SAMARINDA — Hampir satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji berjalan, hubungan komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim dinilai cukup positif.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut, sejauh ini komunikasi yang dibangun oleh gubernur dan wakil gubernur dengan lembaga legislatif berjalan lebih terbuka dan lancar.

“Saya sebagai Ketua DPRD Kaltim melihat komunikasinya cukup bagus,” ujar Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, saat ditemui di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (2/1/2026).

Hamas menilai, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode sebelumnya, ketika DPRD Kaltim sempat menilai komunikasi dengan pemerintah provinsi kurang optimal.

Menurutnya, kelancaran komunikasi sangat menentukan efektivitas pembahasan program, penganggaran, hingga pengawasan kebijakan daerah.

Meski demikian, Hamas menegaskan bahwa DPRD belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal itu lantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur hingga kini belum dibacakan di DPRD.

“Nanti ada LKPJ, laporan pertanggungjawaban gubernur. Akan dibentuk panitia khusus untuk membahas itu. Jadi untuk sekarang kami belum bisa menilai apa yang kurang atau apa yang lebih,” jelasnya.

Ia menegaskan, evaluasi kinerja pemerintah provinsi baru dapat dilakukan secara objektif setelah pembahasan LKPJ rampung dan seluruh indikator kinerja dibedah bersama.

Diketahui, Rudy Mas’ud dan Seno Aji dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Sejumlah program utama seperti Gratispol dan Jospol menjadi andalan pemerintahan saat ini.

Hingga hampir satu tahun berjalan, DPRD Kaltim mencatat belum muncul kritik terbuka dari ruang-ruang kedewanan terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, sembari menunggu evaluasi resmi melalui mekanisme konstitusional. (um)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Warga Jalan Kadrie Oening, Kecamatan Samarinda Ulu, dikejutkan oleh penemuan seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya sendiri, Jumat (2/1/2026). Korban diduga mengakhiri hidupnya setelah mengalami tekanan psikologis yang berkaitan dengan persoalan asmara dan kondisi kesehatan.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh orang tuanya. Kecurigaan muncul setelah korban tak merespons panggilan dan kamar dalam kondisi tertutup rapat. Saat pintu dibuka, korban ditemukan sudah tidak bernyawa.

Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Wawan Gunawan, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyampaikan bahwa sebelum kejadian, korban menunjukkan perubahan perilaku yang cukup signifikan.

“Dari keterangan keluarga, korban beberapa hari terakhir lebih banyak diam dan mengurung diri di dalam kamar,” ujar Wawan saat dikonfirmasi, Jumat (2/1/2026).

Dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan sejumlah barang di kamar korban. Di antaranya satu unit senapan angin yang berada di dekat jasad, serta beberapa jenis obat-obatan yang diduga merupakan konsumsi rutin korban terkait penyakit yang dideritanya.

Hasil penyelidikan sementara mengarah pada tekanan psikologis yang dialami korban. Selain faktor kesehatan, persoalan hubungan asmara disebut menjadi pemicu utama tindakan tersebut.

“Berdasarkan keterangan tiga saksi, didukung rekaman CCTV, serta hasil analisis tim Inafis Polresta Samarinda, peristiwa ini dipastikan sebagai tindakan bunuh diri,” jelas Wawan.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Setelah pemeriksaan medis luar selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga.

“Korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutup Kapolsek.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SANGATTA — Ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kian menyempit. Hingga awal 2026, sebagian dana transfer dari pemerintah pusat belum juga cair. Sekitar 20 persen dana transfer, nilainya mendekati Rp2 triliun, masih tertahan di kas pusat dan berdampak langsung pada stabilitas APBD Kutim.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyebut kondisi ini membuat keuangan daerah berada dalam tekanan berat. Padahal, APBD Kutai Timur tahun 2025 tercatat sebesar Rp9,8 triliun dan sangat bergantung pada kepastian aliran dana transfer.

“APBD kita sekarang benar-benar keras. Dana transfer yang seharusnya sudah masuk sampai hari ini belum juga diterima. Nilainya hampir Rp2 triliun,” ujar Jimmi, Jumat (2/1/2026).

Tertahannya dana tersebut berdampak luas terhadap kewajiban dasar pemerintah daerah. Sejumlah pos anggaran terganggu, mulai dari keterlambatan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga tertundanya pembayaran proyek pembangunan yang telah selesai dikerjakan.

Jimmi mengungkapkan, daerah sempat menerima penjelasan bahwa dana transfer pusat dialihkan sementara untuk penanganan bencana di beberapa wilayah seperti Aceh dan Sumatera. Namun ia menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya logis jika penahanan dana terjadi secara masif di banyak daerah.

“Kalau setiap kabupaten dan kota ditahan dananya sampai triliunan rupiah, ini bukan lagi soal teknis. Ini sudah menjadi persoalan serius dalam tata kelola transfer fiskal pusat ke daerah,” tegasnya.

Tekanan fiskal ini memaksa Pemerintah Kutim intensif berkoordinasi ke Jakarta. Pasalnya, terdapat kewajiban mendesak yang tidak bisa ditunda, terutama pembayaran kepada pihak ketiga. Hingga saat ini, utang kepada kontraktor tercatat mencapai sekitar Rp460 miliar yang seharusnya sudah dilunasi.

“Kita berada di posisi serba sulit. Kewajiban harus dibayar, sementara dananya belum ditransfer,” kata Jimmi.

Opsi pinjaman daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga belum menjadi solusi cepat. Skema tersebut terbentur persyaratan administratif yang ketat, mulai dari persetujuan DPRD dalam rapat paripurna hingga izin tertulis dari Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, Jimmi mengkritisi ketidaksinkronan antara pernyataan Menteri Keuangan di ruang publik dengan realitas yang dihadapi daerah. Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kutai Timur justru mengalami kesulitan mengakses dana yang bersumber dari kontribusi sektornya sendiri.

“Kita ini daerah penghasil. Tapi untuk mengakses uang kita sendiri saja dipersulit. Ada ketidakkonsistenan antara pernyataan di media sosial dan kebijakan formal yang diterapkan,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Sebagai pembanding, Jimmi menyinggung DKI Jakarta yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp50 triliun. Dengan kapasitas fiskal tersebut, Jakarta dinilai relatif aman meski terjadi keterlambatan transfer pusat. Sebaliknya, daerah seperti Kutai Timur tetap berada pada posisi rentan akibat ketergantungan struktural terhadap dana transfer.

Situasi ini kembali menegaskan rapuhnya kemandirian fiskal daerah penghasil sumber daya alam, sekaligus memunculkan pertanyaan besar soal komitmen pemerintah pusat dalam menjamin kepastian dan keadilan transfer anggaran ke daerah.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SANGATTA — Angka stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi persoalan besar. Hingga akhir 2025, sekitar 11 ribu anak tercatat mengalami stunting. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan gizi anak belum sepenuhnya menurunkan risiko yang mengancam kualitas generasi masa depan di daerah tersebut.

Stunting bukan sekadar soal tinggi badan anak. Kondisi ini berdampak panjang pada perkembangan kecerdasan, daya tahan tubuh, hingga produktivitas ketika anak tumbuh dewasa. Karena itu, jumlah anak stunting yang masih berada di angka ribuan menjadi sinyal kuat bahwa penanganan harus dilakukan secara lebih konsisten dan menyeluruh.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan, stunting merupakan pekerjaan jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pemerintah daerah, kata dia, terus menjadikan isu ini sebagai prioritas utama pembangunan sumber daya manusia.

“Stunting tidak bisa diselesaikan satu atau dua tahun. Ini pekerjaan berkelanjutan yang harus ditangani bersama, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, balita, hingga perbaikan sanitasi dan pola hidup sehat masyarakat,” ujar Ardiansyah.

Pemkab Kutim, lanjutnya, terus memperkuat layanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa. Optimalisasi posyandu, peningkatan peran tenaga kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar intervensi gizi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Dari sisi legislatif, DPRD Kutim mengingatkan agar angka stunting yang masih tinggi tidak dipandang sebagai hal biasa. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran.

“Sebelas ribu anak ini adalah pengingat serius. Program penanganan stunting harus berkelanjutan dan benar-benar menyasar keluarga yang paling rentan,” ujarnya.

Sejumlah faktor dinilai masih menjadi penghambat penurunan stunting di Kutim. Di antaranya keterbatasan akses pangan bergizi, layanan kesehatan ibu dan anak yang belum merata, serta persoalan sanitasi lingkungan. Selain itu, edukasi keluarga terkait gizi seimbang dan pola asuh anak juga masih perlu diperkuat.

Pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari perangkat desa, tenaga kesehatan, hingga kader posyandu. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, intervensi penanganan stunting diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur dan menurunkan angka stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S