SENDAWAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kutai Barat, Erik Victory, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh elemen Pemerintahan Kampung (Pemkam) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Petinggi se-Kabupaten Kutai Barat.

Dalam sambutannya di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Rabu (8/4/2026), Erik menegaskan bahwa Rakor ini menjadi wadah strategis untuk menyinkronkan dan mensinergikan program pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.

“Rakor ini menjadi wadah untuk menyinkronkan dan mensinergikan program pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah,” ujarnya.

Menurutnya, melalui forum tersebut diharapkan seluruh kegiatan pembangunan di tingkat kampung dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung semakin baik dan terhindar dari permasalahan hukum,” ungkapnya.

Erik juga menekankan pentingnya transparansi, keterbukaan informasi, serta ketaatan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan kampung. Ia mengingatkan bahwa petinggi kampung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tata kelola yang akuntabel.

Selain itu, ia menitipkan pesan kepada seluruh petinggi dan perangkat kampung agar terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

“Kami berharap seluruh petinggi dan perangkat kampung terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan Rakor tersebut turut dihadiri Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Nanang Adriani, Pj Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, Asisten I Nopandel, kepala perangkat daerah, para camat, serta seluruh petinggi kampung se-Kutai Barat. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Kepolisian Resor Kutai Barat melaksanakan Pemeriksaan Administrasi Awal (Rikmin Awal) dalam rangka penerimaan Taruna/Taruni Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Catur Prasetya Polres Kubar, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Barong Tongkok, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini dipimpin oleh Ahmad Said selaku Pejabat Sementara (Ps) Kabag SDM Polres Kutai Barat. Turut hadir tim kesehatan, tim pemeriksa administrasi, pengawas internal dari Sipropam dan Siwas, serta pengawas eksternal dari Disdukcapil, Disdikbud, dan Kesbangpol Kutai Barat.

Dalam pelaksanaannya, rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, pengarahan panitia Rikmin Panbanrim, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan administrasi peserta seleksi Bintara dan Tamtama Polri, sidang penentuan kelulusan administrasi Akpol, serta pengumuman hasil sidang.

Dari hasil pemeriksaan administrasi, untuk seleksi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) tercatat sebanyak 74 pendaftar, dengan 69 peserta mengikuti verifikasi. Dari jumlah tersebut, 63 peserta dinyatakan memenuhi syarat (MS), sedangkan 6 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan mengundurkan diri maupun tidak memenuhi standar tinggi badan.

Sementara pada seleksi Bintara Polair, terdapat 2 peserta yang mengikuti verifikasi, dengan hasil 1 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan 1 peserta tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri.

Adapun pada seleksi Tamtama Brimob, dari 1 peserta yang mengikuti verifikasi, dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri.

AKP Ahmad Said menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan humanis.

“Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan humanis, guna menjaring calon anggota Polri yang berkualitas dan berintegritas,” tegasnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan proses seleksi penerimaan Polri Tahun Anggaran 2026 di wilayah Polres Kutai Barat dapat berjalan lancar serta menghasilkan calon anggota Polri yang siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menargetkan meraih status Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2027. Target tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan gugus tugas KLA yang dipimpin oleh Plt Sekretaris Daerah Mahulu, Agustinus Teguh Santoso.

Rakor yang digelar oleh Dinas Sosial Mahulu itu dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai upaya menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak.

Dalam arahannya, Agustinus menekankan pentingnya kolaborasi antar OPD untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Ia menyebut, percepatan KLA menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.

“Setidaknya tahun 2027 mendatang Kabupaten Mahakam Ulu sudah memiliki status sebagai Kabupaten Layak Anak,” ujarnya saat membuka rakor, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai target tersebut realistis jika didukung komitmen seluruh pihak. Terlebih, saat ini Mahulu menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Timur yang belum terverifikasi dalam penilaian KLA.

“Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, hanya Mahulu yang belum terverifikasi. Ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur,” tegasnya.

