BALIKPAPAN – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan menyiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Penyediaan tersebut dikemas dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026 yang digelar bersama perbankan, Pegadaian, dan Perbarindo.

Layanan ini mencakup wilayah Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser. Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga ketersediaan uang rupiah yang memadai dan berkualitas untuk mendukung kelancaran transaksi selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Pada 2026, layanan penukaran uang rupiah dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan melalui loket perbankan,” ujarnya saat membuka SERAMBI 2026 di Kantor BI Balikpapan, Rabu (18/2/2026).

Menurut Robi, penggunaan aplikasi PINTAR diharapkan dapat memberikan kepastian layanan, meminimalkan antrean, serta meningkatkan efisiensi distribusi uang tunai. Digitalisasi ini juga diyakini mampu memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dalam menentukan jadwal dan lokasi penukaran.

Jumlah dana yang disiapkan tahun ini meningkat sekitar 11 persen dibandingkan periode Ramadan dan Idulfitri 2025 yang sebesar Rp1,8 triliun. Peningkatan tersebut, kata Robi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja BI Balikpapan.

“Jumlah yang disiapkan tahun ini meningkat 11 persen dibandingkan periode Ramadan dan Idulfitri 2025 sebesar Rp 1,8 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di ketiga wilayah kerja BI Balikpapan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, layanan penukaran tersedia di 213 titik melalui loket perbankan, Pegadaian, dan Perbarindo dengan total 26.620 paket penukaran. Periode layanan dibagi dua tahap, yakni 18–27 Februari 2026 dan 1–15 Maret 2026. Selain itu, BI juga mengoperasikan kas keliling tematik serta layanan penukaran terpadu.

Pendaftaran penukaran dilakukan secara daring melalui laman pintar.bi.go.id, di mana masyarakat dapat memilih jadwal dan lokasi sesuai kebutuhan.

Di samping penyediaan uang tunai, BI terus mendorong penggunaan pembayaran digital melalui mobile banking, internet banking, dan QRIS. Pada kesempatan tersebut, BI juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, termasuk mengenali keaslian uang dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) dan merawatnya dengan prinsip 5J.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

PASER – Komisi II DPRD Kabupaten Paser mengawali tahun 2026 dengan menggelar rapat kerja (raker) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Agenda ini difokuskan untuk membedah rencana program dan kegiatan OPD selama satu tahun ke depan.

Ketua Komisi II DPRD Paser, Sukran Amin, menegaskan raker tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan seluruh program OPD selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

“Guna memastikan program prioritas pemerintah daerah bisa terlaksana dengan baik, penting bagi kami di Komisi 2 untuk bisa mengetahui secara detail, agar dapat memberikan masukan-masukan untuk satu tahun ke depan,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Dalam forum tersebut, Komisi II mencermati sejumlah program yang dinilai masih perlu dipertajam. Beberapa rencana kegiatan disebut belum dibahas secara rinci di internal perangkat daerah, sehingga berpotensi kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

Sukran menekankan, program OPD harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing perangkat daerah.

“Makanya kami ingin memastikan, agar apa yang menjadi program mereka itu betul-betul bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, yang berkaitan dengan OPD masing-masing,” tegasnya.

Ia mencontohkan sektor perikanan yang diharapkan mampu menjawab persoalan nelayan, serta sektor perkebunan dan peternakan yang harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meski sebagian program dinilai sudah berada di jalur yang tepat, Komisi II juga menyoroti program yang perlu evaluasi lebih lanjut. Salah satunya adalah program produksi telur ayam yang dijalankan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak).

Menurut Sukran, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut belum sebanding dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sebagian program yang telah dicanangkan OPD sudah on the track, tapi sebagian perlu kita evaluasi lagi. Terutama program produksi telur ayam, itu perlu kita evaluasi kembali, perlu kita kawal,” pungkasnya.

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.

PASER – Menyambut Ramadan 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Tanah Grogot menggelar kerja bakti di Taman Makam Pahlawan (TMP) Daya Taka, Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Tanah Grogot, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan ini melibatkan petugas rutan bersama sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Mereka membersihkan area makam, merapikan lingkungan, serta memastikan kawasan TMP tetap tertata dan nyaman.

Kepala Rutan Kelas II B Tanah Grogot, Yusuf Mukharom, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar aksi bersih-bersih, melainkan bagian dari pembinaan sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

“Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan insan pemasyarakatan sebagai bentuk bakti kami kepada para pahlawan yang telah mendahului kita dan berjasa bagi daerah ini,” ujarnya.

Menurut Yusuf, kerja bakti ini menjadi agenda rutin yang sarat nilai pengabdian dan kepedulian sosial, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Ia menilai momentum ini tepat untuk menanamkan nilai kebangsaan kepada para WBP.

Keterlibatan warga binaan, lanjutnya, merupakan bagian dari pembinaan karakter agar mereka memiliki rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Kegiatan ini merupakan wujud pengabdian kami, khususnya dalam rangka menyambut pelaksanaan bulan suci Ramadan. Kami ingin menanamkan nilai-nilai positif kepada seluruh jajaran dan warga binaan,” tambahnya.

Usai kegiatan bersih-bersih, Yusuf bersama jajaran Rutan Tanah Grogot melaksanakan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai simbol penghormatan dan refleksi menjelang Ramadan.

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memastikan akan menyegel tempat hiburan malam (THM) yang beroperasi di Jalan Pelita 3, Kecamatan Sambutan. Lokasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dan tidak memiliki izin resmi.

Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi tim gabungan yang digelar di Cafe Pesona, Rabu (18/2/2026). Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa usaha yang sebelumnya dilaporkan sebagai angkringan ternyata tidak memiliki legalitas dan beroperasi di kawasan pemukiman.

Perwakilan Bidang Hukum Kesatuan Bangsa dan Pemerintah dari Tim Wali Kota Untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), Tejo Sutarnoto, menegaskan bahwa wilayah tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak diperuntukkan bagi tempat hiburan malam.

“Semula laporannya angkringan, tapi faktanya tidak ada izin yang diproses melalui DPMPTSP. Lokasi di Jalan Pelita 3 itu memang tidak memenuhi syarat RTRW untuk tempat hiburan. Itu kawasan pemukiman,” tegas Tejo usai rapat.

Ia juga menyebut keberadaan usaha tersebut telah memicu keresahan warga sekitar. Karena itu, pemerintah memutuskan mengambil tindakan tegas.

“Kita tetapkan dalam rapat bahwa tempat hiburan tersebut akan kita segel dan tutup,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Samarinda, Anis Siswanti, menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil pemilik usaha untuk menjalani pemeriksaan resmi.

Menurut Anis, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum, bukan ruang kompromi.

“Penyidik kami sudah mem-BAP owner. Intinya akan kami lanjutkan ke persidangan. Saat diperiksa di lapangan malam itu, mereka memang tidak bisa menunjukkan legalitas usaha. Jadi kami panggil ke kantor untuk klarifikasi pelanggarannya, bukan untuk nego,” ujar Anis tegas.

Pemkot Samarinda memberi opsi kepada pengelola apabila ingin tetap berusaha di lokasi tersebut, yakni dengan mengajukan izin baru yang sesuai dengan fungsi kawasan pemukiman. Usaha yang diperbolehkan adalah UMKM atau jenis usaha yang tidak mengandung unsur hiburan malam.

Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar mematuhi aturan tata ruang dan memastikan seluruh dokumen perizinan lengkap sebelum beroperasi.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.