JAKARTA — Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR RI saat Amsal Christy Sitepu menyampaikan rasa syukurnya usai dinyatakan bebas oleh pengadilan.

Dalam forum tersebut, Amsal terlihat membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan sekaligus ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang dinilainya turut mengawal proses hukum yang ia jalani.

“Saya mau berterima kasih kepada Ketua Komisi III DPR RI Bapak Habiburokhman, pimpinan, dan semua anggota Komisi III. Pak, terima kasih banyak pak, hari ini saya sudah bebas pak,” ucap Amsal dalam RDPU, Kamis (2/4/2026).

Ia juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, yang disebutnya ikut berperan dalam proses penjaminan serta pengawalan kasusnya di Sumatera Utara.

“Dan terkhusus juga buat bapak Hinca Panjaitan yang mewakili Komisi III sebagai penjamin saya juga dan yang mengawal kasus ini,” lanjutnya.

Rapat tersebut digelar untuk membahas perkara dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang sebelumnya menjerat Amsal. Dalam forum itu, turut hadir perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Karo, serta Amsal sebagai pihak yang bersangkutan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan Amsal bebas murni dari seluruh dakwaan setelah dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Putusan tersebut sekaligus menutup rangkaian proses hukum yang sempat menjadi sorotan publik, terutama terkait penilaian terhadap pekerjaan di sektor ekonomi kreatif.

Momen di DPR tersebut menjadi simbol kelegaan sekaligus penegasan bahwa proses hukum yang dijalani akhirnya menemukan titik akhir bagi Amsal. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menerapkan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini resmi berlaku mulai Jumat, 10 April 2026.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk kelonggaran tanpa batas. ASN tetap dituntut menjaga kinerja dan disiplin, meskipun bekerja dari rumah.

“WFH bukan berarti santai di rumah. ASN tetap harus bekerja, responsif, dan mencapai target kinerja,” tegasnya, Kamis (2/4/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026. Skema kerja yang diterapkan menggabungkan work from office (WFO) dan work from home sebagai bagian dari penyesuaian budaya kerja birokrasi yang lebih adaptif.

WFH hanya diberlakukan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Sementara pada hari lainnya, ASN tetap bekerja dari kantor seperti biasa.

Namun demikian, tidak semua ASN dapat menjalankan WFH. Unit layanan publik serta pejabat tertentu tetap diwajibkan hadir di kantor guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Pemkab Kukar juga menegaskan bahwa pengawasan kinerja akan diperketat. Setiap ASN wajib melaporkan aktivitas kerja harian kepada atasan langsung, dengan kontrol berjenjang di masing-masing perangkat daerah.

Selain aspek kinerja, kebijakan ini juga menyasar efisiensi anggaran. Pemerintah daerah mengatur penggunaan energi di kantor, seperti pembatasan suhu pendingin ruangan pada 24 hingga 25 derajat Celsius serta kewajiban mematikan perangkat elektronik setelah jam kerja.

Efisiensi juga dilakukan pada penggunaan kendaraan dinas, termasuk pembatasan konsumsi BBM dan optimalisasi sistem berbagi kendaraan.

“Efisiensi tidak hanya soal anggaran, tapi juga harus menjadi kebiasaan dalam kerja sehari-hari,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan WFH akan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan kebijakan fleksibilitas kerja tidak disalahgunakan.

Dengan penerapan sistem ini, Pemkab Kukar berharap dapat meningkatkan produktivitas ASN sekaligus menekan belanja operasional daerah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

PASER – Sebanyak 355 calon haji asal Kabupaten Paser menjalani vaksinasi meningitis dan poliomielitis sebagai bagian dari persiapan keberangkatan ibadah haji tahun 2026.

Vaksinasi ini dilakukan guna menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) sekaligus mencegah penularan penyakit menular selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Kepala Kantor Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Abdurrahman, menyebutkan total calon haji asal Paser tahun ini mencapai 547 orang yang terbagi dalam tiga kelompok terbang (kloter).

“Kloter pertama sebanyak 355 orang, gelombang kedua 34 orang, dan gelombang ketiga 157 orang,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Untuk tahap awal, vaksinasi difokuskan pada kloter pertama yang akan diberangkatkan lebih dahulu. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama dua hari, mulai 1 hingga 2 April 2026 di Kantor PHU.

Abdurrahman menjelaskan, kloter pertama dijadwalkan akan masuk embarkasi Balikpapan pada 29 April mendatang.

“Ini persiapan bagi calon haji kloter pertama yang akan masuk embarkasi Balikpapan pada 29 April,” katanya.

