UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Penegasan itu disampaikan Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan saat menghadiri audiensi sekaligus tapping Program “Nusa Raya” di Studio Gedung Kompas Gramedia, Gedung Unit II Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan No. 20–28, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Angela menyampaikan bahwa kondisi geografis Mahulu sebagai wilayah perbatasan dengan medan yang menantang membuat pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak.

“Prioritas utama kita di Kabupaten Mahakam Ulu sampai saat ini adalah infrastruktur dasar dan pembangunan SDM. Infrastruktur ini sangat penting karena kami berada di wilayah perbatasan dengan geografis yang cukup berat. Percepatan pembangunan jalan darat secara merata hingga menjangkau kampung-kampung menjadi sangat krusial,” ujarnya.

Menurutnya, akses jalan darat yang memadai akan membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik kebutuhan pokok, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Selain fokus pada infrastruktur fisik, Pemkab Mahulu juga mendorong peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, pelatihan, dan penguatan kapasitas generasi muda.

“Pembangunan infrastruktur dan SDM harus berjalan beriringan agar mampu mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui Program “Nusa Raya” yang diselenggarakan Kompas Gramedia, Angela berharap potensi serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan dapat lebih dikenal secara luas. Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta guna mempercepat pembangunan daerah.

“Kami optimistis, dengan dukungan berbagai pihak, pembangunan di Mahulu dapat terus dipercepat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

PPU – Pantai Tanjung Jumlai kembali diprediksi dipadati wisatawan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Destinasi unggulan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ini saban tahun menjadi magnet pengunjung, baik dari dalam daerah maupun luar wilayah.

Lonjakan kunjungan tersebut dinilai sebagai momentum penting, tidak hanya dari sisi pariwisata, tetapi juga dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menyampaikan bahwa biasanya dua pekan sebelum Lebaran pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait, warga sekitar, serta kelompok sadar wisata (pokdarwis).

“Biasanya dua minggu sebelum Lebaran ada rapat koordinasi. Di situ dibahas langkah apa yang diambil, termasuk melibatkan warga sekitar dan pokdarwis,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, forum tersebut penting untuk merumuskan langkah teknis pengamanan, pengelolaan kawasan, hingga skema retribusi yang adil dan terukur. Ia menilai potensi ekonomi di Pantai Tanjung Jumlai sangat besar dan perlu dikelola secara kolaboratif.

Setiap musim libur, aktivitas ekonomi di kawasan itu meningkat signifikan. Pedagang makanan, penyewaan kendaraan mini, hingga wahana air seperti banana boat menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat. Di sisi lain, aktivitas tersebut juga membuka peluang peningkatan retribusi bagi daerah.

“Ini potensi PAD yang bisa kita olah bersama. Tapi mekanismenya harus dibicarakan agar tidak ada unsur keterpaksaan,” tegasnya.

Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah penataan dan penarikan retribusi parkir secara resmi dan terkoordinasi. Ia juga menilai perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan pantai yang telah dilakukan pemerintah dapat menjadi dasar penguatan skema retribusi sebagai bentuk timbal balik atas fasilitas yang diberikan.

Meski begitu, Jamaluddin mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi intensif dengan masyarakat sekitar. Kebijakan yang diterapkan, menurutnya, harus mampu memberikan manfaat bersama tanpa memicu polemik.

“Bukan sekadar memikirkan PAD, tetapi komunikasi dan koordinasi juga sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi ketersinggungan antara masyarakat dan pemerintah daerah,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) memutuskan mengembalikan mobil dinas baru yang sebelumnya diadakan melalui APBD Perubahan 2025. Keputusan tersebut diambil setelah mencermati aspirasi masyarakat serta masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kaltim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut belum pernah digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Memperhatikan aspirasi masyarakat serta imbauan dari pemerintah pusat dan para tokoh masyarakat, Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan selama ini dan memerintahkan kepada PPK dan KPA untuk mengembalikan mobil tersebut,” ujar Faisal di Samarinda, Minggu (1/3/2026).

Pengadaan mobil dinas ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025 melalui Biro Umum Sekretariat Daerah. Pemprov Kaltim mengadakan satu unit kendaraan roda empat untuk operasional pimpinan dengan nilai Rp8.499.936.000 yang disediakan oleh CV Afisera Samarinda.

Unit yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih. Kendaraan tersebut telah dilakukan serah terima pada 20 November 2025, namun hingga kini masih berada di Jakarta dan belum digunakan.

“Walaupun sudah diserahterimakan, unit mobil ini masih berada di Jakarta. Sesuai arahan Bapak Gubernur, KPA dan PPK telah melakukan koordinasi dengan penyedia. Alhamdulillah pihak penyedia sangat memaklumi dan bersedia menerima pengembalian tersebut. Surat resmi juga telah dikirimkan pada hari Jumat kemarin,” jelas Faisal.

Ia menambahkan, setelah surat balasan dari pihak penyedia diterima, proses serah terima kembali kendaraan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, dalam waktu 14 hari setelah mobil diterima kembali, penyedia wajib menyetorkan dana yang telah dibayarkan ke kas daerah sesuai nilai pengadaan.

Untuk sementara waktu, operasional Gubernur tetap menggunakan kendaraan dinas yang ada meskipun kondisinya dinilai sudah tidak optimal karena usia pemakaian yang cukup lama.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap langkah ini dapat mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Keputusan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Tak mau kecolongan saat arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah, jajaran Polres Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat. Bus angkutan karyawan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur (Kutim) ikut disisir dan diperiksa kelayakannya, Minggu (01/03/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari pengamanan Operasi Ketupat Mahakam 2026 dengan target zero kecelakaan lalu lintas.

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto menegaskan, pemeriksaan tidak hanya menyasar travel dan kendaraan umum antarkota, tetapi juga armada bus perusahaan yang setiap hari mengangkut puluhan karyawan.

“Kami menargetkan zero laka lantas. Jangan sampai ada kelalaian, apalagi kendaraan mengangkut banyak penumpang. Semua harus dipastikan benar-benar layak jalan,” tegasnya.

Menurutnya, bus angkutan karyawan memiliki risiko tinggi apabila tidak dalam kondisi prima. Selain jumlah penumpang yang banyak, rute yang ditempuh umumnya cukup jauh dengan intensitas perjalanan tinggi.

Pengecekan dilakukan menyeluruh. Mulai dari sistem pengereman, kondisi ban, lampu penerangan, kaca spion, hingga kelengkapan administrasi kendaraan dan surat-surat pengemudi.

Petugas Satlantas juga memberikan edukasi langsung kepada sopir agar tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah.

“Faktor kelelahan sering menjadi pemicu kecelakaan. Kami ingatkan pengemudi agar istirahat cukup sebelum bertugas,” ujarnya.

Tak hanya pengemudi, perusahaan pun diminta ikut bertanggung jawab. Kapolres mengimbau manajemen rutin melakukan perawatan armada dan memastikan sopir memiliki kompetensi serta kondisi fisik yang baik sebelum berangkat.

“Keselamatan bukan hanya tugas polisi. Perusahaan juga harus disiplin dalam perawatan kendaraan,” tandasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TENGGARONG – Jajaran Polsek Muara Kaman mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penadahan yang melibatkan dua pria berinisial HR dan CU. Keduanya kini telah diamankan dan menjalani proses hukum setelah diduga terlibat dalam penjualan racun rumput milik perusahaan serta penimbunan solar untuk diperjualbelikan kembali.

Kasus ini bermula dari laporan hilangnya racun rumput merek Rollup milik PT SHJ. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga racun tersebut digelapkan oleh HR yang memiliki akses terhadap barang tersebut. Selanjutnya, racun rumput itu dijual kepada CU.

Kapolsek Muara Kaman, IPTU Herwin, mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan dugaan penyimpangan tersebut.

“Kami menerima laporan adanya dugaan penggelapan racun rumput milik perusahaan. Setelah dilakukan penyelidikan, kami mengamankan dua orang yang diduga terlibat,” ujarnya.

Dalam pendalaman kasus, polisi juga menemukan dugaan tindak pidana lain. CU diduga tidak hanya membeli racun hasil penggelapan, tetapi juga membeli atau menimbun solar dari sopir-sopir truk pengangkut kayu milik PT RTS untuk kemudian dijual kembali.

“Selain racun rumput, tersangka CU juga diduga menimbun solar yang dibeli dari sopir truk pengangkut kayu untuk dijual kembali,” jelas Herwin.

Dari tangan para tersangka, polisi menyita 157 galon racun rumput merek Rollup, uang tunai sebesar Rp1 juta yang diduga hasil transaksi, serta satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor kendaraan.

“Barang bukti yang kami amankan berupa 157 galon racun rumput, uang tunai satu juta rupiah, dan satu unit sepeda motor tanpa nomor kendaraan,” ungkapnya.

Saat ini, kedua tersangka telah dititipkan di Rumah Tahanan Polres Kutai Kartanegara untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk alur distribusi solar yang diduga diperjualbelikan secara ilegal.

Kapolsek menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap praktik penyalahgunaan jabatan maupun penadahan yang merugikan perusahaan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

“Kami akan menindak tegas setiap tindak pidana yang merugikan masyarakat maupun perusahaan. Proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG – Meningkatnya perputaran uang tunai menjelang Idulfitri 2026 membuat kepolisian mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi peredaran uang palsu. Aktivitas belanja kebutuhan Lebaran, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), hingga penukaran uang pecahan baru dinilai menjadi momen rawan penyalahgunaan.

Kabag Ops Polres Kutai Kartanegara (Kukar), Kompol Roganda, mengatakan Ramadan hingga Idulfitri kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk menyisipkan uang palsu di tengah tingginya transaksi masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat benar-benar waspada terhadap peredaran uang palsu. Periksa setiap lembar uang yang diterima, jangan sampai lengah,” ujarnya.

Menurutnya, kelengahan sering terjadi saat transaksi berlangsung cepat, seperti di pasar takjil, pusat perbelanjaan, maupun saat penukaran uang pecahan kecil untuk kebutuhan berbagi THR kepada anak-anak.

Roganda mengingatkan masyarakat agar menerapkan metode 3D dalam memeriksa keaslian uang, yakni dilihat, diraba, dan diterawang.

Secara visual, uang asli memiliki warna dan detail cetakan yang tajam. Saat diraba, terdapat bagian tertentu yang terasa lebih kasar karena teknik cetak khusus. Sementara saat diterawang ke arah cahaya, akan terlihat benang pengaman serta tanda air yang menjadi ciri khas uang asli.

“Kalau ada yang mencurigakan, jangan ragu untuk menolak. Jangan pula mengedarkan kembali uang yang diduga palsu,” tegasnya.

Ia menekankan, mengedarkan kembali uang yang diduga palsu, meski dengan alasan tidak ingin merugi, tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Selain itu, Polres Kukar juga menyoroti maraknya jasa penukaran uang tidak resmi yang biasanya bermunculan di pinggir jalan menjelang Lebaran. Praktik ini dinilai berisiko karena tidak ada jaminan keaslian uang yang ditukarkan.

Masyarakat disarankan melakukan penukaran uang di bank atau lembaga resmi guna meminimalkan potensi kerugian.

“Jangan tergiur kemudahan atau selisih kecil. Pastikan menukar uang di tempat resmi agar lebih aman,” tandas Roganda.

Apabila terlanjur menerima uang yang dicurigai palsu, warga diminta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat untuk ditindaklanjuti.

Selama Ramadan hingga Idulfitri, kepolisian memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam memeriksa keaslian uang serta melaporkan temuan mencurigakan dinilai menjadi kunci menekan potensi peredaran uang palsu di Kukar. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Sore menjelang magrib di kawasan Samarinda Seberang terasa berbeda. Asap tipis mengepul dari dapur sederhana di depan Masjid Shiratal Mustaqiem. Aroma bubur peca memenuhi udara, bercampur suara sendok beradu dan percakapan warga yang bersiap menyambut waktu berbuka.

Di tengah kesibukan itu, Pak Sufyan melangkah tenang dari rumahnya yang hanya berjarak beberapa langkah dari masjid. Selama sekitar 23 tahun, sejak 2003, ia menjadi salah satu penjaga Masjid Shiratal Mustaqiem—masjid tertua di Samarinda yang telah berdiri lebih dari 145 tahun.

“Sudah sekitar 23 tahun saya di sini,” ujarnya pelan.

Sebagai marbot sekaligus Juru Pelihara (Jupel) PPPK Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kalimantan Timur, tugasnya bukan sekadar membersihkan dan merawat. Masjid ini berstatus cagar budaya, sehingga bentuk aslinya tak boleh diubah.

“Kalau rusak boleh diperbaiki, tapi tidak boleh mengubah bentuk aslinya,” katanya, menunjuk bagian atap yang pernah bocor diterpa hujan dan angin kencang.

Dinding kayu ulin yang menghitam dimakan usia tetap dipertahankan. Jika ada bagian rusak, penggantian harus menggunakan material serupa dan melalui prosedur pelestarian. Seolah waktu dibiarkan berjalan, tetapi tanpa menghapus jejak sejarahnya.

Pak Sufyan bukan warga asli Samarinda. Ia perantau dari Kalimantan Selatan yang datang ke lingkungan mayoritas Bugis. Adaptasi awal tak mudah—bahasa dan kebiasaan berbeda. Namun masjid menjadi ruang pertemuan yang melampaui sekat identitas.

“Kita kerja dengan keikhlasan saja. Alhamdulillah masyarakat menerima,” tuturnya.

Di masa awal pengabdian, ia juga sering membantu memandikan jenazah warga sekitar. Dari gang ke gang, panggilan datang tanpa jeda. Kini, masyarakat sudah banyak yang mampu melakukannya sendiri.

“Dulu hampir semua kami yang urus,” kenangnya.

Bagi Pak Sufyan, perubahan itu bukan kehilangan peran, melainkan tanda masyarakat semakin kuat dalam pemahaman keagamaan.

Ramadan menjadi momen paling terasa. Tradisi bubur peca, pengajian rutin, dan belajar Al-Qur’an bagi anak-anak tetap berlangsung. Masjid bukan hanya tempat salat, tetapi ruang sosial yang menjaga kebersamaan.

Masjid tua itu sehari-hari dirawat dua orang petugas. Perbedaan latar belakang tak menjadi penghalang.

“Yang penting saling mengerti,” ujarnya ringan.

Saat langit berubah jingga, jamaah berdatangan membawa takjil. Anak-anak berlarian di halaman. Ketika ditanya apa yang ia rasakan selama lebih dari dua dekade menjaga masjid ini, jawabannya sederhana.

“Keberkahan. Ketenangan hati itu yang paling besar,” katanya. (MK)

Editor: Agus S