Beranda blog Halaman 281

Masih Beroperasi Tanpa Terpal, Polisi Tegur dan Tilang Supir Truk Pengangkut Material di Tanjung Laut

Penulis
redaksi
-
0
Penindakan oleh Polres Bontang. (dok.Polres Bontang)

BONTANG – Polres Bontang menindak truk pengangkut material di wilayah Tanjung Laut Indah, yang kembali dikeluhkan warga sekitar.

Kapolres Bontang melalui Kasat Lantas, AKP Purwo Asmadi mengatakan telah menilang serta mengimbau para supir truk atas kejadian tersebut.

“Tiga truk kedapatan tidak memasang terpal, kemarin kami tindak” ujarnya, Senin (16/2/2026).

Purwo menyebutkan, truk yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 307 UU no.22 tahun 2009 yakni denda sebanyak Rp 500 ribu.

“Kalau tercecer dan membahayakan bisa kena Perda No.7 tahun 2020, masuknya dalam pelanggaran lalu lintas,” tuturnya.

Adapun Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M. Taupan mengatakan, pihaknya akan menelusuri perusahaan dari truk tersebut. Pihaknya juga sudah pernah mengikuti pertemuan antara perusahaan dengan kelurahan untuk membahas hal tersebut.

“Kami akan memberikan surat teguran, lantaran laporan masyarakat memang beberapa truk masih tidak menggunakan terpal,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

PEKUTIM Tantang Satpol PP Tutup THM, Alim: Berani Atau Tidak?

Penulis
redaksi
-
0
Ketua PEKUTIM, Alim Bahri. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA – Forum Aktivis Pemuda Kutai Timur (PEKUTIM) kembali melontarkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk segera menutup Tempat Hiburan Malam (THM) yang dinilai meresahkan masyarakat. Desakan itu semakin menguat usai hearing yang digelar bersama Komisi A DPRD Kutim, selain itu Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi yang disebut telah memberi sinyal tegas untuk dilakukan penertiban.

PEKUTIM menilai, setelah hearing tersebut, tidak ada lagi alasan bagi Satpol PP Kutim untuk ragu mengambil tindakan. Mereka bahkan menantang Satpol PP untuk membuktikan keberanian di lapangan.

“Hearing sudah jelas. Wakil Bupati sudah kasih lampu hijau. Sekarang tinggal Satpol PP, berani tutup THM atau tidak?” tegas Ketua PEKUTIM, Alim Bahri kepada Radar Bontang, Minggu (16/2/2026).

Menurut mereka, penertiban THM harus menjadi prioritas karena Kutim tinggal menghitung hari memasuki bulan suci Ramadan. Alim mengingatkan, suasana kondusif menjelang Ramadan wajib dijaga agar masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

“Jangan sampai Ramadan sudah di depan mata, tapi THM masih bebas beroperasi. Ini soal ketertiban dan kenyamanan warga,” katanya.

Alim Bahri juga menyinggung kinerja Satpol PP Kutim yang dinilai belum maksimal. Mereka meminta aparat penegak perda itu tidak hanya melakukan razia sesaat, namun benar-benar memberikan tindakan tegas, termasuk penutupan tempat usaha yang terbukti melanggar aturan.

“Satpol PP Kutim harus punya taring. Di daerah lain Satpol PP bisa tegas, kenapa di sini seolah selalu ragu?” sindirnya.

PEKUTIM menegaskan akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah. Mereka berharap penertiban THM tidak berhenti sebatas rapat atau hearing, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.

“Kalau sudah ada dukungan pemerintah, tinggal eksekusi. Jangan sampai masyarakat menilai penegakan aturan cuma formalitas,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Warga Muara Badak Temukan Bayi Laki-laki di Atas Bak Pick Up

Penulis
redaksi
-
0
Bayi yang kini ditangani di Puskesmas Sungai Siring. (dok. Polsek Muara Badak)

BONTANG – Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di Kecamatan Muara Badak tepatnya di Jalan Poros Muara Badak – Samarinda, Gunung Batu RT 3, Senin (16/2/2026).

