Beranda blog Halaman 280

PWI Kukar Resmi Dilantik, Ketua PWI Kaltim Ingatkan Soal Marwah dan Integritas Wartawan

Penulis
redaksi
-
0
Suasana pelantikan PWI Kukar. (Ady/MKN)

TENGGARONG – Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2028 resmi dilantik di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Senin (16/2/2026). Pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi juga penegasan ulang komitmen menjaga marwah profesi di tengah tekanan industri media yang kian kompleks.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, sebagai tindak lanjut Konferensi Kabupaten PWI Kukar pada Desember 2025 yang menetapkan Andi Wibowo sebagai ketua terpilih. Sekitar 60 anggota PWI Kukar kini berada di bawah kepengurusan baru untuk masa bakti tiga tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Abdurrahman Amin menegaskan pentingnya kesinambungan kepemimpinan untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus memperkuat posisi PWI di daerah. Menurutnya, estafet dari kepengurusan sebelumnya harus menjadi modal untuk memperkokoh konsolidasi internal.

Ia juga menyoroti tantangan dunia pers yang semakin berat. Disrupsi digital, gelombang kecerdasan buatan (AI), dampak pandemi, hingga pemangkasan anggaran disebutnya sebagai faktor yang ikut mengguncang industri media.

“Bukan hanya apa yang diberitakan, tetapi siapa yang memberitakan. Reputasi dan integritas wartawan harus dijaga,” ujarnya.

Rahman menekankan bahwa menjaga marwah profesi bukan hanya soal kemampuan teknis atau kesejahteraan, melainkan juga tentang konsistensi menjalankan kode etik jurnalistik.

“Menjaga marwah dan martabat profesi bukan hanya soal kompetensi dan kesejahteraan, tetapi juga penegakan kode etik. Kita harus terus berjuang menjaga martabat profesi,” tegasnya.

Ketua PWI Kukar yang baru, Andi Wibowo, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia wartawan di Kukar. Ia menilai peningkatan kapasitas menjadi kunci agar wartawan mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap media.

Menurutnya, PWI tidak boleh hanya menjadi organisasi administratif, melainkan harus menjadi ruang belajar dan ruang kontribusi bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan PWI sebagai wadah untuk belajar dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh pengurus bekerja dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi profesionalisme,” ucap Andi.

Sementara itu, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Kabupaten (Sekda) Kukar Sunggono, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan peran pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Ia menyebut pers memiliki fungsi sebagai pendidik publik, pengawal kebijakan, sekaligus penyampai kritik konstruktif berbasis data.

“Jadikan periode 2025–2028 sebagai era jurnalisme Kukar yang profesional, beretika, berpihak pada rakyat, dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan daerah,” demikian pesan Bupati.

Pelantikan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa eksistensi organisasi wartawan tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi oleh integritas para anggotanya dalam menjaga kepercayaan publik.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Iftar di Tengah Alam Manggar, De Boekit Riverside Resort Tawarkan Buffet Spesial dan Promo Ramadan

Penulis
redaksi
-
0
Sales Eksekutif Nita, Direktur De Boekit Riverside Resort Indah Noviarini, dan Head of Marketing Aisyah Akmal. (Foto: Hanafi)

BALIKPAPAN — Berbuka puasa tak lagi sekadar soal menu, tetapi juga pengalaman. Ramadan 2026 ini, De Boekit Riverside Resort menghadirkan paket Iftar bernuansa alam terbuka di kawasan hijau Manggar, Balikpapan, dengan konsep buffet all you can eat yang memadukan cita rasa Nusantara dan suasana asri.

Direktur De Boekit Riverside Resort, Indah Noviarini, mengatakan konsep iftar tahun ini dirancang untuk menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat sekaligus pengalaman kuliner yang variatif.

Suasana De Boekit Riverside Resort di kawasan hijau Manggar yang menghadirkan pengalaman berbuka puasa bernuansa alam terbuka. (Ist)

“Kami ingin menghadirkan momen berbuka puasa yang berkesan. Karena itu, konsep buffet kami lengkapi dengan variasi menu yang berganti setiap hari agar tamu tidak merasa bosan,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).

Manajemen menawarkan dua pilihan paket. Paket reguler dibanderol Rp145.000 per orang dengan sajian buffet sepuasnya. Sementara paket premium seharga Rp195.000 per orang menghadirkan menu unggulan seperti kambing guling dan barbecue yang disajikan secara bergantian, selain hidangan utama lainnya.

Menu utama dirotasi setiap pekan, sementara beberapa stall favorit tetap tersedia setiap hari, seperti soto ayam, bubur, mi instan, salad, gorengan, hingga aneka jajanan pasar. Untuk takjil, tersedia tiga pilihan berbeda setiap hari, lengkap dengan kurma sebagai sajian wajib. Kolak, puding, dan aneka hidangan manis menjadi pelengkap berbuka.

Pilihan minuman pun beragam, mulai dari lemon tea, infused water, es cendol, jus buah segar, hingga green juice. Tamu juga dapat memesan minuman tambahan secara ala carte.

Tak hanya itu, De Boekit Riverside Resort menghadirkan promo Ramadan berupa Beli 5 Gratis 1 dan Beli 10 Gratis 2, serta promo Early Bird bagi tamu yang melakukan reservasi lebih awal.

Program Iftar tersedia setiap hari selama Ramadan pukul 18.00–20.30 WITA, khusus dine in dengan kapasitas sekitar 100 orang. Reservasi dapat dilakukan sehari sebelumnya atau pada hari yang sama hingga pukul 15.00 WITA.

Pengunjung juga dapat memanfaatkan waktu ngabuburit dengan berbagai aktivitas di kawasan Manggar, seperti susur Sungai Manggar menikmati ekosistem mangrove dan melihat bekantan, berkuda, memancing, hingga berinteraksi dengan domba Merino dan domba Garut.

Bagi yang ingin menginap, resort ini menyediakan promo kamar diskon hingga 50 persen selama Ramadan, dengan pilihan tipe kamar tematik termasuk fasilitas jacuzzi untuk pengalaman staycation yang lebih nyaman.

Dengan kombinasi wisata alam, sajian khas Nusantara, dan berbagai promo menarik, De Boekit Riverside Resort menargetkan menjadi destinasi favorit berbuka puasa masyarakat Balikpapan tahun ini.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Refly Harun Tegaskan Roy Suryo Cs Tolak Restorative Justice, Minta Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Penulis
redaksi
-
0
Roy Suryo didampingi Refly Harun saat menggelar konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA — Tim kuasa hukum Roy Suryo menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh kliennya bukan untuk mencari jalan damai melalui restorative justice (RJ), melainkan meminta penghentian penyidikan karena dinilai cacat secara hukum.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, dalam konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2026). Ia menekankan bahwa permohonan yang diajukan kepada Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri murni berlandaskan argumentasi hukum.

“RRT tidak minta Restorative Justice, RRT tidak menyerah, RRT tidak masuk angin, RRT tidak minta maaf ke Solo, tidak mau sowan ke Solo (ke rumah Jokowi),” ujar Refly.

Menurutnya, penghentian penyidikan yang dimohonkan bukan bentuk kompromi, melainkan karena proses penyelidikan dan penyidikan dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita tuntut penghentian penyidikan demi hukum, karena proses penyelidikan penyidikan, baik di Bareskrim maupun Polda Metro Jaya sudah melanggar hukum, baik undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang,” tegasnya.

Refly juga menilai arah penegakan hukum saat ini telah bergeser dari pokok perkara. Ia menyebut substansi utama yang dipersoalkan adalah dugaan keaslian ijazah, bukan delik turunan seperti pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.

“Kita mau menggeser permainan ini pada kasus semula, yaitu pembuktian ijazah apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Versi RRT sudah jelas 99,9 persen palsu. Jadi bukan pada hal-hal lain yang merupakan pinggiran,” ujarnya.

“Yaitu pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya. Siapapun yang tahu hukum, paham bahwa yang namanya pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah dan lain sebagainya itu adalah pinggiran dari masalah utamanya,” lanjut Refly.

Ia juga menantang pihak yang meyakini dokumen tersebut asli untuk membuktikannya melalui jalur hukum, termasuk dalam gugatan citizen lawsuit yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Solo.

“Agar kemudian masyarakat bisa paham bahwa memang ada ijazah palsu tersebut, karena kami meyakini terlalu banyak bukti-bukti yang bisa disodorkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu,” katanya.

Diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara ini yang terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama mencakup lima nama, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Dua di antaranya, Eggi dan Damai, dihentikan penyidikannya setelah menempuh mekanisme RJ.

Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Berkas perkara ketiganya sempat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, namun dikembalikan untuk dilengkapi (P19).

Para tersangka dijerat Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP serta Pasal 27A juncto Pasal 32 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus ini pun masih bergulir, dengan polemik yang belum menunjukkan tanda mereda. (Fajri)

Editor: Agus S

Sembilan Tahun PWI Bontang: Dari Nol hingga Menjaga Marwah Profesi

Penulis
redaksi
-
0
Suasana sidang Konferensi Kota PWI Bontang pada 12 Februari 2026 lalu.

Sembilan tahun lalu, PWI Bontang belum ada. Hari ini, organisasi itu berdiri dengan rekam jejak, dinamika, dan tanggung jawabnya.

Tahun 2016 saya menerima mandat dari Ketua PWI Kaltim saat itu, Endro Effendi. Mandatnya menyiapkan Konferensi Kota dan membentuk kepengurusan PWI Kota Bontang.

Saat itu PWI belum ada. Kami memulai dari nol. Memverifikasi anggota biasa yang memenuhi syarat. Menata administrasi. Memastikan organisasi memiliki legitimasi yang sah. Dari proses itulah PWI Bontang resmi terbentuk pada 2016. Saya dipercaya memimpin periode 2016–2019.

Tiga tahun pertama adalah masa membangun pondasi. Menegaskan identitas. Membangun kepercayaan. Membuka komunikasi dengan pemerintah, perusahaan, dan sesama media. Organisasi profesi tidak boleh berdiri setengah-setengah. Harus punya akar dan arah.

Pada 20 Februari 2020, estafet berpindah. Konferensi Kota di BPU Kecamatan Bontang Utara menetapkan Suriadi Said sebagai Ketua PWI Bontang periode 2020–2023. Isur, sapaan akrabnya, melihat potensi besar. Lebih dari 30 wartawan di Bontang ia pandang sebagai ladang pembinaan. Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dijadikan program prioritas.

Periode pertama berjalan stabil. UKW terlaksana. Forum diskusi mulai hidup. Organisasi menemukan ritmenya.

Tahun 2023, Konferensi Kota kembali digelar. Suasananya relatif tenang. Dalam forum itu, Suriadi Said kembali dipercaya memimpin periode kedua 2023–2026. Ia terpilih secara aklamasi. Artinya, mayoritas anggota masih menghendaki kesinambungan.

Suriadi Said, menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Di periode ini bebannya berbeda. Bukan lagi soal membangun dari awal, tetapi memastikan yang sudah dirintis tidak melemah dan tetap berjalan.

Dalam laporan pertanggungjawabannya, Isur menegaskan dua hal yang ia pegang selama memimpin. Kompetensi dan ruang belajar. UKW digelar bekerja sama dengan perusahaan dan Diskominfo Kota Bontang. Ruang-ruang diskusi dibuka, bahkan untuk wartawan yang belum menjadi anggota PWI. “Tanggung jawab moral kita membentuk wartawan yang profesional, dan ke depan harus lebih modern,” ucapnya.

Di periode kedua, aktivitas PWI Bontang makin padat. UKW kembali dilaksanakan dan menjadi agenda konsisten. PWI aktif mengisi materi jurnalistik di sekolah, Pramuka, hingga OPD. Menjadi juri berbagai kegiatan. Menggelar diskusi dan konsultasi publik, termasuk konsultasi publik RSUD di Surabaya pada September 2024.

Di bidang olahraga, delegasi dikirim ke Pra-Porwanas Makassar April 2024 dan Porwanas Banjarmasin Agustus 2024 dengan empat atlet. Nobar Pilkada Bontang 2024 digelar sebagai bagian dari pendidikan politik publik. Kegiatan sosial Ramadan berbagi takjil dan kunjungan pasien RSUD juga berjalan. Rumah Porwanas 2025 mulai dipersiapkan.

Organisasi ini benar-benar hidup. Namun periode kedua juga membawa duka. Pada 28 September 2024, PWI Bontang kehilangan Rachman Wahid, Sekretaris PWI Bontang. Wartawan senior yang pernah menjadi redaktur hingga pemimpin redaksi. Kepergiannya bukan sekadar meninggalkan jabatan kosong, tetapi meninggalkan ruang emosional dalam organisasi.

Struktur tetap harus berjalan. Jabatan sekretaris kemudian berpindah ke Zulfikar. Organisasi tidak boleh berhenti, meski rasa kehilangan belum sepenuhnya hilang.

Waktu berjalan. Masa kepengurusan pun mendekati akhir. Pada 12 Februari 2026, Konferensi Kota kembali digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Forum berlangsung lancar. Tanpa riak berarti, Muhammad Kusnadi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Bontang periode 2026–2029. Tidak ada voting. Tidak ada gesekan. Itu menandakan konsolidasi berjalan.

Muhammad Kusnadi menyampaikan visi usai terpilih sebagai Ketua PWI Bontang periode 2026–2029 secara aklamasi.

Kusnadi tidak berbicara muluk-muluk. Ia menekankan evaluasi dan peningkatan. Program yang sudah berjalan akan diperkuat. Fokusnya soliditas internal dan profesionalisme anggota. “Kalau sebelumnya sudah berjalan baik, kita tingkatkan. Jangan hanya ganti nama, tapi naikkan kualitas,” ucapnya.

Menurutnya, modern bukan berarti meninggalkan kode etik. Profesional bukan berarti kaku terhadap perubahan. Wartawan tidak bisa menutup mata dari media sosial, tetapi juga tidak boleh larut dalam arus sensasi.

Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, mengingatkan agar organisasi tidak terseret kepentingan sesaat. Sementara Pemkot Bontang melalui Anwar Sadat menegaskan peran pers sebagai penjernih di tengah banjir informasi.

Abdurrahman Amin, Ketua PWI Kaltim, menyampaikan arahan tentang pentingnya menjaga soliditas dan marwah organisasi.

Ya, semua itu terdengar baik. Tapi pengalaman sembilan tahun berdirinya PWI mengajarkan bahwa tantangan terbesar organisasi bukan dari luar. Tantangan terbesar selalu datang dari dalam.

Marwah profesi tidak runtuh karena kritik.
Runtuh ketika verifikasi dianggap formalitas.
Runtuh ketika solidaritas hanya muncul saat konferensi.
Runtuh ketika jabatan lebih penting daripada kualitas.

Organisasi profesi bukan tempat mencari posisi, melainkan tempat menjaga standar. PWI Bontang sudah melewati masa perintisan. Sudah melewati masa penataan. Sekarang yang diuji bukan lagi semangat membentuk, tetapi kesungguhan menjaga.

Anwar Sadat menegaskan komitmen Pemkot Bontang dalam memperkuat kemitraan dengan insan pers yang profesional.

Apakah kualitas tetap menjadi prioritas?
Apakah UKW benar-benar dipandang sebagai kebutuhan?
Apakah organisasi berani bersikap tegas ketika anggotanya sendiri keliru?

Karena ukuran organisasi terletak pada konsistensinya menjaga marwah setiap hari. Marwah tidak diwariskan lewat serah terima jabatan. Marwah harus dijaga setiap hari.
Lewat keputusan. Lewat keberanian menolak pesanan.
Lewat disiplin pada kode etik.

Selamat kepada pengurus baru PWI Bontang periode 2026-2029. Selamat menjalankan amanah.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

SMKN 3 Tenggarong Dapat Hibah Komponen Alat Berat dan Safety Center, United Tractors Perkuat Link and Match Industri

Penulis
redaksi
-
0
Kegiatan hibah dua komponen alat berat sekaligus peresmian Ruangan Safety Center di SMKN 3 Tenggarong.

KUKAR — Dukungan dunia industri terhadap pendidikan vokasi kembali terlihat di Kutai Kartanegara. PT United Tractors Tbk (UT) Site Tenggarong menyerahkan hibah dua komponen alat berat sekaligus meresmikan Ruangan Safety Center di SMKN 3 Tenggarong, sebagai langkah konkret memperkuat kompetensi siswa Jurusan Teknik Alat Berat.

Program ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan United Tractors dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi, khususnya di daerah yang memiliki potensi industri alat berat yang kuat seperti Kalimantan Timur. SMKN 3 Tenggarong dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Kasi Pembinaan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Badwi, mengapresiasi kolaborasi antara dunia usaha dan dunia pendidikan tersebut.

“Kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi atas sinergi yang kami harapkan terus terjalin. Dengan bertambahnya alat praktik bagi siswa, harapannya mereka dapat meningkatkan kompetensi yang semakin relevan dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.

Kepala SMKN 3 Tenggarong, Rachmad Anwar, menyebut hibah komponen alat berat serta fasilitas Safety Center akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran praktik siswa.

“Kami yakin dengan adanya tambahan dukungan fasilitas yang diberikan UT Site Tenggarong akan menjadi penguatan signifikan dalam mencetak lulusan teknik alat berat yang unggul secara teknis dan siap menghadapi dunia kerja,” ungkapnya.

Perwakilan Manajemen UT Site Tenggarong, Fajri Egha Alvian, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing.

“Kolaborasi ini akan terus berkelanjutan dengan institusi pendidikan vokasi sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, serta berdaya saing tinggi, sehingga setelah lulus mereka siap terjun ke dunia kerja,” tegasnya.

Selain hibah komponen alat berat untuk praktik siswa, peresmian Ruangan Safety Center menjadi poin penting dalam kegiatan tersebut. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang komprehensif, guna membentuk budaya safety sejak dini.

Safety Center dilengkapi berbagai alat peraga, mulai dari alat pelindung diri (APD), alat pemadam api ringan (APAR), peraga kelistrikan, peraga bahaya pelontar, perangkat Lock Out Tag Out (LOTO), hingga berbagai tools tangan dan perangkat edukasi lainnya. Seluruhnya mendukung pembelajaran praktik yang lebih aplikatif dan sesuai standar industri.

Melalui sinergi ini, United Tractors berharap tercipta ekosistem pendidikan vokasi yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman kuat tentang keselamatan kerja sebagai fondasi utama di industri alat berat.

Langkah ini menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antara industri dan sekolah dapat mempercepat lahirnya tenaga kerja muda yang profesional, kompeten, dan siap bersaing di tingkat nasional.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Roy Suryo Klaim Kantongi Foto RAW Skripsi Jokowi, Soroti Detail Kertas dan Gelar Dosen

Penulis
redaksi
-
0
Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo memamerkan foto skripsi Jokowi yang didapatkan dari UGM. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA — Polemik dugaan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Pakar telematika Roy Suryo menggelar konferensi pers dan untuk pertama kalinya memamerkan foto skripsi yang disebutnya sebagai dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam keterangannya, Roy menyebut foto tersebut merupakan “primary evidence” yang ia terima bersama dr. Tifa dan Rismon Sianipar dari jajaran pimpinan UGM, yakni Wakil Rektor I dan Wakil Rektor IV.

“Kami terima langsung bentuk skripsinya dan kemudian kami uji halaman-halamannya. Ini untuk pertama kalinya juga saya tunjukkan seperti ini,” ujar Roy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/2/2026).

Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut difoto menggunakan kamera profesional dengan format RAW, bukan JPEG. Menurutnya, penggunaan format RAW bertujuan menjaga detail asli dokumen untuk kepentingan analisis.

“Hasilnya bukan berupa JPEG. Ini RAW, raw material yang sangat tajam dan dalam. Itu gunanya untuk proses identifikasi,” katanya.

Roy menjelaskan bahwa file JPEG telah mengalami kompresi sehingga detail tertentu bisa berkurang, sedangkan RAW disebutnya mempertahankan warna dan tekstur asli dokumen.

Selain aspek teknis pengambilan gambar, Roy juga menyoroti kondisi fisik skripsi tersebut. Ia menyatakan menemukan perbedaan tampilan kertas dalam satu dokumen yang sama.

“Dalam satu skripsi ada kertas yang berbeda. Kertas sebelah kiri masih tampak baru, sebelah kanan sudah kusem. Logis tidak?” ucapnya.

Ia juga menyoroti perbedaan tampilan hasil ketikan yang menurutnya menunjukkan kombinasi antara mesin ketik dan cetakan printer.

“Sebelah kanan ini mesin ketik. Sebelah kiri dituliskan Joko Widodo dan ini diprint. Mesin inkjet belum ada di tahun itu,” katanya.

Roy turut menyinggung penulisan gelar akademik salah satu dosen yang dicantumkan dalam ucapan terima kasih skripsi tersebut. Ia menyebut nama Ahmad Sumitro tertulis dengan gelar profesor, padahal menurutnya pada waktu itu yang bersangkutan belum dikukuhkan sebagai profesor.

“Bulan November masih doktor. Tapi di sini sudah ditulis Prof. Dr., padahal pengukuhan profesor baru Maret 1986,” ujar Roy.

Ia mempertanyakan etika akademik dalam penulisan gelar sebelum pengukuhan resmi dan menantang pihak yang menyatakan gelar tersebut sudah sah dicantumkan pada waktu itu.

Roy memastikan bahwa seluruh temuannya, termasuk dokumen skripsi yang ia tampilkan, akan dipaparkan dalam sidang citizen lawsuit di Solo pada Rabu, 18 Februari 2026. Ia mengklaim rangkaian bukti tersebut sebagai fakta yang menurutnya tidak dapat dibantah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak UGM maupun pihak terkait lainnya mengenai pernyataan Roy Suryo tersebut. (Fajri)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

Oegroseno Tegaskan Dugaan Ijazah Palsu Tetap Bisa Diproses, Meski Kasus Pencemaran Dihentikan

Penulis
redaksi
-
0
Eks Wakapolri Oegroseno saat menghadiri konferensi pers Roy Suryo Cs di Jakarta. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA — Penghentian perkara dugaan pencemaran nama baik tidak otomatis mengubur isu utama yang memicu polemik. Eks Wakapolri Oegroseno menegaskan, substansi dugaan penggunaan ijazah palsu tetap memiliki ruang hukum tersendiri dan tidak gugur begitu saja.

Pernyataan itu disampaikan Oegroseno saat menghadiri konferensi pers Roy Suryo Cs di Jakarta, Senin (16/2/2026). Ia meminta publik dan aparat penegak hukum memisahkan secara tegas dua perkara yang berbeda tersebut.

“Mohon dipisahkan antara laporan polisi di Polda Metro dengan dugaan penggunaan ijazah palsu untuk pencalonan wali kota, gubernur, dan presiden,” ujarnya.

Menurutnya, laporan pencemaran nama baik yang ditangani Polda Metro merupakan perkara berbeda dengan pokok dugaan penggunaan ijazah palsu dalam proses pencalonan pejabat publik. Karena itu, penghentian satu perkara tidak serta-merta menghentikan perkara lainnya.

Ia menegaskan bahwa dugaan ijazah palsu tetap dapat diproses secara hukum, apalagi sebelumnya terdapat putusan Komisi Informasi Publik yang dimenangkan oleh pihak pelapor. Hal tersebut, kata dia, menjadi salah satu dasar bahwa persoalan ini belum selesai secara substansi.

“Bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal yaitu masalah dugaan ijazah palsu itu berhenti. Itu tidak berkait,” katanya.

Oegroseno juga membuka kemungkinan adanya laporan polisi baru apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam proses administrasi maupun verifikasi dokumen pencalonan. Laporan tersebut, menurutnya, bisa diarahkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk komisioner KPU di tingkat daerah maupun pusat jika memang memenuhi unsur pidana.

Ia menilai kedua peristiwa hukum tersebut berdiri sendiri dan tidak dapat dianggap sebagai satu rangkaian yang saling menggugurkan. Oleh karena itu, publik diminta tidak menyamakan penghentian penyidikan pencemaran nama baik dengan berhentinya dugaan ijazah palsu.

“Jadi jelas tegas ya, tidak ada kompromi. Yang kami minta adalah dihentikan penyidikan yang bertentangan dengan hukum,” pungkasnya. (Fajri)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

Isu Asusila di SMK Samarinda Bergulir, Sekolah Pastikan Siswi Tidak DO dan Proses Oknum Guru di Tangan BKD

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi pelecehan seksual. (Gemini.ai)

SAMARINDA – Dugaan kasus asusila yang menyeret oknum guru berinisial Mr. X di salah satu SMK Negeri di Samarinda terus menjadi sorotan. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik, pihak sekolah angkat bicara untuk meluruskan sejumlah isu, termasuk kabar bahwa siswi terduga korban dikeluarkan dari sekolah.

Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Elis Susiana, menegaskan bahwa informasi mengenai dikeluarkannya siswi tersebut tidak benar. Ia memastikan status pendidikan siswi tetap aktif dan tercatat secara administratif.

“Status siswi tetap terdaftar di Dapodik dan tidak dikeluarkan (DO). Ia sempat dikembalikan ke orang tua selama tiga minggu hanya untuk menjaga kondisi psikisnya agar tidak terkena dampak bullying dari teman-temannya,” ujar Elis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, keputusan memulangkan sementara itu murni pertimbangan psikologis, bukan sanksi akademik. Sekolah, kata dia, tetap bertanggung jawab memastikan siswi tersebut dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa hambatan.

Di sisi lain, publik juga mempertanyakan nasib oknum guru yang disebut dalam isu tersebut. Elis menegaskan bahwa kewenangan sanksi administratif tidak berada di tangan sekolah.

“Karena beliau (guru) ditugaskan di sini, maka yang mengambil keputusan adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kami sudah sampaikan laporan ke Dinas Pendidikan sejak 10 Februari, dan sekarang ranahnya ada di BKD untuk verifikasi lebih lanjut,” jelasnya.

Artinya, proses terhadap Mr. X kini berada dalam mekanisme kepegawaian pemerintah daerah, bukan keputusan sepihak pihak sekolah.

Terkait isu kehamilan yang sempat viral di media sosial, Elis menyebut pihak sekolah telah memfasilitasi pertemuan internal bersama orang tua siswi. Namun, hasilnya belum mengarah pada kesimpulan tertentu.

“Dari hasil konferensi, bisa dibilang ‘zonk’. Keduanya menyatakan tidak dihamili dan tidak menghamili. Orang tua juga menyerahkan jawaban kepada anaknya. Kami tidak bisa bertindak lebih jauh jika tidak ada keterangan yang menguatkan,” ungkap Elis.

Situasi ini semakin kompleks setelah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim mengungkap adanya laporan dari dua alumni yang mengaku pernah menjadi korban pada 2017 dan 2018.

Biro Hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman, menyatakan pihaknya telah menerima aduan resmi.

“Kami menerima laporan resmi dari dua korban yang merupakan alumni. Saat kejadian, mereka masih di bawah umur. Ini adalah fakta karena mereka datang langsung membuat aduan,” tegas Sudirman.

Menanggapi laporan tersebut, Elis yang baru menjabat enam hari sebagai kepala sekolah menyatakan peristiwa itu terjadi sebelum masa kepemimpinannya. Ia menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem pengawasan internal, termasuk dengan membuka hotline pengaduan dan menguatkan program Sekolah Ramah Anak.

Kasus ini kini berada dalam fase klarifikasi dan verifikasi lintas instansi. Di satu sisi, sekolah menegaskan tidak ada pemecatan siswi. Di sisi lain, proses terhadap oknum guru disebut berada di tangan BKD. Sementara itu, laporan dari pihak luar menambah dimensi baru yang menuntut penanganan lebih menyeluruh dan transparan. (Dim)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

Chat Ajakan Menginap Terungkap, TRC PPA Desak Usut Tuntas Dugaan Oknum Guru SMK di Samarinda

Penulis
redaksi
-
0
Kuasa Hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman, saat diwawancarai awak media terkait perkembangan dugaan kasus oknum guru SMK di Samarinda. (Dimas/Media Kaltim)

SAMARINDA – Dugaan kasus asusila yang menyeret oknum guru di salah satu SMK Negeri di Samarinda memasuki babak baru. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur mengklaim telah mengantongi bukti percakapan yang diduga berisi ajakan menginap di hotel kepada seorang siswi aktif. Di saat bersamaan, muncul pula dugaan intimidasi terhadap siswa yang mencoba mengawal perkara tersebut.

Kuasa Hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman, menegaskan bahwa pihaknya tidak berbicara tanpa dasar. Ia menyebut ada komunikasi intens antara terduga pelaku dan salah satu siswi.

“Malam ini saya tegaskan, salah satu korban yang masih bersekolah di sana memang sering dihubungi terduga pelaku untuk mengajak check-in di salah satu hotel di Samarinda. Beruntung, siswi yang bersangkutan tidak pernah merespons,” ujar Sudirman kepada awak media, Senin malam (16/2).

Pernyataan itu sekaligus membantah anggapan bahwa isu yang beredar hanya rumor. Sudirman menekankan, data dan fakta telah dikumpulkan dan siap disampaikan secara terbuka kepada pihak sekolah.

“Kami punya data dan fakta. Rencananya hari Rabu kami akan bertemu pihak sekolah untuk membuka fakta-fakta ini agar mereka melek bahwa kejadian ini nyata,” tambahnya.

Tidak hanya dugaan ajakan menginap, TRC PPA juga menyoroti informasi mengenai tekanan terhadap siswa. Beredar kabar adanya peringatan agar siswa tidak memberikan pernyataan kepada publik, dengan ancaman sanksi akademik.

“Kami sudah memegang bukti terkait penyampaian bahwa anak-anak yang mem-follow up perkara ini akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut ujian. Kami minta pihak sekolah jangan melakukan hal itu. Jangan mengancam anak-anak,” tegas Sudirman.

Ia mengingatkan agar proses klarifikasi dan penanganan dilakukan secara bijak, tanpa menambah persoalan baru. Menurutnya, jika benar ada intimidasi, maka itu akan menjadi masalah tersendiri di luar substansi dugaan awal.

Sudirman juga menyinggung bahwa persoalan ini disebut bukan kejadian baru. Ia berharap aparat penegak hukum tidak menunggu laporan formal semata jika terdapat indikasi pelanggaran pidana.

“Kasus ini bukan baru kemarin, tapi sudah terjadi sejak 2017. Kalau ini tidak diputus mata rantainya, akan ada korban-korban selanjutnya. Kami juga berharap orang tua siswi yang saat ini dikabarkan sedang mengandung untuk berani melapor secara resmi ke kepolisian agar proses hukum bisa berjalan,” jelasnya.

TRC PPA menegaskan bahwa langkah mereka bukan untuk menjatuhkan institusi pendidikan, melainkan mendorong penyelesaian terhadap oknum yang diduga bermasalah.

“Kami tidak mungkin menghancurkan sekolah tersebut. Yang kami inginkan adalah oknum ini diselesaikan bersama-sama. Kami minta Dinas Pendidikan jeli dan tepat mengambil langkah. Jangan sampai kasus sembilan tahun lalu terus berulang di masa depan,” pungkasnya. (Dim)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

HUT Pomal, Aparat Sisir THM Cari Anggota TNI-Polri Tanpa Surat Tugas

Penulis
redaksi
-
0
TNI-Polri turun bareng, Tempat Hiburan Malam Sangatta Jadi Sasaran Operasi. (Ist)

SANGATTA – Tim gabungan TNI-Polri menggelar Operasi Yustisi (Gaktib) dengan menyasar sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM).

Operasi ini digelar dalam rangka Pekan Disiplin menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) ke-80 tahun 2026. Sasaran utama jelas: memastikan tidak ada anggota TNI maupun Polri yang kedapatan berada di THM tanpa surat perintah tugas.

Operasi dimulai pukul 22.00 WITA hingga 01.00 WITA. Personel gabungan terdiri dari Pomal Lanal Sangatta, Sub Denpom VI/Mulawarman dari unsur TNI AD, serta Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kutai Timur.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menegaskan, keterlibatan Propam Polres Kutim merupakan bentuk dukungan terhadap penegakan disiplin, sekaligus memperkuat sinergitas TNI-Polri di Kutim.

“Operasi gabungan ini adalah wujud nyata soliditas TNI-Polri di Kutai Timur. Kami mendukung penuh kegiatan Pekan Disiplin dalam rangka HUT Pomal ke-80 ini. Tujuannya jelas, yakni memastikan tidak ada oknum anggota, baik dari TNI maupun Polri, yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berada di tempat hiburan malam tanpa surat perintah tugas,” tegas Fauzan saat dikonfirmasi, Minggu (16/2/2026).

Operasi dipimpin oleh Paur Lidkrim Lanal Sangatta Letda Laut (PM) Nevida Prima Laksana. Tim kemudian menyisir lima lokasi hiburan malam di kawasan Teluk Lingga, yakni Pub Metro, New Place, Golden Pub, Executive, serta Queen.

Hasilnya, petugas menemukan kondisi yang beragam di lapangan. Pub Metro terpantau ramai dipadati pengunjung umum. Sementara Golden Pub hanya terdapat dua orang pengunjung. Sedangkan THM Executive dan Queen ditemukan dalam kondisi tutup.

Meski dilakukan hingga dini hari, operasi berlangsung tertib. Situasi terpantau aman dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang melibatkan anggota TNI maupun Polri.

“Prinsipnya, kami ingin memastikan integritas aparat tetap terjaga di mata masyarakat. Sinergi dalam penegakan ketertiban seperti ini akan terus kami pertahankan,” tutup Fauzan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

1...279280281...1,189Halaman 280 dari 1,189