Beranda blog Halaman 278

Dapur Swarga Bara Tetap Distribusi MBG Saat Ramadan, Pakai Skema Khusus

Penulis
redaksi
-
0
Kepala SPPG MBG Swarga Bara, Tiara Rapiernia S. Farm. (Ist)

SANGATTA – Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Swarga Bara memastikan distribusi bantuan gizi tetap berjalan selama Ramadan. Meski pola makan masyarakat berubah selama puasa, layanan MBG tetap disalurkan dengan skema khusus menyesuaikan kondisi siswa dan kategori penerima lainnya.

Kepala Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) MBG Swarga Bara, Tiara Rapiernia S. Farm., menjelaskan bahwa skema Ramadan mulai diberlakukan pada 23 Februari. Sementara pada 16–21 Februari, distribusi masih berjalan normal, khususnya untuk kategori 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Distribusi tetap mengikuti jadwal sekolah seperti biasa. Hanya bentuk paketnya yang menyesuaikan. Kalau yang berpuasa, kita berikan paket kering. Kalau tidak puasa, tetap makanan basah,” ujar Tiara, Rabu (18/2/2026).

Saat ini, dapur MBG Swarga Bara melayani delapan satuan pendidikan dan satu posyandu dengan total sekitar 2.300 penerima manfaat. Sekolah yang masuk dalam jangkauan layanan tersebut di antaranya SDN 003 Sangatta Utara, SDN 005 Sangatta Utara, SMPN 4 Sangatta Utara, SD Islam Imam Syafi’i, SPS Cinta Imam Syafi’i, KB Pelita Asoka, serta TL Al-Munawaroh.

Selain sekolah, MBG juga menjangkau Posyandu Ashoka di Desa Swarga Bara dengan total 58 penerima manfaat kategori 3B. Rinciannya terdiri dari enam ibu hamil, 21 ibu menyusui, 31 balita, serta dukungan untuk kader posyandu.

Pada hari biasa, makanan basah dimasak langsung di dapur SPPG dan dibagikan menggunakan ompreng. Namun selama Ramadan, penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa akan menerima paket kering, seperti telur (telur asin atau telur ayam), abon, susu, roti-rotian, hingga buah-buahan.

“Intinya tetap kemasan sehat dan bergizi. Semua dikemas di SPPG,” katanya.

Tiara menyebut, sekolah yang mayoritas siswanya muslim akan menyesuaikan pola pembagian dalam bentuk paket kering. Sementara sekolah dengan penerima non-muslim tetap mendapatkan makanan basah seperti hari biasa.

“Kalau sekolahnya tidak puasa, tetap normal. Kalau puasa, kita sesuaikan,” jelasnya.

Sementara itu, distribusi untuk kategori 3B tetap berjalan meskipun memasuki masa libur sekolah. Penyaluran dilakukan dua kali seminggu, yakni setiap Senin dan Kamis. Pada hari Senin, paket sekaligus dirapel untuk kebutuhan Selasa dan Rabu. Sedangkan Kamis, paket dirapel untuk Jumat dan Sabtu.

“Untuk 3B tidak melihat libur sekolah atau cuti. Tetap jalan. Hanya memang tidak setiap hari seperti sekolah,” tegas Tiara.

Distribusi MBG dijadwalkan berlangsung hingga 17 Maret mendatang. Khusus pada 17 Maret, pembagian dilakukan dengan sistem rapel untuk kebutuhan hingga 20 Maret menjelang Idul Fitri.

Di balik aktivitas dapur MBG Swarga Bara, Tiara menyebut banyak tenaga lokal yang terlibat. Mayoritas merupakan anak muda setempat, termasuk sejumlah ibu-ibu tangguh yang menjadi tulang punggung keluarga.

“Alhamdulillah tenaga aman. Di sini kebanyakan anak-anak muda, ada juga ibu-ibu yang janda. Mereka bertahan dan semangat,” ungkapnya.

Skema penyesuaian distribusi selama Ramadan ini merupakan kebijakan serentak secara nasional, namun tetap disesuaikan dengan kondisi daerah. Koordinasi terus dilakukan agar penyaluran berjalan tepat sasaran.

Dengan skema fleksibel dan pendekatan humanis, dapur MBG Swarga Bara berupaya memastikan asupan bergizi tetap sampai kepada siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui selama Ramadan, tanpa terputus meski jadwal sekolah berubah.

“Harapannya program ini tetap berjalan lancar, semua penerima manfaat tetap terlayani, dan anak-anak maupun ibu-ibu tetap mendapat asupan bergizi meskipun sedang Ramadan,” pungkas Tiara.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Bupati Pangkas Jam Kerja ASN Selama Ramadan: Masuk Tetap Pukul 08.00 WITA

Penulis
redaksi
-
0
Surat edaran Bupati Kutim terkait Jam kerja ASN selama Ramadan. (Ist)

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi menyesuaikan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan suci Ramadan. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor: B-000.8.6.1/7892/BUP tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, kepala unit kerja, hingga seluruh ASN dan non ASN di lingkungan Pemkab Kutim.

Dalam edaran itu ditegaskan, penyesuaian jam kerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Jam kerja selama Ramadan dibagi menjadi dua kategori, yakni unit kerja dengan sistem lima hari kerja dan unit kerja dengan sistem enam hari kerja.

Untuk unit kerja yang menerapkan lima hari kerja, jam kerja ditetapkan mulai Senin hingga Kamis pukul 08.00 sampai 15.00 Wita, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 12.30 Wita. Sementara pada hari Jumat, jam kerja berlaku pukul 08.00 sampai 15.30 Wita, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30 Wita.

Sedangkan bagi unit kerja yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja berlaku pada Senin hingga Kamis serta Sabtu pukul 08.00 sampai 14.00 Wita, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 12.30 Wita. Untuk hari Jumat, jam kerja juga berlaku pukul 08.00 sampai 14.00 Wita, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30 Wita.

Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga efektivitas pelayanan publik sekaligus memberi ruang bagi pegawai menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih maksimal.

“Penyesuaian jam kerja ini ditetapkan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal serta memberikan kesempatan bagi ASN menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk,” bunyi Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor B-000.8.6.1/7892/BUP.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Prestasi Bidang Kesehatan dalam Islam

Penulis
redaksi
-
0
Rahmania. (Ist)

Rahmania
(Aktivis Muslimah)

Komitmen Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menjamin akses kesehatan masyarakat kembali mendapat pengakuan di level nasional. Seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kaltim (10 daerah) berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026.

Apresiasi ini diberikan oleh BPJS Kesehatan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi mewujudkan layanan kesehatan yang merata. Pencapaian ini mengukuhkan posisi Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan pilar pembangunan sumber daya manusia yang kuat, di mana peran pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan kesehatan warga.

Pemkot Bontang salah satu daerah Kaltim yang kembali menorehkan prestasi di bidang kesehatan. Kota Taman meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama tingkat nasional. Penghargaan itu diberikan karena tingginya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di Bontang. (https://kabaretam.com/2026/01/28/borong-penghargaan-nasional-10-kabupaten-kota-di-kaltim-raih-uhc-awards-2026/)

Problem Kesehatan

Pemerintah saat ini seakan lepas tangan, dengan menyerahkan biaya layanan kesehatan pada sistem iuran BPJS atau JKN. Pemerintah daerah pun berlomba dituntut agar masyarakat terlibat di dalamnya, padahal carut marut layanan BPJS begitu nampak belum lagi peluang korupsi di dalamnya.

Sistem KRIS meleburkan fasilitas kesehatan pada kelas 1, 2, dan 3 pada BPJS Kesehatan menjadi sama rata. Ini jelas menimbulkan kecemburuan pada peserta BPJS Kesehatan di kelas 1 dan 2. Mereka membayar iuran lebih besar, tetapi mendapat fasilitas kesehatan yang sama dengan peserta BPJS di kelas 3.

Sejak awal, konsep iuran ini sudah salah. Bagaimana bisa sistem layanan kesehatan dibagi-bagi menjadi sistem kelas? Yang membayar iuran lebih besar akan mendapat fasilitas dan pelayanan yang berbeda. Alhasil, tatkala pemerintah menerapkan sistem KRIS agar semua pasien mendapat fasilitas kesehatan yang terstandardisasi, sebagian masyarakat menolaknya.

Secara tidak langsung, pemerintah mengajari masyarakat kita memiliki cara pandang kapitalis “wani piro”, yakni siapa yang membayar iuran lebih besar, maka berhak mendapat fasilitas yang lebih nyaman dan layak. Sedangkan mereka yang membayar ala kadarnya harus berpuas diri mendapat fasilitas dan layanan apa adanya.

