Beranda blog Halaman 26

Mahulu Gandeng BRMP Kementan, Teknologi Pertanian Disiapkan Masuk ke Petani

0
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan saat penandatanganan MoU dengan BRMP Kementerian Pertanian di Jakarta. (Istimewa)

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) menggandeng Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian untuk mendorong pengembangan pertanian berbasis potensi lokal dan teknologi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan dan pengembangan inovasi pertanian oleh Bupati Mahulu Angela Idang Belawan bersama Kepala BRMP Kementerian Pertanian di Kantor BRMP, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Bupati Angela mengatakan Mahakam Ulu memiliki potensi pertanian yang masih dapat dikembangkan lebih jauh. Sektor ini dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat sekaligus kesejahteraan petani.

“Mahakam Ulu memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan. Sektor ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus membuka peluang untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Menurut Angela, pengembangan pertanian di Mahulu tidak bisa dilakukan dengan pola yang sama untuk setiap wilayah. Kondisi geografis, komoditas lokal hingga kearifan masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan program dan teknologi yang diterapkan.

“Kami ingin pertanian Mahakam Ulu berkembang dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah, potensi lokal, dan kearifan masyarakat. Dukungan BRMP kami harapkan dapat membantu masyarakat mengelola potensi tersebut secara lebih baik serta memperoleh hasil yang semakin bernilai,” katanya.

Melalui kerja sama dengan BRMP, Pemkab Mahulu berharap terjadi transfer pengetahuan dan teknologi kepada aparatur daerah, penyuluh, pengelola pertanian hingga petani.

Pengetahuan tersebut selanjutnya harus diterapkan di lapangan dan diteruskan kepada kelompok tani di berbagai wilayah Mahulu. Pemerintah daerah tidak ingin kerja sama berhenti pada penandatanganan MoU maupun pelaksanaan program jangka pendek.

“Ukuran keberhasilan kerja sama ini adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Pertanian harus semakin produktif, produk lokal memiliki daya saing, dan petani memperoleh peluang yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tegas Angela.

Kerja sama tersebut juga diharapkan memperkuat pemanfaatan teknologi pertanian yang sesuai dengan karakter Mahulu sehingga produksi dan nilai ekonomi komoditas lokal dapat meningkat.

Angela mengapresiasi BRMP Kementerian Pertanian dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyiapkan kerja sama tersebut. Ia berharap kesepakatan segera ditindaklanjuti melalui program yang menyentuh kebutuhan petani.

“Semoga sinergi yang kita bangun hari ini menjadi langkah bersama yang konsisten dan memberikan hasil nyata untuk kemajuan pertanian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu,” pungkasnya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Ombau Asa Jadi Gudang Talenta Sepak Bola, 19 Tim Berlaga di Menarung Cup II

0
Camat Barong Tongkok Martinus Rudy mengapresiasi pelaksanaan Menarung Cup II 2026 di Kampung Ombau Asa. (Ichal/MK)

SENDAWAR – Kampung Ombau Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat (Kubar), dinilai menjadi salah satu kampung yang konsisten melahirkan talenta sepak bola. Pembinaan pemain sejak usia dini bahkan telah menyumbangkan sejumlah atlet untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Potensi itu kembali mendapat ruang melalui Menarung Cup II 2026 yang diikuti 19 tim. Turnamen digelar dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus HUT ke-233 Kampung Ombau Asa.

Camat Barong Tongkok Martinus Rudy mengatakan turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari pembinaan dan pencarian pemain berbakat.

“Saya selaku Camat Kecamatan Barong Tongkok menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kampung Ombau Asa, panitia serta masyarakat, donatur, atas penyelenggaraan turnamen ini,” ujar Rudy, Jumat (28/8/2026).

Menurutnya, Ombau Asa selama ini cukup aktif melakukan pembinaan sepak bola usia dini melalui Sekolah Sepak Bola (SSB). Sejumlah pemain dari kampung tersebut juga telah memperkuat kontingen dalam Porprov sesuai kelompok umur.

“Kemudian salah satu kampung yang sangat eksis dalam membina pemain sepak bola sejak dini melalui Sekolah Sepak Bola (SSB). Secara umum, Kecamatan Barong Tongkok banyak sekali mempunyai talenta pemain di cabang olahraga sepak bola,” jelasnya.

Pembinaan olahraga di Ombau Asa juga masuk dalam prioritas pembangunan kampung. Menurut Rudy, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga telah dimasukkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kampung.

“Satu contoh kampung ini, menuangkan hal tersebut ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan kampung dengan memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana pemeliharaan olahraga,” katanya.

Menarung Cup II tahun ini diikuti 19 tim, yakni Menarung, Menarung U17, Menarung GM, Bento, Cendana, Barina, Bohoq, PGRI Kubar X PJL, Mandiri Gold, Persejo, PS Bigung, Persedela Lambing, Sendawar FC, Pordena, PSM Mapan, Persisa Asa, Manilas, Garuda Putra serta Ika Askub SMD.

Rudy meminta manajer, ofisial, pelatih dan seluruh pemain menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen. Sportivitas juga harus dijaga sejak pertandingan awal hingga turnamen berakhir.

Ia berharap kompetisi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan perayaan HUT RI dan hari jadi kampung. Menarung Cup diharapkan menjadi ruang untuk menemukan pemain muda yang nantinya dapat memperkuat Barong Tongkok dan Kutai Barat di kompetisi tingkat kabupaten maupun provinsi.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Stok Air Bendungan Benanga Kian Tipis, Produksi Air Bersih Samarinda Terancam

0
Kondisi Bendungan Benanga, Samarinda, Kamis (27/8/2026). Tinggi muka air turun menjadi 7,10 meter akibat kemarau berkepanjangan. (Abdi/Media Kaltim)

SAMARINDA – Samarinda berpacu dengan kemarau. Tinggi muka air Bendungan Benanga kini turun menjadi 7,10 meter. Jika hujan di kawasan hulu tidak turun dalam 10–14 hari ke depan, pasokan air baku yang menopang pelayanan air bersih di sejumlah kawasan kota terancam semakin kritis.

Kondisi di lapangan menunjukkan penyusutan cukup tajam. Debit limpasan di mercu bendung telah menyentuh nol sentimeter. Di sejumlah titik tampungan, ketebalan air bahkan hanya sekitar 0,5–1 meter di atas endapan lumpur.

Pengelola Unit Pengelola Bendungan (UPB) Benanga Ahmad Fauzan mengatakan pasokan yang tersisa kini diprioritaskan untuk kebutuhan air baku.

“Kita fokuskan untuk air baku, lebih kita utamakan,” kata Fauzan di Bendungan Benanga.

Tinggi muka air 7,10 meter tersebut sudah berada di bawah kisaran normal pelimpasan 7,20–7,70 meter. Penurunan belum menghentikan pengambilan air baku secara keseluruhan, tetapi volume air di tubuh bendungan terus berkurang.

“Kapasitas air di tubuh bendungan sudah mengalami berkurang,” ujarnya.

Situasi dikhawatirkan semakin berat apabila tidak ada hujan signifikan di daerah tangkapan air selama 10–14 hari ke depan. Kondisi tersebut membuat pengelola memperketat penggunaan air yang masih tersedia.

Fauzan mengingatkan pintu penahan tidak boleh dibuka karena air yang tersimpan kini menjadi cadangan penting untuk menjaga kebutuhan air baku.

“Jangan sampai pintu penahan ini dibuka,” tegasnya.

Bendungan Benanga memiliki peran penting dalam menopang pasokan air baku untuk instalasi pengolahan air yang melayani sejumlah wilayah Samarinda.

Kawasan yang bergantung pada sistem tersebut antara lain Samarinda Utara, Sungai Pinang, Samarinda Ilir hingga Samarinda Kota. Jangkauannya mencakup Bengkuring, Lempake, Kebon Agung, Pemuda, Lambung Mangkurat hingga sekitar Lembuswana.

Pengelola juga tidak memiliki sumber cadangan lain dalam kapasitas memadai. Tambahan air masih bergantung pada aliran dari kawasan hulu Pampang, Tanah Merah dan Sungai Siring.

Untuk mempertahankan cadangan, pintu penguras bendungan kini ditutup total. Pasokan untuk irigasi pertanian di kawasan hilir seperti Muang Hilir dan Betapus juga dikurangi.

Bukaan irigasi yang normalnya 10 sentimeter dipangkas menjadi 5 sentimeter sesuai instruksi Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Instruksi dari BWS supaya irigasi dikurangi,” kata Fauzan.

Penyusutan debit juga menimbulkan persoalan baru di bagian hilir. Minimnya aliran membuat limbah cair dari tiga industri rumahan tahu di sekitar kawasan tidak terbawa arus.

Limbah mengendap di tanah dan bagian sungai yang mengering hingga menimbulkan aroma tidak sedap di lingkungan sekitar.

“Limbah langsung ke sungai dampaknya ngeri, aromanya menyebar,” ujar Fauzan.

UPB Benanga bersama kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah turun ke lokasi. Pemilik usaha tahu diminta segera membuat bak pengolahan limbah bersekat atau septic tank bertingkat agar limbah tidak langsung dibuang ke sungai.

Kondisi Bendungan Benanga kini sangat bergantung pada datangnya hujan di daerah hulu. Selama kemarau masih berlanjut, pengelola memilih menahan sebanyak mungkin air yang tersisa dan memprioritaskannya untuk kebutuhan air baku masyarakat. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

Aksi AMPB Berakhir dengan Komitmen Tertulis, RUU Perampasan Aset Ditarget Tuntas Desember

0
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama pimpinan DPR menunjukkan dokumen komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA – Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026), berakhir dengan komitmen tertulis. Pimpinan DPR menyatakan RUU Perampasan Aset akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.

Komitmen tersebut disampaikan setelah sejumlah perwakilan AMPB, termasuk koordinatornya Supriyono alias Botok, diterima pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan.

Botok bersama beberapa rekannya sempat masuk ke ruang sidang dan menyaksikan Rapat Paripurna DPR dari balkon sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah itu, mereka bertemu pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meninggalkan rapat paripurna untuk menerima perwakilan massa. Pertemuan juga dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.

“Kami tadi minta izin untuk meninggalkan rapat paripurna untuk menerima teman-teman,” kata Dasco saat membuka pertemuan.

AMPB membawa dua tuntutan. Pertama, meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, mendorong penerapan hukuman mati terhadap koruptor.

Tuntutan pertama kemudian mendapat jawaban langsung dari pimpinan DPR.

Dasco menandatangani dokumen komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Dokumen itu kemudian diperlihatkan kepada perwakilan AMPB.

“Sudah ada persetujuan pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu,” ujar Dasco.

DPR juga menyatakan akan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan selama pembahasan RUU berlangsung.

Tanggal 15 Desember menjadi poin penting dalam pertemuan tersebut. Sejak awal, AMPB meminta kepastian tertulis, bukan hanya pernyataan bahwa RUU akan segera diselesaikan.

Sehari sebelum aksi, Botok telah menyampaikan bahwa AMPB bersedia berdialog dengan DPR asalkan ada kepastian tertulis mengenai penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Dalam audiensi, Botok meminta pimpinan DPR tidak berhenti pada janji. Ia bahkan meminta ada konsekuensi apabila RUU Perampasan Aset tidak diselesaikan sesuai tenggat yang disepakati.

Botok menyatakan pimpinan DPR yang memberikan komitmen harus siap mundur apabila RUU tersebut tidak disahkan pada Desember. Pernyataan itu ditujukan kepada Dasco, Saan dan Cucun.

Setelah pertemuan, Botok kembali menemui massa di depan Gedung DPR. Sekitar pukul 12.00 WIB, ia membacakan hasil audiensi dan surat komitmen pimpinan DPR di hadapan peserta aksi.

Massa AMPB menerima hasil tersebut dan mulai meninggalkan kawasan DPR pada Kamis siang. Aksi berlangsung tertib tanpa bentrokan dengan aparat.

Namun, berakhirnya aksi AMPB tidak langsung membuat kawasan DPR kosong. Setelah massa Pati meninggalkan lokasi, kelompok mahasiswa dan pelajar masih berdatangan untuk melanjutkan aksi di depan kompleks parlemen.

Menjelang aksi 27 Agustus, sempat beredar surat yang menyebut demonstrasi dibatalkan karena kondisi dinilai tidak kondusif. AMPB membantah surat tersebut dan memastikan aksi tetap berlangsung.

Persiapan aksi juga diwarnai penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik Botok dengan saldo sekitar Rp80,9 juta. Polda Metro Jaya menyatakan penundaan dilakukan selama lima hari kerja untuk kepentingan penyelidikan.

Meski rekening tidak dapat digunakan untuk transaksi, persiapan aksi tetap berjalan. Bantuan makanan, minuman dan kebutuhan lapangan berdatangan langsung ke posko.

Botok sebelumnya menegaskan aksi di Jakarta tidak membawa tuntutan politik untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh,” kata Botok sehari sebelum aksi. (ant/MK)

Editor: Agus S

KPK Bongkar Dugaan Setoran Rp61,9 Miliar, Rp2,8 Miliar Ditemukan di Plafon Rumah Pejabat

0
KPK menyita tiga sepeda motor gede dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Ist)

JAKARTA – KPK menemukan uang sekitar Rp2,8 miliar di atas plafon rumah Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda. Uang dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat itu disita dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Gatot kini telah ditahan KPK. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membenarkan uang tersebut ditemukan di lokasi yang tidak lazim digunakan sebagai tempat penyimpanan.

“Betul itu ada disimpan di atas plafon,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot dan keluarganya. Salah satunya rumah Gatot di Malang, Jawa Timur.

Selain uang, penyidik menyita tiga sepeda motor gede, yakni BMW R Nine T Scrambler, Kawasaki ZR900C dan Triumph Bonneville Bobber.

KPK menyatakan jumlah barang yang disita masih dapat bertambah karena penyidikan terus dikembangkan.

Temuan Rp2,8 miliar itu merupakan bagian dari perkara dengan nilai aliran dana yang jauh lebih besar. KPK menduga Gatot menerima Rp3,25 miliar dari pemilik PT Blueray Cargo, John Field.

Uang itu diduga diterima saat Gatot menjabat Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

“Dalam kurun waktu Juli 2025-Januari 2026, JF selaku pemilik PT BR diketahui telah menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea Cukai dengan total mencapai Rp61,9 miliar, dan Rp3,25 miliar di antaranya itu diterima GH,” kata Taufik.

KPK menduga aliran uang tersebut berkaitan dengan kepentingan Blueray Cargo dalam proses kepabeanan barang impor.

John Field disebut meminta kemudahan dalam proses customs clearance perusahaan miliknya.

Dalam rangkaian komunikasi, John bertemu sejumlah pejabat Bea Cukai. Gatot termasuk pejabat yang disebut hadir dalam pertemuan bersama John, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, Rizal yang saat itu menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan, serta sejumlah pihak lainnya di sebuah hotel di Jakarta Pusat.

KPK juga menemukan dugaan penggunaan kode dalam permintaan uang. BC1 disebut senilai Rp3 miliar, BC2 Rp2 miliar dan BC3 Rp1 miliar.

Uang kemudian diduga diberikan secara rutin kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.

Untuk Gatot, KPK menyebut sebagian uang diserahkan melalui Kepala Seksi Penindakan Kepabeanan I Enov Puji Wijanarko di ruang kerjanya.

Kode BC1, BC2 dan BC3 sebelumnya juga muncul dalam persidangan perkara Blueray Cargo.

Jaksa menyebut BC1 dikaitkan dengan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama senilai Rp3 miliar, BC2 dikaitkan dengan Rizal sebesar Rp2 miliar dan BC3 sebesar Rp1 miliar.

Saat rincian tersebut dibacakan di persidangan, John Field membenarkannya.

Namun, perkara Gatot masih berada dalam tahap penyidikan. Dugaan aliran uang kepada pihak lain juga terus didalami KPK.

Gatot ditahan selama 20 hari pertama, mulai 26 Agustus hingga 14 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026.

Sejauh ini, sedikitnya delapan orang telah masuk dalam perkara tersebut, berasal dari pejabat Bea Cukai maupun pihak Blueray Cargo.

Dari lingkungan Bea Cukai terdapat nama Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, Budiman Bayu Prasojo dan Gatot Heroe Hernanda.

Sementara dari pihak perusahaan terdapat John Field, Manajer Operasional Dedy Kurniawan serta Andri yang disebut sebagai Ketua Tim Dokumentasi Importasi.

KPK memastikan penyidikan belum berhenti pada Gatot. Penggeledahan dan penyitaan masih akan dilakukan untuk mencari bukti lain dan memperkuat konstruksi perkara.

“Itu masih akan bertambah karena penyidikan ke depan atau dalam masa penahanan ini juga masih ada waktu untuk tim penyidik mengembangkan atau memperdalam lagi fakta-fakta lain,” ujar Taufik.

Bea Cukai menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menegaskan institusinya tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran integritas pegawai.

“Bea Cukai tidak mentoleransi setiap bentuk pelanggaran integritas oleh pegawai,” kata Budi.

Menurut dia, langkah kepegawaian terhadap pegawai yang menghadapi proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. (ant/MK)

Editor: Agus S

Demi Rumah Rp182 Juta, Ratusan Warga Samarinda Antre Sejak Dini Hari

0
Warga memadati lokasi pendaftaran rumah subsidi Grha Mandiri 9 di Jalan Ahmad Yani, Samarinda, Kamis (27/8/2026). Sebanyak 450 orang mengambil nomor antrean untuk memperebutkan 192 unit rumah. (Hanafi/Media Kaltim)

SAMARINDA – Rumah subsidi seharga Rp182 juta di Samarinda menjadi rebutan. Sebanyak 450 orang mengambil nomor antrean untuk memperebutkan hanya 192 unit rumah Grha Mandiri 9 di kawasan Jalan Perjuangan.

Antrean bahkan dimulai sejak dini hari. Setelah mendapatkan nomor, calon pembeli kembali mendatangi lokasi pendaftaran di Jalan Ahmad Yani (Cendrawasih) Nomor 1B, Samarinda, Kamis (27/8/2026) pagi, untuk menyerahkan berkas.

Tingginya jumlah peminat membuat lokasi pendaftaran dipadati warga. Helm calon pembeli berjajar di sekitar lokasi sementara mereka menunggu giliran menyerahkan dokumen.

Manager Perencanaan PT Grha Mandiri Kaltim M. Riza mengatakan jumlah peminat mencapai sekitar 450 orang, sedangkan rumah yang tersedia hanya 192 unit.

“Antusiasnya tinggi. Kuotanya terbatas, sementara yang mendaftar sekitar 450 orang,” ujar Riza.

Artinya, satu rumah diperebutkan lebih dari dua calon pembeli.

Menurut Riza, lokasi menjadi salah satu daya tarik proyek tersebut. Grha Mandiri 9 berada di Jalan Perjuangan kawasan Gerilya, dengan akses menuju Sambutan, Lambung, Merdeka, Pelita dan sejumlah kawasan lainnya.

Selama ini, rumah subsidi lebih banyak dibangun di kawasan yang relatif jauh dari pusat kota. Tingginya harga tanah perkotaan menjadi salah satu penyebab karena harga jual rumah subsidi telah ditetapkan pemerintah.

Pengembang harus menyesuaikan harga tanah dan biaya pembangunan agar rumah tetap dapat dijual sesuai batas harga tersebut.

Di Grha Mandiri 9, rumah ditawarkan sekitar Rp182 juta per unit.

Meski berstatus rumah subsidi, calon pembeli tetap harus menyediakan dana awal. Dalam skema KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditawarkan pengembang, paket awal ditetapkan Rp20 juta.

Berdasarkan informasi PT Grha Mandiri Kaltim, paket tersebut mencakup uang muka atau DP, biaya KPR dan sertifikat hak milik (SHM).

Calon pembeli juga dikenakan Nomor Urut Pemesanan (NUP) sebesar Rp500 ribu sebagai biaya pemesanan unit pada tahap awal.

Pembiayaan rumah menggunakan bunga 5 persen dengan skema angsuran tetap sesuai ketentuan KPR subsidi.

Namun, mendapatkan nomor antrean dan menyiapkan dana awal belum menjamin calon pembeli memperoleh rumah.

Mereka tetap harus memenuhi persyaratan penerima rumah subsidi dan lolos analisis kredit bank penyalur.

Riza mengatakan proses dilakukan berdasarkan urutan calon pembeli yang menyerahkan data. Seluruh berkas kemudian diperiksa untuk menentukan kelayakan memperoleh KPR subsidi.

Salah satu faktor yang diperiksa adalah riwayat kredit. Pinjaman, cicilan hingga penggunaan layanan paylater dapat menjadi bagian dari penilaian bank.

Riza mengingatkan calon pembeli, terutama kalangan muda, agar tidak menganggap remeh tunggakan pembayaran meskipun nilainya kecil.

“Nilainya memang kecil, tetapi kalau lupa dibayar bisa bermasalah ketika dilakukan pengecekan. Bank sangat kaku dalam hal ini,” katanya.

Selain riwayat kredit, calon penerima harus memenuhi ketentuan penghasilan serta status kepemilikan rumah sesuai persyaratan program subsidi.

Tingginya jumlah peminat juga membuat pengembang memperketat pendaftaran. Praktik titip nama maupun pengalihan nomor antrean tidak diperbolehkan.

“Siapa yang antre, dia yang menjadi pemohon. Kami menghindari titip nama atau setelah mengantre kemudian diganti dengan nama orang lain,” tegas Riza.

Rumah yang ditawarkan umumnya bertipe 36 dengan luas kavling 6 x 12 meter atau 72 meter persegi. Bangunan terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi dan ruang serbaguna yang dapat digunakan sebagai ruang tamu.

Pemilik diperbolehkan melakukan penambahan ringan seperti kanopi, pagar maupun dapur di bagian belakang. Namun, renovasi ekstrem dengan membongkar seluruh struktur dan membangun ulang tidak diperbolehkan.

PT Grha Mandiri Kaltim telah mengembangkan rumah subsidi sejak 2017. Sejumlah proyek sebelumnya berada di Lempake, Bengkuring, Lok Bahu dan Karang Mulia.

Pengembangan di kawasan Jalan Perjuangan dilakukan secara bertahap. Grha Mandiri 3, 5, 6 dan 7 disebut telah selesai. Kini Grha Mandiri 9 menyediakan 192 unit.

Jumlah tersebut langsung diserbu sekitar 450 peminat. Persaingan mendapatkan rumah belum selesai di meja pendaftaran. Dari ratusan orang yang telah mengantre, hanya mereka yang memenuhi persyaratan program subsidi dan lolos analisis perbankan yang akhirnya bisa mendapatkan unit. (MK)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S.

KONI Kaltim Ingatkan Pengelolaan Dana Hibah ke KONI Bontang: Transparansi Jadi Kunci

0
Kegiatan Raker Koni Bontang yang berlangsung di Dispopar. (Dwi S).

BONTANG – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pengurus KONI Bontang dan seluruh cabang olahraga (cabor), agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana hibah. Pengelolaan anggaran dinilai harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Shemmy Permata Sari, yang mewakili Ketua KONI Kaltim saat sambuyan di rapat kerja (raker) KONI Bontang. Ia mengatakan bahwa terdapat sejumlah hal penting yang menjadi perhatian, salah satunya berkaitan dengan penggunaan dana hibah yang diterima organisasi olahraga.

“Saya berpesan kepada seluruh pengurus KONI Bontang dan cabor-cabor yang bernaung di dalamnya, agar bisa berhati-hati dalam mengelola dana hibah. Selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya, saat menyampaikan pesan, Sabtu (29/8/2026).

Semmy juga mendorong pengurus KONI Bontang maupun cabor untuk tidak ragu dalam melibatkan lembaga pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama ketika membutuhkan masukan terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Menurutnya, komunikasi dengan lembaga pengawasan dinilai sangat penting dilakukan, agar setiap penggunaan dana hibah dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

“Jangan segan untuk melibatkan lembaga seperti BPK. Kedepankan komunikasi dan mohon masukan dari BPK, agar penggunaan dana tepat sasaran,” katanya.

Selain itu ia juga menegaskan kehati-hatian dalam mengelola dana hibah tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan administratif saja. Sebab, pengelolaan anggaran yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, terhadap organisasi olahraga.

Karena itu, KONI Kaltim berharap seluruh pengurus KONI Bontang dan cabor dapat menjalankan tata kelola organisasi secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab.

Hal tersebut dinilai penting, agar dukungan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat, bagi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di daerah.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Dewan Dorong Perusahaan Bantu Seragam Bertanding 53 Cabor di Porprov 2026

0
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam saat ditemui awak media. (Dwi S).

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan dukungan anggaran pemerintah untuk kontingen Bontang, di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026, Kabupaten Paser akan difokuskan pada kebutuhan utama atlet selama mengikuti ajang tersebut.

Sebab menurutnya, anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah hanya bisa mencakup kebutuhan seragam kontingen, akomodasi, uang saku, dan kebutuhan pendukung lainnya selama Porprov berlangsung.

Sementara itu, untuk seragam yang digunakan saat bertanding, Andi Faizal menyebutkan, sebelumnya terdapat alokasi melalui usulan dana hibah dari masing-masing cabang olahraga (cabor).

Namun, anggaran tersebut belum dapat direalisasikan karena masih terdapat kelengkapan administrasi yang harus diselesaikan, oleh kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bontang sebelumnya.

Kondisi tersebut mendorong DPRD Bontang mencari alternatif, agar kebutuhan atlet tetap dapat terpenuhi. Salah satu opsi yang didorong adalah menggandeng perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang.

Ia menyebut, terdapat sekitar 53 cabor yang akan mengikuti Porprov 2026. Karena itu, ia mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bersama KONI Bontang, untuk melakukan audiensi dengan perusahaan guna menggalang dukungan terhadap kebutuhan seragam bertanding atlet.

“Kita berinisiatif untuk kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada, dimana ke 53 cabor ini yang bakal berangkat nantinya, kita akan minta Dispora dengan KONI untuk audiensi dengan pihak perusahaan untuk bisa membantu dalam seragam bertanding mereka,” jelasnya, Sabtu (29/08/2026).

Ia menilai kebutuhan seragam pada masing-masing cabor relatif, tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan keseluruhan anggaran perusahaan. Bahkan, menurutnya, kebutuhan untuk satu kontingen cabor diperkirakan tidak sampai Rp20 juta.

“Untuk seragam satu kontingen tidak sampai Rp20 juta. Kalau ada 53 cabor kemudian kita bebankan ke perusahaan, ada yang Rp20 juta, Rp10 juta, itu kan bervariatif. Bahkan ada juga seragam bertanding yang hanya Rp5 juta,” katanya.

Menurut Andi Faizal, skema tersebut dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan bertanding para atlet, tanpa menambah beban signifikan terhadap anggaran daerah.

Ia menegaskan, dukungan yang diharapkan dari perusahaan bukan bersifat paksaan. Sehingga DPRD bersama pemerintah hanya ingin membuka ruang kolaborasi, agar dunia usaha turut berpartisipasi dalam mendukung perkembangan olahraga di Kota Bontang.

“Saya kira tidak membebankan dan ini bisa menjadi solusi. Ini artinya kita memohon, bukan meminta atau memaksa, supaya ada partisipasi perusahaan di bidang olahraga untuk Bontang,” pungkasnya.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Ini Penyebab Antrean BBM Sering Mengular

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb29agt2026/mobile/

Anggaran Porprov Bontang Naik Jadi Rp 4,4 Miliar, DPRD: Hanya Cabor Lolos Babak Kualifikasi yang Berangkat

0
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam saat ditemui di kegiatan Rakor KONI (Dwi S).

BONTANG – Anggaran untuk mendukung kontingen Kota Bontang di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) 2026, Kabupaten Paser mengalami peningkatan. Sebelumnya anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp2 miliar, anggaran tersebut bertambah menjadi Rp4,4 miliar dalam APBD Perubahan 2026.

Meski mengalami kenaikan, angka tersebut masih jauh di bawah usulan awal yang sekitar Rp7 miliar. Sehingga DPRD Bontang menilai penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan bahwa anggaran Rp4,4 miliar tersebut akan digunakan untuk mendukung keberangkatan kontingen Bontang, yang telah melalui proses kualifikasi.

“Alhamdulillah datanya kemarin ada sekitar kurang lebih 912 atlet yang bakal berangkat, itu sudah terhitung dengan ofisial dan manajer,” ujar Andi Faizal saat ditemui, Sabtu (29/8/2026), usai mengikuti Rapat Kerja KONI Bontang, di Kantor Dispora.

Ia menjelaskan, tidak seluruh cabang olahraga (cabor) yang akan diberangkatkan ke Porprov 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan kemampuan anggaran, sekaligus memprioritaskan cabor yang memiliki peluang prestasi.

Menurutnya, memberangkatkan cabor yang telah lolos di Babak Kualifikasi (BK) Porprov beberapa lalu, memiliki potensi meraih medali menjadi prioritas utama untuk diberangkatkan ke Porprov 2026.

“Dengan semangat prinsip efisiensi, tentunya yang kemarin kita bicarakan konteksnya adalah cabor-cabor yang lolos BK Porprov. Jadi, yang kemarin mendapatkan potensi medali kemudian lolos di BK Porprov, itulah yang kita prioritaskan untuk diberangkatkan,” jelasnya.

Andi Faizal menegaskan, atlet dari cabor yang tidak lolos BK Porprov tidak akan diberangkatkan nantinya. Seleksi tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi, agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal.
Ia menyebut, terdapat sekitar 53 cabor yang akan diberangkatkan dari kontingen Bontang, maka dengan jumlah cabor tersebut terdapat sekitar 912 orang.

Sehingga dengan anggaran Rp4,4 miliar, bisa diharapkan dapat mendukung kebutuhan atlet, ofisial, dan manajer selama mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Menurut Andi Faizal, kebijakan tersebut bukan semata-mata soal pengurangan jumlah peserta, tetapi juga untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan benar-benar menyasar atlet dan cabor yang memiliki peluang, memberikan prestasi bagi Kota Bontang.

Dengan demikian, keberangkatan kontingen Bontang pada Porprov 2026 akan difokuskan kepada atlet dan pendamping, dari cabor yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi, sekaligus memiliki potensi menyumbangkan medali.

Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam