BONTANG – Komisi I DPRD Bontang menyoroti minimnya serapan anggaran hingga triwulan kedua 2022 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang. Padatriwulan pertama, serapan anggaran Dinkes Bontang hanya 7,25 persen. Kemudian pada triwulan kedua baru 23,08 persen.

Wakil Ketua Komisi I, Raking menyampaikan seharusnya pada semester pertama atau triwulan kedua, penyerapannya bisa mencapai 50 persen lebih. Untuk itu, pihaknya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini untuk bergerak cepat pada semester kedua ini, agar seluruh anggaran bisa terserap hingga akhir tahun.

“Harapannya agar tidak ada Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red.). Kan besar juga anggarannya di Dinas Kesehatan. Di triwulan ketiga ini target penyerapannya bisa di angka 80-85 persen,” kata Raking saat dikonfirmasi, belum lama  ini.

Kasubbag Perencanaan Dinkes, Sumriah menyampaikan, alasan rendahnya penyerapan anggaran hingga ke triwulan kedua, lantaran adanya recofusing di medio Januari-Maret 2022 sebesar Rp 15 miliar. Adapun penyerapan anggarannya, sejauh ini baru dimaksimalkan untuk belanja pegawai dan program peningkatan kesehatan masyarakat.

Diketahui, anggaran Dinkes tahun ini sebesar Rp 131 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Artinya, baru sekitar Rp 30 miliar anggaran yang terserap hingga kini. (adv/rb)

BONTANG –  Rancangan peraturan daerah (raperda) terkait ruang terbuka hijau (RTH) sudah diperlukan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi lll DPRD Bontang Abdul Malik. Ia menilai raperda RTH bertujuan untuk mengatur wilayah di Bontang. Selain itu juga diperlukan agar sisi kearifan lokal lingkungan tetap terjaga.

Terlebih, luas wilayah di Kota Bontang sangat terbatas. Sehingga persoalan RTH di Bontang perlu diatur dengan kekhususan tersendiri, baik yang berkaitan dengan masalah sempitnya wilayah, maupun potensi pertumbuhan penduduk dan industrialisasi yang ada.

“Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 dari luasan Bontang, 70 persen laut kewenangan sudah ditarik provinsi, sedangkan yang jadi kewenangan pemerintah Bontang hanya 30 persen,” bebernya.

Dirinya juga menyarankan, agar Bontang dapat bersinergi dengan daerah tetangga yakni Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Kartanegara (Kukar) terkait persoalan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dalam skala yang jelas. “Sehingga dapat dijadikan pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang,” tuturnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Tim Asistensi raperda Kota Bontang, Syaifullah mengatakan terkait kajian naskah akademik, raperda itu masih banyak perbaikan terutama dalam hal penulisan dan susunan materi. “Misalnya dari ruang lingkupnya tidak mencakup semua pasal. Jadi ada pasal yang ketinggalan,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai Pemkot Bontang melalui dinas terkait kurang serius menarik simpatik para investor untuk masuk di Kota Bontang. Terbukti, pada semester awal tahun 2022 investor yang masuk di Kota Taman masih nihil.

Menuurtnya, Pemkot Bontang seharusnya punya terobosan, konsep dan strategi khusus untuk memikat para investor. Hal itu tidak lain agar para investor dapat membangun sesuatu di Kota Bontang. “Usaha saat ini sudah bagus. Namun, perlu ditingkatkan lagi. Kalau punya strategi kan malah lebih mudah dalam menggaet investor,” beber Andi Faiz.

Menuurtnya untuk mendapatkan investor, pemerintah tidak hanya menawarkan kawasan industri. Banyak peluang yang bisa dipromosikan untuk menarik minat investor. Apalagi kata dia, di Kota Bontang banyak potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya mengelola sektor laut. “Jadi tidak hanya berfokus terhadap satu sektor. Bontang itu sendiri masih banyak yang bisa dikembangkan. Baik itu dari sektor perikanan, pengolahan air dan sebagainya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris menilai kemungkinan buruknya bila tidak segera dievaluasi dan mencari solusi maka akan mengurangi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) “Komunikasi dan kerja sama dengan dunia usaha dan bisnis itu penting. Jangan sampai di tahun ini tidak ada satu investor pun yang melirik,” sebutnya.

Dengan lahan yang luas di kawasan Bontang Lestari, menurut pria yang juga politisi Gerindra ini seharusnya hal itu bisa menjadi daya tarik bagi investor. Terlebih RTRW sudah sangat memadai.

Untuk itu ia mendorong Pemkot harus lebih agresif dalam memperkuat promosi dan komunikasi. Juga harus lebih jeli terhadap peluang yang ada. “Mau sebagus apapun lahan yang ditawarkan kalau promosinya tidak masif ya percuma saja,” tegasnya. (adv)

BONTANG – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah sedang disusun dan dibahas jajaran Komisi II DPRD bersama Tim Asistensi Pemkot Bontang.  Ketua Komisi II, Rustam menyampaikan, ada 15 bab dan 208 pasal yang disiapkan dalam pembahasan raperda kali ini.

Raperda ditarget harus selesai akhir Desember mendatang. Namun pihaknya yakin pembahasan ini bisa selesai dalam dua bulan ke depan atau September 2022. “Raperda ini amanat dari pemerintah pusat. Semua daerah termasuk Bontang harus menyelesaikan raperda ini paling lambat akhir tahun ini,” ucap Rustam.

Menurut politisi Partai Golkar ini, isi raperda melengkapi dari aturan yang ada sebelumnya. Termasuk menyatukan sejumlah item-item dari berbagai regulasi yang sudah ada. Seluruh pemakai anggaran juga dibahas. Sehingga menurutnya isi raperda ini sudah sangat lengkap. Termasuk di dalamnya diatur bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bendahara umum daerah.

“Jadi naskahnya juga tidak banyak kami ubah. Semuanya mengacu ke aturan pusat. Tinggal kami sesuaikan dengan kearifan lokal saja,” kata dia. “Perwali (peraturan wali kota) dan naskah akademiknya juga telah kami siapkan semua agar proses pengesahannya nanti bisa cepat dilakukan,” sambung Rustam. (adv/mk)