Kepemimpinan sekuler menjadikan penguasa abai terhadap perannya sebagai raa’in. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Kesehatan justru dikapitalisasi atau menjadi industri dengan atas nama BPJS atau JKN (seakan murah tapi layanan minimalis).

Problem kesehatan sebenarnya masih banyak: fasilitas dan nakes tidak merata, berbiaya mahal/komersialisasi, antri/ layanan buruk dll sehingga alih-alih teguran atau bantuan dari penguasa justru mendapat penghargaan. Tolak ukur jika tingginya capaian kepesertaan BPJS atau JKN tentu tidak deal sebagai kota prestasi di bidang kesehatan. Bidang kesehatan perlu pembenahan apalagi layanan BPJS.

Meski pemerintah berupaya memperbaiki standar fasilitas kesehatan agar merata, hal ini tidak mengubah fakta bahwa sistem kesehatan hari ini masih sarat dengan nuansa bisnis. Buktinya, masyarakat wajib membayar iuran jika ingin menggunakan fasilitas kesehatan. Ketika sistem kesehatan menjadi peluang bisnis, maka layanan kesehatan bisa didapatkan berdasarkan seberapa besar kita membayar.

Solusi dalam Islam

Dalam Islam, memberi layanan kesehatan adalah kewajiban negara. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memadai sampai pembiayaan sistem kesehatan dilakukan sepenuhnya oleh negara. Negara memfasilitasi dengan membentuk lembaga wakaf bagi individu yang ingin beramal dan berkontribusi untuk kepentingan umat sehingga banyak madrasah dan fasilitas kesehatan bebas biaya.

Seperti contoh pada abad ke-9 M hingga ke-13 M, dunia kedokteran Islam berkembang begitu pesat. Sejumlah RS besar berdiri. RS tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan para pasien, tetapi juga menjadi tempat menimba ilmu para dokter baru. Tidak heran jika penelitian dan pengembangan yang begitu gencar telah menghasilkan ilmu medis baru.

Pada era kejayaan peradaban Islam ini telah melahirkan sejumlah dokter terkemuka dan berpengaruh di dunia kedokteran hingga sekarang. Sistem dan layanan kesehatan merupakan fasilitas sekaligus kewajiban negara kepada rakyatnya.

Masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok yang negara wajib memenuhi tugasnya sebagai pe-riayah (pelayan) urusan rakyatnya.

Hal semacam ini tidak akan kita temukan dalam sistem negara yang menerapkan ideologi kapitalisme. Penerapan sistem Islam akan memberikan jaminan kesehatan rakyat dengan jaminan yang sebenarnya, bukan sekadar lip service semata.

Wallahualam.

Masuk Puasa, Keuntungan Penjual Bunga di Pemakaman Meningkat Tajam

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi Penjual bunga di pemakaman. (AI).

BONTANG – Tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi para penjual bunga di area pemakaman dalam beberapa hari terakhir, salah satunya di Pemakaman Bontang Kuala (BK). Sebab banyaknya warga yang datang, untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia.

Sejumlah pedagang mengaku omset mereka bisa naik dua kali lipat dibanding hari biasa. Jika biasanya hanya menjual beberapa kilo bunga per harinya, saat musim ziarah penjualan bisa mencapai puluhan kilogram.

Stok untuk bunga tabur yang dijual pun bukan hasil sendiri milik para pedagang, tetapi mereka mengambil stoknya dari orang lain, dimana sudah ada langganan biasanya yang mengantarkannya.

“Kalau hari biasa paling lakunya hanya sedikit, tapi menjelang puasa seperti sekarang bisa habis banyak untuk stok bunganya, begitupun dengan air botolnya. Pembeli datang dari pagi sampai sore, tapi paling banyak datang pas sore hari habis asar,” kata Nila, salah seorang pedagang bunga di sekitar pemakaman BK.

Untuk harga bunga tabur dipatok dengan harga Rp 5 ribu per bungkusnya, sama halnya dengan harga air di botol yang telah disediakan. Isi dari campuran bunga tabur yang dijual bermacam-macam, bahkan terdapat daun pandan sebagai pelengkap.

Para pedagang bunga tabur di kawasan pemakaman bisa menghabiskan sampai puluhan kresek bunga, serta puluhan botol per harinya yang laku terjual. Setidaknya dalam waktu sehari, para pedagang habis hingga 50 sampai 80 kresek bunga tabur beserta air botolnya.

“Jadi kami jualan dua hari atau tiga hari sebelum puasa, begitupun dengan lebaran. Untuk perbandingan yang ziarah ya pastinya lebih banyak pas waktu lebaran, apalagi hari pertama lebaran, kadang makam penuh peziarah,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Harga Cabai Tembus Rp 90 Ribu per Kilo Jelang Puasa

Penulis
redaksi
-
0
Kenaikan harga cabai di Pasar Rawa Indah, Kota Bontang. (Dwi S/Radar Bontang)

BONTANG – Menjelang bulan suci Ramadan, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kota Bontang melonjak tajam. Kini, harga cabai kecil menembus hingga Rp 90 ribu per kilonya, dibandingkan hari normal sebelumnya hanya Rp 30 ribu per kilo.

Kenaikan harga ini hampir dikeluhkan seluruh warga, karena cabai merupakan salah satu kebutuhan pokok masakan dapur, walaupun harga cabai naik akan tetapi masyarakat tetap membelinya, meskipun dalam jumlah membelinya lebih sedikit dari yang biasanya.

Salah seorang pedagang di Pasar Rawa Indah, Sulistiono mengungkapkan bahwa lonjakan harga terjadi, akibat pasokan dari daerah distributor yang berkurang serta meningkatnya permintaan jelang puasa.

“Stok agak terbatas, sementara permintaan sudah mulai naik. Itu yang bikin harga melonjak. Kenaikan harga cabai juga sudah cukup lama, sekitar sebulan yang lalu,” ucapnya, Rabu (18/2/2026).

Sedangkan untuk harga bahan dapur lainnya, masih mengalami harga normal. Seperti bawang putih Rp 45 ribu per kilo, bawang merah Rp 45 ribu per kilo, serta bahan bumbu lainnya.

Kesempatan yang sama, Aldi pedagang lainnya turut mengatakan bahwa untuk harga cabai kecil sekarang di harga Rp 55 ribu per kilonya untuk stok yang lama. Sedangkan harga lombok keriting di harga Rp 38 ribu per kilonya.

“Ini kami juga jualannya termasuk harga bonyok, dimana sehari misalkan cabai ini tidak laku dijual maka bakal cepat rusak. Ini termasuk barang lama, jadi cabai yang belum sampai melewatkan satu malam sudah mulai rusak,” jelasnya.

Lonjakan harga cabai pun menjadi perhatian masyarakat setiap menjelang hari besar, termasuk hari besar keagamaan. Mengingat cabai merupakan bahan bumbu utama untuk memasak.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Warga Penuhi Pasar Jelang Ramadan, Bumbu Dapur Sasaran Utama

Penulis
redaksi
-
0
Kondisi di Pasar Rawa Indah (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Menjelang bulan suci Ramadan, aktivitas di sejumlah pasar tradisional di Kota Bontang mulai mengalami peningkatan signifikan. Terlihat sejak pagi, warga tampak memadati lapak-lapak pedagang untuk memenuhi kebutuhan pokok, khususnya berbagai jenis perbumbuan dapur yang menjadi sasaran utama para pembeli.

Sulistiono, salah satu pedagang di Pasar Rawa Indah mengatakan bahwa tujuan para pembeli, lebih didominasi membeli bahan kebutuhan bumbu dapur, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, hingga rempah-rempah lainnya.

Selain itu, seperti santan, gula merah, serta bahan pelengkap masakan lainnya juga turut mengalami lonjakan permintaan pembeli, yang dimana bahan racikan untuk membuat bumbu masakan menjadi bahan utama saat berbelanja.

“Iya mereka lebih banyak membeli bahan-bahan untuk bumbu, sejauh ini harga masih aman tidak ada kenaikan. Hanya saja cabai kecil harganya naik, biasa Rp 30 ribu sekarang jadi Rp 90 ribu,” ucapnya, Rabu (18/2/2026).

Kesempatan yang sama, salah seorang pedagang bumbu jadi, Santi mengaku apabila ada peningkatan pembeli sejak beberapa hari terakhir. Biasanya pembeli ramai saat akhir pekan saja, akan tetapi untuk saat ini pembeli hampir setiap hari di setiap waktu.

“Cukup banyak untuk pembeli bumbu, kemungkinan untuk mereka persiapan masak menjelang sahur atau buka puasa. Ada juga untuk bahan mereka jualan,” ungkapnya.

Diketahui, warga sengaja berbelanja lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga yang kerap terjadi menjelang Ramadan. Meski demikian, beberapa komoditas dilaporkan masih relatif stabil, walau ada sedikit kenaikan pada harga cabai.

Contohnya salah satu pembeli mengaku memilih datang lebih pagi, agar dirinya tidak berdesakan saat tiba di pasar, sebab kalau sudah mendekati Ramadan biasanya kondisi pasar akan semakin padat akibat ramainya pengunjung.

“Ini pun saya sudah berusaha buat belanja pergi pagi biar tidak desakan, ternyata tetap saja ramai pengunjungnya. Saya belanja lebih membeli persiapan stok untuk bumbu, serta kebutuhan dapur,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Saat Rakyat Diminta Efisien, Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Disiapkan

Penulis
redaksi
-
0
Herdiansyah Hamzah, akademisi Unmul sekaligus pengamat kebijakan publik. (Ist)

SAMARINDA – Rencana pengadaan mobil dinas mewah oleh Pemprov Kaltim kembali memicu perdebatan publik. Di tengah seruan penghematan anggaran oleh pemerintah pusat, Pemprov Kaltim justru mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan dinas pimpinan daerah.

Informasi yang beredar menyebutkan, kendaraan tersebut merupakan SUV hybrid berkapasitas mesin sekitar 3.000 cc dengan teknologi plug-in hybrid dan baterai berdaya besar. Spesifikasi ini mengarah pada kendaraan kelas premium yang harganya berada di kisaran miliaran rupiah. Selain itu, dalam dokumen anggaran juga disebutkan adanya rencana pengadaan satu unit kendaraan jenis Jeep 4×4 berkapasitas sekitar 3.300 cc dengan nilai sekitar Rp2,9 miliar.

Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara dan daerah.

Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai langkah tersebut kontradiktif dengan arah kebijakan penghematan yang tengah didorong pemerintah pusat.

“Ketika ada arahan kuat untuk menekan belanja, justru muncul pengadaan kendaraan dengan nilai besar. Ini jelas bertolak belakang,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Castro itu mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan dengan nilai fantastis tersebut. Menurutnya, dalam situasi fiskal yang menuntut rasionalitas dan prioritas belanja publik, pemerintah daerah seharusnya lebih selektif.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi pejabat daerah menggunakan kendaraan mewah. Penggunaan mobil dinas harus mengacu pada prinsip efektivitas, kebutuhan operasional, dan standar pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Kalau komitmen efisiensi dijalankan secara konsisten, kepala daerah semestinya patuh pada instruksi tersebut,” katanya.

Sementara itu, Pemprov Kaltim sebelumnya menyatakan bahwa pengadaan kendaraan tersebut telah direncanakan dalam dokumen anggaran dan dilakukan sesuai mekanisme e-purchasing serta mengacu pada regulasi tentang standar kendaraan dinas kepala daerah. Pemerintah daerah juga beralasan kebutuhan operasional meningkat seiring peran strategis Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi, keputusan itu tetap memantik tanda tanya publik. Terlebih Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengingatkan pejabat agar beralih ke kendaraan produksi dalam negeri sebagai bentuk efisiensi dan dukungan terhadap industri nasional.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

Pemerintah Paparkan Alasan 1 Ramadan 1447 H Ditetapkan 19 Februari 2026

Penulis
redaksi
-
0
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menyampaikan pengumuman sidang isbat di Jakarta. (Istimewa)

JAKARTA — Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah hasil hisab dan pemantauan hilal dinyatakan belum memenuhi kriteria yang disepakati bersama negara anggota MABIMS.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai Sidang Isbat di Jakarta, Selasa (17/2/2026). Ia menjelaskan bahwa secara astronomi, posisi hilal saat matahari terbenam masih berada di bawah standar visibilitas.

“Sudut elongasi juga sangat rendah, sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers.

Ia menegaskan, berdasarkan data hisab, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk, yakni sekitar minus 2 derajat lebih. Artinya, secara teoritis hilal tidak mungkin terlihat.

Kriteria yang digunakan mengacu pada kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

“Jadi secara hisab, hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria MABIMS,” katanya.

Selain perhitungan astronomi, pemerintah juga mempertimbangkan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan. Namun hingga sidang berlangsung, tidak ada laporan yang menyatakan hilal berhasil terlihat, baik di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” tegas Nasaruddin.

Sidang Isbat tersebut dihadiri berbagai unsur, antara lain Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial (BIG), perwakilan ormas Islam, hingga pondok pesantren.

Dengan penetapan tersebut, umat Islam di Indonesia memulai puasa Ramadan secara resmi pada Kamis, 19 Februari 2026.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Harga Batu Bara Sentuh Puncak Setahun, China Perkuat Tren Penguatan

Penulis
redaksi
-
0
Tongkang batu bara parkir di perairan Samarinda Seberang. (K. Irul Umam/MKN)

SAMARINDA – Harga batu bara global kembali menguat dan kini berada di level tertinggi dalam lebih dari satu tahun terakhir. Kenaikan ini didorong oleh permintaan energi yang tetap kuat, terutama dari China yang masih menjadi pemain utama dalam pasar batu bara dunia.

Mengutip laporan CNBC Indonesia, pada perdagangan Senin (16/2/2026), harga batu bara ditutup di level US$120,1 per ton atau naik 0,17%. Penguatan tersebut memperpanjang tren positif selama tiga hari berturut-turut dengan kenaikan sekitar 3,3%.

Level tersebut menjadi yang tertinggi sejak 6 Januari 2025. Kenaikan terjadi di tengah langkah China merapikan sektor batu baranya, meskipun konsumsi energi di negara tersebut disebut mulai mendekati titik puncak.

Data Trading Economics juga mencatat kontrak berjangka batu bara termal dari pelabuhan Australia sempat menembus di atas US$111 per ton pada akhir Januari, tertinggi sejak Agustus tahun lalu. Permintaan kuat dari pembangkit listrik menjadi salah satu faktor utama yang menopang harga.

China bahkan dijadwalkan meluncurkan lebih dari 100 pembangkit listrik tenaga batu bara tahun ini, di luar lebih dari 400 proyek yang masih dalam tahap pembangunan. Langkah ini menunjukkan ketergantungan terhadap batu bara masih tinggi, meskipun transisi energi terbarukan terus digaungkan secara global.

Kenaikan harga juga dipicu oleh menurunnya stok di sejumlah pelabuhan utama China. Di pelabuhan transshipment seperti Qinhuangdao, persediaan dalam sepekan yang berakhir 13 Februari tercatat turun karena pengeluaran batu bara melebihi pasokan yang masuk melalui jalur kereta.

Kondisi serupa terjadi di pelabuhan kawasan Laut Bohai, di mana total stok mingguan tercatat lebih rendah. Hal ini mencerminkan konsumsi dan distribusi yang masih lebih tinggi dibanding suplai masuk.

Di sisi lain, produksi Indonesia diperkirakan turun menjadi sekitar 600 juta ton tahun ini dari hampir 800 juta ton pada tahun sebelumnya, seiring penurunan impor dari China dan India.

Dengan kombinasi permintaan yang tetap tinggi dan persediaan yang menipis, harga batu bara diperkirakan masih bertahan di level kuat dalam waktu dekat, terutama jika kebutuhan listrik global tetap meningkat.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

Muhammadiyah Awali Puasa Hari Ini, Ajak Umat Perbanyak Ibadah dan Jaga Toleransi

Penulis
redaksi
-
0

NUSANTARA – Umat Muhammadiyah resmi memulai ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah hari ini, Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan tersebut merujuk pada maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Februari.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Jalal sebelumnya menyampaikan bahwa salat tarawih telah dilaksanakan pada malam sebelum 18 Februari, sesuai hasil ijtihad yang ditetapkan organisasi.

“Jadi kami tidak ada pertanyaan. Kami mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman, warga Muhammadiyah, malam sudah mulai tarawih, dan besok berpuasa,” ucap Jalal saat mengikuti rangkaian rukyatul hilal di Masjid Negara IKN, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan, Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan kriteria tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat. Selain itu, data posisi hilal global juga menjadi rujukan, termasuk pengamatan di wilayah Alaska, Amerika Serikat, yang menunjukkan posisi bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam.

Berdasarkan perhitungan tersebut, PP Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan lebih dahulu dibanding keputusan pemerintah.

Meski terdapat perbedaan penetapan, Jalal menegaskan pentingnya sikap saling menghormati.

“Kita saling menghormati, saling menghargai. Kami tidak mengatakan kami yang paling benar,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah hilal dinyatakan belum terlihat di 96 titik pemantauan di seluruh Indonesia.

Abdul Jalal mengajak seluruh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, untuk memanfaatkan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, menjaga persaudaraan, serta tetap menjunjung tinggi toleransi di tengah perbedaan.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

1...277278279...1,189Halaman 278 dari 1,189