BALIKPAPAN – Pemerintah memastikan kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah masih berada dalam batas wajar dan terkendali.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Musazdin Said, usai melakukan inspeksi bersama Dinas Perdagangan dan Polda Kaltim di Pasar Induk Pandansari, Balikpapan, Minggu (7/6/2026).

Dari hasil pemantauan di lapangan, harga beras medium tercatat berada di kisaran Rp15.200 per kilogram, sementara beras premium mencapai Rp16.400 per kilogram.

“Harga tersebut masih berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional,” ujar Musazdin.

Menurutnya, pemerintah saat ini menjalankan dua instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Instrumen pertama yakni penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui penugasan kepada BULOG guna menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

“Hingga awal Juni 2026, dari target sekitar 15.500 ton beras SPHP hingga akhir tahun, realisasi penyaluran sudah mencapai sekitar 31 persen atau setara 4.500 ton,” jelasnya.

Sisa distribusi sekitar 10 ribu ton akan terus dipercepat melalui berbagai saluran, mulai distributor, kios pasar, Rumah Pangan Kita (RPK), outlet luar pasar, hingga Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain SPHP, pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari target sekitar 6.500 ton bantuan pangan di wilayah Kaltim-Kaltara, realisasi penyaluran hingga 7 Juni telah mencapai 53 persen atau sekitar 4.600 ton.

“Sisa sekitar 2.200 ton ditargetkan selesai disalurkan pada minggu ketiga Juni ini,” katanya.

Program bantuan tersebut dinilai cukup efektif menahan tekanan permintaan di pasar. Sebab setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan alokasi sekitar 20 kilogram beras per bulan sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Musazdin menyebut kombinasi antara penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan mulai memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga di pasar.

Bahkan sejumlah pedagang mulai merasakan penurunan permintaan pembelian beras secara langsung yang mengindikasikan kebutuhan rumah tangga mulai stabil.

“Melalui langkah intervensi berkelanjutan ini, pemerintah berharap stabilitas harga beras tetap terjaga sekaligus memastikan distribusi pangan merata hingga ke wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” tegasnya.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah agar daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamika harga pangan nasional. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Perum BULOG terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras, distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penyaluran MinyaKITA di berbagai daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman di tengah dinamika harga beras di sejumlah wilayah.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga beras nasional.

Salah satu strategi utama yang kini dijalankan yakni mempercepat distribusi bantuan pangan serta memperluas penyaluran beras SPHP ke pasar rakyat dan jaringan distribusi resmi.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Rizal.

Secara nasional, hingga 6 Juni 2026, realisasi bantuan pangan beras telah mencapai hampir 60 persen atau diterima sekitar 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari target 33,2 juta KPM.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan tersebut rampung disalurkan hingga akhir Juni 2026.

Sementara di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 53 persen atau sebanyak 3.438 ton dari target 6.476 ton.

Untuk program SPHP, dari target 15.347 ton, BULOG telah menyalurkan sebanyak 4.774 ton dan akan terus meningkatkan distribusi secara masif.

Selain beras, BULOG juga mempercepat distribusi MinyaKITA sebagai bagian dari program stabilisasi pangan pemerintah.

Dari target 1,295 juta liter di wilayah Kaltim-Kaltara, sebanyak 687 ribu liter atau sekitar 53 persen telah tersalurkan kepada masyarakat penerima bantuan.

Pemimpin Wilayah BULOG Kaltim-Kaltara, Musazdin Said, mengatakan pihaknya terus melakukan dropping MinyaKITA ke kios-kios pasar melalui program SP2KP guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng.

“Hingga hari ini, total pendistribusian MinyaKITA telah mencapai sekitar 1,2 juta liter. Khusus BULOG Balikpapan, penjualan rutin dilakukan setiap pekan melalui kios pasar SP2KP,” katanya.

Menurutnya, kombinasi penyaluran bantuan pangan, distribusi beras SPHP, dan MinyaKITA menjadi instrumen penting dalam mengendalikan harga serta menjaga keseimbangan pasokan pangan di daerah.

Selain memperkuat distribusi, BULOG juga memastikan seluruh Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” tutup Ahmad Rizal. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Gerakan pelestarian lingkungan berbasis kepemudaan terus berkembang di Kalimantan Timur. Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang, Minggu (7/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Tiar melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian dari program kolaborasi penanaman 2.000 pohon di Kalimantan Timur.

Kehadiran utusan Istana itu dinilai menjadi dukungan nyata terhadap gerakan lingkungan yang digerakkan generasi muda, komunitas lokal, dan sektor dunia usaha.

Tiar mengaku terkesan dengan semangat anak muda di Kalimantan Timur yang aktif mendorong aksi pelestarian lingkungan secara konkret.

“Ini agenda yang sangat keren dan sangat bagus. Yang membuat saya terkesan adalah kegiatan ini dimotori oleh anak-anak muda. Mereka menjadi inovator, katalisator, sekaligus penggerak agar program-program yang bermanfaat bagi masyarakat bisa berjalan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah di tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi agar memberikan ruang kolaborasi dan dialog yang lebih luas bagi generasi muda.

Sebagai Stafsus Presiden yang membidangi UMKM dan teknologi digital, Tiar menilai transformasi digital memiliki hubungan erat dengan upaya pelestarian lingkungan.

Menurutnya, digitalisasi UMKM mampu membantu mengurangi produksi limbah, mulai dari pengurangan media promosi berbasis cetak hingga penggunaan transaksi non-tunai seperti QRIS yang mengurangi penggunaan kertas.

“Dengan adanya digitalisasi, UMKM menjadi lebih mudah berkembang dan pada saat yang sama dapat membantu mengurangi produksi sampah. Ini salah satu manfaat yang bisa dirasakan langsung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, menjelaskan program ESG Climate Action bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan program jangka panjang selama satu tahun yang akan berjalan di lima wilayah di Kalimantan Timur.

Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Untuk menjaga keberlanjutan program, Gerbangtara menggandeng komunitas lokal dalam proses perawatan pohon serta menerapkan sistem monitoring berkala.

“Kami akan melaporkan perkembangan tanaman setiap kuartal dan di akhir program akan ada laporan dampak atau impact report. Jadi tidak hanya mengukur pertumbuhan pohon, tetapi juga dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat,” jelas Aie.

Sebagai tahap awal di Samarinda, sebanyak 100 pohon produktif ditanam di kawasan Desa Budaya Pampang.

Jenis tanaman yang dipilih meliputi rambutan, rambai, jambu, hingga petai yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Gerbangtara menegaskan jumlah penanaman pohon akan terus bertambah di sejumlah titik lain di Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya mewujudkan daerah yang lebih hijau dan berkelanjutan. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Atmosfer politik di Samarinda mulai menghangat setelah jajaran Partai Gerindra Kota Samarinda secara terbuka mendorong Ketua DPC Gerindra sekaligus Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, maju sebagai bakal calon Wali Kota Samarinda pada Pilwali 2029 mendatang.

Menanggapi dorongan tersebut, Helmi Abdullah akhirnya buka suara saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda. Dengan nada santai namun tegas, ia menyatakan seluruh proses pencalonan kepala daerah di Partai Gerindra tetap harus mengikuti mekanisme dan keputusan partai.

“Yang jelas kalau urusan pencalonan itu nanti kita tunggu dari partai, kan tentu partai itu nanti punya kebijakan dan aturan,” ujar Helmi kepada wartawan.

Meski namanya mulai ramai didorong maju, Helmi menegaskan bahwa di internal Gerindra Samarinda masih banyak figur lain yang dinilai memiliki kapasitas untuk bertarung pada Pilwali mendatang.

“Nah kalau bicara masalah figur, tentunya di Partai Gerindra ini banyaklah, tidak saya sendirianlah. Masih banyak,” tuturnya.

Namun demikian, Helmi menegaskan loyalitas kepada partai menjadi prinsip utama yang dipegangnya sebagai kader Gerindra. Ia mengibaratkan dirinya sebagai prajurit partai yang siap menjalankan perintah apabila nantinya mendapat mandat resmi untuk maju di Pilwali Samarinda.

“Nah kalau kita ini apa ya, sebagai prajurit kalau diperintah siap aja! Nah itu,” tegasnya.

Kendati demikian, Helmi menilai keputusan pencalonan tetap harus mempertimbangkan faktor kelayakan dan dukungan objektif dari masyarakat.

“Tentu yang diperintah juga harus layak atau tidak, gitu kan,” tambahnya sambil tersenyum.

Saat disinggung mengenai kemungkinan Gerindra mengusung figur eksternal pada Pilwali Samarinda 2029, Helmi memastikan partainya tetap memprioritaskan kader internal.

Menurutnya, tradisi tersebut sudah berjalan dalam beberapa periode terakhir, termasuk saat Gerindra mengusung Andi Harun yang merupakan kader partai.

“Oh iya, pasti. Kan kita selama ini tidak pernah mengusung orang luar. Samarinda itu termasuk tahun kemarin Pak Andi Harun, sudah dua periode dari kader Gerindra. Nah tentunya ke depan DPC juga harus mempersiapkan calonnya juga,” katanya.

Di akhir wawancara, Helmi menyebut jabatan yang saat ini diembannya baik sebagai Ketua DPRD maupun Ketua DPC Gerindra Samarinda menjadi bagian dari modal politik. Namun ia tetap menyerahkan penilaian akhir kepada masyarakat.

“Saya di Gerindra ini hari ini posisi sebagai Ketua DPR, sebagai Ketua DPC. Apakah itu menurut sampean layak saya dicalonkan? Nah itu kembali lagi kepada masyarakat termasuk anda-anda,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Polresta Samarinda melalui Satuan Lalu Lintas bersiap menggelar Operasi Patuh Mahakam 2026 selama dua pekan, mulai 8 hingga 21 Juni 2026.

Berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, operasi kali ini akan mengombinasikan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan kembali diterapkannya razia stasioner di sejumlah titik di Kota Samarinda.

Kasat Lantas Polresta Samarinda, La Ode Prasetyo, mengatakan fokus utama Operasi Patuh Mahakam tahun ini adalah penegakan hukum lalu lintas secara tegas namun tetap terukur dan humanis.

“Untuk pelaksanaan Operasi Patuh Mahakam 2026, sasaran yang diutamakan adalah kegiatan penegakan hukum,” ujarnya kepada pewarta Mediakaltim.com.

Ia menjelaskan, pola penindakan selama operasi dibagi dalam tiga skema utama. Sebanyak 60 persen penindakan akan mengandalkan ETLE, baik kamera statis maupun ETLE mobile yang dibawa petugas di lapangan.

Sementara itu, 30 persen penindakan dilakukan melalui tilang manual dengan pola razia stasioner yang kembali diterapkan setelah cukup lama tidak dilaksanakan.

Sedangkan 10 persen lainnya berupa teguran simpatik kepada pelanggar ringan sebagai bagian dari edukasi keselamatan berlalu lintas.

Adapun pelanggaran yang menjadi sasaran utama meliputi penggunaan knalpot brong, pelanggaran kasat mata, hingga penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor yang tidak sesuai spesifikasi.

Selain itu, Satlantas Polresta Samarinda juga memberikan perhatian khusus terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat, terutama truk yang parkir sembarangan di bahu jalan.

Menurut La Ode, pihak kepolisian akan melakukan langkah preemtif dan preventif melalui penyuluhan kepada pengemudi truk, patroli di kawasan rawan kecelakaan, hingga penindakan tegas terhadap pelanggar yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

“Kami mengimbau kepada truk-truk yang parkir tidak pada tempatnya, yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, itu akan kami berikan penindakan tegas,” tegasnya.

Melalui Operasi Patuh Mahakam 2026, masyarakat diharapkan semakin disiplin dan sadar pentingnya keselamatan dalam berkendara demi menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di Samarinda. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SENDAWAR – Festival Sempekat Harmoni Budaya Kubar 2026 resmi ditutup oleh Frederick Edwin di panggung utama Taman Budaya Sendawar (TBS), Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (6/6/2026) malam.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat, FX Sumardi, mengatakan festival tersebut menjadi wadah pelestarian, pengembangan, dan promosi kekayaan budaya daerah sekaligus memperkuat semangat sempekat atau persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kutai Barat.

Ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah menampilkan kreativitas, semangat, dan kecintaan terhadap budaya lokal selama festival berlangsung.

“Partisipasi semua pihak menjadi bukti bahwa budaya tetap menjadi perekat persatuan dan identitas masyarakat Kubar,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menegaskan festival tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam melestarikan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat.

“Lewat festival ini kita mengirim pesan kuat ke luar daerah bahwa Kutai Barat kaya budaya, ramah wisata, dan memiliki masyarakat yang hidup berdampingan secara damai,” katanya.

Ia menegaskan semangat pelestarian budaya yang tumbuh selama festival tidak boleh berhenti setelah kegiatan selesai. Menurutnya, masyarakat harus terus menjaga, merawat, dan mengenalkan budaya daerah kepada generasi penerus agar tidak tergerus perkembangan zaman.

Frederick juga menilai festival tersebut bukan sekadar hiburan tahunan, melainkan cerminan semangat gotong royong dan persatuan dalam keberagaman suku dan budaya di Tanaa Purai Ngeriman.

“Berbagai penampilan seni budaya menunjukkan harmonisasi warisan leluhur dan kreativitas generasi muda dalam memperkuat identitas daerah,” ujarnya.

Bupati turut memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata Kutai Barat atas suksesnya penyelenggaraan festival budaya tersebut.

Ia menegaskan keberhasilan festival bukan menjadi garis akhir, melainkan titik awal untuk menghadirkan inovasi yang lebih baik dalam pengembangan seni dan budaya daerah ke depan.

Usai sambutan, Bupati Frederick Edwin menyerahkan sertifikat penghargaan simbolis kepada sanggar seni Seroyoq, Sempekat Bangkit, Sempekat Peluant, dan Swalas Gunaq sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga dan mengembangkan budaya daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, Pj Sekda Kamius Junaidi, Ketua TP PKK Maria Christina Mozes Edwin, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Bung Karno Cup I 2026 resmi ditutup oleh Frederick Edwin di Lapangan Sepak Bola Rarakuta, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (6/6/2026) sore.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa turnamen tersebut bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan masyarakat di Kutai Barat.

Menurutnya, Bung Karno Cup I juga menjadi sarana menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, sportivitas, dan semangat juang di tengah masyarakat.

“Momentum ini wadah nyata merekatkan tali persaudaraan dan persatuan, sekaligus menghidupkan kembali nilai luhur Pancasila, gotong royong, dan semangat juang di Bumi Tanaa Purai Ngeriman yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan terus mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi generasi muda dan masyarakat.

Frederick berharap Bung Karno Cup dapat menjadi agenda tahunan yang konsisten digelar sebagai bagian dari pembinaan atlet daerah.

“Pemkab Kubar berkomitmen penuh mendukung kegiatan positif seperti ini. Kami berharap Bung Karno Cup menjadi agenda tahunan olahraga masyarakat. Lewat pembinaan berkelanjutan, kami optimistis lahir talenta muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Kubar,” katanya.

Selain itu, Bupati juga memberikan apresiasi kepada panitia, sponsor, aparat keamanan, peserta, dan masyarakat yang telah menyukseskan turnamen dengan aman dan tertib.

Kepada tim yang berhasil meraih juara, ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Sementara bagi tim yang belum berhasil, Frederick meminta agar tetap menjaga semangat dan menjadikan turnamen sebagai pengalaman berharga.

“Dalam olahraga, esensi sejati bukan hanya kemenangan, tetapi bagaimana menjaga sportivitas, integritas, dan kehormatan bersama di lapangan,” tegasnya.

Berikut hasil akhir Bung Karno Cup I 2026:

Kategori Putra:
Juara 1: Rarakuta FC
Juara 2: Bojes FC
Juara 3: Most FC

Kategori Putri:
Juara 1: Royok Sport
Juara 2: Zenit
Juara 3: Persimuja
Juara 4: Ajenda FC

Turut hadir dalam penutupan turnamen tersebut Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, Pj Sekda Kamius Junaidi, Anggota DPRD Yudi Hermawan, Kadispora Gamas Laden, Plt Kadispar FX Sumardi, Ketua KONI Kubar Alsiyus, Ketua PSSI Kubar Teddy Rakhmat, serta Ketua TP PKK Kubar Maria Christina Mozes Frederick Edwin. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda mulai menerapkan pola penertiban berbasis digital melalui pengoperasian Satpol PP Monitoring Room (SMR) pada tahun 2026.

Melalui sistem tersebut, petugas kini dapat memantau, menegur, hingga mengarahkan penindakan secara real-time hanya dari ruang kontrol tanpa harus selalu turun langsung ke lapangan.

Sistem SMR mengandalkan integrasi kamera CCTV, layar pemantau, dan pengeras suara yang dipasang di 10 titik persimpangan rawan pelanggaran di Kota Samarinda.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, mengatakan inovasi tersebut lahir dari evaluasi panjang terkait keselamatan personel saat melakukan penertiban di lapangan.

“Selama ini anggota yang turun ke lapangan menghadapi tantangan dan potensi ancaman yang cukup tinggi. Karena itu kami mencoba mengubah pendekatan dengan memanfaatkan teknologi agar penegakan perda lebih humanis,” ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Kelompok yang menjadi sasaran pengawasan digital tersebut di antaranya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, manusia silver, pengamen, badut jalanan, hingga penjual tisu yang beraktivitas di persimpangan lampu merah.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menerapkan prosedur persuasif sebelum melakukan penindakan langsung.

Saat pelanggar terpantau kamera, operator SMR akan memberikan peringatan pertama melalui pengeras suara agar segera meninggalkan lokasi.

Jika dalam waktu sekitar 15 menit tidak diindahkan, petugas memberikan teguran kedua. Apabila masih membandel, barulah tim patroli diterjunkan ke lapangan.

“Kalau setelah dua kali diingatkan mereka masih tetap berada di lokasi, baru petugas bergerak. Jadi penindakan adalah langkah terakhir,” tegas Anis.

Menurutnya, sistem tersebut mampu memangkas waktu patroli sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan karena petugas tidak perlu berulang kali berkeliling atau menunggu laporan masyarakat.

Uji coba perdana SMR dilakukan di kawasan depan Islamic Center Samarinda dan diklaim berhasil menurunkan aktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial di lokasi tersebut.

Selain meningkatkan efisiensi, Satpol PP Samarinda berharap pendekatan digital tersebut dapat mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah yang selama ini identik dengan tindakan represif.

“Kalau imbauan dipatuhi, kami tidak perlu turun. Yang kami inginkan sebenarnya bukan menangkap orang, tetapi menciptakan ketertiban tanpa konflik,” pungkasnya.

Dengan hadirnya SMR, pengawasan ruang publik di Samarinda kini memasuki babak baru melalui sistem digital yang bekerja selama 24 jam penuh untuk menjaga ketertiban kota. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S