Ia menegaskan bahwa vaksinasi merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap calon jemaah haji sebelum keberangkatan. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Meski telah mendapatkan vaksin, Abdurrahman tetap mengingatkan agar jemaah menjaga kondisi fisik. Hal ini mengingat padatnya aktivitas ibadah serta kondisi cuaca ekstrem di Mekkah yang dipenuhi jutaan jemaah dari berbagai negara.

“Kesehatan adalah hal utama demi kelancaran ibadah haji,” tegasnya.

Dengan pelaksanaan vaksinasi ini, diharapkan seluruh jemaah haji asal Paser dapat menjalankan ibadah dengan aman, sehat, dan lancar tanpa kendala kesehatan yang berarti. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Musibah kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di RT 1 Jalan Jangkar, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kamis (2/4/2026) jelang siang. Rumah milik Sholikin tersebut ludes terbakar, diduga akibat korsleting listrik.

Peristiwa ini langsung direspons cepat oleh personel Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Sepaku setelah menerima laporan sekitar pukul 10.34 Wita. Tim segera bergerak ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati api sudah membesar dan melalap bangunan rumah berukuran sekitar 4×10 meter. Proses pemadaman dilakukan bersama personel Polsek Sepaku, Bhabinkamtibmas, serta dukungan dari pihak PLN.

Api yang diduga berasal dari arus pendek listrik tersebut akhirnya berhasil dipadamkan total dalam waktu sekitar satu setengah jam.

Dalam proses penanganan, Damkar Sepaku mengerahkan unit Kajama Water Supply dan Brandweer untuk menjinakkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lain di sekitarnya.

Tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Namun, kondisi rumah korban dilaporkan hampir habis terbakar hingga rata dengan tanah.

Sejumlah warga sekitar turut membantu proses pemadaman, menunjukkan solidaritas dalam menghadapi musibah tersebut. Aparat pemerintah desa juga terlihat berada di lokasi untuk membantu penanganan awal.

Salah seorang warga, Riana, menyampaikan harapan agar korban diberikan ketabahan dan rezeki pengganti atas musibah yang dialami.

“Semoga Allah mengganti rezeki yang lebih,” ujarnya.

Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam pendalaman, meski dugaan awal mengarah pada korsleting listrik. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap instalasi listrik di rumah tinggal guna mencegah kejadian serupa. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan efektif tanpa mengurangi produktivitas maupun kualitas pelayanan publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Yuli Fitriyanti, menegaskan bahwa pengawasan terhadap ASN kini dilakukan secara ketat melalui sistem digital, salah satunya aplikasi e-SAKIP.

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan pemantauan kehadiran sekaligus kinerja ASN secara real time.

“Absensi dilakukan secara online dan terintegrasi. Selain itu, laporan kinerja juga diinput setiap hari melalui sistem, sehingga semua aktivitas pegawai tetap terpantau,” ujarnya.

Aplikasi e-SAKIP menjadi platform utama dalam pengelolaan kinerja ASN, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga evaluasi. Seluruh aktivitas kerja tercatat dalam satu sistem yang transparan dan terukur.

Dalam penerapannya, ASN diwajibkan melakukan absensi online sesuai jam kerja, mengisi laporan kinerja harian, serta tetap responsif terhadap komunikasi dari atasan.

“Jika ada pimpinan menghubungi bawahan dan tidak diangkat sampai tiga kali, pimpinan bisa memberikan penilaian langsung,” jelas Yuli.

Meski bekerja dari rumah, ASN tidak dibatasi harus selalu berada di tempat tinggal. Namun, kewajiban kerja tetap harus dipenuhi, termasuk menyelesaikan tugas dan siap dihubungi kapan saja.

“Tidak harus selalu di rumah. Yang penting tugas selesai, absensi dilakukan, dan tetap responsif saat dibutuhkan,” tambahnya.

Pemprov Kaltim juga menegaskan tidak ada pemotongan tunjangan secara umum akibat kebijakan WFH. Namun, sanksi tegas akan diberikan bagi ASN yang tidak disiplin.

Sanksi tersebut berupa pemotongan insentif bagi pegawai yang tidak melakukan absensi, tidak melaporkan kinerja, atau tidak merespons atasan.

“Kalau tidak absen, tidak bekerja, atau tidak merespons atasan, tentu ada konsekuensi,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemprov memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Sektor vital seperti rumah sakit dan sekolah tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak kebijakan ini.

Kebijakan WFH ini juga merupakan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.

Aturan tersebut menetapkan skema WFH setiap hari Jumat yang akan dievaluasi secara berkala, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan mempercepat digitalisasi layanan.

Dengan sistem pengawasan berbasis teknologi, Pemprov Kaltim optimistis kebijakan kerja fleksibel ini mampu menjaga kinerja ASN tetap optimal tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S