SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandi, memberikan apresiasi terhadap kinerja Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang dinilai berhasil mendorong pembangunan kota sekaligus menangani persoalan banjir.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Suwandi saat ditemui wartawan di ruang Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Jumat (17/4/2026).

“Saya harus jujur mengatakan, beliau berhasil,” ujarnya.

Menurut Agus, penilaian itu tidak hanya berasal dari dirinya secara pribadi, tetapi juga merupakan cerminan aspirasi masyarakat yang ia temui saat menjalankan kegiatan reses.

Ia mengungkapkan, banyak warga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Andi Harun, khususnya dalam upaya mengatasi banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik di Kota Samarinda.

“Setiap kali reses, saya mendengar pujian warga terhadap kepemimpinan Pak Andi Harun, terutama soal penanganan banjir,” jelasnya.

Agus juga menyinggung hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Andi Harun mencapai 80 persen. Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan berbagai perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Sejumlah program pembangunan yang menjadi sorotan antara lain penataan kawasan Tepian Mahakam melalui proyek Teras Samarinda, revitalisasi GOR Segiri, serta pembenahan Balai Kota yang kini tampil lebih modern.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Samarinda.

“Anggaran penanganan banjir itu hasil kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan pemkot. Masing-masing punya peran,” ujarnya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kota Samarinda, Agus menyebut dirinya memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, ia menilai pola kolaborasi yang diterapkan di Samarinda dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Timur dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.

“Saya kira pengalaman di Kota Samarinda patut dicontoh oleh kepala daerah lain,” pungkasnya.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Samarinda yang semula dijadwalkan pada Sabtu (18/4/2026) dipastikan ditunda.

Keputusan tersebut diambil panitia dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang dinilai belum kondusif menjelang rencana aksi besar pada 21 April mendatang.

Sekretaris Steering Committee (SC) Musda Golkar Samarinda, Ari Wibowo, menegaskan bahwa penundaan ini murni didasarkan pada situasi keamanan, bukan karena adanya dinamika internal partai.

“Situasi Kaltim hari ini kan ada rencana demo tanggal 21. Kami khawatir itu nanti berdampak ke kegiatan kami,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, panitia tidak ingin mengambil risiko dengan tetap melaksanakan agenda besar di tengah potensi meningkatnya tensi di lapangan.

“Ini murni karena situasi. Kami menjaga kondisi supaya tetap kondusif. Jadi lebih baik digeser dulu sampai keadaan lebih tenang,” tegasnya.

Ari memastikan, penundaan ini hanya bersifat sementara dan bukan pembatalan. Seluruh persiapan teknis yang telah dilakukan, seperti pemesanan tempat, masih dapat disesuaikan dengan jadwal baru.

“Kalau diundur kan karena waktu saja. Kalau dibatalkan itu yang repot. Ini hanya penyesuaian karena kondisi di luar prediksi,” jelasnya.

Ia juga menepis adanya spekulasi terkait konflik internal atau kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut. Menurutnya, seluruh kandidat tetap solid dan tidak terpengaruh oleh penundaan ini.

“Calon-calon tetap solid. Tidak ada isu apa-apa. Ini murni karena kita melihat perkembangan situasi hari ini,” katanya.

Terkait jadwal baru, panitia masih menunggu arahan resmi dari DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur sebelum menetapkan waktu pelaksanaan kembali.

“Kami masih menunggu surat dari DPD I. Nanti kami ajukan kembali untuk penjadwalan ulang,” pungkasnya.

Panitia berharap Musda dapat digelar dalam suasana yang lebih kondusif, sehingga seluruh tahapan berjalan lancar tanpa terpengaruh dinamika eksternal.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SANGATTA – Warga Wahau hingga Miau sempat dibuat waswas. Bahan Bakar Minyak (BBM) mendadak langka. Antrean mengular, suplai tersendat. Situasi ini dipicu gangguan distribusi pasca kebakaran salah satu SPBU di Wahau, ditambah lonjakan konsumsi saat Festival Lom Plai.

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Sejak awal, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga pasokan tetap berjalan.

“Ini sudah jadi perhatian kami. Koordinasi terus kami lakukan. Tapi perlu dipahami, kewenangan tata kelola migas ada di pemerintah pusat, melalui Kementerian ESDM, termasuk Pertamina dan BPH Migas,” ujarnya, Jum’at (17/4/2026).

Ia menjelaskan, kelangkaan tak semata akibat insiden kebakaran. Lonjakan konsumsi masyarakat selama festival juga ikut memperparah kondisi, sementara kuota distribusi BBM tidak berubah.

“Permintaan meningkat selama Festival Lom Plai, sementara kuota tetap. Ini yang membuat pasokan di lapangan tidak mampu mengimbangi kebutuhan,” jelas Nora.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah langsung mengajukan tambahan kuota BBM selama festival berlangsung. Sebelumnya, suplai awal juga sudah mulai digelontorkan ke wilayah terdampak.

“Untuk SPBU di Miau, kemarin sudah masuk 32 KL. Sementara di Wahau SP4, hari ini masuk 26 KL. Kami juga terus mendorong agar ada tambahan suplai selama festival berlangsung,” tambahnya.

