SANGATTA – Banjir yang merendam kawasan Jalan Road 9A, poros Sangatta–Bengalon, Jumat (23/4/2026) malam, dipastikan bukan akibat jebolnya tanggul. PT Kaltim Prima Coal (KPC) memberikan klarifikasi bahwa genangan terjadi karena sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, khususnya gorong-gorong yang tersumbat.

Peristiwa tersebut sempat menghebohkan warga. Air menggenangi permukiman hingga setinggi lutut orang dewasa dan berdampak pada sekitar 25 kepala keluarga (KK).

Kepala Desa Singa Gembara, Hamriani Kassa, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengaku pihak desa telah memonitor kondisi di lapangan, termasuk adanya aktivitas pembukaan aliran gorong-gorong oleh pihak KPC.

Namun, menurutnya, informasi terkait potensi dampak ke permukiman warga baru dirasakan setelah genangan terjadi.

“Kami mendapat informasi sore hari akan ada dampak, tapi kondisi riilnya baru terlihat setelah air mulai naik,” ujarnya.

Pemerintah desa bersama pihak terkait langsung bergerak melakukan penanganan darurat dengan menutup kembali aliran air pada malam hari.

“Kami tutup sekitar pukul 20.00. Air sudah tidak mengalir ke bawah, tapi dampaknya masih terasa sampai sekitar pukul 00.00,” jelasnya.

Sementara itu, Manager External Relation KPC, Nanang Supriyadi, menjelaskan bahwa luapan air dipicu oleh tingginya curah hujan di daerah tangkapan air (DTA) lokal yang diperparah oleh tersumbatnya gorong-gorong penghubung di bawah jalan.

“Hambatan pada saluran menyebabkan aliran air tidak berjalan optimal hingga terjadi penumpukan. Tim kami segera melakukan koordinasi dan pemulihan fungsi gorong-gorong,” terangnya kepada media, Sabtu (4/4/2026).

Dalam proses normalisasi, debit air yang sempat tertahan akhirnya meluap ke badan jalan secara sementara sebelum kembali mengalir ke saluran pembuangan.

Nanang menambahkan, KPC sebenarnya telah menyiapkan langkah pengendalian debit air melalui pemasangan pipa berdiameter lebih kecil sebagai kontrol aliran. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena adanya penolakan dari masyarakat.

“Rencana kami menggunakan pipa kontrol debit berukuran 40 cm, sementara gorong-gorong yang tersumbat berdiameter 60 cm. Namun belum dilakukan karena ada penolakan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, luapan air tersebut murni berasal dari limpasan air hujan (runoff) setempat dan tidak berkaitan dengan aktivitas tambang maupun kolam tambang.

“Ini bukan akibat tanggul jebol atau aktivitas operasional tambang. Murni karena limpasan air hujan lokal,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, KPC berkomitmen meningkatkan pemantauan serta pemeliharaan sistem drainase secara berkala guna mencegah kejadian serupa terulang.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BALIKPAPAN – Pihak Samator Grup mengkonfirmasi insiden yang terjadi di Bengkel HINO Jalan Soekarno Hatta KM 25, Balikpapan Utara, yang mengakibatkan kerusakan kendaraan tangki milik Samator Gas Industri (SGI) Kutai pada Jumat, 3 April 2026.

Ame Hutami, Head of Corporate Communication and Government Relation
Samator Group menjelaskan kronologis kejadian. Berdasarkan informasi awal, kendaraan tersebut merupakan truk tangki LOX (liquid oxygen) dan sedang berada dalam proses perbaikan di bengkel HINO sejak 27 Maret 2026.

“Kami bersyukur tidak terdapat korban jiwa dalam insiden ini. Prioritas utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh pihak, serta melakukan koordinasi intensif dengan pihak berwenang dan manajemen bengkel untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

Ditambahkannya, perusahaan saat ini tengah mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Hingga saat ini, penyebab pasti insiden masih dalam tahap penyelidikan.

“Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak,” pungkasnya. (Rilis)

Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Warga di Jalan Roud 9A, poros Sangatta–Bengalon, dikejutkan banjir mendadak pada Jum’at malam (3/4/2026). Tanpa hujan, air tiba-tiba meluap dan merendam permukiman hingga setinggi lutut orang dewasa.

Sedikitnya 25 kepala keluarga (KK) terdampak dalam peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut. Kepanikan warga tak terhindarkan karena air datang secara tiba-tiba pada malam hari.

Pantauan di lapangan, Sabtu (4/4/2026) pukul 13.00 Wita, menunjukkan sumber genangan berasal dari cekungan di lahan milik PT Kaltim Prima Coal (KPC). Area seluas sekitar 4–5 hektare dengan kedalaman 3–4 meter itu selama ini menjadi tampungan air hujan.

Air meluap setelah gorong-gorong yang sebelumnya tersumbat dibuka. Debit air yang telah lama tertahan tidak mampu dikendalikan saat saluran dialirkan, sehingga mengalir deras ke permukiman warga.

Meski sempat merendam rumah, luapan air berlangsung singkat, sekitar satu jam sebelum berangsur surut. Isu yang menyebut adanya tanggul jebol dipastikan tidak benar.

Kepala BPBD Kutai Timur, Sulastin, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya langsung menurunkan Tim Reaksi Cepat (RC) begitu menerima laporan dari masyarakat.

“Begitu ada laporan dari masyarakat, kami langsung turunkan tim RC ke lokasi di Kampung Tator,” ujarnya.

Dari hasil pengecekan, banjir diduga dipicu tanggul air di area genangan lahan KPC. Namun kondisi tersebut segera ditangani dan situasi kini telah kembali normal.

“Sudah aman, aktivitas masyarakat sudah kembali seperti biasa,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Singa Gembara, Hamriani Kassa, mengaku pihak desa tidak mendapat informasi sebelumnya terkait pembukaan gorong-gorong.

“Sore itu sebenarnya sudah disampaikan akan ada efek ke warga kalau dibuka, tapi kami tidak tahu. Kami tahunya setelah kejadian,” ungkapnya.

Menurutnya, pembukaan saluran dilakukan untuk mengurai genangan air yang mengarah ke jalan nasional. Namun, aliran justru masuk ke permukiman warga.

“Dari mereka membuka supaya air tidak masuk ke jalan nasional, tapi malah masuk ke kami. Sementara kami tidak ada hujan, itu yang jadi pertanyaan masyarakat,” tegasnya.

Upaya penanganan langsung dilakukan. Pemerintah desa bersama pihak terkait menutup kembali aliran air sekitar pukul 20.00 Wita. Meski demikian, dampak genangan masih terasa hingga sekitar tengah malam.

Selain merendam rumah warga, banjir juga merusak kolam ikan milik masyarakat. Saat ini, pemerintah desa masih menunggu konfirmasi dari pihak KPC terkait penanganan lanjutan atas dampak yang ditimbulkan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diserbu peserta. Sebanyak 26 pendaftar ambil bagian dalam proses perebutan kursi strategis kepala perangkat daerah.

Di tengah dinamika tersebut, isu kepentingan politik ikut mencuat. Namun, Bupati Kutim memilih tidak larut dalam polemik. Ia menegaskan, yang terpenting adalah kemampuan kandidat dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program nyata.

“Saya tidak ingin masuk pada apakah ini terkait kepentingan politik atau tidak. Yang jelas, bupati membutuhkan kepala perangkat daerah yang mampu menerjemahkan visi dan misi,” tegasnya saat diwawancara Media Kaltim, Rabu (4/4/2026).

Menurutnya, visi-misi kepala daerah merupakan hasil dari proses politik yang sah dan harus diwujudkan dalam kerja pembangunan. Karena itu, pejabat yang terpilih nantinya dituntut memiliki kapasitas dan komitmen kuat.

“Itu sudah menjadi tanggung jawab. Apa jadinya kalau ada kepala satker yang tidak mampu menerjemahkan visi tersebut?” ujarnya.

Ia mengingatkan, jabatan bukan sekadar posisi administratif. Lebih dari itu, jabatan adalah amanah yang harus dijawab dengan kinerja dan inovasi.

Bupati juga menekankan pentingnya percepatan kerja bagi pejabat yang terpilih. Tidak boleh ada waktu terbuang hanya untuk beradaptasi tanpa hasil.

“Yang penting sekarang, mereka yang terpilih harus segera bekerja dan menjalankan tugas dengan baik,” tandasnya.

Melalui seleksi ini, diharapkan lahir figur-figur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah, sejalan dengan visi besar Kutai Timur ke depan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Kabar baik bagi masyarakat pedalaman. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Bengkal kini sudah mampu melakukan tindakan operasi secara mandiri. Layanan ini resmi berjalan setelah operasi perdana sukses dilaksanakan pada Rabu (1/4/2026).

Dengan hadirnya ruang bedah tersebut, masyarakat Muara Bengkal dan wilayah sekitar tak lagi harus dirujuk ke Sangatta maupun Samarinda hanya untuk menjalani tindakan operasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menyebutkan kesiapan layanan ini didukung kelengkapan tenaga medis spesialis yang kini bertugas di RSUD Muara Bengkal.

“RSUD Muara Bengkal kini sudah memiliki tujuh dokter spesialis, meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kandungan, anestesi, radiologi, dan patologi klinik,” ujarnya saat dihubungi, Jum’at (3/4/2026).

Menurutnya, pemenuhan dokter spesialis tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.

Selama ini, lanjut dia, masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Kondisi tersebut tentu berdampak pada waktu penanganan hingga keselamatan pasien.

“Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dirujuk jauh hanya untuk mendapatkan layanan dasar spesialis,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, tenaga medis spesialis didukung melalui skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pola sharing cost ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan layanan meski membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Pembiayaan dilakukan melalui sharing cost antara provinsi dan kabupaten, sehingga pelayanan bisa berjalan optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ke depan, RSUD Muara Bengkal ditargetkan menjadi pusat rujukan layanan kesehatan bagi sejumlah kecamatan di wilayah pedalaman. Kehadiran fasilitas ruang bedah menjadi salah satu langkah strategis dalam mendekatkan layanan kesehatan rujukan.

Sementara itu, Direktur RSUD Muara Bengkal, dr. Andriansyah, menegaskan keberhasilan operasi perdana menjadi bukti kesiapan fasilitas dan tim medis.

“Ini adalah langkah besar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung terhadap keselamatan pasien,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diserbu peminat. Sebanyak 26 peserta mendaftar untuk memperebutkan empat posisi kepala perangkat daerah. Dari jumlah tersebut, 23 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menegaskan, tingginya jumlah pendaftar merupakan hal yang wajar. Namun, yang dibutuhkan bukan sekadar banyaknya peserta, melainkan kualitas dan kesiapan dalam memimpin.

“Silakan saja mau berapa yang mendaftar, itu hak mereka. Tapi yang kita butuhkan hanya empat,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jabatan pimpinan tinggi tidak boleh dipandang sebagai posisi “duduk nyaman”. Seorang kepala satker harus memiliki kompetensi, inovasi, kecerdasan, serta kemampuan manajerial yang mumpuni.

“Jangan sekadar duduk jabatan. Harus punya inovasi, kemampuan, dan kecerdasan. ASN juga wajib menguasai core value BerAKHLAK, itu sudah menjadi standar nasional,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan pembangunan di Kutim masih cukup besar. Dengan wilayah yang luas dan usia daerah yang baru menginjak 27 tahun, berbagai sektor masih membutuhkan percepatan, terutama infrastruktur dasar.

“Jalan kita tingkat kematangannya masih di bawah 40 persen. Artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Belum lagi fasilitas perhubungan, kantor kecamatan, hingga desa,” jelasnya.

Di sisi lain, Kutim memiliki modal kuat dari sektor sumber daya alam dan kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut harus mampu dimaksimalkan oleh para pimpinan OPD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam.

“Kita sudah mulai dorong ekonomi di luar batu bara, dan ini sudah on the track. Kontribusinya masih besar, meskipun secara agregat ikut terpengaruh,” katanya.

Bupati juga menyoroti pentingnya kecepatan dalam menerjemahkan visi-misi kepala daerah, termasuk 50 program prioritas yang telah dicanangkan.

“Jangan sampai bupati kerja sendiri. Program seperti UMKM dan rumah ibadah itu harus segera diterjemahkan dalam bentuk kegiatan nyata. Jangan hanya konsep,” sindirnya.

Selain itu, ia memastikan penguatan disiplin ASN akan terus dilakukan. Salah satunya melalui peningkatan sistem pengawasan kehadiran dan kinerja yang terintegrasi.

“Absensi akan kita perketat. Ini bagian dari memastikan ASN benar-benar bekerja dengan baik. Tidak bisa sendiri, harus kolaborasi, termasuk dengan Kominfo,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda terus mendorong penataan kawasan bantaran sungai melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) yang menitikberatkan pada pengaturan sempadan sungai sebagai langkah strategis menekan risiko banjir.

Kegiatan Sosperda kali ini digelar di Jalan Gerilya RT 31, Solong Bendang Raya, Sungai Pinang, dengan menghadirkan Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi Golkar, Arie Wibowo.

Dalam pemaparannya, Arie menegaskan bahwa penetapan garis sempadan sungai menjadi poin utama dalam regulasi tersebut. Garis ini berfungsi sebagai batas aman antara badan sungai dan aktivitas permukiman warga.

“Bangunan baru tidak boleh lagi berdiri di kawasan sempadan sungai. Ini sudah menjadi ketentuan yang tegas,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Selain itu, aturan juga melarang aktivitas yang berpotensi merusak fungsi sungai, seperti membuang sampah sembarangan hingga mengubah fungsi kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif hingga penertiban sesuai aturan yang berlaku.

Dari sisi tata ruang, kawasan sempadan sungai diarahkan menjadi ruang terbuka hijau dengan pembatasan ketat terhadap pembangunan. Koefisien dasar bangunan (KDB) dibatasi maksimal 10 persen, sementara ruang hijau tetap menjadi komponen dominan.

Arie menegaskan bahwa fungsi sempadan sungai tidak hanya sebagai pembatas wilayah, tetapi juga sebagai pengendali banjir, pelindung lingkungan, serta jalur inspeksi sungai.

“Penataan ini bagian penting dari strategi pengendalian banjir kota. Kalau fungsi sungai kembali optimal, risiko banjir bisa ditekan,” jelasnya.

Melalui perda tersebut, pemerintah juga membuka peluang penataan ulang kawasan, termasuk normalisasi sungai dan kemungkinan relokasi warga yang berada di zona terlarang.

Pengawasan implementasi aturan akan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait, dengan dukungan pembiayaan dari APBD maupun program pemerintah pusat.

Arie juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

“Kunci keberhasilan ada pada kesadaran bersama. Ini bukan hanya aturan, tapi upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan bebas banjir,” pungkasnya.

Selain menyampaikan materi Sosperda, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan diskusi dengan warga terkait berbagai persoalan lingkungan di sekitar permukiman. (MK)

Penulis: Dhi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Anggota DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, menyiapkan layanan ambulans yang dapat digunakan masyarakat selama 24 jam, khususnya untuk kondisi darurat.

Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi warga yang kerap disampaikan dalam berbagai kegiatan, termasuk saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di kawasan Sungai Pinang.

“Usulan ambulans ini hampir selalu muncul. Karena itu, saya berusaha membantu semaksimal mungkin, bahkan menggunakan anggaran pribadi agar bisa segera direalisasikan,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Arie mengungkapkan, sejumlah ambulans yang telah diserahkan kepada warga sebagian merupakan hasil pengadaan dari dana pribadinya. Meski bukan kendaraan baru, ia memastikan kondisi kendaraan masih layak dan siap digunakan.

Selain itu, di posko aspirasi yang berada di Jalan Nuri, ia juga menyiapkan dua unit ambulans yang dapat digunakan kapan saja oleh warga.

Satu unit berupa mobil jenis MPV untuk kebutuhan umum, sementara satu unit lainnya menggunakan kendaraan jenis Elf berukuran lebih besar yang dapat digunakan untuk pengangkutan jenazah.

“Ambulans yang besar bisa digunakan untuk membawa jenazah dengan peti khusus,” jelasnya.

Ia menegaskan, layanan tersebut terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan dapat diakses dalam kondisi darurat dengan respons cepat.

Warga cukup menghubungi tim yang disiagakan, dan ambulans akan dikerahkan dalam waktu singkat. Bahkan, kendaraan selalu dalam kondisi siap pakai, dengan perawatan rutin serta bahan bakar yang terisi penuh.

“Silakan hubungi tim kami. Kami akan bantu semaksimal mungkin. Semoga ini bisa meringankan warga yang membutuhkan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Dhi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosper) yang digelar Arie Wibowo di kawasan Solong Bendang Raya, Sungai Pinang, Jumat (3/4/2026), tidak hanya menjadi forum penyampaian regulasi, tetapi juga ajang silaturahmi dan diskusi langsung dengan warga.

Berlokasi di Jalan Gerilya RT 31, kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan RT, serta warga sekitar. Dalam suasana yang hangat, kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan sebagai momentum halal bihalal.

Dalam sesi diskusi, sejumlah persoalan lingkungan menjadi perhatian utama. Warga RT 31 Jalan Manunggal, misalnya, mengusulkan semenisasi jalan sepanjang kurang lebih 200 meter.

Di wilayah Gang Setia, warga menyampaikan bahwa dua dari tiga usulan sebelumnya telah terealisasi, yakni penerangan jalan dan peningkatan drainase. Sementara satu usulan lain berupa pembangunan gorong-gorong masih menunggu dukungan anggaran.

Selain itu, warga RT 34 juga mengusulkan penyambungan semenisasi jalan di kawasan perumahan, sementara warga RT 35 menyoroti persoalan drainase lintas wilayah yang kerap menyebabkan genangan saat hujan.

Arie Wibowo menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui DPRD, termasuk melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir).

“Semaksimal mungkin apa yang menjadi usulan dan permasalahan lingkungan ini kita perjuangkan di DPRD,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa mayoritas aspirasi warga memang berkaitan dengan infrastruktur, yang juga menjadi fokus kerjanya di Komisi III DPRD Samarinda.

Arie juga mencontohkan penanganan drainase di Jalan Damanhuri yang masih membutuhkan pelebaran karena kerap menimbulkan genangan berkepanjangan.

Meski demikian, ia mengingatkan warga agar bersabar jika usulan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

“Kadang usulan sudah masuk, tapi harus menyesuaikan dengan anggaran. Yang penting kita sudah tahu kebutuhan warga dan akan terus kita upayakan,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Dhi
Editor: Agus S