BALIKPAPAN – Jonatan Christie akhirnya mencapai puncak tertinggi kariernya. Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi menempatkan pebulu tangkis Indonesia yang akrab disapa Jojo itu sebagai tunggal putra nomor satu dunia dalam daftar terbaru, Selasa (25/8/2026).

Jonatan naik dua tingkat dari posisi ketiga dengan mengoleksi 87.631 poin. Ia unggul tipis atas Christo Popov asal Prancis yang mengumpulkan 87.002 poin.

Selisih keduanya hanya 629 poin.

Pencapaian tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia di sektor tunggal putra. Terakhir kali pemain Indonesia berada di puncak ranking dunia adalah Taufik Hidayat pada 2000.

Artinya, sekitar 26 tahun Indonesia menunggu sebelum kembali memiliki tunggal putra nomor satu dunia.

Menariknya, status baru itu datang ketika Jonatan berada di Balikpapan. Ia menghadiri rangkaian Bayan Open 2026 di BSCC Dome, Selasa (25/8/2026).

Bersama Hendra Setiawan, Jonatan memberikan coaching clinic dan tampil dalam laga eksibisi. Kehadirannya langsung menyedot perhatian atlet-atlet muda yang mengikuti turnamen.

Sisi lapangan dipenuhi peserta yang ingin melihat dari dekat. Sebagian meneriakkan nama Jojo, sementara lainnya berebut kesempatan berfoto bersama.

Pencapaian ke posisi satu dunia datang setelah Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India.

Hasil Jonatan di turnamen tersebut sebenarnya jauh dari harapan. Langkahnya terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Rasmus Gemke asal Denmark melalui tiga gim, 21-11, 13-21, 18-21.

“Sangat kecewa pastinya karena saya datang ke sini dengan harapan yang besar serta fokus yang sudah bagus juga. Tapi ya di akhirnya memang harus menerima ini hasilnya,” kata Jonatan seusai pertandingan, dikutip dari keterangan resmi PBSI.

Kekalahan itu tidak menutup jalannya menuju puncak ranking. Hasil para pesaing membuat susunan papan atas berubah.

Christo Popov kini berada di posisi kedua dengan 87.002 poin. Kunlavut Vitidsarn asal Thailand menempel di posisi ketiga dengan 86.915 poin.

Chou Tien Chen menempati peringkat keempat dengan 86.580 poin, disusul Anders Antonsen dengan 85.405 poin.

Shi Yu Qi yang sebelumnya menempati posisi pertama turun ke urutan keenam dengan 84.705 poin.

Posisi Jonatan belum sepenuhnya aman. Jarak dengan tiga pemain di bawahnya sangat tipis sehingga hasil turnamen berikutnya berpotensi kembali mengubah puncak ranking.

Jonatan hanya unggul 629 poin dari Popov, 716 poin dari Kunlavut, dan 1.051 poin dari Chou Tien Chen.

Peringkat satu dunia melengkapi perjalanan panjang Jonatan di level elite. Ia pernah meraih emas tunggal putra Asian Games 2018 di Jakarta dan menjadi bagian tim Indonesia yang menjuarai Piala Thomas 2020.

Pada 2024, ia juga menjuarai All England setelah mengalahkan Anthony Sinisuka Ginting di final.

Namun posisi nomor satu dunia belum pernah diraih sebelumnya. Peringkat terbaik Jonatan adalah nomor dua dunia pada 31 Januari 2023 setelah menjuarai Indonesia Masters.

Lebih dari tiga tahun kemudian, satu tingkat terakhir itu akhirnya berhasil dicapai.

Daftar 10 besar tunggal putra BWF per 25 Agustus 2026:

1. Jonatan Christie (Indonesia) – 87.631 poin
2. Christo Popov (Prancis) – 87.002 poin
3. Kunlavut Vitidsarn (Thailand) – 86.915 poin
4. Chou Tien Chen (Taiwan) – 86.580 poin
5. Anders Antonsen (Denmark) – 85.405 poin
6. Shi Yu Qi (China) – 84.705 poin
7. Alex Lanier (Prancis) – 78.715 poin
8. Kodai Naraoka (Jepang) – 76.530 poin
9. Victor Lai (Kanada) – 76.465 poin
10. Li Shi Feng (China) – 71.683 poin

Tantangan berikutnya adalah mempertahankan posisi itu. Dengan jarak poin yang sangat tipis, setiap turnamen setelah ini akan sangat menentukan siapa yang bertahan di puncak tunggal putra dunia. (ant/MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Sineas lokal Kalimantan Timur didorong tidak berhenti sekadar mampu membuat video. Karya yang dihasilkan harus naik kelas, memiliki pasar, jalur distribusi hingga peluang menembus festival film.

Dorongan itu menjadi fokus Workshop Pengembangan Film Pendek yang digelar Dinas Pariwisata Kaltim di Temindung Hub, Samarinda, 26–27 Agustus 2026.

Sebanyak 30 peserta dari komunitas film, penulis skenario, editor, videografer, content creator hingga pelaku industri kreatif mengikuti pelatihan dengan porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori.

Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal mengatakan perkembangan teknologi digital membuka ruang semakin besar bagi sineas daerah. Namun, peluang tersebut harus diikuti kemampuan menghasilkan karya yang kuat dan orisinal.

“Film pendek bukan sekadar hiburan berdurasi singkat, tapi ini adalah media yang sangat kuat untuk menyampaikan gagasan, mengeksplorasi kreativitas dan mempromosikan kekayaan budaya serta potensi pariwisata daerah kita,” kata Faisal.

Menurutnya, film juga dapat menjadi pintu untuk membawa cerita lokal Kaltim kepada penonton yang lebih luas.

“Lewat lensa kamera semua memiliki kekuatan untuk mengenalkan keindahan, keunikan dan cerita lokal kita ke panggung dunia serta sekaligus menjadi sarana promosi,” ujarnya.

DARI IDE HINGGA FESTIVAL

Workshop tidak hanya membahas teknis produksi. Peserta diarahkan memahami perjalanan sebuah film sejak pengembangan ide hingga karya bertemu penonton.

Materinya mencakup pengembangan ide, penyusunan pitch deck, pembuatan teaser, distribusi hingga strategi menentukan festival yang sesuai dengan karakter film.

Tiga sineas, Achmad Junaidi, Fatqurozi dan Kholip, dihadirkan sebagai narasumber.

Faisal menilai kemampuan teknis saja belum cukup untuk membangun industri perfilman daerah. Sineas juga membutuhkan kemampuan manajerial, komunikasi, pemasaran dan jejaring.

“Potensi itu harus didukung bersama agar dapat berkembang optimal melalui peningkatan SDM ekonomi kreatif yang kompeten, inovatif, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan industri,” katanya.

Dispar Kaltim berharap pelatihan tersebut ikut membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat dan mendorong semakin banyak karya lokal masuk ke ruang distribusi maupun festival.

Ketua Panitia sekaligus Kabid SDM Ekraf Dispar Kaltim Dahlia mengatakan metode pelatihan sengaja dibuat lebih banyak praktik.

“Acara dikemas dengan pola teoretis dan praktikal. 30 persen teori dan 70 persen praktik. Ada juga paparan, diskusi, praktik dari para narasumber,” ujarnya.

Workshop sekaligus menjadi ruang pertemuan antarpelaku perfilman. Jejaring itu dinilai penting agar produksi film di Kaltim tidak berhenti sebagai karya individual, tetapi berkembang menjadi ekosistem yang menghubungkan sineas, komunitas, kreator dan pelaku industri.

Target akhirnya bukan sekadar semakin banyak film dibuat di Kaltim. Karya lokal juga diharapkan mampu menemukan penonton, masuk jalur distribusi dan bersaing di festival film.

Pewarta: Adhi Abdhian
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur diperkuat besar-besaran. Pemerintah pusat mengirim 39 unit pompa pemadam beserta perlengkapannya, sementara TNI mengerahkan 5.334 personel untuk membantu penanganan di berbagai wilayah.

Penguatan dilakukan ketika data BPBD Kaltim mencatat 1.082 titik panas tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota.

Sebanyak 39 pompa tiba di Kaltim, Rabu (26/8/2026) sekitar pukul 10.55 WITA menggunakan pesawat Hercules C-130/A-1337 dari Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar.

Bantuan diserahkan Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar kepada Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan di Lanud Dhomber Balikpapan.

Muzafar mengatakan pemerintah menyiapkan total 100 pompa untuk membantu penanganan karhutla. Sebanyak 25 unit berasal dari Kementerian Pertahanan, sedangkan 75 unit lainnya merupakan bantuan Kementerian Pertanian.

“Pada tahap distribusi terbaru, sebanyak 39 pompa beserta perlengkapannya telah dikirim ke wilayah yang membutuhkan,” ujarnya.

Total peralatan yang dikirim memiliki berat sekitar 12,9 ton.

Selain tambahan peralatan, TNI juga menurunkan ribuan personel di bawah koordinasi Kodam VI/Mulawarman.

“Jajaran TNI sudah menurunkan pasukan di bawah koordinator Kodam VI/Mulawarman sebanyak 5.334 personel,” jelas Muzafar.

Penguatan tersebut dilakukan seiring tingginya jumlah hotspot di Kaltim. Kutai Timur tercatat paling banyak dengan 276 titik panas.

Penajam Paser Utara berada di posisi berikutnya dengan 160 titik, kemudian Kutai Kartanegara 141 titik, Paser 108 titik, Berau 58 titik, Balikpapan 40 titik dan Samarinda 31 titik.

Mahakam Ulu tercatat 25 titik, Kutai Barat 18 titik dan Bontang satu titik.

“Seluruhnya ada 1.082 hotspot,” kata Muzafar.

Pemerintah daerah kini menyiapkan pola distribusi pompa berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan data karhutla akan dipadukan dengan kondisi kekeringan serta kebutuhan sektor pertanian.

Wilayah dengan tingkat kebutuhan lebih besar, termasuk Paser, Berau dan Kutai Kartanegara, diproyeksikan mendapat porsi bantuan lebih banyak.

“Sesegera mungkin. Kami setelah ini akan rapat dengan beberapa tim, termasuk BPBD kota,” ujarnya.

Distribusi juga akan mempertimbangkan jumlah titik api, kondisi kekeringan hingga kebutuhan sumber air di lapangan.

Buyung mengingatkan penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Pencegahan menjadi bagian penting karena kondisi kemarau membuat api lebih mudah menyebar.

Ia meminta masyarakat maupun perusahaan tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Bapak Presiden sudah menekankan akan ditindak tegas. Saya ingatkan lagi, akan ditindak tegas,” tegas Buyung.

Larangan tersebut berlaku untuk perseorangan maupun korporasi.

“Jadi, kami mengimbau kepada masyarakat ataupun personal maupun korporat untuk tidak membakar lahan yang mengakibatkan bencana seperti ini,” katanya.

Dengan tambahan pompa dan ribuan personel, pemerintah berharap respons terhadap titik api dapat dilakukan lebih cepat, terutama di daerah dengan hotspot tinggi dan akses pemadaman yang sulit.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Akses jalan di kawasan Oloy, Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara, yang sempat terputus akibat longsor kini kembali dapat dilalui. Pemkab Kukar langsung menyiapkan penanganan permanen dengan target minimal badan jalan baru sudah selesai sebelum Oktober 2026.

Longsor terjadi Selasa (25/8/2026) dini hari dan sempat mengganggu jalur transportasi masyarakat. Penanganan sementara dilakukan dengan memperkuat akses yang masih tersisa dan menyiapkan jalur alternatif.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan dirinya langsung meninjau lokasi setelah menerima laporan kejadian. Pemkab kemudian menggelar rapat koordinasi untuk memastikan akses tidak terputus terlalu lama.

Saat ini kendaraan roda dua masih dapat melintas melalui bagian jalan yang tersisa. Sementara kendaraan roda empat sudah diarahkan melalui akses yang diperkuat dengan material batu.

“Kemarin malam kita memastikan itu sudah bisa dilewati,” tegas Aulia, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, jalur tersebut memiliki fungsi penting untuk mobilitas warga, distribusi logistik hingga akses menuju fasilitas kesehatan.

“Kami ingin memastikan di sana tidak terjadi putus jalur transportasi,” ujarnya.

Penanganan sementara mendapat dukungan PT JMS yang mengerahkan alat berat dan membantu menghampar material batu.

Pemkab Kukar juga menyiapkan empat langkah penanganan. Dimulai dari memastikan akses sementara tetap berfungsi, memasang rambu peringatan, menambah penerangan, hingga menyiapkan penanganan permanen.

Aulia mengatakan Pemkab sudah berkoordinasi dengan Dinas PU, khususnya bidang bina marga, serta bagian keuangan untuk menghitung kebutuhan anggaran.

Pemerintah membuka kemungkinan menggunakan Belanja Tidak Terduga setelah lokasi ditetapkan sebagai kawasan bencana.

“Kalau ini sudah ditetapkan sebagai bagian dari bencana maka kita bisa menggunakan dana BTT yang sudah teralokasi sebelumnya,” kata Aulia.

Penanganan permanen menjadi prioritas karena badan jalan yang longsor berada di kawasan rawa dengan struktur tanah lunak.

Pemkab tidak berencana mengembalikan badan jalan ke titik yang sudah ambruk. Jalur akan dialihkan ke bagian belakang lokasi longsor, yakni memanfaatkan trase jalan alternatif yang saat ini sudah digunakan.

Aulia menyebut pemerintah tengah berpacu dengan waktu. Kondisi kemarau membuat tanah rawa relatif lebih keras dan lebih memungkinkan untuk dikerjakan.

“Memang kita berpacu dengan waktu karena tanah di sana itu tanah rawa,” ujarnya.

“Kita mengejar sebelum Oktobernya bagaimana ini sudah bisa kita, minimal badan jalannya ini sudah kita bisa selesaikan,” lanjutnya.

Panjang jalur yang perlu ditangani diperkirakan sekitar 100 meter.

Pemkab juga telah berkomunikasi dengan pemilik lahan yang berada di trase jalur baru. Dua pemilik lahan disebut bersedia mewakafkan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan.

“Alhamdulillah, ada dua orang yang punya jalan tersebut dan mereka mau mewakafkan tanahnya,” kata Aulia.

Dengan tersedianya lahan, pemerintah memiliki ruang untuk membangun akses yang lebih aman dan tidak lagi melewati titik badan jalan yang sudah ambruk.

Namun bentuk konstruksi final masih menunggu perhitungan teknis Dinas PU. Pemkab mempertimbangkan apakah jalur cukup diperkuat dengan penimbunan atau membutuhkan konstruksi jembatan.

“Terkait besaran anggaran, hari ini saya baru akan menerima laporan dari PU. Mereka sedang menghitung berapa kebutuhan anggaran untuk penyelesaian,” tutup Aulia.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Polemik bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali bergulir. Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mendesak agar skema Bankeu yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD kembali dibuka.

Menurut Afif, hasil reses seharusnya memiliki jalur yang jelas untuk kembali diperjuangkan di daerah pemilihan masing-masing.

“Kalau memang bankeu enggak boleh masuk, lantas apa gunanya kami sebagai anggota dewan ini reses?” kata Afif, Rabu (26/8/2026).

Ia menegaskan anggota DPRD dipilih berdasarkan daerah pemilihan. Karena itu, aspirasi yang dihimpun melalui reses semestinya memiliki ruang untuk diterjemahkan dalam program pembangunan di wilayah tempat mereka memperoleh mandat.

Afif mengaku persoalan tersebut sudah pernah disampaikannya dalam forum resmi DPRD Kaltim.

“Saya kemarin termasuk yang berbicara di forum resmi di paripurna. Yang jelas dapil saya enggak bisa masuk. Dan sudah selama dua tahun ini enggak boleh sama sekali Bankeu masuk,” ujarnya.

Menurut Afif, pemerataan pembangunan tidak berarti memutus hubungan antara wakil rakyat dan konstituen di daerah pemilihannya.

“Kalau ada yang mengatakan untuk membantu seluruh Kaltim maka Bankeu ini ditiadakan agar sama rata, itu salah. Kita ini terpilih secara elektoral, bukan keseluruhan Kaltim yang memilih kita, tapi kita dipilih oleh dapil kita masing-masing,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan apabila pokir anggota DPRD diarahkan ke wilayah lain, sementara aspirasi yang dikumpulkan berasal dari masyarakat di dapilnya sendiri.

“Kalau misalnya pokir saya masuk ke daerah lain, bukan berarti saya tidak mau bantu daerah lain, tapi saya zalim kepada pemilih-pemilih saya yang ada di Samarinda,” katanya.

“Dan saya juga zalim kepada masyarakat Samarinda yang telah mempercayai saya menjadi anggota dewan provinsi Kaltim dapil Samarinda,” lanjutnya.

Polemik ini mencuat di tengah penurunan alokasi Bankeu untuk Samarinda pada 2026. Berdasarkan data yang berkembang dalam pembahasan, Samarinda menerima sekitar Rp311,66 miliar, turun sekitar Rp264,13 miliar dibanding 2025 yang mencapai Rp575,79 miliar.

Penurunan berlangsung saat fiskal Pemprov Kaltim juga mengalami tekanan.

Bankeu sendiri menjadi salah satu instrumen fiskal pemerintah provinsi untuk membantu kabupaten dan kota membiayai program pembangunan yang belum tertampung penuh dalam APBD masing-masing.

Di sisi lain, DPRD Kaltim juga telah menghimpun ribuan usulan aspirasi dalam penyusunan RKPD 2027. Sebanyak 313 aspirasi dari tujuh fraksi dirumuskan menjadi 160 kegiatan, terdiri atas 97 belanja langsung, 50 bantuan keuangan kabupaten/kota, serta 13 hibah dan bantuan sosial.

Selain itu, terdapat 2.086 usulan kegiatan yang masuk dalam sistem perencanaan daerah.

Afif menilai fakta tersebut menunjukkan reses dan pokir memang menjadi bagian dari jalur representasi politik anggota DPRD.

Ia mendesak pemerintah provinsi kembali membuka ruang Bankeu berbasis pokir agar aspirasi masyarakat di setiap dapil tetap memiliki jalur masuk ke perencanaan dan penganggaran.

“Saya mendesak sekali provinsi agar membuka Bankeu ini kembali sehingga saya dan teman-teman di dapil masing-masing itu bisa menyumbang sedikit banyaknya kepada masyarakat di dapil kami masing-masing,” katanya.

Afif kembali menegaskan, pokok persoalannya bukan semata besar kecilnya nominal Bankeu, tetapi apakah hasil reses anggota DPRD masih memiliki jalur untuk ditindaklanjuti.

“Kalau Bankeu enggak mau dibuka, apa fungsinya kita reses? Enggak ada fungsinya,” ujarnya.

Polemik Bankeu Samarinda sebelumnya juga mencuat setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun mempertanyakan penempatan pokir anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda.

Sementara Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud sebelumnya mengingatkan bahwa Bankeu merupakan instrumen pemerintah daerah dan tidak tepat dipahami sebagai “Bankeu milik” anggota DPRD.

Menurut Afif, perbedaan pandangan tersebut justru menunjukkan pentingnya memperjelas mekanisme agar aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses tetap memiliki ruang dalam proses pembangunan daerah.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.