BALIKPAPAN — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Kantor PLN UIP KLT, Minggu (17/8). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh PLN Grup se-Kalimantan Timur sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kolaborasi di lingkungan PLN.

General Manager PLN UIP KLT, Dewanto, bertindak sebagai pembina upacara. Pelaksanaan upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat oleh seluruh peserta yang terdiri dari berbagai unit PLN di Kalimantan Timur.

Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih hingga berakhir, seluruh peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan penuh rasa hormat sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam amanatnya, Dewanto menyampaikan bahwa semangat perjuangan para pahlawan perlu diwujudkan melalui sikap disiplin, semangat kebersamaan, serta kolaborasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pahlawan harus terus menjadi trigger bagi seluruh insan PLN untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga kebersamaan, serta memperkuat kolaborasi dalam memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” ujar Dewanto.

Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Timur, PLN UIP KLT terus memperkuat sinergi dengan berbagai unit PLN guna untuk mendukung penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan serta meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Timur, Selatan maupun Utara.

Setelah pelaksanaan upacara, PLN UIP KLT melanjutkan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyelenggarakan berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh pegawai PLN UIP KLT. Kegiatan tersebut disambut dengan antusias dan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarkaryawan.

Berbagai perlombaan yang diselenggarakan tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun kekompakan, menumbuhkan sportivitas, serta memperkuat budaya kerja yang positif di lingkungan PLN UIP KLT.

Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN UIP KLT terus berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kinerja, serta mendukung pembangunan melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. (Bom)

SAMARINDA – Mal Lembuswana bukan sekadar pusat perbelanjaan. Bagi generasi yang tumbuh di Samarinda pada era 1990-an hingga awal 2000-an, tempat ini menyimpan banyak cerita.

Mencari buku di Gramedia. Berbelanja pakaian. Naik eskalator. Nongkrong bersama teman. Bertemu pasangan. Bahkan sekadar berjalan-jalan menikmati mal berpendingin udara yang ketika itu masih menjadi sesuatu yang baru di Samarinda.

Karena itu, rencana revitalisasi Lembuswana setelah hampir tiga dekade dikelola swasta dinilai tidak boleh sekadar melahirkan mal dengan wajah baru.

Identitas dan sejarahnya juga harus dipertahankan.

Budayawan Samarinda Roedy Haryo Widjono mengatakan Lembuswana pernah menjadi salah satu penanda perubahan wajah Kota Tepian.

“Mal Lembuswana itu juga bisa menjadi semiotika simbolik, penanda simbolik loncatan kemajuan, loncatan modernitas,” ujar Roedy kepada Media Kaltim, Rabu (19/8/2026).

Sebelum Lembuswana hadir, masyarakat Samarinda sebenarnya sudah mengenal berbagai pusat perdagangan. Ada Pasar Pagi, Citra Niaga hingga Ana Supermarket.

Namun, Lembuswana membawa pengalaman berbeda.

Mal ini menghadirkan eskalator, ruangan berpendingin udara, pusat fashion, toko buku hingga berbagai gerai yang kemudian menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Samarinda.

Gramedia menjadi salah satu identitas kuatnya. Begitu pula berbagai toko fashion dan teknologi yang membuat Lembuswana menjadi magnet baru, terutama bagi anak muda.

“Dia menjadi ikon loncatan perkembangan peradaban, tanda kutip ya. Kemajuan, lah, modernitas di kota itu,” katanya.

Lokasi Lembuswana juga ikut membentuk ceritanya.

Kawasan tersebut berada pada salah satu simpul pergerakan masyarakat Samarinda. Roedy masih mengingat kondisi jalan ketika belum sebesar sekarang, keberadaan taksi biru hingga jalur yang menghubungkan kawasan M Yamin, Pasar Segiri, Pasar Pagi dan kawasan lainnya.

Lembuswana akhirnya tumbuh bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi bagian dari perjalanan kota.

“Dia akan menjadi memori kolektif yang panjang bagi orang Samarinda,” tutur Roedy.

Memori itulah yang menurut Roedy harus diperhitungkan ketika pemerintah menentukan masa depan kawasan Lembuswana.

Secara historis, Lembuswana mulai berkembang pada periode 1996–1998. Kompleks tersebut dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Luas kawasan tercatat sekitar 68.453 meter persegi atau 6,8 hektare. Selain bangunan mal, terdapat kawasan komersial dengan sekitar 150 unit gerai yang tersebar di sembilan bangunan utama.

Selama hampir 30 tahun, kawasan tersebut dikelola PT Cipta Sumina Indah Satresna (CSIS) melalui skema Build Operate Transfer (BOT).

Kerja sama berakhir pada 26 Juli 2026. Pengelolaan kemudian diserahkan kepada PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS) pada 7 Agustus 2026 sebagai pengelola masa transisi sembari pemerintah menyiapkan formula pengelolaan jangka panjang.

Nilai asetnya tidak kecil.

Data Pemprov Kaltim mencatat nilai tanah kawasan tersebut sekitar Rp702 miliar. Angka itu belum memasukkan bangunan dan berbagai fasilitas. Setelah seluruh aset dinilai kembali, nilainya diperkirakan berpotensi menembus Rp1 triliun, meski angka final masih menunggu proses penilaian.

Dengan aset sebesar itu, Pemprov Kaltim kini ingin menghidupkan kembali Lembuswana.

Roedy sepakat revitalisasi diperlukan. Namun, ia mengingatkan jangan sampai pembaruan justru membuat Lembuswana kehilangan ciri khasnya.

“Kalau revitalisasi itu tidak membuat Mal Lembuswana dapat mempertahankan ikoniknya dan berbeda dengan mal yang lain, dia akan tergerus dalam zamannya,” tegasnya.

Persaingan pusat perbelanjaan Samarinda sekarang jauh berbeda dibandingkan 1990-an.

Mal baru bermunculan. Kawasan komersial berkembang. Pilihan hiburan masyarakat semakin banyak. Pola belanja juga berubah.

Karena itu, sekadar merenovasi bangunan dan memasukkan tenant baru dinilai belum cukup.

“Kalau cuma yang sekarang, persaingan sudah terlalu banyak,” ujarnya.

Pemprov melalui MBS sebenarnya mulai menjajaki konsep baru. Selain tenant komersial, kawasan Lembuswana diarahkan menampung aktivitas komunitas, hiburan dan olahraga, termasuk rencana fasilitas seperti lapangan padel.

Roedy menawarkan gagasan lebih luas.

Bagian depan kawasan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi business center sehingga Lembuswana memiliki aktivitas yang tidak hanya bergantung pada pengunjung pusat perbelanjaan.

Gagasan lainnya adalah menyediakan ruang khusus kebudayaan dan kesenian.

“Kalau mau kota peradaban tapi enggak punya gedung peradaban,” katanya.

Menurut Roedy, Samarinda membutuhkan tempat yang dapat menjadi rumah bagi pertunjukan seni, kegiatan budaya dan aktivitas komunitas.

Lembuswana dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran tersebut.

Kegiatan budaya dapat dibuat rutin sehingga masyarakat memiliki alasan datang ke Lembuswana meskipun tidak sedang berbelanja.

Sejumlah tenant lama sementara ini masih bertahan. Di antaranya Matahari Department Store, Foodmart, Gramedia, Sports Station, KFC, BreadLife, Guardian, Samsung, Bank Kaltimtara, BRI dan Panin Bank.

Nama-nama baru juga sedang dijajaki, antara lain CGV Cinema, AZKO/Informa, Mr DIY, Solaria, J.CO, Pizza Hut Group, Kopi Kenangan hingga Fore Coffee.

Namun, bagi Roedy, tenant saja tidak cukup untuk mengembalikan Lembuswana sebagai ikon.

Ia bahkan melihat persoalan lama kawasan tersebut, termasuk banjir, dari sudut yang berbeda.

“Justru banjir itu dijadikan momen,” katanya.

Roedy melontarkan gagasan menjadikan karakter Samarinda yang dekat dengan air sebagai bagian dari konsep kawasan. Transportasi tradisional seperti perahu ketinting hingga kegiatan budaya dapat dikemas ketika kondisi memungkinkan.

Bahkan muncul gagasan festival yang mengangkat hubungan Samarinda dengan air.

“Finding harmony in chaos,” ujarnya.

Gagasan tersebut memang tidak biasa. Namun, pesan yang ingin disampaikan Roedy cukup jelas: Lembuswana harus mencari pembeda.

Setelah sekitar tiga dekade, tantangan Lembuswana bukan sekadar bagaimana kembali ramai.

Dulu, mal tersebut hadir ketika Samarinda sedang bergerak menuju kota modern. Kini situasinya terbalik. Pusat perbelanjaan sudah banyak dan masyarakat memiliki jauh lebih banyak pilihan.

Karena itu, untuk kembali menjadi ikon, Lembuswana harus menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki tempat lain.

Lokasinya strategis. Lahannya luas. Nilai asetnya besar. Sejarahnya juga sudah terbentuk.

Tinggal bagaimana Pemprov Kaltim dan pengelola baru menggabungkan kepentingan bisnis dengan identitas kawasan.

Sebab bagi sebagian warga Samarinda, Lembuswana bukan sekadar bangunan yang harus direnovasi.

Di sana ada cerita tentang kota dan generasi yang tumbuh bersamanya.

Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Setelah hampir 30 tahun dikelola swasta, kawasan Lembuswana kini kembali ke tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, pengembalian aset tersebut bukan akhir persoalan. Justru sekarang pembuktiannya dimulai.

PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS) yang mendapat kepercayaan mengelola Lembuswana pada masa transisi dituntut membuktikan perusahaan daerah mampu mengelola aset besar secara profesional, transparan dan menghasilkan keuntungan bagi daerah.

Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda, M Darlis Pattalongi, mengingatkan pengelolaan oleh BUMD jangan sampai justru lebih buruk dibandingkan ketika berada di tangan swasta.

“Jangan sampai pengelolaannya tidak lebih baik daripada ketika dikelola swasta,” tegas Darlis, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, ada dua persoalan yang selama ini kerap menjadi kelemahan ketika aset bisnis masuk dalam pengelolaan pemerintah, yakni profesionalisme dan pertanggungjawaban.

“Sebagai anggota DPR, saya berpesan betul, kelemahan pengelolaan di tangan pemerintah itu aspek profesional dan aspek pertanggungjawaban,” ujarnya.

Peringatan tersebut cukup beralasan. Lembuswana bukan aset kecil.

Kompleks yang berada di kawasan Jalan M Yamin dan Jalan Mayor Jenderal S Parman, Samarinda, berdiri di atas lahan milik Pemprov Kaltim seluas sekitar 68.453 meter persegi atau 6,8 hektare.

Kawasan tersebut tidak hanya terdiri atas bangunan utama mal. Inventarisasi pemerintah sebelumnya juga mencatat sekitar 150 unit ruko dalam sembilan klaster bangunan.

Nilai tanahnya saja mencapai ratusan miliar rupiah.

BPKAD Kaltim mencatat nilai lahan sekitar Rp702,079 miliar. Angka tersebut belum memasukkan nilai bangunan dan berbagai fasilitas yang masih menjalani proses verifikasi dan penilaian.

Jika seluruh bangunan dan fasilitas diperhitungkan, nilai kawasan tersebut diperkirakan berpotensi menembus Rp1 triliun. Namun, angka itu belum menjadi nilai resmi sebelum audit dan appraisal final selesai.

Darlis menilai aset sebesar itu tidak boleh sekadar dipertahankan sebagai pusat perbelanjaan. Lembuswana harus menjadi aset produktif yang memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

“Kawasan Lembuswana ini memang menjadi harapan kita untuk meningkatkan PAD kita,” katanya.

Lembuswana mulai berkembang pada periode 1996–1998 dan menjadi salah satu pusat perbelanjaan modern pertama di Samarinda.

Selama hampir tiga dekade, pengelolaannya berada di tangan PT Cipta Sumina Indah Satresna (CSIS) melalui skema Build Operate Transfer (BOT).

Kerja sama tersebut berakhir pada 26 Juli 2026. Aset kemudian kembali kepada Pemprov Kaltim dan pengelolaannya dipercayakan kepada MBS.

Darlis meminta Pemprov tidak berhenti sebatas menyerahkan pengelolaan kepada perusahaan daerah. Pemerintah tetap harus melakukan pengawasan terhadap bisnis, sumber daya manusia hingga pertanggungjawabannya.

Ia menilai MBS sebenarnya memiliki sumber daya yang mampu mengelola kawasan tersebut.

“Dari segi SDM, sebetulnya mereka mampu. Tinggal bagaimana pemerintah provinsi mengawal agar SDM yang mumpuni di MBS itu bisa betul-betul maksimal untuk mengelola kawasan Lembuswana,” ujarnya.

Pengalaman kerja sama selama hampir 30 tahun juga harus menjadi bahan evaluasi.

Darlis menilai pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan skema BOT apabila kontribusi yang diterima daerah dianggap tidak maksimal. Sebab, hak dan kewajiban para pihak telah dituangkan dalam perjanjian sejak awal.

Namun, menurutnya, perkembangan nilai ekonomi sebuah aset semestinya juga menjadi bahan evaluasi selama masa kerja sama.

“Namanya perjanjian itu kan bisa direvisi di tengah jalan. Ketika perkembangan melihat bahwa aset ternyata menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada prediksi sebelumnya, mestinya perjanjian awal itu bisa direvisi,” jelasnya.

Pelajaran tersebut dinilai penting agar pola serupa tidak terulang. Pemprov memiliki aset bernilai besar, tetapi manfaat ekonominya harus benar-benar dapat dirasakan daerah.

Saat ini aktivitas komersial Lembuswana masih dipertahankan. Sejumlah tenant besar masih berada di kawasan tersebut, antara lain Matahari Department Store, Foodmart, Gramedia, Sports Station, KFC, BreadLife, Guardian, Samsung, Bank Kaltimtara, BRI dan Panin Bank.

Sejumlah calon tenant juga masih dalam penjajakan, mulai CGV Cinema, AZKO, Informa, Mr DIY, Solaria, J.CO, Pizza Hut Group, Kopi Kenangan hingga Fore Coffee.

Konsep pengembangan Lembuswana juga mulai diarahkan tidak lagi sekadar menjadi mal konvensional.

Pemprov Kaltim mendorong kawasan tersebut berkembang menjadi lifestyle hub dengan ruang untuk kegiatan komunitas, hiburan, keluarga hingga konsep semi-outdoor.

Namun, Darlis mengingatkan seluruh rencana tersebut tetap harus berujung pada satu ukuran: apakah Lembuswana mampu kembali produktif dan menghasilkan keuntungan bagi daerah.

Persoalan tenaga kerja juga menjadi perhatian.

Darlis membuka peluang pengelolaan baru Lembuswana ikut menyerap tenaga kerja. Namun, jumlah pekerja tidak harus sama seperti ketika kawasan tersebut masih dikelola pihak swasta.

“Tidak bisa juga misalnya jumlah pekerja yang dipakai ketika swasta mengelola itu disamakan dengan ketika MBS mengelola,” katanya.

MBS, menurutnya, tetap harus menghitung kebutuhan berdasarkan model bisnis dan efisiensi perusahaan.

Namun, efisiensi tidak boleh mengorbankan profesionalisme. Proses perekrutan juga harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kebutuhan, bukan karena kedekatan maupun kepentingan tertentu.

“Persoalan sumber rekrutmen pegawai maupun pengeluaran itu kita berharap dilakukan secara proporsional, secara profesional. Jangan ada faktor nepotisme di dalam pengelolaan itu yang tidak profesional,” tegasnya.

Tantangan MBS memang tidak ringan.

Lembuswana pernah menjadi salah satu ikon pusat perbelanjaan Samarinda. Namun, persaingan mal semakin ketat dan fasilitas kawasan tersebut mulai tertinggal. Popularitasnya ikut menurun sejak era 2010-an hingga aktivitasnya semakin sepi pada awal 2026.

Karena itu, kembalinya Lembuswana ke Pemprov Kaltim bukan sekadar pergantian pengelola.

Dengan lahan 6,8 hektare, sekitar 150 ruko dan nilai tanah lebih dari Rp702 miliar, Lembuswana menjadi ujian bagaimana pemerintah mengelola aset komersial bernilai besar.

Darlis menilai sekarang waktunya MBS membuktikan kemampuan tersebut.

“Ini saatnya MBS membuktikan bahwa memang MBS layak untuk kita andalkan untuk mengelola aset yang memang sebetulnya sangat produktif itu,” tutup politikus PAN tersebut.

Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.