Dalam rakor tersebut, sejumlah indikator penting turut dibahas, mulai dari perlindungan anak, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan. Seluruh aspek itu menjadi komponen utama dalam penilaian Kabupaten Layak Anak.

Selain peran pemerintah, Agustinus juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

“Kolaborasi semua pihak sangat penting agar program ini berjalan optimal dan berkelanjutan,” katanya.

Melalui rakor ini, Pemkab Mahulu berharap seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi secara bertahap dan terukur, sehingga target sebagai Kabupaten Layak Anak pada 2027 dapat tercapai.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari visi pembangunan daerah Mahakam Ulu yang mengusung semangat “Maju, Merata, Berkelanjutan” dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi masa depan. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SANGATTA – Layanan pemadam kebakaran di Kutai Timur (Kutim) belum sepenuhnya merata. Anggota DPRD Kutim, Asti Mazar, menyoroti masih terbatasnya keberadaan pos damkar di sejumlah kecamatan.

Dalam rapat pembahasan, Asti yang juga Wakil Ketua Pansus mengungkapkan, saat ini pos Damkar baru tersedia di 9 kecamatan. Sementara itu, 2 kecamatan lainnya masih dalam tahap proses.

“Artinya belum semua wilayah ter-cover. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).

Dengan kondisi geografis Kutim yang luas, keterbatasan pos Damkar dinilai berpotensi memperlambat penanganan saat terjadi kebakaran. Padahal, kecepatan respon menjadi faktor krusial dalam meminimalkan kerugian.

Namun, Asti tak hanya menyoroti soal infrastruktur. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas Damkar.

Menurutnya, pelatihan atau diklat menjadi kebutuhan mendesak. Bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar untuk mengasah kemampuan teknis, memperkuat mental, hingga kesiapan fisik petugas di lapangan.

“Diklat SDM sangat diperlukan agar petugas lebih siap, baik secara teknis, mental, maupun fisik dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah daerah bisa bergerak seimbang dalam membangun fasilitas sekaligus memperkuat kapasitas personel. Sebab, tanpa SDM yang mumpuni, keberadaan pos Damkar juga tidak akan optimal.

“Harus jalan beriringan. Infrastruktur ada, SDM juga siap,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BALIKPAPAN — Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengajak generasi muda Kalimantan Timur untuk memanfaatkan media sosial secara bijak sekaligus memperkuat karakter di tengah derasnya arus digitalisasi.

Pesan itu disampaikan Raffi saat melakukan kunjungan kerja ke Kodam VI/Mulawarman, Rabu (8/4/2026), dalam rangka memberikan motivasi kepada pemuda dan pekerja seni di daerah.

Dalam pemaparannya, Raffi menekankan bahwa perkembangan teknologi harus menjadi peluang, bukan ancaman. Ia menyebut Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif, dengan lebih dari 26 juta tenaga kerja yang terlibat serta sekitar 190 juta pengguna aktif media sosial.

“Biasanya seminggu sekali saya berkeliling ke berbagai kegiatan. Bahkan bisa sampai lima kali dalam seminggu, berkolaborasi dengan TNI, kepolisian, mahasiswa, dan komunitas kreatif,” ujarnya.

Menurutnya, media sosial kini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bahkan secara langsung kepada pemimpin negara. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan mental.

“Anak muda harus punya mental yang kuat. Jangan sampai media sosial membuat kita mudah tersinggung atau terbawa emosi,” tegasnya.

Raffi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara generasi muda dan institusi negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menilai nilai disiplin dan nasionalisme yang dimiliki TNI dapat menjadi contoh positif bagi anak muda.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pendidikan tetap menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan. Namun, kecerdasan intelektual harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter.

“Sekolah setinggi mungkin, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupakan adab. Percuma pintar kalau tidak jujur dan tidak bisa menghargai orang lain,” pesannya.

Melalui kunjungan ini, Raffi berharap generasi muda di Kaltim mampu memanfaatkan peluang digital secara maksimal, sekaligus menjaga nilai-nilai moral dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S