamaan yang terjalin selama kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ungkapnya.

Dengan rampungnya pembangunan jalan tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Satgas TMMD dan Warga Gotong Royong Siapkan Lokasi Penutupan

0
Satgas TMMD Kodim 0912 Kutai Barat bersama warga membersihkan lapangan upacara penutupan TMMD di Kampung Linggang Amer. Foto: Istimewa

SENDAWAR — Menjelang penutupan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wilayah Perbatasan (Wiltas) ke-127, anggota Satgas TMMD Kodim 0912 Kutai Barat bersama masyarakat melaksanakan kerja bakti membersihkan lapangan yang akan digunakan sebagai lokasi upacara penutupan TMMD.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Senin (9/3/2026). Pembersihan dilakukan untuk memastikan lokasi upacara dalam kondisi bersih, rapi, dan siap digunakan saat acara penutupan berlangsung.

Dalam kegiatan tersebut, anggota Satgas TMMD dan warga setempat bergotong royong memotong rumput, membersihkan sampah plastik di sekitar lapangan, serta menyiapkan area yang akan digunakan untuk pemasangan tenda bagi para tamu undangan.

Suasana kebersamaan terlihat jelas selama kegiatan berlangsung. Anggota Satgas dan warga saling bekerja sama menyelesaikan setiap pekerjaan dengan penuh semangat. Gotong royong tersebut menjadi salah satu wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terjalin selama pelaksanaan program TMMD di Kampung Linggang Amer.

Dansatgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912 Kubar, Letkol Inf Doni Fransisco, mengatakan bahwa kegiatan kerja bakti tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan menjelang penutupan program TMMD.

“Melalui kerja bakti ini kita memastikan lapangan upacara dalam kondisi bersih, rapi, dan siap digunakan. Selain itu, kebersamaan antara Satgas TMMD dan masyarakat juga menjadi bukti kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujarnya.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan penutupan TMMD ke-127 nantinya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan baik bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan adanya kerja bakti tersebut, lokasi upacara penutupan TMMD di Kampung Linggang Amer diharapkan siap digunakan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan nyaman bagi para tamu undangan maupun masyarakat yang hadir.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

GEMA Nusantara dan Koramil Samarinda Utara Tebar Kepedulian di Ramadan

0
GEMA Nusantara bersama jajaran Koramil 0901-05/Samarinda Utara saat kegiatan berbagi takjil Ramadan. Foto: Hadi Winata

SAMARINDA — Gerakan Masyarakat Cinta Nusantara (GEMA) bersama Koramil 0901-05/Samarinda Utara menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat yang melintas di Jalan Poros Samarinda–Muara Badak, tepat di depan Koramil 0901-05/Samarinda Utara.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan kepedulian sosial yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Ketua Umum GEMA Nusantara, Rysdianto, mengatakan aksi berbagi ini merupakan bentuk kolaborasi antara organisasi masyarakat dan TNI dalam menebarkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

“Ini kegiatan kita bersama Koramil 0901-05 Samarinda Utara yang akan kita lakukan sampai Jumat nanti, dengan tema Gerakan Kepedulian Berbagi Sesama bersama Kodim Samarinda dan GEMA Nusantara,” ujarnya.

Pembagian takjil kepada pengendara di Jalan Poros Samarinda–Muara Badak. Foto: Istimewa

Menurut Rysdianto, kegiatan berbagi takjil tidak hanya sekadar memberikan makanan berbuka puasa kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara masyarakat, organisasi sosial, serta aparat TNI.

Ia menambahkan bahwa berbagi takjil di bulan Ramadan memiliki nilai ibadah yang besar karena menjadi bentuk sedekah sekaligus membantu orang yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Kami berharap ini menjadi ajang silaturahmi dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Tujuan utama berbagi takjil di bulan Ramadan adalah meraih pahala dengan memberi kepada orang yang berpuasa,” katanya.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum sempat menyiapkan makanan berbuka atau mereka yang memiliki keterbatasan secara finansial.

“Ini juga meringankan beban bagi orang-orang yang belum sempat menyiapkan takjil ataupun mereka yang mungkin belum cukup secara finansial,” tambahnya.

Sementara itu, Danramil 0901-05/Samarinda Utara, Kapten Inf Mangiring, menjelaskan bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh jajaran Koramil di bawah Kodim 0901/Samarinda.

“Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Ini menunjukkan kebersamaan kita di bulan Ramadan dengan berbagi makanan kepada masyarakat yang melintas di depan Koramil,” jelasnya.

Ia menyebut kegiatan kali ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama organisasi masyarakat, termasuk GEMA Nusantara yang juga memiliki program pembagian takjil selama Ramadan.

“Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan dari organisasi non-pemerintah, salah satunya dari GEMA. Kebetulan mereka juga memiliki kegiatan pembagian takjil, jadi kita laksanakan bersama di depan Koramil,” ujarnya.

Kapten Mangiring menambahkan bahwa kegiatan serupa akan terus dilanjutkan di sejumlah wilayah Koramil lain di Kota Samarinda hingga akhir pekan.

“Hari ini di Koramil 05 Samarinda Utara, besok di Sungai Kunjang, kemudian hari Rabu di Samarinda Seberang, Kamis di Sungai Pinang, dan Jumat nanti di Palaran,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam kegiatan pembagian takjil tersebut, terutama pengendara roda dua yang melintas di kawasan tersebut.

“Antusias masyarakat sangat tinggi, terutama pengendara sepeda motor. Mereka sangat menyambut baik kegiatan pembagian takjil ini,” pungkasnya.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

Satgas TMMD Rampungkan Tempat Pengambilan Air Bersih

0
Anggota Satgas TMMD membangun fasilitas tempat pengambilan air bersih bagi warga di Kampung Tering Lama. Foto: Istimewa

SENDAWAR — Pengerjaan sasaran TNI Manunggal Air Bersih (TMAB) dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wilayah Perbatasan (Wiltas) ke-127 Kodim 0912 Kutai Barat (Kubar) kini memasuki tahap finishing. Anggota Satgas TMMD bersama masyarakat terus mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan membangun tempat pengambilan air bersih bagi warga.

Fasilitas tersebut dibangun di Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering, Senin (9/3/2026). Pembuatan tempat pengambilan air ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah dan nyaman saat mengambil air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain mempermudah akses air bersih, pembangunan fasilitas tersebut juga dilakukan agar area sekitar sumber air tetap tertata rapi dan aman digunakan oleh masyarakat.

Dalam proses pengerjaan, anggota Satgas TMMD terlihat bekerja bersama warga dengan penuh semangat. Kebersamaan antara TNI dan masyarakat tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terbangun selama pelaksanaan program TMMD.

Dansatgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912 Kubar, Letkol Inf Doni Fransisco, mengatakan bahwa pembangunan fasilitas pengambilan air tersebut merupakan bagian dari tahap akhir pengerjaan sasaran TMAB yang nantinya akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

“Dengan dibuatnya tempat pengambilan air ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Semoga fasilitas ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program TMAB merupakan salah satu sasaran penting dalam kegiatan TMMD, karena ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Dengan hampir rampungnya pembangunan fasilitas tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan serta menjaga sarana air bersih tersebut secara bersama-sama sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

“Harapannya fasilitas ini bisa dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak warga di kampung ini,” tandasnya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Sentuhan Akhir Satgas TMMD, Rumah Warga Kini Lebih Layak

0
Anggota Satgas TMMD melakukan tahap finishing pada pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kampung Linggang Amer. Foto: Istimewa

SENDAWAR — Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wilayah Perbatasan (Wiltas) ke-127 Kodim 0912 Kutai Barat (Kubar) kini memasuki tahap akhir. Anggota Satgas TMMD bersama masyarakat melakukan berbagai pekerjaan finishing agar rumah yang dibangun tampak lebih rapi, cantik, dan nyaman untuk ditempati.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Senin (9/3/2026). Pada tahap akhir ini, anggota Satgas TMMD terlihat melakukan pengecatan, merapikan bagian dalam maupun luar rumah, serta memastikan setiap bagian bangunan telah terpasang dengan baik.

Dengan penuh semangat dan kebersamaan, personel Satgas TMMD bersama warga setempat berupaya menyelesaikan pengerjaan rumah tersebut agar segera dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan.

Dansatgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912 Kubar, Letkol Inf Doni Fransisco, mengatakan bahwa pengerjaan RTLH saat ini telah mencapai tahap finishing dan hanya tinggal melakukan penyempurnaan pada beberapa bagian bangunan.

“Pengerjaan RTLH saat ini sudah memasuki tahap finishing. Anggota Satgas bersama warga terus bekerja agar hasil pembangunan ini benar-benar maksimal dan rumah bisa segera ditempati oleh pemiliknya,” ujar Doni Fransisco.

Ia menambahkan, program RTLH merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menyediakan hunian yang lebih layak bagi warga yang membutuhkan.

Menurutnya, TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat melalui semangat gotong royong dalam setiap kegiatan pembangunan.

“Melalui program TMMD ini kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Kebersamaan antara TNI dan rakyat inilah yang menjadi kekuatan utama dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah,” tambahnya.

Dengan semangat kerja sama antara Satgas TMMD dan masyarakat, pengerjaan RTLH tersebut diharapkan segera rampung sesuai target. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini diharapkan dapat menjadi tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi penghuninya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Kapal SPOB Hantam Jembatan Mahakam I, Pelaku Diduga Kabur

0
Video amatir pengunjung Hotel Harris Samarinda dari lantai 4 yang merekam momen kapal menabrak Jembatan Mahakam I. Foto: Istimewa

SAMARINDA — Jembatan Mahakam I di Samarinda kembali dilaporkan tertabrak kapal pada Minggu sore (8/3/2026). Insiden tersebut menambah panjang daftar kecelakaan yang melibatkan jembatan tertua di ibu kota Kalimantan Timur itu.

Kali ini, kapal yang terlibat merupakan jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) yang diketahui mengangkut bahan bakar minyak (BBM). Kapal tersebut dilaporkan menghantam salah satu pilar jembatan sebelum kemudian melanjutkan pelayaran.

Peristiwa tersebut terekam dalam video amatir yang diambil oleh seorang pengunjung dari lantai empat Hotel Harris Samarinda. Dalam rekaman yang beredar, terlihat kapal melintas di bawah jembatan sebelum akhirnya menabrak bagian struktur pilar.

Setelah benturan terjadi, kapal tampak tetap melaju meninggalkan lokasi kejadian. Rekaman video tersebut kemudian menyebar di media sosial dan menjadi perhatian warga Samarinda.

Insiden ini menambah catatan panjang kecelakaan yang menimpa Jembatan Mahakam I. Berdasarkan data yang dihimpun, hingga April 2025 jembatan tersebut telah mengalami sedikitnya 23 kali insiden tabrakan yang sebagian besar melibatkan tongkang pengangkut batu bara maupun kayu.

Kerusakan signifikan terakhir tercatat pada April 2025 ketika pilar keempat jembatan mengalami dampak cukup serius akibat hantaman kapal yang melintas di alur Sungai Mahakam.

Dengan kejadian terbaru pada 8 Maret 2026 ini, jumlah insiden tabrakan terhadap Jembatan Mahakam I tercatat telah mencapai 24 kali.

Hingga Minggu malam, pihak otoritas terkait seperti kepolisian perairan maupun Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda belum memberikan keterangan resmi terkait tingkat kerusakan pada pilar jembatan maupun identitas kapal yang terlibat.

Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa kapal SPOB yang diduga menabrak jembatan sudah tidak berada di sekitar lokasi tidak lama setelah kejadian, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pihak pemilik kapal.

Berulangnya insiden ini kembali memunculkan sorotan terhadap sistem pengawasan lalu lintas kapal di Sungai Mahakam, terutama pada area yang melintasi Jembatan Mahakam I. Sejumlah pihak menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengaturan alur pelayaran, termasuk kemungkinan penerapan kewajiban penggunaan kapal pandu atau assist tug bagi kapal yang melintas di bawah jembatan.

Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga keamanan infrastruktur strategis yang telah menjadi penghubung utama aktivitas transportasi di Kota Samarinda selama puluhan tahun.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Geopolitik Memanas, DPRD Kaltim Ingatkan Ancaman Krisis Energi

0
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda. Foto: K. Irul Umam

SAMARINDA — Memanasnya situasi geopolitik global akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai mendapat perhatian di daerah. Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, mengingatkan bahwa dampak konflik internasional dapat menjalar hingga ke stabilitas ekonomi dan ketahanan energi di Indonesia.

Sabaruddin menilai eskalasi konflik global yang kini ramai diberitakan media internasional merupakan peringatan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Ia menyebut dinamika geopolitik yang memanas sebenarnya telah lama diprediksi sebagai potensi ancaman global.

“Kita sudah menyaksikan bahwa media internasional sudah memberikan pemberitaan. Geopolitik ini sebenarnya sudah diprediksi sejak beberapa bulan bahkan beberapa tahun lalu,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung E Kompleks DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, jika konflik besar benar-benar terjadi dan meluas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia, terutama sektor energi dan cadangan logistik.

Ia menyinggung pernyataan pemerintah pusat yang pernah menyebut cadangan energi nasional hanya mampu bertahan dalam waktu relatif singkat jika terjadi krisis global.

“Cadangan kita disebut hanya berlaku sekitar 21 sampai 22 hari. Ini tentu perlu diwaspadai,” kata Sabaruddin.

Ketua komisi yang membidangi sektor ekonomi dan sumber daya ini menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat sistem ketahanan energi nasional, termasuk kesiapan cadangan strategis.

Ia juga mempertanyakan mengapa Indonesia belum memiliki sistem penyimpanan cadangan energi berskala besar seperti bunker atau fasilitas penimbunan strategis yang mampu menopang kebutuhan nasional dalam kondisi darurat.

“Pertanyaannya kenapa tidak disiapkan bunker besar atau tempat cadangan yang memadai. Artinya memang kesiapan itu masih perlu dipikirkan lebih serius,” ujarnya.

Meski demikian, Sabaruddin menegaskan pemerintah Indonesia sejauh ini telah berupaya mengambil peran diplomatik untuk mendorong perdamaian di tengah konflik global tersebut.

Sebagai wakil rakyat di daerah, ia mengatakan DPRD hanya bisa berharap agar konflik tidak meluas hingga berdampak langsung ke Indonesia.

“Kita di daerah ini hanya bisa banyak berdoa dan berikhtiar semoga tidak terjadi dampak besar di Indonesia,” tuturnya.

Di tengah bulan Ramadan, ia juga mengajak semua pihak mendoakan masyarakat yang terdampak konflik agar situasi internasional dapat segera mereda.

“Kita mendoakan saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan dunia ini bisa sama-sama menahan diri dan mencari jalan damai,” tutupnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

DPRD Kaltim Wanti-wanti Daerah Bisa Kehilangan Bantuan Keuangan

0
Ketua Pansus Pokir DPRD Kalimantan Timur, H. Baba saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda. Foto: K. Irul Umam

SAMARINDA — Panitia Khusus (Pansus) Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur mengingatkan potensi berkurangnya bahkan hilangnya bantuan keuangan (Bankeu) bagi daerah pada tahun anggaran mendatang. Kekhawatiran ini muncul dalam pembahasan awal kamus usulan pokir yang saat ini masih berada pada tahap penyusunan program.

Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim, H. Baba, menyebut kondisi fiskal daerah ke depan diperkirakan semakin ketat, terutama jika kebijakan efisiensi anggaran masih berlanjut hingga beberapa tahun ke depan.

“Tidak menutup kemungkinan efisiensi anggaran ini masih akan melanda sampai 2027. Ini tentu akan sangat berdampak,” ujar Baba saat diwawancarai usai rapat pembahasan pokir bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, dari sekitar 160 usulan pokir yang saat ini sedang dihimpun, sebagian program berpotensi terdampak karena keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah kewenangan sektor tertentu juga telah ditarik ke pemerintah pusat sehingga tidak lagi menjadi bagian dari perencanaan program pemerintah provinsi.

Baba mencontohkan sektor pertanian yang sebagian kewenangannya kini tidak lagi berada di tingkat provinsi, termasuk terkait penyediaan pupuk dan sarana prasarana pertanian.

“Yang berkaitan dengan pupuk dan sarana prasarana pertanian itu sudah di luar. Jadi dari 160 usulan itu kita sudah keluarkan yang bukan kewenangan daerah,” jelasnya.

Meski demikian, Pansus Pokir DPRD Kaltim tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk dengan Gubernur Kalimantan Timur, terkait arah kebijakan anggaran yang akan diambil ke depan.

Dalam pembahasan sementara, pemerintah provinsi disebut ingin memfokuskan pembiayaan pada program-program prioritas yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah provinsi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi skema bantuan keuangan yang selama ini menjadi sumber dukungan pembangunan bagi kabupaten dan kota.

“Pak Gubernur menyampaikan agar kita fokus dulu pada pembiayaan prioritas yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” kata Baba.

Namun hingga saat ini, Pansus Pokir DPRD Kaltim belum membahas besaran anggaran secara rinci. Seluruh usulan yang dibahas masih sebatas daftar program atau kamus usulan, dan belum memasuki tahap penghitungan nilai anggaran.

“Untuk angkanya belum ada. Ini masih sebatas program, baru kamus usulan saja,” tegasnya.

Kondisi tersebut membuat DPRD Kaltim memperkirakan sejumlah daerah berpotensi kehilangan dukungan Bankeu jika kemampuan fiskal pemerintah provinsi semakin terbatas pada tahun-tahun mendatang.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S