Ketua KONI Bontang, Jamaluddin. (Dwi/RadarBontang)
BONTANG – Menatap Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 di Kabupaten Paser, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bontang menyiapkan langkah selektif. Dari total 63 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan, Bontang menargetkan mengirim 56 cabor dengan usulan anggaran sebesar Rp 7 miliar, difokuskan pada kesiapan atlet dan peluang prestasi.
Dari 63 Cabang Olahraga (Cabor) yang nantinya akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kabupaten Paser di 2026 mendatang, kontingen Kota Bontang siap mengirimkan sebanyak 56 Cabor dengan mengajukan anggaran sebesar Rp 7 miliar.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bontang, Jamaluddin mengatakan bahwa pihaknya akan memberangkatkan cabor yang benar-benar siap untuk bertanding. Baik secara administrasi, kuota atlet, maupun peluang perolehan medali.
“Kalau pun tidak bisa meraih medali, ya pastinya cabor tersebut tidak akan kami berangkatkan. Ini masih ada waktu berapa bulan ke depan, bisa saja dari 56 cabor itu nanti, yang berangkat tidak sampai 56,” ucapnya saat ditemui, Selasa (30/12/2025).
Pihak KONI Bontang mengajukan anggaran sekitar Rp 7 miliar, terhitung mulai dari perlengkapan atlet dari atas sampai bawah, termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
“Ini untuk anggaran belum terkonfirmasi, karena masuk di anggaran perubahan. Soalnya pertandingannya berlangsung di November 2026. Dari anggaran Rp 7 miliar ini, sekitar Rp 5 miliar untuk keberangkatan beserta atribut, sedangkan Rp 1 miliar untuk biaya TC,” tambahnya.
Sedangkan persiapan untuk TC sendiri, kontingen Bontang beralih ke masing-masing cabor, di mana pihak KONI Bontang belum menyelenggarakan TC terpusat bagi para atlet.
“Iya, kalau untuk TC, kami kembalikan ke masing-masing cabor, soalnya di 2026 sejalannya menuju Porprov pastinya mereka TC mandiri di setiap cabor,” tutupnya.
Penunjuk arah Kubah Sekumpul di persimpangan jalan, dengan aktivitas jemaah yang masih berlangsung usai haul. Foto: Agus S
Berada di Martapura, Kalimantan Selatan (Kalsel), rasanya tak lengkap jika belum masuk ke Kawasan Sekumpul. Termasuk menunaikan salat di Musala Ar Raudhah dan berziarah ke makam Guru Sekumpul di Kubah Sekumpul.
Namun, datang tepat pada hari puncak haul seperti yang saya alami membuat hal itu nyaris mustahil, kecuali datang jauh-jauh hari dan menginap di kawasan tersebut. Tahun ini, puncak Haul Guru Sekumpul dilaksanakan Minggu malam, 28 Desember 2025. Dari informasi yang kami terima, pada puncak haul tersebut lebih dari 4,6 juta jemaah mengikuti rangkaian kegiatan di Kawasan Sekumpul dan sekitarnya.
Karena itulah, saya memilih datang kembali pasca haul. Senin (29/12) pukul 10.00 WITA, saya dan istri berangkat menggunakan sepeda motor dari Banjarbaru menuju Martapura. Tujuan awal kami Pasar Martapura. Google Maps mengarahkan ke beberapa jalur tembus, dan arus lalu lintas terlihat lancar.
Namun ketika jarak tersisa sekitar lima kilometer, perjalanan terhenti. Sejumlah ruas jalan masih terendam banjir. Kami sempat masuk ke Jalan Veteran, tetapi kendaraan tidak bisa melanjutkan.
“Tidak bisa lewat. Di dalam sudah sepinggang,” ujar seorang warga yang berjaga di lokasi.
Kami diminta memutar lewat Jalan Ahmad Yani, melewati RSUD Ratu Zalecha. Jalur ini lebih panjang, tetapi masih bisa dilalui. Siang itu, arus kendaraan cukup padat. Banyak mobil dan motor dari luar kota bergerak keluar Martapura.
Arus jemaah dan kendaraan melintas di jalur menuju Kawasan Sekumpul pasca puncak Haul Guru Sekumpul.
Kami tiba di Pasar Martapura sekitar pukul 12.00 WITA. Di kawasan ini berdiri Masjid Agung Al Karomah, salah satu masjid tertua di Martapura. Masjid ini dikenal dengan empat tiang utama berbahan kayu ulin yang masih berdiri kokoh sejak dibangun pada 5 Desember 1897. Kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang keras dan tahan air, menjadi penyangga utama bangunan hingga hari ini.
Saya dan istri memilih menunaikan salat zuhur di Masjid Agung Al Karomah, sekaligus beristirahat dan menyusun kembali rencana perjalanan. Sekitar pukul 14.00 WITA, hujan turun cukup deras dan berlangsung hampir satu jam. Kami menunggu hingga hujan mulai reda.
Sekitar pukul 15.15 WITA, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Sekumpul. Jalur ke arah kawasan ini relatif lancar. Tidak terlihat antrean panjang. Kemacetan sore hari justru terjadi di arah sebaliknya, menuju jalur keluar kota ke Samarinda.
“Macetnya dari tadi karena banjir bandang,” kata seorang warga di pinggir jalan.
Mendekati Kawasan Sekumpul, kendaraan tidak lagi diperbolehkan masuk. Relawan berjaga di mulut jalan. Motor dan mobil diminta parkir. Saya mengecek jarak ke Musala Ar Raudhah sekitar 230 meter. Kami melanjutkan dengan berjalan kaki.
Akses pejalan kaki menuju Musala Ar Raudhah Sekumpul, dengan jemaah berjalan tertib dan relawan masih berjaga. Foto: Agus S
Sepanjang jalan menuju Sekumpul, suasana jauh lebih lengang dibanding malam puncak haul. Beberapa jemaah masih terlihat berjalan kaki. Spanduk penunjuk arah Kubah Sekumpul terpasang jelas. Di beberapa titik, relawan masih berjaga. Papan larangan dokumentasi mulai terlihat mendekati area musala.
Kami tiba menjelang waktu Asar. Saya diperbolehkan masuk untuk salat, sementara istri diminta menunggu di luar.
“Hanya laki-laki yang boleh masuk untuk salat. Perempuan menunggu di luar,” ujar petugas di pintu masuk.
Di depan gerbang juga terpampang pengumuman bahwa area kubah atau tempat ziarah masih ditutup. Musala Ar Raudhah tetap dibuka bagi jemaah yang ingin menunaikan salat.
Begitu masuk, saya memahami mengapa hampir tidak pernah ada dokumentasi dari dalam musala ini. Di area Musala Ar Raudhah, dilarang mendokumentasikan dan menjadikan konten dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut tertulis jelas dan dijaga dengan ketat.
Spanduk larangan dokumentasi di area Musala Ar Raudhah Sekumpul yang dijaga ketat petugas. Foto: Agus S
Saya tidak mengambil foto atau video. Musala Ar Raudhah masih dalam tahap renovasi. Beberapa bagian terlihat ditutup. Namun suasana di dalam tetap tertib. Jemaah datang, salat, lalu keluar dengan tenang. Tidak ada keramaian. Tidak ada aktivitas lain selain ibadah.
Usai salat Asar, saya keluar dari area musala. Di luar, beberapa jemaah duduk beristirahat. Ada yang menunggu keluarga, ada pula yang berbelanja di toko-toko sekitar yang menawarkan berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan salat hingga makanan.
Jalan kecil di Sekumpul masih basah oleh sisa hujan. Relawan tetap berjaga. Papan larangan dokumentasi terpasang di beberapa titik.
Saya tidak sempat masuk ke kubah. Namun bagi saya, bisa menunaikan salat di Musala Ar Raudhah sudah cukup. Yang lebih penting adalah kesempatan untuk hadir dan menunaikan ibadah dengan tertib. (*)
Pedagang dan pembeli bertransaksi dari perahu ke perahu. Foto: Agus S
Sudah lama sekali saya tidak ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terakhir sekitar tahun 2005. Dua puluh tahun lebih berlalu. Ada satu tempat yang sejak lama ingin saya datangi lagi: Pasar Terapung Lok Baintan. Apakah pasar itu masih hidup seperti dulu, atau sudah berubah oleh waktu?
Selasa pagi (30/12), saya memutuskan kembali ke tempat ini sebelum pulang ke Bontang. Kami berangkat dari Banjarbaru menggunakan mobil pinjaman keluarga, bersama istri dan istri sepupu yang menetap di sana. Pukul 06.00 Wita kami berangkat. Google Maps mengarahkan kami ke kawasan Siring, yang ternyata menjadi dermaga utama wisata susur sungai.