Di sisi lain, dampak kebakaran masih terasa. Salah satu SPBU di Wahau belum bisa beroperasi karena masih dalam proses penyelidikan kepolisian, sehingga distribusi belum sepenuhnya normal.

Tak hanya fokus pada suplai, Disperindag juga memperketat pengawasan di lapangan. SPBU diminta lebih selektif dalam melayani pembelian, terutama untuk mencegah praktik pengetapan yang bisa memperparah kelangkaan.

“Kalau tidak dikontrol, distribusi bisa makin tidak merata. Kami minta SPBU selektif, jangan layani yang mencurigakan,” tegasnya.

Dengan tambahan suplai dan pengawasan ketat, pemerintah berharap kondisi BBM di Wahau dan Miau segera pulih.

“Harapan kami, ketersediaan BBM di Wahau dan Miau bisa segera normal kembali, sehingga aktivitas masyarakat selama festival tetap berjalan lancar tanpa terganggu krisis bahan bakar,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menggelar pra monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik, dengan menyambangi sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Kaltim, Muhammad Idris, menegaskan bahwa pra monev menjadi langkah awal untuk melihat kesiapan daerah sekaligus memperkuat komitmen terhadap transparansi.

“Melalui pra monev ini, kami ingin melihat kesiapan daerah menghadapi monev, sekaligus mendengar komitmen pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Ia menekankan, badan publik wajib membuka informasi selama tidak termasuk kategori yang dikecualikan. Jika pun ada informasi yang harus ditutup, harus melalui uji konsekuensi.

“Jadi tidak bisa serta-merta ditutup. Ada mekanismenya,” tegasnya.

Dalam pra monev tahun ini, KI Kaltim juga akan melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD, kecamatan, hingga BLUD. Bahkan, kategori badan publik yang dinilai direncanakan bertambah dari enam menjadi sekitar sepuluh kategori.

Penambahan itu mencakup kecamatan, desa, sekolah, hingga partai politik tingkat provinsi, yang dinilai memiliki urgensi tinggi dalam keterbukaan informasi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H, menyebut bahwa capaian keterbukaan informasi di Kutai Timur terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Secara pribadi ini sudah yang ketiga kalinya kami melaksanakan. Alhamdulillah ada perbaikan. Tahun 2023 kita di peringkat lima, lalu naik menjadi peringkat dua, dan tahun berikutnya tetap di posisi kedua dengan nilai yang meningkat,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa peringkat bukanlah tujuan utama.

“Peringkat itu bonus. Yang lebih penting bagaimana seluruh badan publik, baik OPD, kecamatan, desa hingga BUMD, bisa mendapatkan predikat informatif,” jelas Ronny.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ronny juga memastikan bahwa monev keterbukaan informasi di tingkat kabupaten akan kembali dilaksanakan. Tahapannya dimulai dari penilaian mandiri di daerah, sebelum hasilnya dilaporkan ke Komisi Informasi untuk dibandingkan di tingkat provinsi.

“Pasti kita laksanakan. Tahapannya mandiri dulu di kabupaten, baru nanti dilaporkan ke KI,” ujarnya.

Ia mengakui, tidak semua badan publik bisa langsung memenuhi standar keterbukaan. Namun, pembenahan akan dilakukan secara bertahap.

“Kita pelan-pelan membenahi. Yang penting ada komitmen bersama. Kami juga berharap ada arahan dari pimpinan agar ini jadi perhatian serius, karena keterbukaan informasi ini bukan hal main-main,” tegasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menggelar kegiatan Jumat Bersih yang dirangkai dengan penanaman pohon di Desa Persiapan Teluk Rawa, Kecamatan Sangatta Utara, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan dipusatkan di kawasan SD Muhammadiyah Jalan Rudina, dengan lokasi penanaman berada di Jalan Pinang Dalam RT 22. Aksi tersebut melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, serta masyarakat setempat.

Dalam kegiatan itu, warga bersama pemerintah menanam pohon mangga dan manggis sebagai bagian dari upaya penghijauan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Selain memperindah lingkungan, penanaman pohon ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi melalui hasil buah di masa mendatang.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, mulai dari penyediaan rumah layak huni, pemberian beasiswa, hingga jaminan kesehatan melalui BPJS.

“Apabila sandang, pangan, kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, maka masyarakat bisa sejahtera. Itu yang terus kita dorong melalui program-program pemerintah,” ujarnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kesejahteraan saja tidak cukup. Aspek kebahagiaan masyarakat juga menjadi perhatian.

“Masyarakat tidak hanya butuh sejahtera, tapi juga butuh bahagia. Salah satu caranya adalah menghadirkan lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan Jumat Bersih dan penanaman pohon tidak hanya berdampak pada kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga mempererat kebersamaan antarwarga.

Pemkab Kutim, lanjutnya, akan terus mendorong kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang asri sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir.

“Kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan, karena selain menjaga lingkungan, juga menjadi sarana kebersamaan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam