Beranda blog Halaman 28

Bung Karno Cup Diharapkan Cetak Bibit Atlet Potensial Kutai Barat

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin saat menyerahkan piala kepada juara pertama Bung Karno Cup I 2026 di Lapangan Sepak Bola Rarakuta. Foto: Ichal/Media Kaltim

SENDAWAR – Bung Karno Cup I 2026 resmi ditutup oleh Frederick Edwin di Lapangan Sepak Bola Rarakuta, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (6/6/2026) sore.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa turnamen tersebut bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan masyarakat di Kutai Barat.

Menurutnya, Bung Karno Cup I juga menjadi sarana menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, sportivitas, dan semangat juang di tengah masyarakat.

“Momentum ini wadah nyata merekatkan tali persaudaraan dan persatuan, sekaligus menghidupkan kembali nilai luhur Pancasila, gotong royong, dan semangat juang di Bumi Tanaa Purai Ngeriman yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan terus mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi generasi muda dan masyarakat.

Frederick berharap Bung Karno Cup dapat menjadi agenda tahunan yang konsisten digelar sebagai bagian dari pembinaan atlet daerah.

“Pemkab Kubar berkomitmen penuh mendukung kegiatan positif seperti ini. Kami berharap Bung Karno Cup menjadi agenda tahunan olahraga masyarakat. Lewat pembinaan berkelanjutan, kami optimistis lahir talenta muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Kubar,” katanya.

Selain itu, Bupati juga memberikan apresiasi kepada panitia, sponsor, aparat keamanan, peserta, dan masyarakat yang telah menyukseskan turnamen dengan aman dan tertib.

Kepada tim yang berhasil meraih juara, ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Sementara bagi tim yang belum berhasil, Frederick meminta agar tetap menjaga semangat dan menjadikan turnamen sebagai pengalaman berharga.

“Dalam olahraga, esensi sejati bukan hanya kemenangan, tetapi bagaimana menjaga sportivitas, integritas, dan kehormatan bersama di lapangan,” tegasnya.

Berikut hasil akhir Bung Karno Cup I 2026:

Kategori Putra:
Juara 1: Rarakuta FC
Juara 2: Bojes FC
Juara 3: Most FC

Kategori Putri:
Juara 1: Royok Sport
Juara 2: Zenit
Juara 3: Persimuja
Juara 4: Ajenda FC

Turut hadir dalam penutupan turnamen tersebut Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, Pj Sekda Kamius Junaidi, Anggota DPRD Yudi Hermawan, Kadispora Gamas Laden, Plt Kadispar FX Sumardi, Ketua KONI Kubar Alsiyus, Ketua PSSI Kubar Teddy Rakhmat, serta Ketua TP PKK Kubar Maria Christina Mozes Frederick Edwin. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Satpol PP Samarinda Klaim Penertiban Kini Lebih Aman dan Efisien

Penulis
redaksi
-
0
Kasatpol PP Samarinda, Anis Siswantini saat menjelaskan Satpol Monitoring Room (SMR). Foto: Dimas/Media Kaltim

SAMARINDA – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda mulai menerapkan pola penertiban berbasis digital melalui pengoperasian Satpol PP Monitoring Room (SMR) pada tahun 2026.

Melalui sistem tersebut, petugas kini dapat memantau, menegur, hingga mengarahkan penindakan secara real-time hanya dari ruang kontrol tanpa harus selalu turun langsung ke lapangan.

Sistem SMR mengandalkan integrasi kamera CCTV, layar pemantau, dan pengeras suara yang dipasang di 10 titik persimpangan rawan pelanggaran di Kota Samarinda.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, mengatakan inovasi tersebut lahir dari evaluasi panjang terkait keselamatan personel saat melakukan penertiban di lapangan.

“Selama ini anggota yang turun ke lapangan menghadapi tantangan dan potensi ancaman yang cukup tinggi. Karena itu kami mencoba mengubah pendekatan dengan memanfaatkan teknologi agar penegakan perda lebih humanis,” ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Kelompok yang menjadi sasaran pengawasan digital tersebut di antaranya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, manusia silver, pengamen, badut jalanan, hingga penjual tisu yang beraktivitas di persimpangan lampu merah.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menerapkan prosedur persuasif sebelum melakukan penindakan langsung.

Saat pelanggar terpantau kamera, operator SMR akan memberikan peringatan pertama melalui pengeras suara agar segera meninggalkan lokasi.

Jika dalam waktu sekitar 15 menit tidak diindahkan, petugas memberikan teguran kedua. Apabila masih membandel, barulah tim patroli diterjunkan ke lapangan.

“Kalau setelah dua kali diingatkan mereka masih tetap berada di lokasi, baru petugas bergerak. Jadi penindakan adalah langkah terakhir,” tegas Anis.

Menurutnya, sistem tersebut mampu memangkas waktu patroli sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan karena petugas tidak perlu berulang kali berkeliling atau menunggu laporan masyarakat.

Uji coba perdana SMR dilakukan di kawasan depan Islamic Center Samarinda dan diklaim berhasil menurunkan aktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial di lokasi tersebut.

Selain meningkatkan efisiensi, Satpol PP Samarinda berharap pendekatan digital tersebut dapat mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah yang selama ini identik dengan tindakan represif.

“Kalau imbauan dipatuhi, kami tidak perlu turun. Yang kami inginkan sebenarnya bukan menangkap orang, tetapi menciptakan ketertiban tanpa konflik,” pungkasnya.

Dengan hadirnya SMR, pengawasan ruang publik di Samarinda kini memasuki babak baru melalui sistem digital yang bekerja selama 24 jam penuh untuk menjaga ketertiban kota. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Strategi Perbaikan Pengelolaan PAD Mulai Dimatangkan Bapenda Kubar

Penulis
redaksi
-
0

SENDAWAR – Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat menggelar rapat internal evaluasi Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bapenda Kubar, Jumat (5/6/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Plt Kepala Bapenda Kubar, Iwan, dan dihadiri seluruh kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian, serta pejabat fungsional di lingkungan Bapenda Kutai Barat.

Dalam arahannya, Iwan menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan, sekaligus meninjau perkembangan realisasi pendapatan daerah.

Plt Kepala Bapenda Kutai Barat, Iwan, saat memimpin rapat evaluasi bersama jajaran Bapenda. Foto: Istimewa

“Lewat rapat ini Bapenda Kubar meninjau perkembangan realisasi pendapatan daerah, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan dan strategi agar target pendapatan tercapai sesuai rencana,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur di lingkungan Bapenda menjadi bagian penting dalam proses evaluasi, terutama untuk menyampaikan laporan, masukan, dan strategi peningkatan kinerja.

Selain membahas capaian pendapatan, rapat juga difokuskan pada penyusunan langkah-langkah strategis guna memperkuat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kutai Barat.

“Kehadiran seluruh Kabid, Kasubbid, Kasubag, dan pejabat fungsional menjadi kunci dalam penyampaian laporan, masukan, dan pemikiran untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap evaluasi dan penguatan koordinasi internal tersebut dapat mendorong optimalisasi pendapatan daerah sekaligus memperkuat kinerja organisasi dalam mendukung pembangunan daerah ke depan. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Konsep Greater Nusantara Dinilai Perluas Dampak Ekonomi IKN

Penulis
redaksi
-
0
Pembangunan IKN yang mulai berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya dibahas dalam agenda Regional Collaboration For Tri-City Development. Foto: Dok. Otorita IKN

NUSANTARA – Keberadaan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru dinilai tidak bisa berkembang secara optimal tanpa dukungan kawasan penyangga di sekitarnya.

Karena itu, Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong penguatan konsep Greater Nusantara sebagai strategi memperkuat eksistensi sekaligus memperluas dampak pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, mengatakan pembangunan IKN harus didukung keterhubungan kawasan dengan kota dan kabupaten di sekitarnya agar pertumbuhan ekonomi berjalan lebih optimal dan terintegrasi.

“Kita membutuhkan kota-kota sekitar untuk menjadi Greater Nusantara. Orang-orang di sebuah kota saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita menyebutnya sebagai pembangunan Greater Nusantara,” ujarnya.

Menurut Pungky, dalam penyusunan Tri-City Development Plan (TCDP), muncul kebutuhan memperluas cakupan kerja sama regional guna menjawab tantangan pembangunan kawasan metropolitan baru di Kalimantan Timur.

Konsep awal Tiga Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 kini berkembang menjadi konsep Greater Nusantara yang mencakup IKN, Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara.

Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan IKN, mulai dari penyedia tenaga kerja, kawasan permukiman, pusat layanan perkotaan, logistik, industri, hingga rantai pasok ekonomi regional.

Pakar dari Toyo University, Norihisa Shima, menyebut pembangunan IKN akan memberi dampak lebih besar jika setiap wilayah sekitar memiliki fungsi yang jelas dan saling terintegrasi.

“IKN akan memberikan dampak yang besar kepada kota-kota sekitar, maka dari itu penting sekali IKN berkolaborasi bersama dengan kota-kota sekitar. Setiap kota dan kabupaten perlu memiliki fungsi masing-masing, dan setiap fungsi bisa terintegrasi satu sama lain,” ujarnya.

Sementara itu, profesor dari The University of Tokyo, Fumihiko Seta, mengaku terkesan dengan perkembangan pembangunan Nusantara dan menilai pengelolaan kawasan metropolitan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan IKN.

“Saya datang ke beberapa ibu kota baru, saya sangat terkesan dengan perkembangan Nusantara. Saya yakin di kemudian hari akan banyak orang datang ke sini. Sangat penting untuk Nusantara mengelola kawasan metropolitan dengan baik,” katanya.

Pembahasan mengenai konsep Greater Nusantara tersebut berlangsung dalam agenda Jumat Belajar ASN Otorita IKN bertajuk “Regional Collaboration For Tri-City Development: Lessons From Global Experience (Sweden, Spain, and Italy)” serta “Regional Development through Inter-Municipal Collaboration: Key Success Factors for the Greater Nusantara Region” pada Jumat (5/6/2026).

Penguatan kolaborasi antarwilayah dinilai menjadi langkah penting agar pembangunan IKN tidak hanya terpusat di kawasan inti pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah penyangga Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Proses Debarkasi Haji 2026 di Balikpapan Berjalan Aman

Penulis
redaksi
-
0
Para jemaah haji Kloter 1 asal Embarkasi Haji Balikpapan saat tiba di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. Foto: Istimewa

BALIKPAPAN — Jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 1 Embarkasi Haji Balikpapan akhirnya tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pada Minggu (7/6/2026) sekitar pukul 23.10 WITA.

Sebanyak 360 jemaah asal Samarinda tiba dengan selamat dan langsung menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing pada Senin (8/6/2026).

Kepala Kantor Kementerian Haji Balikpapan, Suharto Baijuri, mengatakan proses kedatangan berjalan lancar mulai dari pendaratan pesawat hingga proses menuju asrama debarkasi.

“Alhamdulillah, kloter pertama telah tiba dengan jumlah 360 jemaah dari Samarinda. Proses debarkasi berjalan tertib dan seluruh rangkaian layanan kepulangan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan awal dan proses administrasi, seluruh jemaah kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dipulangkan ke Samarinda.

Dalam kloter tersebut tercatat terdapat dua jemaah yang melakukan tanazul atau mutasi kloter sesuai prosedur penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, hingga fase kepulangan kloter pertama, tercatat sembilan jemaah asal Embarkasi Balikpapan wafat di Tanah Suci.

Dari jumlah tersebut, enam orang berasal dari Kalimantan Timur, satu dari Sulawesi Utara, satu dari Sulawesi Tengah, dan satu dari Kalimantan Utara.

“Seluruh jemaah yang wafat masuk kategori risiko tinggi dengan usia di atas 65 tahun,” jelas Suharto.

Berdasarkan catatan medis, mayoritas penyebab wafat didominasi komplikasi penyakit jantung, gagal napas, serta hipertensi.

Ia menambahkan seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di Baqi, Arab Saudi, sesuai prosedur pelayanan haji internasional dan ketentuan syariat.

“Sebagian besar jemaah yang wafat juga belum sempat menyelesaikan rangkaian ibadah Armuzna,” tambahnya.

Pemerintah berharap proses debarkasi jemaah haji Embarkasi Balikpapan untuk kloter-kloter berikutnya dapat terus berjalan aman, lancar, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah yang kembali ke Tanah Air. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Bandara SAMS Siapkan Layanan Khusus untuk Jemaah Risiko Tinggi

Penulis
redaksi
-
0
Para jemaah haji saat tiba di Bandara SAMS Balikpapan dan menggunakan garbarata saat turun pesawat. Foto: Istimewa

BALIKPAPAN — Proses debarkasi jemaah haji kloter pertama Embarkasi Haji Balikpapan berlangsung lancar dan tertib di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Minggu (7/6/2026).

Kepulangan jemaah asal Samarinda dan Sulawesi Utara tersebut menjadi awal fase debarkasi haji tahun 2026 setelah seluruh proses embarkasi sebelumnya dinyatakan berjalan sukses.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, R. Iwan Winaya Mahdar, mengatakan keberhasilan pelayanan haji merupakan hasil sinergi seluruh pihak yang terlibat sejak keberangkatan hingga kepulangan jemaah.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian embarkasi untuk kloter 1 sampai 17 berjalan dengan baik. Hari ini kita memasuki fase debarkasi pertama, dan harapan kami seluruh proses dapat berlangsung aman, lancar, serta memberikan kenyamanan bagi para jemaah,” ujarnya.

Menurut Iwan, sebelum pelaksanaan debarkasi dilakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan seluruh layanan di lapangan. Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Agama melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), maskapai Garuda Indonesia, hingga mitra operasional lainnya.

Salah satu peningkatan layanan tahun ini yakni penggunaan garbarata atau boarding bridge saat jemaah turun dari pesawat.

Fasilitas tersebut dinilai mampu memberikan kenyamanan lebih, terutama bagi jemaah lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang membutuhkan akses lebih mudah dan aman.

“Penggunaan garbarata ini menjadi salah satu peningkatan layanan. Kami ingin memastikan jemaah dapat turun dari pesawat dengan lebih aman, nyaman, dan terlayani dengan baik,” tambahnya.

Selain penggunaan garbarata, pihak bandara juga menyiapkan fasilitas kursi roda dan jalur pelayanan khusus bagi jemaah risiko tinggi. Pengaturan teknis seperti pemanfaatan lift hingga alur kedatangan yang lebih adaptif turut diterapkan untuk mempercepat proses pelayanan di lapangan.

Iwan menegaskan seluruh aspek teknis akan terus dievaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan pada kloter-kloter berikutnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik sejak tiba hingga kembali ke keluarga masing-masing,” tegasnya.

Dengan dukungan lintas sektor dan peningkatan fasilitas pelayanan, proses debarkasi haji di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan diharapkan semakin tertib, nyaman, dan humanis dari tahun ke tahun. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Potensi Tsunami Pasca Gempa di Sulut, Status Bontang Dipastikan Aman

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi. (AI)

BONTANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang memastikan kondisi Kota Bontang aman pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, Senin (8/6/2026) pagi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bontang, Ismail, mengatakan pada informasi awal yang dirilis BMKG dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Bontang sempat masuk dalam daftar wilayah yang perlu mewaspadai potensi tsunami.

Namun, setelah pembaruan informasi sekitar pukul 11.30 Wita, status tersebut dicabut dan Bontang dinyatakan tidak termasuk wilayah yang berpotensi terdampak.

“Informasi awal memang menyebut beberapa daerah berpotensi, termasuk Bontang. Tetapi setelah update terbaru, Bontang sudah tidak masuk lagi dan secara umum kondisi aman. Masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa,” ujarnya

Berdasarkan infografis terbaru BMKG dan Pusdalops BPBD Kalimantan Timur, tsunami terdeteksi di 10 lokasi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara dengan tinggi muka air bervariasi. Gelombang tertinggi tercatat di Talengan, Sulawesi Utara, mencapai 0,75 meter, disusul Paleleh 0,45 meter, Melonguane 0,32 meter, Tanjung Sidupa 0,32 meter, Tahuna 0,30 meter, Bitung 0,29 meter, Ulusiau-Sitaro 0,18 meter, Ternate 0,14 meter, dan Loloda Halmahera Barat 0,09 meter.

Atas kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan evakuasi menyeluruh bagi pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah yang memang berpotensi terdampak tsunami.

Meski Kota Bontang telah dinyatakan aman dari potensi tsunami, BPBD tetap mengimbau masyarakat agar tidak lengah dan selalu mengikuti perkembangan informasi dari kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, dan hanya mempercayai informasi resmi dari BMKG maupun BPBD,” katanya.

Ia menambahkan, apabila terdapat perkembangan atau pembaruan informasi dari BMKG maupun pemerintah pusat, BPBD Bontang akan segera menyampaikan kepada masyarakat agar penanganan dan langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Dewan Dorong Pembelajaran Bahasa Daerah di Sekolah untuk Jaga Identitas Budaya

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi. (AI)

BONTANG – Upaya pelestarian budaya daerah dinilai perlu dimulai dari dunia pendidikan. Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Suharno, mengusulkan agar bahasa daerah dijadikan bagian dari mata pelajaran muatan lokal di sekolah, sebagai langkah menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, bahasa merupakan unsur penting yang melekat pada setiap kebudayaan. Apabila tidak dikenalkan kepada generasi muda sejak dini, dikhawatirkan keberadaannya akan semakin tergerus dan perlahan ditinggalkan.

“Bahasa daerah adalah bagian dari identitas masyarakat. Melalui pembelajaran di sekolah, generasi muda dapat mengenal sekaligus melestarikan warisan budaya yang dimiliki daerahnya,” ujar Suharno.

Ia menilai penerapan muatan lokal bahasa daerah bukan hal baru. Sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu mengintegrasikan bahasa lokal ke dalam kurikulum pendidikan, sebagai bentuk pelestarian budaya.

Suharno mencontohkan Provinsi Jawa yang hingga kini masih mengajarkan bahasa Jawa beserta aksaranya kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar. Menurutnya, kebijakan tersebut mampu menjaga eksistensi budaya lokal di tengah derasnya pengaruh globalisasi.

“Daerah lain sudah membuktikan bahwa pembelajaran bahasa daerah di sekolah, efektif untuk mempertahankan budaya. Ini bisa menjadi referensi bagi Bontang,” katanya.

Ia berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengkaji usulan tersebut, agar bahasa daerah mendapat ruang dalam kurikulum muatan lokal. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman terhadap akar budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui pembelajaran bahasa daerah, generasi muda diharapkan tumbuh dengan rasa bangga terhadap budaya sendiri, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungannya.

“Penguatan budaya melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Jika bahasa daerah diajarkan di sekolah, maka peluang untuk tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya akan semakin besar,” pungkasnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

Rustam Usulkan Lembaga Adat Kelola Dana Hibah untuk Perkuat Pelestarian Budaya

Penulis
redaksi
-
0
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam. (Ist)

BONTANG – Peran lembaga adat dalam menjaga tradisi dan budaya lokal dinilai perlu diperkuat, termasuk melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana hibah kegiatan adat. Wacana tersebut mendapat dukungan dari Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam.

Menurut Rustam, lembaga adat merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan dan mekanisme pelaksanaan berbagai kegiatan budaya yang berkembang di masyarakat. Karena itu, pengelolaan dana hibah dinilai akan lebih efektif jika diberikan kepada lembaga adat, selama mekanismenya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau regulasinya memungkinkan, dana hibah untuk kegiatan adat bisa saja dikelola langsung oleh lembaga adat, bukan lagi pemerintah yang mengatur seluruh pelaksanaannya,” kata Rustam, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini berbagai kegiatan budaya seperti pesta laut, upacara adat, hingga program pelestarian kearifan lokal menjadi bagian penting dari identitas masyarakat daerah. Dengan keterlibatan lembaga adat sebagai pengelola, pelaksanaan kegiatan diyakini dapat lebih tepat sasaran karena disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat adat itu sendiri.

Selain menjaga keberlangsungan tradisi, langkah tersebut juga dinilai dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya.

Rustam menilai keberadaan lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga berpotensi mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya.

“Lembaga adat memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait substansi kegiatan budaya. Ini bisa menjadi upaya untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat daya tarik daerah,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa aspek legalitas harus menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah diminta melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan penyaluran dan pengelolaan dana hibah oleh lembaga adat, agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, seluruh penggunaan anggaran tetap harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Karena itu, dukungan terhadap pengelolaan dana hibah oleh lembaga adat, harus dibarengi dengan payung hukum yang jelas.

“Yang paling penting adalah dasar hukumnya. Jika aturan memperbolehkan dan mekanismenya jelas, maka ini bisa menjadi solusi untuk mendukung kegiatan adat, sekaligus memperkuat pelestarian budaya di daerah,” pungkasnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

DPMPTSP Bontang: Andalalin Penting untuk Cegah Kemacetan Akibat Pembangunan

Penulis
redaksi
-
0
Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspiannur. (Syakurah)

BONTANG – Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan. Karena itu, setiap rencana pembangunan yang berpotensi meningkatkan volume kendaraan diwajibkan melalui kajian tersebut.

Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus, mengatakan Andalalin berfungsi mengidentifikasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan, sehingga dapat disiapkan langkah penanganannya sejak awal.

“Melalui kajian ini, potensi kemacetan maupun gangguan keselamatan lalu lintas dapat diantisipasi sebelum pembangunan beroperasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pengajuan izin Andalalin harus didukung dokumen administrasi yang lengkap, mulai dari surat permohonan, identitas penanggung jawab dan konsultan penyusun, sertifikat kompetensi penyusun dokumen, hingga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Menurut Idrus, penggunaan tenaga penyusun yang kompeten menjadi faktor penting karena hasil kajian akan menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi penanganan dampak lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan.

DPMPTSP Bontang juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha mempersiapkan seluruh persyaratan sejak awal, agar proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat dan tidak terkendala perbaikan berkas.

“Semakin lengkap dokumen yang diajukan, semakin efektif proses perizinan yang dilakukan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pembangunan yang tetap memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas,” pungkasnya. (Sya/adv)

Editor: Yusva Alam

1...272829...1,171Halaman 28 dari 1,171