SAMARINDA – Kebakaran melanda kawasan SD Negeri 001 Samarinda di Jalan Tirta Kencana, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 16.50 WITA. Satu rumah penjaga sekolah dan dua kantin terbakar, sementara bangunan utama sekolah berhasil diselamatkan.

Kebakaran diketahui setelah warga melihat asap tebal disertai kobaran api dari area belakang sekolah. Api yang terus membesar membuat warga khawatir merambat ke bangunan sekolah dan permukiman di sekitarnya.

Sejumlah warga kemudian berusaha melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya sembari menunggu petugas tiba.

Ardi, salah seorang penjaga kantin SDN 001 Samarinda, mengatakan api berasal dari kawasan rumah penjaga sekolah yang posisinya berdekatan dengan kantin.

“Saya melihat rumah penjaga sekolah itu terbakar, posisi bangunan menyatu dengan kantin. Kebetulan saat kejadian anak-anak sekolah sudah pulang dan kantin juga sudah tutup. Setahu saya penjaga sekolah tinggal sendirian di situ,” ujar Ardi.

Armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Samarinda bersama relawan kemudian tiba dan langsung berusaha melokalisasi api.

Proses pemadaman sempat diwarnai ketegangan antara personel pemadam dan warga. Cekcok terjadi di tengah situasi pemadaman yang ramai. Namun, kesalahpahaman tersebut dapat segera diselesaikan dan petugas kembali fokus melakukan pemadaman.

Kepala Dinas Damkarmat Kota Samarinda Hendra AH membenarkan kebakaran tersebut. Tiga unit fire truck dari Posko 1 dikerahkan bersama personel dan relawan.

“Hari ini kami mendapat informasi kebakaran di Jalan Tirta Kencana/Arjuna, tepatnya di belakang SD. Yang terbakar adalah satu rumah penjaga sekolah dan dua kantin, serta ada sedikit mess yang terdampak,” kata Hendra.

Menurut Hendra, sekolah sudah dalam kondisi sepi ketika kebakaran terjadi karena seluruh murid telah pulang.

Petugas juga harus berhati-hati ketika memasuki kawasan sekolah karena akses menuju titik kebakaran relatif sempit.

“Akses jalan utama lumayan baik, hanya saja saat masuk ke area dalam sekolah jalurnya sedikit sempit. Tapi Alhamdulillah bangunan utama sekolah tidak terkena dampak,” jelasnya.

Api akhirnya berhasil dilokalisasi sehingga tidak merambat ke bangunan utama sekolah maupun permukiman warga.

Warga yang sejak awal menyaksikan proses pemadaman bahkan sempat bersorak dan bertepuk tangan setelah kobaran api berhasil dikuasai.

“Kami menurunkan 3 unit fire truck dari Posko 1 dengan dibantu rekan-rekan relawan. Waktu penanganan hingga pendinginan memakan waktu sekitar satu jam,” ujar Hendra.

Tidak dilaporkan adanya korban dalam kejadian tersebut. Penyebab kebakaran dan jumlah kerugian materiil masih dalam penyelidikan.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Anggaran pendidikan Kalimantan Timur dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 disebut telah mencapai sekitar 27 persen. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan angka tersebut belum otomatis menunjukkan anggaran pendidikan sudah berkualitas.

Anggota Komisi IV sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry meminta Pemprov membedah kembali isi anggaran pendidikan tersebut. Setiap rupiah yang dialokasikan harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi.

“Komitmen 27 persen itu kalau di-breakdown isinya apa? Kalau isinya ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang kita alami selama ini dan juga sudah menjadi catatan BPK untuk kita selesaikan, berarti tidak ada progres dalam penanganan persoalan pendidikan kita,” kata Sarkowi, Kamis (20/8/2026).

Menurut Sarkowi, ketentuan minimal 20 persen anggaran pendidikan tidak seharusnya dipahami sebatas memenuhi persentase mandatory spending.

“Mandatori itu minimal 20 persen, itu mengandung pembobotan. Bobot yang pertama adalah bobot yang terkait dengan kewenangan dan bobot yang terkait dengan menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan pendidikan yang ada. Bukan hanya asal lebih 20 persen,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan belanja pendidikan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 telah mencapai sekitar 27 persen.

Anggota Banggar DPRD Kaltim Baba pada 14 Agustus 2026 juga menyebut angkanya mencapai 27,12 persen. Total anggaran pendidikan sekitar Rp3,2 triliun, dengan sekitar Rp1,1 triliun di antaranya merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN.

Komposisi tersebut menjadi perhatian Sarkowi. Menurutnya, tingginya persentase belum cukup jika sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin sementara persoalan pendidikan belum terselesaikan.

“Jadi 20 persen yang berkualitas,” ujarnya.

Sorotan tersebut semakin relevan karena kemampuan fiskal Kaltim pada 2027 diproyeksikan turun. Dalam RKPD 2027, APBD Kaltim diproyeksikan sekitar Rp12,1 triliun.

Angka itu jauh di bawah APBD 2026 dengan belanja sekitar Rp15,15 triliun dan pendapatan Rp14,25 triliun.

Dengan ruang fiskal yang semakin sempit, Sarkowi meminta belanja pendidikan difokuskan pada urusan yang memang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim, terutama SMA, SMK dan SLB.

Salah satu yang dapat diperkuat adalah pemenuhan perlengkapan siswa. Ia mencontohkan bantuan seragam yang selama ini hanya satu setel dapat dievaluasi sesuai kemampuan anggaran dan kebutuhan siswa.

“Kalau selama ini bajunya cuma satu setel, kenapa tidak bisa tiga setel? Itu juga aspirasi dari para orang tua. Selama ini hanya putih abu-abu. Kenapa tidak Pramuka? Kenapa tidak ditambah dengan batik, misalnya, atau baju olahraga,” ungkapnya.

Selain kebutuhan siswa, kondisi infrastruktur sekolah juga harus menjadi prioritas. Sarkowi menyebut masih terdapat SMA, SMK dan SLB yang membutuhkan perbaikan.

“Di kita ini masih ada sekolah-sekolah yang masih kondisi rusak yang menjadi kewenangan kita. SMA, SMK, SLB. Itu harusnya diprioritaskan,” katanya.

Perhatian juga harus diberikan terhadap proyek pendidikan yang sebelumnya mengalami putus kontrak.

“Baik yang dari awal mau kita renovasi maupun yang putus kontrak, itu harus menjadi prioritas,” lanjutnya.

Persoalan berikutnya adalah sekolah baru yang belum memiliki fasilitas sendiri dan masih menumpang di sekolah lain. Sarkowi meminta kebutuhan tersebut masuk dalam prioritas anggaran 2027.

“Pendidikan lagi terkait dengan infrastruktur yang berhubungan dengan sekolah-sekolah baru yang sekarang menumpang. Ini kan harus kita prioritaskan,” ujarnya.

Menurut Sarkowi, pembahasan anggaran pendidikan akhirnya tidak boleh berhenti pada apakah alokasinya 20 persen atau sudah mencapai 27 persen. Ukurannya adalah kemampuan anggaran tersebut menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.

Terlebih, dengan proyeksi APBD 2027 sekitar Rp12,1 triliun, setiap program harus semakin terukur dan memiliki manfaat yang jelas.

“Jadi 20 persen itu benar-benar akan bisa menyentuh kepada solusi mengatasi persoalan-persoalan dunia pendidikan selama ini,” tutup Sarkowi.

Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Wacana pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga pendidik, mendapat dukungan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Ia menilai kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian kesejahteraan pegawai sekaligus mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD.

“Tentu kita sebagai pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam soal rencana tersebut,” ujar Andi Harun, Kamis (20/8/2026).

Menurut Andi Harun, penarikan kewenangan pengelolaan kepegawaian ke pemerintah pusat merupakan langkah yang rasional. Salah satu pertimbangannya adalah kemampuan fiskal setiap daerah berbeda-beda, sementara pemerintah daerah tetap harus menyediakan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai.

Ia melihat setidaknya ada tiga manfaat apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Salah satunya memberikan kepastian anggaran untuk kesejahteraan aparatur, termasuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

“Lebih terjamin penyediaan anggaran untuk kesejahteraan pegawainya, termasuk P3K dan P3K paruh waktu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk diangkat menjadi PNS,” jelasnya.

Andi Harun mengatakan kondisi fiskal sejumlah pemerintah daerah kerap mengalami tekanan. Belanja pegawai juga masih bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing daerah dan dukungan transfer pemerintah pusat.

“Faktor keguncangan fiskal di masing-masing daerah membuat ada daerah yang berjibaku memenuhi penyediaan anggarannya terhadap kepegawaian,” ungkapnya.

Jika pembiayaan PPPK dialihkan ke pemerintah pusat melalui APBN, menurut Andi Harun, beban belanja rutin pemerintah daerah akan berkurang. Ruang fiskal dalam APBD kemudian dapat lebih banyak digunakan untuk membiayai program yang langsung dirasakan masyarakat.

“Beban pemerintah daerah akan berkurang, sehingga APBD-nya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan berdampak pada masyarakat, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.

Selain persoalan fiskal, Andi Harun melihat pengelolaan kepegawaian secara nasional dapat memperkuat posisi aparatur sebagai bagian dari satu sistem kepegawaian negara.

“Terjadi transformasi penguatan nilai-nilai kebangsaan, kita menjadi pegawai negeri sipil yang utuh, tidak lagi tersekat-sekat antarpemerintah daerah,” tegasnya.

Ia juga menyinggung persoalan pendataan dan pengangkatan tenaga honorer di daerah. Menurutnya, penambahan pegawai tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan dapat menjadi persoalan ketika kebutuhan belanja pegawai terus meningkat.

“Kalau tidak memperhitungkan anggaran, suatu hari bisa jadi blunder, tidak tersedia cukup alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan,” tuturnya.

Karena itu, Andi Harun menilai pembiayaan melalui APBN dapat memberikan kepastian lebih kuat terhadap pembayaran hak pegawai.

“Pasti jaminannya adalah teralokasi secara permanen di APBN,” pungkasnya.

Meski mendapat dukungan dari Pemkot Samarinda, wacana pengalihan pengelolaan PPPK tersebut masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan aturan teknis yang nantinya ditetapkan.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

PASER — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) melalui Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Timur 1 (UPP KLT 1) melaksanakan energize GI 150 kV Grogot 2 Line Bay arah Sei Durian, Jumat (14/8). Kegiatan ini merupakan tahapan pengujian fasilitas kelistrikan sekaligus bagian dari pemenuhan persyaratan teknis setelah diterbitkannya Rekomendasi Laik Bertegangan (RLB).

RLB GI 150 kV Grogot 2 Line Bay arah Sei Durian menyatakan bahwa fasilitas tersebut layak diberi tegangan selama 24 jam. Pelaksanaan manuver energize mengacu pada SOP PLN Unit Pengatur Beban (UP2B), dengan pengawasan PLN Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Paser serta PLN UPP KLT 1. Kegiatan ini melibatkan PLN UPP KLT 1, PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif), PLN UP2B, PLN ULTG Paser, serta KSO PT UBP–Mahameru.

Manager PLN UPP KLT 1, I Made Gita Prawira, menyampaikan bahwa pelaksanaan energize dilakukan setelah seluruh persyaratan teknis terpenuhi.

“Energize dilaksanakan setelah RLB diterbitkan dan fasilitas dinyatakan laik diberi tegangan selama 24 jam. Proses manuver dilakukan sesuai SOP UP2B dengan pengawasan ULTG Paser dan UPP KLT 1 untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan,” kata I Made.

GI 150 kV Grogot 2 Line Bay arah Sei Durian menjadi bagian dari penguatan infrastruktur sistem transmisi di wilayah Paser. Infrastruktur kelistrikan yang semakin andal mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan kegiatan usaha, sekaligus meningkatkan kesiapan sistem dalam melayani pertumbuhan beban listrik seiring perkembangan ekonomi daerah.

Ditempat terpisah, Senior Manager Operasi Konstruksi 1 PLN UIP KLT, Muhammad Ardiansyah, mengatakan bahwa pembangunan dan penyelesaian infrastruktur ketenagalistrikan merupakan bagian dari upaya PLN memperkuat keandalan sistem sekaligus mendukung kebutuhan listrik yang terus berkembang.

“PLN UIP KLT terus menggenjot pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Kalsel, Kaltim dan Kaltara termasuk memperkuat gardu induk, membangun jaringan baru, dan mendukung konektivitas sistem interkoneksi antardaerah. Infrastruktur listrik yang andal menjadi fondasi penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi di pulau Kalimantan,” ujar Ardiansyah.

Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut juga menjadi bagian dari upaya PLN UIP KLT dalam membangun jaringan dan memperkuat sistem interkoneksi antardaerah Kalsel maupun Kaltim. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan dan mendukung tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai bagi pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan terlaksananya energize tersebut, PLN melanjutkan tahapan kesiapan pengoperasian GI 150 kV Grogot 2 Line Bay arah Sei Durian. Pembangunan dan penguatan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kalimantan Timur akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem kelistrikan yang semakin andal dan mendukung Indonesia yang lebih maju dan berdaya. (Bom)