Kapolres Kota Bontang melalui Kapolsek Muara Badak, Iptu Danang Wahyu menjelaskan, seorang saksi yang merupakan warga sekitar awalnya mendengar suara tangisan bayi dari arah garasi rumahnya.

Bersama warga lain ia mencari sumber suara tersebut, dan menemukan bayi menangis berada di atas bak mobil pick up yang terparkir di rumah yang sekaligus warung miliknya, kondisi bayi tersebut terbungkus kain berwarna hijau.

“Laporan kami terima Senin pukul 02.45 Wita, kondisi bayi masih hidup dan dibawa ke Puskesmas Sungai Siring,” ujarnya.

Diketahui bayi tersebut terlihat baru dilahirkan beberapa jam setelah ditemukan. Berat badannya sekitar 2,5 kilogram dengan panjang 47 sentimeter.

Saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan pelaku, “Kami melakukan pemeriksaan CCTV dan sebagainya untuk mengetahui pemilik bayi tersebut,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kesehatan Dikomersilkan dalam Sistem Kapitalisme

Penulis
redaksi
-
0
Lifa Umami, S. HI. (Ist)

Oleh:
Lifa Umami, S. HI

Komitmen Provinsi Kalimantan Timur dalam menjamin akses kesehatan masyarakat kembali mendapat pengakuan di level nasional. Seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kaltim (10 daerah) berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UTC) Awards 2026.

Apresiasi ini diberikan oleh BPJS Kesehatan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi mewujudkan layanan kesehatan yang merata. Pencapaian ini mengukuhkan posisi Kaltim sebagai salah satu propinsi dengan pilar pembangunan sumber daya manusia yang kuat, di mana peran pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan kesehatan warga. (https://kabaretam.com)

Pemkot Bontang salah satu daerah Kaltim yang kembali menorehkan prestasi di bidang kesehatan. Kota Taman meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama tingkat nasional. Penghargaan itu diberikan karena tingginya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di Bontang.

Penghargaan UHC sendiri diberikan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia yang berhasil memenuhi indikator jaminan kesehatan nasional. (https://kaltimpost.jawapos.com)

Komersialisasi Kesehatan

Problem kesehatan di Indonesia sebenarnya masih sangat banyak, diantaranya adalah fasilitas dan nakes yang tidak merata, kesehatan berbiaya mahal atau dikomersialisasi, antrian yang sangat panjang, layanan yang buruk dan masih banyak lagi. Alih-alih mendapatkan bantuan atau teguran dari pemerintah justru malah mendapat penghargaan.

Banyak kasus yang menunjukkan potret buruk pelayanan kesehatan, bahkan sampai kepada hilangnya nyawa akibat proses panjangnya administrasi, atau penolakan RS yang mengakibatkan terlambatnya penanganan terhadap pasien dan lain sebagainya. Sehingga capaian kepesertaan BPJS bukanlah tolok ukur yang tepat untuk sukses dan baiknya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga bidang kesehatan perlu pembenahan apalagi layanan BPJS.

Pada 1 Januari 2014 pemerintah mengadopsi konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejak saat itu pelayanan kesehatan diserahkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai institusi yang dianggap memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan.

BPJS didasarkan pada sistem ekonomi kapitalis. BPJS terbukti menambah beban ekonomi rakyat sekaligus menambah angka kemiskinan. Padahal kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat dan merupakan hak rakyat yang harus dilayani oleh negara.

Penguasa seakan lepas tangan, menyerahkan biaya layanan kesehatan pada sistem iuran BPJS atau JKN. Peran negara hanya sebatas regulator, tidak memastikan setiap rakyat harus bisa mengakses layanan kesehatan. Negara merasa sudah cukup memberikan jaminan kesehatan dengan membentuk BPJS Kesehatan dan membiarkan rakyat membiayai layanan kesehatan dengan membayar iuran. Bahkan negara pada faktanya telah membuka pintu lebar-lebar untuk para kapitalis swasta menguasai sektor kesehatan, mulai industri obat, alat kesehatan, penyedia tenaga kesehatan, hingga jaringan apotek dan rumah sakit.

Negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mengatasi segala perkara yang membahayakan kemaslahatan publik, termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan kesehatan rakyat, justru hanya berperan sebagai regulator, sebagai pelayan korporasi, serta menjadikan industrialisasi dan kapitalisasi sebagai spirit kesehatan.

Sebagai contoh, sistem pendidikan kapitalistik, khususnya pendidikan dokter dan sumber daya manusia kesehatan lainnya, dan sistem pembiayaan yang berbasis asuransi kesehatan wajib UHC (Universal Health coverage). Riset dan industri obat-obatan serta alat kesehatan juga digerakkan oleh kepentingan bisnis. Adapun fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara tekhnis layanan kesehatan kepada masyarakat dikelola di atas prinsip untung rugi melalui Badan Layanan Umum (BLU/BLUD)

Kepemimpinan sekuler menjadikan penguasa abai terhadap perannya sebagai raa’in. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Kesehatan justru dikapitalisasi atau menjadi industri dengan atas nama BPJS atau JKN (seakan murah tapi layanan minimalis). Karena pertimbangan utamanya adalah untung rugi.

Layanan kesehatan oleh swasta tentu orientasi utamanya adalah keuntungan, sehingga biayanya sangat mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Sedangkan rakyat miskin di seluruh negeri tidak bisa menikmati layanan kesehatan secara optimal. Ini akibat penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan kesehatan sebagai komoditas bisnis, bukan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Hal ini sungguh berbeda dengan layanan kesehatan di dalam sistem Islam.

Islam Menjamin Kesehatan Rakyat

Kesehatan adalah kebutuhan dasar publik yang wajib disediakan oleh negara. Dalam sistem pemerintahan IsIam (khilafah), pembiayaan layanan kesehatan publik tidak dibebankan kepada rakyat secara langsung. Jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat hanya bisa terwujud dalam kepemimpinan Islam. Islam memberikan amanah kepada negara untuk bertanggung jawab menjamin pemenuhan layanan kesehatan semua warga negara, baik muslim maupun non-muslim.

Tanggung jawab ini tidak boleh dilalaikan oleh negara sedikit pun karena pelalaian akan menimbulkan kemudharatan yang diharamkan di dalam IsIam. Rasulullah SAW. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin (raa’in) dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari).

Syeikh Abdurrahman al Maliki dalam kitab As-Siyasatu al-Iqtishadyatu al Mutsla (Politik Ekonomi Islam) hlm. 190 menjelaskan, Rasulullah SAW. pernah dihadiahi seorang dokter, lalu beliau menjadikan dokter itu untuk kaum muslimin. Dengan demikian, apa yang diperbuat Rasulullah SAW ketika beliau dihadiahi seorang dokter, beliau tidak menggunakannya dan tidak mengambilnya sendiri, tetapi beliau menjadikannya untuk kaum muslimin secara umum. Ini adalah sebagai dalil bahwa pengobatan merupakan hak semua kaum muslimin bukan hak beliau saja.

Pembiayaan kesehatan diambil dari baitulmal. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat ada delapan orang dari Urainah yang menderita gangguan limpa. Saat itu mereka datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Mereka dirawat di kawasan penggembalaan ternak milik baitulmal. Selama dirawat mereka diberi susu dari peternakan milik baitulmal.

Semua rakyat, tanpa membedakan status sosial atau agama, berhak menikmati layanan kesehatan gratis dengan kualitas layanan terbaik. Negara mampu menyelenggarakan kesehatan gratis karena memiliki sumber pemasukan negara yang banyak. Pos- pos pemasukan negara Islam telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah yaitu harta rampasan perang (al anfal, ghanimah, fai dan khumus), beberapa pungutan dari tanah kharaj dan jizyah, harta milik umum, harta milik negara, harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri (‘istri), harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan cara haram dan zakat.

Negara mengelola pos-pos ini secara amanah sesuai syariat Islam dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat, termasuk untuk penyediaan layanan kesehatan gratis. Dengan demikian, kesehatan untuk semua rakyat akan terwujud nyata dalam sistem Khilafah

Sejarah mencatat, banyak institusi layanan kesehatan didirikan selama masa kekhalifahan Islam agar kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terpenuhi. Di antaranya adalah rumah sakit di Kairo yang didirikan pada 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur. Rumah sakit itu memiliki 8.000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid untuk pasien muslim, dan kapel untuk pasien Kristen. Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa.

RS tersebut tiap hari melayani 4.000 pasien tanpa membedakan status sosial dan agama pasien. Pasien dirawat tanpa batas waktu hingga pasien sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat, dan makanan gratis, para pasien juga diberikan pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Hal ini berlangsung selama tujuh abad.

Kualitas layanan kesehatan yang kurang lebih sama juga diberikan oleh Rumah Sakit an-Nur yang didirikan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah pada 706 M di Damaskus. Rumah sakit ini menjalankan fungsinya selama delapan abad.

Pada masa Sultan Mahmud (511-525 H) didirikan rumah sakit keliling yang disediakan untuk pasien yang memiliki kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat, dan para musafir. Rumah sakit keliling ini menelusuri pelosok-pelosok negara dilengkapi dengan sejumlah dokter dengan kualitas pelayanan yang memadai. Semua ini niscaya terjadi karena ditopang oleh politik ekonomi dan keuangan Islam yang sangat kuat dan negara mampu menyejahterakan rakyat.

Inilah paradigma pelayanan kesehatan dalam Islam yang bertentangan secara diametral dengan layanan kesehatan dalam sistem sekuler kapitalisme liberal. Islam mengharamkan kapitalisasi layanan kesehatan yang jika itu terjadi, penguasanya dicap sebagai pengkhianat dan diancam dengan siksaan berat di akhirat. Nabi saw. memperingatkan siapa saja yang mengkhianati kaum muslimin dengan ancaman keras. “Setiap pengkhianat diberi bendera pada hari kiamat yang akan dikibarkan sesuai kadar pengkhianatannya. Ingatlah! Tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada (pengkhianatan) orang yang memimpin masyarakat umum (penguasa). “ (HR.Muslim).

Demikianlah, kesehatan untuk semua hanya akan terwujud jika Islam secara kaffah diterapkan dalam bingkai Khilafah. Kehadiran Khilafah bukan hanya urgen, tetapi merupakan kewajiban yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dengan menapaki jalan perjuangan baginda Rasulullah SAW yaitu dakwah mengubah pemikiran untuk mewujudkan perubahan politik, tanpa kekerasan.

Wallahu ‘alam bissowab

Pemkot Siap Verifikasi Ulang PBI BPJS, Pasien Katastropik Diberi Waktu Tiga Bulan

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi. (AI)

BONTANG – Kebijakan Kementerian Sosial terkait penonaktifan sebagian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mulai menjadi perhatian di daerah. Pemerintah Kota Bontang memastikan mekanisme verifikasi dan reaktivasi tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Toetoek Ekowati, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada SK Kemensos Nomor 3/HUK/2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Menurutnya, peserta PBI yang ditanggung negara adalah masyarakat dalam kategori desil 1 sampai 5 atau kelompok miskin. Sementara desil 6 sampai 10 yang tergolong non-miskin tidak lagi ditanggung melalui skema PBI.

“Kebijakan ini juga merujuk pada Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi memang yang menjadi prioritas adalah masyarakat dengan kriteria kemiskinan tertentu,” ujarnya.

Meski demikian, BPJS Kesehatan memberikan masa transisi selama tiga bulan khusus bagi peserta yang menderita penyakit katastropik seperti gagal ginjal, kanker, dan pasien cuci darah. Dalam periode tersebut, fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menolak pelayanan terhadap pasien bersangkutan.

“Mereka tetap dilayani selama tiga bulan sambil dilakukan verifikasi ulang status kemiskinannya. Apakah masih masuk desil 1–5 atau sudah masuk desil 6–10,” jelasnya.

Toetoek menegaskan, tidak semua peserta yang dinonaktifkan otomatis tetap aktif selama masa tiga bulan tersebut. Kebijakan itu hanya berlaku bagi pasien dengan penyakit katastropik.

Terkait kemungkinan kesalahan data atau kasus khusus yang perlu diaktifkan kembali, mekanismenya dimulai dari tingkat RT. Warga diminta melapor ke kelurahan, kemudian diteruskan ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi lapangan.

“Nanti Dinas Sosial akan turun melakukan verifikasi. Jika memang memenuhi kriteria desil kemiskinan, yang bersangkutan akan diajukan kembali melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” terangnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Walikota Samarinda Golf Open 2026, Ketat Sejak Tee Pertama

Penulis
redaksi
-
0
Saya bersama satu pairing di Flight C: Dinvi Kurniadi, Arya Guntara, dan Notaris Marzuki Ibrahim sebelum memulai ronde di Bukit Tanah Merah Golf Club Samarinda.

Sabtu (14/2) siang saya memulai pukulan di tee 18 Bukit Tanah Merah Golf Club (BTMGC) Samarinda dengan target bermain rapi dan menjaga ritme. Di Flight C, dalam gelaran Walikota Samarinda Golf Open Tournament 2026, saya menutup hari dengan nett 70. Cukup baik, tetapi belum cukup untuk naik podium.

Turnamen yang berlangsung dua hari hingga Minggu (15/2) ini diikuti sekitar 250 peserta dan undangan saat penutupan. Sejak pagi, lapangan sudah hidup. Area registrasi padat, obrolan hangat terdengar di club house. Namun begitu masuk tee box, suasana berubah. Fokus. Semua kembali pada permainan masing-masing.

Peserta berfoto di depan papan hadiah hole in one berupa satu unit mobil pada Walikota Samarinda Golf Open Tournament 2026 di BTMGC Samarinda.

Saya satu pairing bersama Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Dinvi Kurniadi, Arya Guntara, dan Notaris Marzuki Ibrahim. Empat orang, empat karakter. Di atas fairway, semua setara. Tidak ada jabatan, tidak ada titel. Yang berbicara hanya pukulan dan skor.

Start dari hole 18 memberi tekanan tersendiri. Biasanya menjadi hole penutup yang menentukan, kali ini justru menjadi pembuka. Drive pertama saya aman di fairway. Sejak awal saya memilih bermain konservatif. Tidak mengejar jarak, fokus pada posisi dan kontrol.

Ekspresi penuh semangat Wakil Wali Kota Samarinda saat menikmati permainan di tengah atmosfer kompetisi yang ketat namun tetap hangat.

Beberapa hole berjalan sesuai rencana. Approach cukup presisi. Putting tidak buruk. Namun golf selalu tentang detail kecil. Satu putt meleset tipis. Satu keputusan sedikit terlalu agresif. Selisih satu-dua pukulan di beberapa hole itulah yang membedakan papan tengah dengan podium.

Nett 70 bagi saya bukan hasil jelek. Itu tanda permainan cukup stabil. Namun di turnamen dengan peserta ratusan dan kompetisi ketat, stabil saja belum tentu cukup.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, tampak gembira di atas green usai menyelesaikan satu hole dalam gelaran Walikota Samarinda Golf Open Tournament 2026 di BTMGC Samarinda.

Saya tidak membawa trofi. Nomor undian saya juga tidak dipanggil saat doorprize. Tidak ada sepeda motor, tidak ada TV, tidak ada jackpot, dan tentu saja tidak ada hole in one. Padahal hadiah yang disiapkan panitia terbilang besar. Sembilan sepeda motor, berbagai perangkat elektronik, sepeda gunung, hingga hadiah hole in one berupa mobil dan uang tunai ratusan juta rupiah. Setiap kali peserta berdiri di par 3, langsung fokus. Semua berharap satu pukulan sempurna yang bisa mengubah cerita.

DAFTAR JUARA

Flight A
Best Gross A: Ramansyah
Best Nett I: Asmadi
Best Nett II: M. Yusuf

Flight B
Best Gross: Imam Fawaid
Best Nett I: Jholanda
Best Nett II: Rahman S

Flight C
Best Gross: Andhika
Best Nett I: Wody BKS
Best Nett II: Rahman S

Ladies Flight
Best Gross: Rani Ardelia
Best Nett I: Dwi Partono
Best Nett II: Reni Widiawati

Special Flight
Best Gross: Mas Jaya
Best Nett I: Seno Aji
Best Nett II: Ivan Kusnandar

Senior Flight
Best Gross: Amir
Best Nett I: H. Thamrin
Best Nett II: Sufian Agus

Best Gross Overall: Mochtar
Best Nett Overall: Roby Kamarudin

Longest Drive: Fitriyanto
Nearest to the Line: Aliang
Nearest to the Pin: Sunardi

Penyerahan trofi kepada salah satu juara pada penutupan Walikota Samarinda Golf Open Tournament 2026 yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan.

Saat penutupan, suasana menjadi lebih cair. Ketua Panitia Hermanus Barus menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan sponsor yang telah mendukung turnamen keempat secara berturut-turut ini. Ia melaporkan jumlah peserta dan undangan sekitar 250 orang serta berharap dukungan tersebut terus berlanjut pada penyelenggaraan berikutnya.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, dalam sambutannya mengucap syukur atas kelancaran turnamen dan menegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan ruang silaturahmi dan kebersamaan. “Yang menang jangan terlalu jumawa, yang kalah jangan berkecil hati. Hari ini bisa menang, besok bisa kalah,” ujarnya.

Turnamen selesai. Tapi bagi saya, hari itu menjadi catatan bahwa golf selalu tentang proses. Tentang mengelola tekanan. Tentang menerima hasil dengan lapang. Di atas fairway, tidak ada yang bisa disalahkan selain keputusan sendiri. Dan justru di situlah letak pelajarannya. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Rakerda Hidayatullah Kota Bontang: Dakwah dan Tarbiyah Dua Agenda Utama

Penulis
redaksi
-
0
Staf Ahli Pemerintahan dan Hukum, Anwar Sadat menghadiri Rakerda Hidayatullah Kota Bontang. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Hidayatullah Kota Bontang resmi dibuka pada Sabtu (14/02/2026) pagi, bertempat di Masjid Ar-Riyadh Hidayatullah. Kegiatan ini mengusung tema “Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh”

Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Pemerintahan dan Hukum, Anwar Sadat, yang dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk terus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat.

Ketua DWP Hidayatullah Kalimantan Timur, Hizbullah Abdullah Said, menyampaikan bahwa organisasi Hidayatullah memiliki dua agenda utama, yakni dakwah dan tarbiah.  “Kedua agenda tersebut merupakan hal yang sangat fundamental dalam membangun nilai-nilai spiritualitas masyarakat di Kota Bontang,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia berharap dukungan pemerintah terhadap lembaga-lembaga Islam dapat terus diberikan secara optimal.

Sementara itu, Anwar Sadat menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bontang senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan bersama di Kota Bontang. (Rls)

Editor: Yusva Alam

Neni Sebut Stunting Masih Jadi Tantangan Serius Dalam Pembangunan SDM

Penulis
redaksi
-
0
Wali Kota saat meresmikan peluncuran Program Gemar Kepiting PAMA yang digelar di Graha Saba, Puskesmas Bontang Lestari.

BONTANG – Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal itu disampaikan saat meresmikan peluncuran Program Gemar Kepiting PAMA yang digelar di Graha Saba, Puskesmas Bontang Lestari, Sabtu (14/2/2026).

“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan. Dampaknya menyentuh kecerdasan, kesehatan, hingga produktivitas anak di masa depan. Karena itu penanganannya harus terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak,” tegasnya.

Wali Kota juga mengapresiasi fokus program yang menyasar peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua balita usia 6–59 bulan. Edukasi yang diberikan mencakup pemberian MPASI sesuai standar, pencegahan pernikahan dini, penghindaran pemberian susu PDK tanpa indikasi medis, serta menjaga kesehatan gigi dan mulut anak.

Selain itu, peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam parenting sehat, pencegahan baby blues, serta edukasi anti Gizi Tidak Memadai (GTM) turut menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut.

Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting di Bontang menurun dari 27,4 persen pada 2023 menjadi 17,44 persen pada 2025. Penurunan ini merupakan hasil kerja keras bersama melalui berbagai strategi, termasuk pemberian makanan tambahan dan digitalisasi layanan Posyandu.

Meski demikian, Neni menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. “Penurunan ini patut kita syukuri, tetapi perjuangan belum selesai. Inovasi dan langkah yang lebih masif harus terus dilakukan agar angka stunting bisa ditekan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Bontang Lestari drg. Faradina menambahkan, pihaknya menghadirkan sejumlah narasumber ahli untuk memperkuat literasi kesehatan masyarakat, di antaranya dr. Arlita Putri (Spesialis Anak), drg. Orbadewo Atma Saktinegara, serta psikiater Anindita Budhi Threesnandi.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Bontang berharap orang tua semakin sadar pentingnya pemenuhan gizi dan pengasuhan yang tepat sejak dini, demi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. (rls pemkot)

Editor: Yusva Alam

Funbike DPRD Kutim Diikuti 360 Pesepeda

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPRD Kutim, Jimmi saat melepas peserta Funbike DPRD Kutim. (Ist)

SANGATTA – Minggu (15/2/2026) pagi, Kutai Timur mendadak ramai. Bukan karena pasar dadakan atau event musik. Tapi karena ratusan pesepeda tumpah ruah dalam kegiatan Funbike Bareng Ketua DPRD Kutim.

Sejak pagi, peserta dari berbagai komunitas sepeda hingga warga umum sudah memadati lokasi start. Gowes santai itu berlangsung meriah, penuh gelak tawa, sekaligus jadi ajang pemanasan jelang Ramadan.

Ketua Panitia, Arif Bolly, menyebut jumlah peserta yang ikut mencapai 360 orang. Antusiasme masyarakat disebutnya di luar dugaan.

“Alhamdulillah kegiatan ini mendapat antusiasme luar biasa dari masyarakat,” ujar Arif.

Menurutnya, funbike bukan sekadar olahraga. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi lintas komunitas sekaligus mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, turut hadir dan ikut menyapa peserta satu per satu. Ia menyampaikan bahwa menyambut bulan suci Ramadan seharusnya dilakukan dengan hati gembira, sebagaimana anjuran dalam hadis Rasulullah SAW.

Jimmi pun mengajak masyarakat menjaga kesehatan dan menyiapkan energi positif melalui olahraga. Salah satunya lewat kegiatan bersepeda yang kini semakin digemari.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menegaskan dukungannya terhadap perkembangan komunitas sepeda di Kutim. Bahkan ia memastikan kegiatan gowes bersama seperti ini bakal digelar rutin.

“Permintaan teman-teman komunitas agar acara gowes ini sering dilakukan untuk menghidupkan olahraga sepeda. Insya Allah, tiga bulan sekali akan kita laksanakan,” tutur Jimmi.

Politisi yang dikenal dengan gaya sederhana itu menilai Kutim punya banyak bibit atlet sepeda potensial. Ia optimistis, jika dibina serius, atlet sepeda Kutim bisa bersaing di level Kalimantan Timur hingga nasional bahkan internasional.

Selain untuk silaturahmi, kegiatan seperti ini juga jadi cara kita menyiapkan fisik dan mental menjelang Ramadan. Kutim punya banyak potensi atlet sepeda, tinggal kita dorong dan kita wadahi. Insya Allah, tiga bulan sekali kita gas lagi,” tegas Jimmi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Bunda PAUD Kutim Dorong Kreativitas Guru di Proses Pembelajaran PAUD

Penulis
redaksi
-
0
Bunda PAUD Kutim, Siti Robiah. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA – Bunda PAUD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Siti Robiah, menegaskan pentingnya kreativitas guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ia mengingatkan para pendidik, khususnya yang bertugas di wilayah pedesaan dan pedalaman, agar tidak menjadikan keterbatasan fasilitas sebagai alasan untuk berhenti berinovasi.

Pesan itu disampaikannya saat menghadiri Workshop Pengembangan Kompetensi Guru bertema “Mengajar Lebih Bermakna: Membangun Kompetensi Guru dengan Pendekatan Pembelajaran Mendalam” yang digelar Himpaudi, Minggu (15/2/2026), di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi.

Menurut Siti Robiah, kegiatan tersebut menjadi wadah penting bagi para guru PAUD dari berbagai kecamatan untuk saling berbagi pengalaman. Ia menilai, tantangan pendidikan di setiap daerah tidak sama, sehingga diperlukan ruang diskusi bersama agar para pendidik bisa saling menguatkan.

“Dengan perbedaan kondisi itu, kita bisa saling sharing untuk meningkatkan apa yang masih kurang di daerah masing-masing,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan. Siti Robiah menyebut workshop tersebut merupakan kegiatan mandiri yang tetap bisa berjalan karena adanya dukungan pemerintah serta sponsor.

Beberapa pihak yang disebutkan antara lain PT KPC, PDAM, Mamintanan, dan sponsor lainnya.

Siti Robiah berharap, ke depan kegiatan peningkatan kapasitas guru seperti ini bisa lebih banyak difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, sehingga semua pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi. Tidak hanya guru PAUD, tetapi juga guru TK, Kelompok Bermain (KB), serta lembaga pendidikan lainnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan peserta agar tidak terpaku pada popularitas narasumber. Menurutnya, yang paling penting adalah substansi materi yang disampaikan dan penerapannya dalam pembelajaran sehari-hari.

“Jangan hanya fokus pada siapa narasumbernya. Yang penting materinya dan bagaimana itu bisa diterapkan,” tegasnya.

Ia menilai, contoh-contoh praktik pembelajaran yang diberikan narasumber perlu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Terutama bagi guru yang mengajar di wilayah pelosok, yang sering kali minim fasilitas.

Siti Robiah menegaskan, keterbatasan justru harus menjadi pemicu kreativitas. Guru didorong memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai media belajar.

“Kalau di kota bahan ajar sudah tersedia di toko, di daerah kita bisa mencari dari lingkungan dan alam sekitar,” katanya.

Menurutnya, pendidik PAUD memegang peran penting dalam membentuk generasi masa depan Kutai Timur. Karena itu, kemampuan dan pengetahuan guru harus terus diperbarui agar kualitas pembelajaran semakin meningkat, baik di kota maupun di pedalaman.

Ia mengajak seluruh pendidik untuk terus bergerak dan tidak cepat puas dengan metode lama.

“Guru PAUD ini fondasi masa depan Kutai Timur. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti berinovasi. Anak-anak kita berhak mendapatkan pembelajaran terbaik, di mana pun mereka berada,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

1...280281282...1,189Halaman 281 dari 1,189