BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mendorong pengaktifan kembali Bandara Badak LNG, guna mendukung pertumbuhan investasi dan mobilitas di kota industri tersebut. Namun, kewenangan utama terkait operasional bandara berada di pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Keuangan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa upaya komunikasi dirinya telah melalui surat resmi kepada pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan izin operasional bandara yang disebut akan berakhir pada 2027 mendatang.

“Untuk pengaktifan Bandara Badak, itu domainnya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Kita saat ini menunggu keputusan dari sana,” ucapnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, keberadaan bandara sangat dinilai strategis bagi Kota Bontang, yang dikenal sebagai kawasan industri dengan potensi investasi yang terus berkembang. Dengan adanya akses transportasi udara, diharapkan dapat mempermudah mobilitas investor serta meningkatkan daya tarik daerah.

“Bontang ini kota industri, banyak investasi yang masuk. Kalau ada bandara yang aktif, tentu sangat membantu investor, baik dari sisi akses maupun efisiensi waktu,” lanjutnya.

Dari sisi anggaran, pemkot menegaskan tidak terlibat dalam pembiayaan pengaktifan bandara tersebut. Seluruh alokasi anggaran tersebut semuanya berasal dari pemerintah pusat.

“Anggaran bukan dari kita. Kemarin informasinya sekitar Rp32 miliar dialokasikan dari pusat. Kita hanya sebagai pihak yang memanfaatkan,” jelasnya.

Pemkot Bontang berharap proses pengaktifan Bandara Badak LNG dapat segera terealisasi, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas wilayah di masa mendatang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah menegaskan untuk penataan di kawasan wisata Pulau Beras Basah akan terus diperketat, khususnya terkait larangan mendirikan tenda dan terpal secara sembarangan di area tersebut. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga kebersihan, keindahan, serta kenyamanan bagi para pengunjung.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menyampaikan bahwa fasilitas untuk pengunjung sejatinya telah disiapkan oleh pemerintah, sehingga keberadaan tenda liar dinilai justru membuat kawasan terlihat kumuh dan berpotensi menurunkan minat wisatawan yang ingin ke sana.

“Yang jelas, untuk mendirikan tenda-tenda atau terpal sudah tidak diperbolehkan lagi, karena fasilitasnya sudah kita siapkan. Kalau terlihat kumuh, orang pasti enggan untuk datang,” ungkapnya, Kamis (16/4/2026).

Selain itu, Agus Haris juga mengapresiasi akan meningkatnya kesadaran masyarakat, dalam menjaga kebersihan di kawasan wisata tersebut.

Saat melakukan kunjungan langsung, dirinya turut mengingatkan ke seluruh pelaku usaha dan pengunjung, untuk bersama-sama menjaga lingkungan kebersihan.

Menurutnya, pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada meningkatnya jumlah wisatawan. Kondisi kawasan yang bersih dan tertata rapi, diyakini mampu menarik lebih banyak minat pengunjung, yang pada akhirnya memberikan dampak ekonomi bagi para pedagang lokal.

“Kalau semakin bagus pengelolaannya, semakin indah juga untuk dipandang, pastinya nanti semakin banyak orang datang. Otomatis yang berjualan di sana juga akan merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Sehingga pemerintah membuka peluang seluas-luasnya, bagi pihak yang ingin terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Namun, proses pengelolaan berada di bawah kewenangan dinas terkait.

“Silahkan saja bagi siapa pun yang ingin mengelola Beras Basah, kami sangat mendukung. Akan tetapi, untuk teknis dan jumlah pengelolanya yang masuk saat ini, kami belum mengetahui secara pasti, sebab itu semua kewenangan dari Dispoparekraf,” jelasnya.

Pemerintah berharap Pulau Beras Basah dapat menjadi destinasi wisata yang lebih tertata, bersih, dan nyaman, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan, untuk berkunjung bahkan menginap di tempat tersebut.

“Kalau sudah bersih dan tertib, saya yakin pengunjung akan meningkat. Mereka datang, menginap, dan tentunya membeli makanan serta kebutuhan lainnya di sana. Pada akhirnya, masyarakat sekitar juga yang akan merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Aktivitas parkir di salah satu kedai kopi di Jalan WR Soepratman, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, dikeluhkan oleh warga sekitar karena dinilai mengganggu akses jalan.

Kondisi ini terjadi akibat banyaknya kendaraan pengunjung yang memadati badan jalan. Tidak hanya itu, terkadang untuk parkiran pengunjung di kedai tersebut, masuk hingga ke gang pemukiman warga sampai menutupi akses jalan.

Salah satu warga setempat, Supri, mengungkapkan bahwa situasi tersebut sudah cukup meresahkan. Ia menyebut kendaraan roda dua milik pengunjung, kerap parkir sembarangan sehingga membuat akses jalan menjadi sempit terutama jalur lalu lintas warga.

“Ini sudah sangat mengganggu. Akses jalan jadi sempit, bahkan warga yang mau keluar masuk pun, mengalami kesulitan,” ucapnya, Selasa (14/4/2026).

Menurut Supri, persoalan ini tidak hanya dirasakan segelintir warga setempat saja, melainkan hampir seluruh masyarakat di sekitar lokasi. Aktivitas harian pun ikut terdampak, karena warga kesulitan melintas di jalan yang dipenuhi kendaraan. Apalagi tempat kedai kopi tersebut melayani hingga 24 jam.

“Saya rasa untuk pengelolaan parkir pihak kedai kopi belum maksimal. Kami mulai merasakan dampaknya, sampai sekarang belum ada solusinya sama sekali, meskipun keluhan ini sudah disampaikan dengan yang bersangkutan,” tambahnya.

Selain berdampak pada warga sekitar, kondisi tersebut juga mengganggu pengguna jalan lain yang melintas di kawasan itu. Banyak pengendara harus memperlambat laju kendaraan, bahkan bergantian melintas karena jalan menyempit akibat parkir liar.

“Kami berharap ini bisa jadi perhatian pemerintah, supaya ada penataan parkir yang jelas. Ini bukan soal melarang usaha, tapi bagaimana supaya tertib saja, hingga warga yang melintas juga tak terganggu,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Redaksi Radar Bontang mencoba konfirmasi secara langsung ke pihak yang bersangkutan, akan tetapi hingga sampai saat ini pihak kedai kopi tersebut belum memberikan respon terkait permasalahan parkir yang ada.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus merealisasikan program sosial kemasyarakatan, sebagai bagian dari visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan akses pelayanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pengadaan mobil ambulans jenazah, yang kini diserahkan untuk warga Kelurahan Loktuan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, dalam mendapatkan layanan transportasi jenazah yang layak dan cepat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa sebelumnya di Kelurahan Loktuan, belum memiliki fasilitas ambulans jenazah. Oleh karena itu, Pemkot Bontang mengambil langkah untuk menghadirkan layanan tersebut, guna menjawab kebutuhan warga.

“Program ini merupakan bagian dari upaya, pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial dan kesehatan kepada masyarakat. Di Loktuan sendiri sebelumnya belum ada ambulans jenazah, sehingga kita hadirkan untuk membantu warga,” ucapnya saat ditemui, Rabu (15/4/2026).

Ambulans tersebut untuk sementara waktu dititipkan langsung oleh pengelola takmir Masjid Terapung, Darul Irsyad Al Muhajirin, Loktuan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar.

Disebutkan pula bahwa dalam pengadaan mobil ambulans ini, sebenarnya merupakan program di tahun sebelumnya di 2025 lalu. Namun sebelum diserahkan ke masyarakat, kendaraan tersebut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terlebih lagi guna memastikan kondisi dan kelayakannya.

“Ini sebenarnya pengadaan tahun lalu, tapi kita pastikan dulu kondisinya melalui pemeriksaan. Alhamdulillah hasilnya baik dan siap digunakan, sehingga langsung kita serahkan,” tambahnya.

Maka dengan penyerahan mobil ambulans jenazah ini, sangat diharapkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam situasi kedaruratan sosial, dapat semakin cepat, mudah, dan terangani. Sehingga mobil tersebut membantu masyarakat dalam mempermudah program sosial, terutama di kesehatan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang mulai menggencarkan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, sebagai upaya memotret kondisi riil perekonomian daerah.

Kepala BPS Bontang, Nur Wahid, menegaskan bahwa sensus kali ini hadir untuk menjawab perubahan besar dalam pola ekonomi masyarakat.

Menurutnya, dalam satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran signifikan, mulai dari pola konsumsi hingga cara masyarakat menjalankan usaha, terutama setelah pandemi Covid-19 dan pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Sekarang banyak aktivitas ekonomi yang tidak terlihat secara fisik, seperti jualan online atau menjadi reseller. Ini yang akan kami jangkau melalui sensus,” jelasnya, Rabu (15/4/2026).

Sensus ini tidak hanya menyasar usaha besar dan UMKM konvensional, tetapi juga aktivitas ekonomi berbasis digital yang selama ini kerap luput dari pendataan. Mulai dari penjual online, kreator konten, hingga pelaku ekonomi berbasis platform akan masuk dalam cakupan sensus.

BPS menilai, tanpa pendataan langsung ke lapangan, banyak aktivitas ekonomi rumah tangga yang tidak akan teridentifikasi, padahal memiliki kontribusi terhadap perputaran ekonomi.

Adapun salah satu fokus utama sensus ini, untuk memvalidasi data pelaku usaha yang melonjak saat pandemi. Saat itu, banyak masyarakat mendaftarkan usaha untuk mendapatkan bantuan pemerintah.

Namun, kondisi terkini belum sepenuhnya diketahui. Bisa jadi sebagian usaha sudah tidak berjalan lagi atau beralih ke sektor lain.

“Ini bukan hanya terjadi di Bontang, tapi hampir di seluruh Indonesia. Data lama perlu diperbarui agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Nantinya, pelaksanaan sensus dibagi dalam dua skema. Untuk perusahaan besar, pendataan dilakukan secara mandiri melalui sistem online. Sementara untuk usaha kecil, menengah, hingga aktivitas ekonomi rumah tangga, dilakukan melalui kunjungan langsung petugas ke lapangan.

Petugas akan mendata berbagai aspek, mulai dari identitas usaha, tenaga kerja, hingga kondisi keuangan secara umum. Selain itu, kondisi sosial ekonomi keluarga juga turut dicatat sebagai bagian dari gambaran menyeluruh.

Data hasil sensus nantinya akan digunakan untuk menyusun peta ekonomi daerah, termasuk melihat potensi sektor digital, struktur usaha, hingga peluang investasi.

Namun demikian, BPS memastikan tidak ada data individu atau perusahaan yang dibuka ke publik. Informasi yang dirilis hanya dalam bentuk agregat, seperti total jumlah usaha atau nilai ekonomi per sektor.

Pendataan usaha besar dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026. Sementara pendataan lapangan dilakukan mulai pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026.

BPS juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas, “Sensus ini harus mencakup semua. Kalau ada yang terlewat, justru kami butuh informasi itu untuk segera ditindaklanjuti,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam