SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan sebanyak 11.881 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap bekerja di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebijakan efisiensi anggaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kaltim, Yuli Fitriyanti, menegaskan tidak ada rencana pengurangan tenaga PPPK di lingkungan Pemprov Kaltim. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

“Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan tenaga PPPK agar tetap bekerja maksimal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Sebagai langkah konkret, BKD Kaltim telah mengajukan perpanjangan masa kerja bagi 1.170 PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya bagi pegawai yang masa kontraknya akan segera berakhir.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran di kalangan PPPK akibat beredarnya isu potensi tidak diperpanjangnya kontrak di sejumlah daerah. Isu tersebut dipicu oleh keterbatasan fiskal serta aturan batas maksimal belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan bahwa keputusan perpanjangan atau pemberhentian PPPK sepenuhnya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing daerah.

“Pemberhentian dan perpanjangan kontrak PPPK merupakan kewenangan penuh PPK di instansi masing-masing,” jelasnya.

Ia juga menepis informasi yang beredar di media sosial terkait adanya “status baru” PPPK, yang disebut tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh BKN.

Sementara itu, Yuli memastikan bahwa di Kalimantan Timur, keberlanjutan PPPK tetap menjadi prioritas utama. Bahkan, komposisi ASN di lingkungan Pemprov Kaltim saat ini didominasi PPPK dengan jumlah mencapai 11.881 orang, melampaui jumlah PNS yang sekitar 9.000 orang.

Mayoritas PPPK tersebut berasal dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.

Pemprov Kaltim juga memprioritaskan perpanjangan kontrak bagi PPPK hasil rekrutmen tahun 2022 yang masa kerjanya akan berakhir tahun depan, guna menghindari kekosongan status kepegawaian.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meredam keresahan PPPK sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa pemangkasan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD berpotensi menggeser bahkan menghilangkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui proses panjang.

Menurutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap berkomitmen mempertahankan seluruh usulan pokir yang berasal dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

“Dari PKB, kami tetap pada sikap bahwa usulan tersebut harus diperjuangkan karena itu berasal dari masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Yenni menjelaskan, DPRD awalnya menghimpun 313 usulan aspirasi dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Setelah melalui proses sinkronisasi dengan arah pembangunan dalam dokumen RPJMD 2025–2030, jumlah tersebut disaring menjadi 161 usulan prioritas.

Rinciannya terdiri dari 97 belanja langsung, 50 bantuan keuangan, serta 13 hibah dan bantuan sosial yang telah dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menegaskan, seluruh usulan tersebut bukan muncul secara instan, melainkan hasil dari kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD sebanyak tiga kali dalam setahun.

“Setiap reses kami turun langsung ke masyarakat, mendengar kebutuhan mereka. Jadi yang masuk pokir itu benar-benar kebutuhan riil di lapangan,” jelasnya.

Yenni juga menekankan bahwa pokir bukanlah program pribadi anggota dewan, melainkan bagian dari mekanisme formal dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kami bawa adalah aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah provinsi dapat menjaga keseimbangan antara program prioritas daerah dengan hasil penyerapan aspirasi DPRD, sehingga pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Prioritas pemerintah penting, tapi hasil reses juga harus masuk. Keduanya harus berjalan beriringan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

SENDAWAR — Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menghadiri kegiatan Halal Bihalal antar organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan kepemudaan yang digelar di Alun-Alun Itho, Kamis (2/4/2026) malam.

Kegiatan yang diinisiasi Dewan Pimpinan Pusat Taruna Gharda Mandiri (TGM) dan Putri Ringgeng ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Frederick Edwin menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah serta mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum ini sebagai sarana memperkuat persaudaraan.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Halal Bihalal bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk menghilangkan prasangka serta memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah.

“Ini bukan hanya kegiatan tahunan, tetapi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dan menghilangkan hambatan dalam membangun daerah,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan kepemudaan.

Frederick juga menekankan bahwa keberagaman organisasi di Kutai Barat merupakan kekuatan sosial yang harus dijaga dan diarahkan untuk memperkuat persatuan.

“Perbedaan pandangan harus menjadi kekuatan untuk membangun harmoni sosial,” katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nanang Adriani, Ketua TP-PKK Maria Christina Mosez Edwin, Ketua DPRD Ridwai, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi di Kutai Barat.

