SAMARINDA – Helmi Abdullah menyoroti potensi dampak kebijakan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap dunia usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Samarinda.

Kebijakan yang mengubah tarif PPh dari 0,5 persen menjadi 22 persen bagi badan usaha berbentuk PT dan CV dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bahkan, pada situasi tertentu dikhawatirkan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menanggapi hal tersebut, Helmi menegaskan bahwa kebijakan perpajakan merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah maupun DPRD tidak memiliki ruang untuk melakukan intervensi langsung.

“Kalau masalah kebijakan PPh itu kan kebijakan nasional,” ujar Helmi saat diwawancarai, Selasa (2/6/2026).

Meski demikian, ia berharap implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati dan memiliki dasar yang jelas agar tidak memberatkan pelaku usaha di daerah.

Menurutnya, dampak kebijakan fiskal tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga dapat memengaruhi keberlangsungan usaha kecil yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.

“Jadi, ya kita mungkin tidak bisa intervensi ke sana. Tapi ya kita juga berharap PPh itu dilakukan harus ada dasarnya kan. Karena memang akan sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha itu,” katanya.

Helmi juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan perlakuan berbeda bagi pelaku usaha berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non-PKP. Ia menilai klasifikasi tersebut dapat menjadi solusi untuk memberikan relaksasi kepada usaha berskala kecil agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi.

“Nah bagi para pelaku juga kan tentunya di situ ada Non-PKP sama PKP ya,” ujarnya.

Menurut dia, pelaku usaha Non-PKP seharusnya dapat memperoleh keringanan tertentu sehingga tidak terbebani kewajiban pajak yang terlalu besar.

“Nah mungkin bisa diringankan dari posisi itu aja. Jadi Non-PKP itu ada kebijakan berbeda nanti kan dari kewajibannya,” tambahnya.

Helmi menegaskan DPRD Samarinda siap menerima berbagai aspirasi maupun keluhan dari para pelaku usaha apabila kebijakan tersebut mulai berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi daerah.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sebelum menerapkan kebijakan secara menyeluruh, terutama bagi usaha-usaha yang masih dalam tahap berkembang.

“Itu dari pihak bagian pajak lah itu yang lebih paham itu,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Hendrikus Keling meminta Bappedalitbangda Mahakam Ulu dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahakam Ulu segera menyerahkan data perencanaan pembangunan kepada DPRD Mahulu guna memastikan proses pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Permintaan tersebut disampaikan Hendrikus usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait di ruang rapat DPRD Mahulu, Rabu (3/6/2026).

“Dalam RDP itu, Komisi II meminta pihak terkait segera menyerahkan data perencanaan pembangunan. Tujuannya agar mekanisme perencanaan berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Menurut Hendrikus, keberadaan data perencanaan yang valid dan terkini sangat penting sebagai dasar pengawasan DPRD terhadap program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan perumahan dan infrastruktur masyarakat.

Ia juga menyayangkan hingga saat ini sejumlah data yang dibutuhkan DPRD belum pernah disampaikan secara lengkap oleh instansi terkait.

Lebih lanjut, Hendrikus menegaskan Komisi II DPRD Mahulu ingin memastikan program bantuan perumahan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Komisi II mendorong agar program bantuan perumahan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Mahakam Ulu yang membutuhkan. Jangan sampai ada yang tercover, ada yang tidak,” tegasnya.

Menurutnya, validasi data penerima bantuan menjadi hal penting agar tidak terjadi ketimpangan maupun kesalahan sasaran dalam penyaluran program pemerintah.

RDP tersebut juga diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembangunan daerah.

Dengan keterbukaan data dan koordinasi yang lebih baik, DPRD Mahulu berharap seluruh program pembangunan maupun infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Mahakam Ulu. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Desiderius Dalung Lasah meminta Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahakam Ulu dan Bappedalitbangda Mahakam Ulu lebih serius memperhatikan program bantuan perumahan agar benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Desiderius saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait di DPRD Mahulu, Rabu (3/6/2026).

RDP tersebut turut dihadiri anggota Komisi III Subhan Nor, Kepala DPUPKP Didik Subagya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappedalitbangda Dhespy Tandi Pasaruan beserta jajaran staf terkait.

Dalam rapat tersebut, Desiderius menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan perumahan agar program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran.

“Program perumahan harus tepat sasaran. Jangan sampai ada warga yang layak menerima tapi terlewat, sementara yang tidak berhak justru masuk data,” tegasnya.

Menurutnya, program bantuan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus diawasi secara serius, terutama di wilayah Mahakam Ulu yang masih memiliki tantangan infrastruktur dan permukiman di sejumlah kampung.

Karena itu, DPRD Mahulu meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan lapangan sekaligus memperbaiki proses pendataan penerima manfaat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Desiderius berharap rapat dengar pendapat tersebut menjadi evaluasi bersama bagi instansi terkait untuk meningkatkan ketepatan program bantuan perumahan di Mahulu.

Dengan validasi data yang lebih baik dan pengawasan yang lebih maksimal, DPRD Mahulu berharap bantuan perumahan benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan warga di wilayah pedalaman Mahakam Ulu. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SANGATTA – Kabar mengenai ditemukannya seorang bocah laki-laki yang diduga Muhammad Royyan Prasetyo, 7 tahun, menggegerkan warga Sangatta, Rabu (3/6/2026). Informasi tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan grup percakapan warga setelah beredar kabar adanya penemuan jenazah anak laki-laki di kawasan Bukit Pelangi, tepatnya di belakang Masjid Agung Al Faroeq.

Royyan sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin (1/6/2026) dan diduga dibawa oleh orang tak dikenal dari kawasan Kampung Tator, Jalan Pasundan, Sangatta Utara. Sejak laporan kehilangan diterima polisi, kasus tersebut menjadi perhatian luas masyarakat Kutai Timur.

Kabar yang beredar menyebutkan jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri fisik dan pakaian yang mirip dengan Royyan. Namun, pihak kepolisian meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi sebelum proses identifikasi selesai dilakukan.

Kasi Humas Polres Kutai Timur, AIPTU Wahyu Winarko, mengatakan saat ini jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Kudungga untuk dilakukan pemeriksaan dan pencocokan identitas.

“Kita mau pastikan dulu apakah benar jasad yang ditemukan itu adalah Royyan atau bukan,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Wahyu, pihak kepolisian juga telah memanggil keluarga korban untuk membantu proses identifikasi. Langkah tersebut dilakukan agar identitas korban dapat dipastikan secara akurat sebelum disampaikan kepada publik.

“Ini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi, kita cocokan. Di sana kita juga panggil orang tua anak itu untuk memastikan,” lanjutnya.

Tak hanya kabar penemuan jenazah, media sosial juga diramaikan dengan informasi mengenai dugaan pelaku penculikan yang disebut telah diamankan aparat saat berada di Bandara Balikpapan. Namun, polisi menegaskan bahwa informasi tersebut masih dalam tahap pendalaman.

“Untuk kabar yang beredar itu juga kita cocokan, apakah yang ditangkap di Bandara Balikpapan itu penculik Royyan, atau bukan,” beber Wahyu.

Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pihak keluarga terkait identitas jenazah yang ditemukan. Polisi juga belum memastikan adanya keterkaitan antara penemuan tersebut dengan laporan hilangnya Royyan.

Wahyu meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil penyelidikan serta identifikasi yang sedang berlangsung.

“Masih didalami. Sabar ya rekan-rekan, nanti akan kita release jika sudah terang kejadian ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Royyan dilaporkan hilang pada Senin malam (1/6/2026). Berdasarkan laporan orang tuanya ke Polsek Sangatta Utara, bocah tersebut diduga dibawa oleh orang tak dikenal. Sejak saat itu, polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi terakhir korban terlihat.

Kasus ini terus menjadi perhatian publik. Warga berharap kepastian mengenai identitas jenazah yang ditemukan segera terungkap sehingga memberikan kejelasan bagi keluarga maupun masyarakat yang mengikuti perkembangan pencarian Royyan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam