SANGATTA – Seorang bocah berusia 10 tahun diterkam buaya saat berenang di halaman rumah yang tergenang banjir, Selasa (17/2/2026) sekitar pukul 13.00 WITA.

Insiden itu terjadi di rumah Ernawati (65), di Jalan Mulawarman RT 002 RW 001 Nomor 14, Desa Sepaso Barat. Kejadian mencekam tersebut tak hanya melukai sang bocah, tetapi juga Ernawati yang nekat turun ke air untuk menyelamatkan korban dari gigitan buaya.

Kapolsek Bengalon AKP Asriadi membenarkan kejadian tersebut. Korban diketahui berinisial FA (10), pelajar kelas 4 SD asal Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan.

Menurut keterangan polisi, saat peristiwa terjadi, korban tengah bermain bersama tiga anak lainnya di halaman rumah yang telah tergenang banjir. Namun, FA berenang lebih ke tengah, sementara anak-anak lain hanya bermain di pinggir genangan.

“Sekitar pukul 13.00 WITA korban berenang sendiri di depan halaman rumah, sementara anak-anak lain bermain di pinggir air. Tiba-tiba seekor buaya muncul dan langsung menerkam korban,” ungkap AKP Asriadi saat dikonfirmasi.

Teriakan korban langsung mengundang perhatian Ernawati. Ia bergegas keluar rumah dan mendapati FA sudah berada dalam gigitan buaya. Tanpa pikir panjang, Ernawati turun ke air dan menarik korban ke tepi rumah.

Aksi nekat itu sempat berhasil membuat korban terlepas. Namun buaya kembali menyerang dan menggigit korban sekali lagi. Dalam upaya penyelamatan tersebut, Ernawati ikut menjadi korban setelah tangan kanannya terkena gigitan buaya.

Melihat kondisi semakin berbahaya, seorang warga bernama Fatmawati (44) datang membantu. Ia memukul buaya menggunakan alat seadanya hingga satwa tersebut akhirnya melepaskan kedua korban.

“Berkat bantuan warga, korban berhasil dilepaskan dari gigitan buaya dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Elisabeth untuk mendapatkan pertolongan pertama,” jelas Asriadi.

Akibat serangan tersebut, FA mengalami luka robek pada bagian kaki kanan. Sementara Ernawati mengalami luka gigitan pada tangan kanan. Keduanya dilaporkan selamat dan masih menjalani perawatan medis.

Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan saksi, serta melakukan pendataan korban. Kapolsek Bengalon juga menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna langkah penanganan lanjutan.

Ia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada, terutama saat banjir, karena kondisi tersebut sering memicu satwa liar seperti buaya masuk ke kawasan permukiman.

AKP Asriadi juga mengimbau warga agar tidak beraktivitas di genangan banjir, terutama anak-anak, karena berisiko memancing kemunculan satwa liar. “Kami minta masyarakat lebih waspada. Jangan biarkan anak-anak bermain atau berenang di genangan banjir, karena buaya bisa muncul kapan saja,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Suasana Pemakaman Umum Gang Banjar, Teluk Lingga, Sangatta, mendadak ramai menjelang Ramadan. Bukan karena prosesi pemakaman, melainkan lantunan doa dan tahlil yang menggema dari ratusan jamaah.

Badan Koordinasi Masjid dan Musholla (BKMM) Muslimat NU Kutai Timur (Kutim) menggelar Tahlil Akbar sebagai rangkaian tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta, mulai dari pengurus dan anggota Muslimat NU, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar.

Sejak awal acara, nuansa khidmat terasa kuat. Jamaah duduk berderet di area pemakaman, melantunkan tahlil dan doa bersama. Di tengah deretan nisan dan tanah peristirahatan terakhir, suasana menjadi pengingat bahwa hidup di dunia hanya sementara.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti haul yang dilaksanakan langsung di area pemakaman. Pengalaman itu, katanya, memberi kesan spiritual yang berbeda.

“Saya baru pertama kali hadir dalam haul seperti ini. Saya biasa melaksanakan haul juga, tapi melaksanakan haul di pemakaman ini baru pertama kali. Ada baiknya juga haul di sini karena orang hadir di kuburan, kalau kita mendoakan, hatinya serasa lebih dekat,” ujar Mahyunadi, Selasa (17/2/2026).

Mantan Ketua DPRD Kutim itu bercerita, setiap kali berziarah ke makam ayahnya , ia selalu merasakan kedekatan batin yang mendalam.

“Tiap saya ziarah ke makam ayah saya, hati serasa dekat, serasa berhadapan,” tuturnya.

Menurutnya, berada di pemakaman membuat manusia lebih mudah merenungi perjalanan hidup dan kematian. Ia menyebut, ziarah kubur bukan sekadar tradisi, tetapi ruang refleksi yang membuat seseorang menilai kembali amal dan perbuatannya.

“Hati juga berbicara, apakah orang-orang dalam kubur ini bahagia, atau sedih. Lalu hati kembali berbicara, bagaimana kalau aku mati, apakah bahagia atau sedih dalam kubur. Pikiran kemudian terbuka dan memperbanyak amalan soleh untuk bekal kita di akhirat kelak,” ucapnya.

Mahyunadi menambahkan, ia pernah mendapat pesan dari seorang guru bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan. Karena itu, setiap manusia harus menyiapkan bekal dengan baik dalam perjalanan menuju akhirat.

“Kita mempersiapkan sesuatunya dalam perjalanan. Persiapan kita harus lengkap dan pandai-pandai menempatkan persiapan itu,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa setiap fase kehidupan membutuhkan bekal yang berbeda, mulai dari kehidupan dunia, alam barzah, hingga Padang Mahsyar.

“Begitu juga di hidup ini, mana bekal di dunia, mana bekal di alam barzah, mana bekal di Padang Mahsyar. Untuk itu kegiatan ini harus diperbanyak untuk menjadi pengingat kita dalam mempersiapkan bekal kita di perjalanan menuju hari akhir kelak,” tegasnya.

Selain menjadi ajang mengirim doa bagi mereka yang telah meninggal, kegiatan tahlil akbar tersebut juga diharapkan memperkuat kesadaran spiritual masyarakat serta memupuk semangat memperbanyak amal menjelang Ramadan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Layanan kesehatan rujukan tingkat provinsi terancam tidak maksimal jika kebutuhan anggaran RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tidak segera dipenuhi. Komisi III DPRD Kalimantan Timur menyoroti rendahnya alokasi anggaran pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit tersebut dalam APBD 2026 yang baru menyentuh sekitar 10 persen dari total kebutuhan.

Penegasan itu disampaikan usai kunjungan kerja Komisi III ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada Rabu (11/2/2026). Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur rumah sakit rujukan provinsi tersebut dalam menghadapi lonjakan kebutuhan layanan kesehatan pada 2026.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyatakan sejumlah fasilitas prioritas membutuhkan perhatian segera, terutama pembangunan gedung bank darah dan perbaikan bangunan lama yang dinilai sudah tidak memadai.

“Kami melihat kebutuhan gedung darah sangat mendesak. Kalau anggaran BLUD belum cukup, kami akan dorong agar bisa ditambah melalui APBD Perubahan atau skema pergeseran anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai rumah sakit rujukan provinsi, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo memegang peran vital dalam sistem layanan kesehatan Kalimantan Timur. Rumah sakit ini tidak hanya melayani warga Balikpapan, tetapi juga pasien rujukan dari berbagai kabupaten/kota, termasuk wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komisi III menilai keterbatasan anggaran berpotensi menghambat peningkatan kualitas pelayanan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan layanan spesialistik dan pertumbuhan jumlah pasien.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD telah menyepakati APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun. Nilai tersebut mengalami koreksi akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah pada tahun sebelumnya, sehingga ruang fiskal menjadi lebih terbatas.

Dengan kondisi itu, Abdulloh menekankan pentingnya ketepatan dalam menentukan prioritas belanja daerah. Ia menyebut sektor kesehatan sebagai layanan dasar yang tidak boleh dikompromikan.

“Walaupun fiskal kita tertekan, pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

DPRD Kaltim berkomitmen mengawal proses pembahasan anggaran agar pembangunan infrastruktur kesehatan, khususnya di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibjowo, dapat dipercepat. Dukungan anggaran dinilai menjadi faktor krusial untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memperkuat ketahanan sistem kesehatan daerah dalam jangka panjang.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

TENGGARONG – Program pendidikan GratisPol yang menjadi salah satu janji politik Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji kembali disorot. Memasuki satu tahun masa kepemimpinan keduanya sejak dilantik 20 Februari 2025, polemik realisasi program tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, angkat suara. Ia menyatakan mendukung penuh program pendidikan gratis tersebut, namun mengingatkan agar pemerintah provinsi konsisten dengan komitmen yang sudah dijanjikan.

“Pada prinsipnya, jika kita berbicara tentang pendidikan gratis, maka seharusnya itu berlaku untuk semua,” tegas Yani.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, konsep “gratis” tidak boleh setengah-setengah. Jika disebut pendidikan gratis, maka tidak boleh ada pembatasan yang membedakan latar belakang profesi, jabatan, maupun status sosial.

“Namanya gratis, ya gratis untuk semua. Tidak boleh ada pengecualian. Karena pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara,” ujarnya.

Sorotan muncul setelah sejumlah mahasiswa mengaku belum menerima manfaat pembiayaan pendidikan yang sebelumnya dijanjikan hingga jenjang S3. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik tentang kesiapan fiskal daerah dalam menopang program berskala besar itu.

Ahmad Yani menegaskan bahwa program GratisPol bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi komitmen resmi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim dan telah disetujui DPRD.

Karena itu, menurutnya, pemerintah wajib mengupayakan pelaksanaan program tersebut secara maksimal selama masih tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.

“Jika memang dalam perjalanan ada kendala besar, maka sebaiknya direvisi saja RPJMD itu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun selama program itu masih menjadi komitmen resmi, maka wajib diupayakan pelaksanaannya,” tegasnya.

Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata teknis pelaksanaan, melainkan kemampuan fiskal daerah, termasuk kelancaran dana transfer, dana bagi hasil, serta komponen pendapatan lainnya.

Bagi Yani, kejelasan kebijakan menjadi penting agar tidak menimbulkan harapan berlebih di masyarakat. “Kalau namanya gratis, maka tidak boleh ada pembayaran sama sekali,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S