Acara juga menghadirkan penceramah dari Jakarta, Muhammad Hilmi Firdaus, yang menyampaikan tausiah tentang pentingnya menjaga persatuan dan mempererat silaturahmi pasca Ramadan.

Ketua panitia, Zulkarnain, berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan sebagai wadah mempererat hubungan antar organisasi dan memperkuat kontribusi dalam pembangunan daerah.

Halal Bihalal tersebut berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat persatuan yang terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Mulawarman, Abdunnur, di Samarinda, Kamis (2/4/2026).

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, khususnya dalam mendukung pembangunan berbasis riset, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Angela Idang Belawan menegaskan pentingnya kolaborasi tersebut, terutama dalam penyusunan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah serta pengembangan potensi daerah.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap Universitas Mulawarman dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan pendampingan, kajian, serta rekomendasi bagi pembangunan di Mahulu, khususnya di bidang pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan SDM menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, terlebih bagi wilayah perbatasan seperti Mahakam Ulu yang masih membutuhkan dukungan akademik secara berkelanjutan.

Sementara itu, Rektor Unmul, Abdunnur, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan kampus untuk terlibat aktif dalam mendukung program pembangunan daerah melalui tridharma perguruan tinggi.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi langkah Bupati Mahulu dalam meningkatkan SDM. Kami siap mendukung melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama berkelanjutan antara Pemkab Mahakam Ulu dan Universitas Mulawarman, yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Turut mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut, Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Agustinus Teguh Santoso, Kepala Disdikbud Mahulu Samson Batang, serta jajaran terkait lainnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — TP-PKK Kabupaten Kutai Barat menetapkan Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, sebagai juara pertama lomba pemanfaatan pekarangan dengan tema “Aku Hatinya PKK” tingkat Kabupaten Kutai Barat tahun 2026.

Pengumuman pemenang dirangkai dengan penyerahan penghargaan oleh Frederick Edwin bersama Ketua TP-PKK Kutai Barat, Maria Christina Mosez Edwin, usai pelantikan dan pengukuhan pengurus TP-PKK, TP Posyandu, serta Bunda PAUD kecamatan, Kamis (2/4/2026).

Selain Balok Asa sebagai juara pertama, posisi kedua diraih Kampung Kelumpang, Kecamatan Mook Manaar Bulatn (MMB), sedangkan juara ketiga diraih Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak.

Maria Christina Mosez Edwin menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga sekaligus peningkatan kesejahteraan.

“Penghargaan ini diberikan kepada kampung dan kelurahan yang mampu mengelola pekarangan secara produktif. Ini bagian dari gerakan PKK untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga,” ujarnya di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Barong Tongkok.

Ia menambahkan, para pemenang menerima piagam penghargaan serta hadiah sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan penetapan pemenang juga bersifat final, dengan kemungkinan perbaikan jika ditemukan kekeliruan di kemudian hari.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Pj Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kutai Barat, serta jajaran pengurus TP-PKK.

Melalui kegiatan ini, TP-PKK Kutai Barat berharap gerakan pemanfaatan pekarangan dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari solusi peningkatan ekonomi keluarga berbasis masyarakat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Menurutnya, pokir merupakan daftar permasalahan yang berisi saran dan pendapat berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, rapat dengar pendapat (RDP), hingga kunjungan kerja dewan yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah.

“Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk menyampaikan hasil penelaahan pokir DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat,” ujarnya saat menghadiri Musrenbang Kutai Barat 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027, Rabu (1/4/2026).

Ridwai menjelaskan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD tersebut menjadi dokumen tahunan yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan yang disusun dengan mengacu pada RKP dan program strategis nasional.

Ia menegaskan, DPRD bersama kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi masing-masing, namun tetap harus berjalan selaras dalam perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut, Ridwai menyebutkan bahwa penyusunan pokir DPRD juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan daerah.

“Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prioritas dan kemampuan anggaran,” jelasnya.

Dalam Musrenbang tersebut, DPRD Kutai Barat menyampaikan total 1.011 usulan kegiatan dari tiga fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 315 kegiatan, Fraksi Golkar 362 kegiatan, dan Fraksi GDK 334 kegiatan.

Usulan tersebut didistribusikan ke 14 organisasi perangkat daerah (OPD), dengan dominasi pada sektor pertanian sebanyak 305 kegiatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) sebanyak 263 kegiatan.

Ridwai menegaskan, penyampaian pokir DPRD tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga berfungsi meminimalisir ketidakpastian dan ketidakpuasan masyarakat terhadap program pembangunan.

Selain itu, forum Musrenbang juga menjadi ruang konsultasi publik yang melibatkan proses negosiasi, rekomendasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan.

“Harapannya, pokir ini dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA — Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat pengembangan produk perkebunan khas daerah melalui sertifikasi Indikasi Geografis (IG) sebagai strategi meningkatkan nilai jual sekaligus daya saing.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Kaltim, Taufiq Kurrahman, menegaskan bahwa IG bukan sekadar label, tetapi bentuk pengakuan resmi terhadap keunikan produk yang melekat pada kondisi alam dan budaya masyarakat setempat.

“Produk yang mendapatkan Indikasi Geografis memiliki ciri khas yang tidak bisa ditiru, karena melekat dengan alam dan masyarakatnya,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Program ini telah berjalan sejak 2018 dengan dukungan Kementerian Pertanian, dan terus diperkuat melalui edukasi kepada petani, termasuk pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis sebagai wadah pengelolaan.

Hingga saat ini, tiga komoditas unggulan Kaltim telah mengantongi sertifikat IG, yakni Lada Malonan Muara Badak–Loa Janan, Kakao Berau, dan Gula Aren Tuana Tuha.

Dampak dari sertifikasi tersebut cukup signifikan. Harga Kakao Berau, misalnya, meningkat lebih dari dua kali lipat, dari sekitar Rp60 ribu menjadi Rp130 ribu per kilogram. Selain itu, produk ini juga berhasil memperluas pasar hingga ke Yogyakarta, Bali, bahkan menembus ekspor ke Prancis.

Tak hanya meningkatkan nilai ekonomi, IG juga berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap produk lokal dari klaim sepihak maupun pemalsuan oleh pihak luar.

Saat ini, Disbun Kaltim tengah menyiapkan sejumlah komoditas lain untuk mendapatkan sertifikasi serupa. Kopi Prangat dari Kutai Kartanegara telah memasuki tahap akhir administrasi, termasuk pemetaan wilayah dan uji laboratorium.

Sementara itu, Kakao Kutai Timur dari Kecamatan Karangan juga terus dipersiapkan melalui kolaborasi dengan pihak swasta.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani berbasis komunitas di Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M. Salehuddin, menegaskan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mengurangi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kebijakan kerja fleksibel tersebut harus dipahami sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, bukan justru menjadi ruang untuk menurunkan kinerja.

“Ini tidak serta-merta. Kajian pemerintah sudah cukup panjang. Ada reward and punishment-nya juga. Jadi semangatnya mendorong efisiensi kerja,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (3/4/2026).

Salehuddin mengingatkan, penerapan WFA harus disertai sistem pengawasan yang jelas. Tanpa pengawasan, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan, skema kerja fleksibel tidak boleh dimaknai sebagai cara untuk mengurangi beban kerja aparatur maupun menurunkan output pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai ini dianggap upaya mengurangi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Ini murni menjaga efisiensi dan efektivitas bekerja,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga hak-hak pegawai dalam kebijakan tersebut. WFA, menurutnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk memangkas penghasilan ASN maupun pekerja lainnya.

Dalam konteks pengawasan, DPRD Kaltim memastikan implementasi WFA tetap berada dalam koridor pelayanan yang terukur dan akuntabel. Hal ini penting agar tidak terjadi penurunan kualitas kinerja di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Salehuddin menilai kebijakan tersebut telah melalui pertimbangan matang dari pemerintah, termasuk melihat kondisi global dan nasional yang mempengaruhi pola kerja dan belanja masyarakat.

Karena itu, ia menekankan bahwa WFA harus dijalankan secara disiplin dengan tetap mengedepankan capaian kinerja setiap instansi.

“Yang penting dipastikan tidak ada penghematan gaji, dan pengawasan tetap berjalan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S