KUTAI TIMUR – Lonjakan wisatawan terjadi di objek wisata Pantai Sekerat, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, pascalibur Tahun Baru 2026. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta menjaga kenyamanan pengunjung, Polsek Bengalon memperketat pengamanan dengan melibatkan berbagai unsur terkait, Jumat (2/1/2026).

Pengamanan dilakukan melalui patroli dan penjagaan di kawasan pantai dengan melibatkan Bhabinkamtibmas Desa Sekerat Brigpol Ribut Wahyudi dan Briptu Maulana Malikul Rahman. Kegiatan ini juga didukung satu orang perwakilan Pemerintah Desa serta dua orang pengelola wisata setempat.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto melalui Kapolsek Bengalon AKP Asriadi mengatakan, pengamanan diperkuat menyusul meningkatnya jumlah pengunjung yang memanfaatkan sisa waktu libur untuk berwisata bersama keluarga.

“Pantai Sekerat masih menjadi tujuan favorit masyarakat. Karena itu, kami meningkatkan kehadiran personel untuk memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif dan pengunjung merasa aman,” ujar AKP Asriadi.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, jumlah pengunjung Pantai Sekerat diperkirakan mencapai sekitar 200 orang. Kepadatan juga terlihat di area parkir, dengan kendaraan yang didominasi sepeda motor sebanyak 30 unit, mobil 15 unit, serta satu unit kendaraan roda enam.

Selain melakukan penjagaan, petugas juga aktif melaksanakan patroli dialogis dengan menyampaikan imbauan langsung kepada wisatawan. Pengunjung diingatkan untuk tetap waspada terhadap barang bawaan, mengunci kendaraan dengan aman, serta mengawasi anak-anak saat bermain di sekitar pantai.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu memperhatikan keselamatan diri dan keluarga, terutama anak-anak yang bermain di air, serta memastikan kendaraan terkunci ganda saat diparkir,” tambahnya.

AKP Asriadi menegaskan, Polsek Bengalon akan terus bersinergi dengan Pemerintah Desa dan pengelola wisata dalam menjaga keamanan kawasan wisata, khususnya pada momen libur panjang dan akhir pekan.

“Pengamanan ini merupakan langkah preventif agar aktivitas wisata berjalan aman, tertib, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh pengunjung,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SAMARINDA – Isu berkembangnya paham neo-Nazisme dan gerakan kiri yang belakangan menjadi perhatian nasional turut mendapat sorotan di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penindakan terhadap paham-paham tersebut harus dilakukan secara tegas, namun tetap berlandaskan bukti hukum yang kuat dan prosedur yang jelas.

Sarkowi menilai, sejauh ini mekanisme pengawasan terhadap potensi berkembangnya paham ekstrem sebenarnya telah berjalan melalui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Lembaga tersebut, kata dia, memiliki sistem deteksi dini untuk mengantisipasi serta memitigasi berbagai aliran yang berpotensi mengganggu ketertiban dan persatuan bangsa.

“Kalau menurut saya, kita sebenarnya sudah punya lembaga yang menangani hal tersebut, yakni Kesbangpol. Mereka punya sistem deteksi dini dan itu sudah berjalan,” ujar Sarkowi saat diwawancarai di Gedung D Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, pemantauan terhadap paham-paham ekstrem dilakukan secara senyap dan terkontrol. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar aparat tetap dapat memetakan pergerakan kelompok yang diawasi tanpa memicu kegaduhan di ruang publik.

Meski demikian, Sarkowi mengingatkan bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan ketika paham-paham tersebut mulai menyasar generasi muda, khususnya pelajar. Ia menilai, masuknya ideologi ekstrem ke kalangan anak muda dapat menimbulkan dampak serius bagi masa depan bangsa.

“Kalau sampai masuk ke anak muda dan pelajar, ini yang berbahaya. Karena itu pemantauan harus terus dilakukan secara ketat agar tidak melebar ke mana-mana,” tegasnya.

Menurut Sarkowi, penanganan paham neo-Nazisme perlu dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Ia menilai, tidak semua temuan harus diekspos ke publik karena dalam banyak kasus, strategi pemantauan tertutup justru lebih efektif.

“Mirip dengan penanganan aliran sesat dalam keagamaan. Titik-titiknya sebenarnya sudah diketahui, tapi memang tidak di-blow up karena posisinya adalah pemantauan ketat,” katanya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tetap wajib bertindak apabila telah ditemukan indikasi kuat disertai bukti yang sah bahwa suatu pihak melanggar ketentuan hukum. Sarkowi menyatakan mendukung penangkapan atau penindakan terhadap individu maupun kelompok yang terbukti menyebarkan paham terlarang dan telah memenuhi unsur delik.

Ia juga mengakui bahwa pembuktian dalam kasus-kasus ideologi ekstrem tidak selalu mudah. Menurutnya, indikasi awal sering kali sudah terlihat, bahkan berkembang di beberapa wilayah, namun proses pembuktian membutuhkan kerja aparat yang cermat dan berlapis.

“Kadang indikasinya sudah ada, bahkan berkembang, seperti yang terjadi di Kutai Kartanegara. Tapi mencari bukti yang kuat itu tidak gampang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Sarkowi, langkah yang kerap ditempuh aparat adalah melakukan pemantauan intensif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika seluruh unsur pelanggaran hukum telah terpenuhi, penegakan hukum harus dilakukan agar memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar penindakan tidak dilakukan secara gegabah tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, langkah yang terburu-buru justru berpotensi melanggar prinsip kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul yang dijamin konstitusi.

“Jangan sampai penegakan hukum dilakukan tanpa bukti yang valid, karena bisa mengarah pada pelanggaran hak-hak sipil. Metode seperti itu justru harus dihindari, jangan sampai menyerupai cara-cara di masa Orde Baru,” pungkas Sarkowi. (um)

Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Jalan poros akses Sepaku–Balikpapan dan sebaliknya mengalami kemacetan total, Sabtu (3/1/2026). Sebuah truk trailer pengangkut besi beton eser melintang dan menutup badan jalan di kawasan Gunung Tengkorak, Desa Suko Mulyo.

Diduga, truk trailer berkepala merah tersebut tidak kuat menanjak sehingga mundur dan melintang di badan jalan. Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian tersebut terjadi sejak pagi buta.

Salah seorang warga Sepaku, Indri, mengatakan tanjakan di lokasi tersebut memang cukup curam dan sedikit menikung. “Kendaraan bermuatan berat sering kali terjebak macet di situ, tidak kuat naik. Bahkan ada juga yang sampai terguling,” ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Ia melanjutkan, masyarakat dari arah Balikpapan menuju Sepaku atau sebaliknya dapat melewati jalur alternatif. “Orang-orang lewat Patok 32, yaitu jalan penghubung Desa Argomulyo–Semoi Dua,” terangnya.

Jalur yang dimaksud merupakan akses masuk ke kiri dari arah Balikpapan setelah melewati Puskesmas Semoi Dua. Lokasi pastinya berada di samping bengkel tambal dan ganti ban. Namun, pengendara diminta tetap berhati-hati karena kondisi badan jalan berbatu dan licin.

Sebelumnya, di dekat lokasi truk trailer yang melintang tersebut, sudah terdapat sebuah truk yang terbalik sejak akhir tahun 2025. Hingga kini, kendaraan tersebut masih tergeletak di pinggir jalan.

Salah satu warga yang mengabarkan kejadian ini adalah Amat Fadil. Ia juga mengunggah foto kondisi di lokasi melalui media sosial. “Situasi Bukit Tengkorak,” tulisnya sekitar pukul 08.45 Wita.

Hingga informasi ini diturunkan, truk trailer tersebut belum dievakuasi sehingga menyebabkan antrean kendaraan, terutama dump truck, cukup panjang. Personel Polsek Sepaku tampak turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. (riz)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Proses penyusunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Timur periode 2025–2030 memasuki tahap akhir. Formatur kepengurusan disebut sudah terbentuk dan diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, tinggal menunggu persetujuan resmi dan penyesuaian dengan DPD Golkar di provinsi lain.

Hal itu disampaikan mantan Sekretaris Jenderal DPD Golkar Kaltim, Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub. Ia memastikan persetujuan formatur dari DPP Golkar diperkirakan terbit dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat akan keluar persetujuannya. Insyaallah bulan ini, Januari,” ujar Ayub saat ditemui di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (2/1/2026).

Ayub mengakui, pengumuman formatur memang berjalan lebih lambat dibandingkan target awal yang disampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kaltim pada Juli 2025 lalu. Saat itu, kepengurusan baru ditargetkan sudah tersusun maksimal tiga bulan pasca-Musda.

Namun demikian, ia menegaskan tidak ada hambatan internal dalam proses tersebut.

“Enggak ada hambatan,” tegasnya singkat.

Menurut Ayub, keterlambatan lebih disebabkan oleh mekanisme organisasi dan kebutuhan sinkronisasi dengan DPD Golkar di provinsi lain. Ia menekankan bahwa Partai Golkar memiliki tahapan formal yang tidak bisa dipercepat secara sepihak.

“Di Golkar itu tidak gampang. Ada tahapannya, ada formatur, lalu persetujuan formatur. Musda kita ini musda beneran, bukan musda-musdaan,” ujarnya.

Dalam penyusunan kepengurusan yang akan mendampingi Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud, Ayub memastikan proses seleksi kader dilakukan secara ketat. Penentuan posisi strategis tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan rekam jejak dan loyalitas kader dalam perjalanan kepartaian.

“Kader yang masuk itu harus benar-benar punya track record. Jadi yang duduk di DPD ini memang kader terpilih,” katanya.

Meski demikian, Ayub belum bersedia membeberkan nama-nama yang akan mengisi posisi inti kepengurusan DPD Golkar Kaltim. Ia hanya memberi isyarat bahwa akan muncul sejumlah figur baru sebagai bagian dari strategi menyongsong agenda politik dan Pilkada berikutnya.

“Keputusan tetap di DPP. Kita di daerah tinggal menunggu,” tutupnya. (um)

Editor: Agus S