Perjalanan darat memakan waktu sekitar satu jam. Setiba di lokasi, kami langsung menemukan dermaga keberangkatan kapal wisata. Tarifnya Rp50 ribu per orang. Kapal berkapasitas hingga 30 penumpang, namun tidak harus menunggu penuh. Tepat pukul 07.15 WITA, kapal berangkat menyusuri sungai. Arusnya tenang, rumah-rumah panggung berjejer di tepian, dan aktivitas warga mulai terlihat di sepanjang alur sungai.
Suasana di atas kapal wisata saat susur sungai menuju pasar terapung. Foto: Agus S
Sekitar 50 menit kemudian, kami tiba di titik pasar. Begitu mesin kapal melambat, perahu-perahu kecil langsung mendekat. Pedagang datang dari segala arah. Ada yang membawa buah-buahan, kue tradisional, peyek, hingga kebutuhan harian. Bukan hanya kapal kami yang didatangi, tetapi juga kapal-kapal wisata lain yang sudah lebih dulu tiba atau baru saja merapat. Pasar itu langsung hidup.
Jukung pedagang penuh hasil kebun dan pangan lokal. Foto: Agus S
Pasar Terapung Lok Baintan ternyata masih bertahan. Hingga hari ini, lebih dari 100 pedagang masih turun berjualan di atas sungai. Mereka berangkat dari rumah masing-masing usai salat Subuh, mendayung jukung melawan arus, dengan harapan dagangan laku dan pulang membawa rezeki.
Saya berbincang dengan seorang ibu pedagang yang perahunya merapat ke kapal kami. Tuturnya apa adanya.
“Kalau ramai bisa bawa pulang Rp300 ribu. Tapi kalau sepi, ya kadang pulang tanpa uang sama sekali,” katanya.
Kapal wisata dan pedagang berdampingan di tengah aktivitas pasar. Foto: Agus S
Ia bercerita tentang pasar yang tidak pernah “macet”. Di atas sungai tidak ada klakson, tidak ada kemacetan seperti di darat. Semua bergerak mengikuti arus.
“Di sini kebanyakan pakai perahu, Pak. Jadi nggak macet. Saya sudah jualan dari masih perawan, sampai sekarang anak saya juga sudah perawan,” ujarnya sambil tertawa.
Menurutnya, Pasar Terapung Lok Baintan bertahan karena warganya adalah penduduk asli. Pasar ini diwariskan lintas generasi. Bukan sekadar tempat jual beli, tetapi ruang hidup yang menyatu dengan sungai. Dagangan mereka beragam—buah, sayur, ikan, sembako, tas, kopi, teh, soto, hingga pakaian. “Yang nggak ada di sini itu cuma HP sama emas,” katanya, masih sambil tertawa.
Ia juga menyinggung pasar terapung lain yang perlahan menghilang karena warganya tidak terbiasa hidup di sungai dan memilih cara yang lebih praktis. Lok Baintan berbeda. Sungai adalah rumah mereka.
Selain transaksi jual beli, suasana pasar pagi itu juga diwarnai aktivitas wisata. Beberapa pedagang menawarkan jasa naik klotok kecil untuk berfoto dan berkeliling di antara perahu-perahu. Kamera ponsel terus terangkat. Senyum, tawar-menawar, dan percakapan sederhana mengisi pagi.
Saya memperhatikan kesibukan jual beli di atas perahu-perahu itu. Sesekali menoleh ke arus sungai yang tak pernah berhenti. Sempat terlintas rasa khawatir, takut dagangan terbalik atau perahu bersenggolan.
Menyusuri Sungai Martapura menuju Pasar Terapung Lok Baintan. Foto: Agus S
Namun kekhawatiran itu cepat hilang. Meski usia pedagang rata-rata di atas 40 tahun, mereka lincah mengendalikan jukung, berpindah dari buritan ke haluan dengan keseimbangan yang terlatih oleh waktu.
Dua puluh tahun berlalu, pasar ini masih bertahan. Bukan karena promosi atau viral, tetapi karena tradisi yang dijaga dan kehidupan yang terus dijalani.
Pasar Terapung Lok Baintan bukan hanya destinasi wisata. Pasar ini menjadi ruang hidup yang mengajarkan bahwa sungai bukan sekadar alur air, melainkan nadi yang menghidupi, dan selama nadi itu dijaga, cerita ini akan terus berjalan. (*)
Ratusan personel Kodam VI/Mulawarman yang diberangkatkan untuk penanganan pascabencana di Aceh.
BALIKPAPAN – Kodam VI/Mulawarman mengerahkan 310 prajurit TNI Angkatan Darat untuk mempercepat penanganan pascabencana di Provinsi Aceh. Pengerahan ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan TNI AD dalam membantu pemulihan wilayah terdampak bencana alam.
Sebagai satuan utama (main body), Yonzipur 17/Ananta Dharma memberangkatkan 215 personel. Satuan ini juga menerima Bantuan Penugasan (BP) dari Yonzipur 6/Satya Digdaya Kodam XII/Tanjungpura sebanyak 95 personel, sehingga total kekuatan yang diterjunkan mencapai 310 prajurit.
Pangdam VI/Mulawarman Krido Pramono menegaskan bahwa TNI AD terus mengambil peran strategis dalam setiap misi kemanusiaan dengan hadir langsung membantu masyarakat yang terdampak bencana.
“Prajurit TNI AD selalu berada di garis depan dalam penanganan bencana. Mulai dari evakuasi korban, penyaluran bantuan, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur yang rusak. Semangat kemanusiaan dan sinergi TNI dengan rakyat menjadi landasan utama setiap operasi,” ujar Krido Pramono, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, Satgas Yonzipur 17/Ananta Dharma melaksanakan sejumlah tugas utama, di antaranya memperbaiki dan memulihkan jalan serta jembatan yang rusak, membersihkan lokasi terdampak longsoran tanah dan lumpur, mengevakuasi korban, mengamankan harta benda warga, serta menyalurkan bantuan logistik sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan Satgas dipusatkan di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil asesmen awal, ditemukan dua jembatan putus, yakni Jembatan Desa Panton di Kecamatan Nisam dan Jembatan Desa Keude Krueng Geukueh di Kecamatan Muara Batu. Selain itu, terdapat sembilan titik ruas jalan yang terputus di wilayah Kecamatan Sawang dan Muara Batu.
Untuk mendukung kelancaran tugas, TNI membekali Satgas dengan berbagai alat berat dan kendaraan operasional, antara lain ekskavator, wheel loader, backhoe loader, crane truck, mobil recovery, self loader, armada truk angkut, serta perlengkapan pendukung lainnya.
Selain fokus pada pemulihan infrastruktur, Satgas Yonzipur 17/Ananta Dharma juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana. Kodam VI/Mulawarman turut menghimpun bantuan dari para donatur di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta dari jajaran komandan satuan di lingkungan Kodam VI/Mulawarman.
“Melalui pengerahan Satgas ini, kami berharap masyarakat Aceh dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas secara normal setelah bencana,” pungkas Pangdam VI/Mulawarman. (ap)
BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menempatkan konflik agraria sebagai salah satu isu krusial yang menjadi perhatian utama sepanjang 2025. Persoalan pertanahan dinilai memiliki potensi besar memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat apabila tidak ditangani secara tepat, adil, dan berimbang.
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak cukup jika hanya mengandalkan jalur hukum. Menurutnya, pendekatan hukum semata kerap melahirkan pihak yang menang dan kalah, namun belum tentu menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“Penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara komprehensif. Kalau hanya lewat proses hukum, biasanya persoalan justru berlarut-larut karena tidak menyentuh kebutuhan semua pihak,” ujar Endar usai rilis akhir tahun Polda Kalimantan Timur, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, konflik agraria umumnya melibatkan masyarakat dengan perusahaan, bahkan dalam beberapa kasus turut melibatkan pemerintah. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut adanya komitmen bersama serta ruang dialog agar solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Karena itu, Polda Kaltim memilih mengedepankan musyawarah dan dialog sebagai langkah awal dalam meredam potensi konflik.
Endar mencontohkan penanganan konflik agraria di Kelurahan Jahab, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dinilai berhasil dikelola dengan pendekatan dialog. Konflik tersebut melibatkan masyarakat dengan salah satu perusahaan dan diselesaikan melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat setempat.
“Alhamdulillah, semua pihak bisa duduk bersama dan berdiskusi secara baik. Ini yang kami harapkan bisa menjadi contoh penyelesaian konflik agraria di tempat lain,” jelasnya.
Dalam setiap penanganan konflik agraria, Kapolda menegaskan bahwa Polri berupaya mengambil peran sebagai penengah yang adil. Kepolisian, menurutnya, tidak memihak salah satu pihak, melainkan berusaha mengakomodasi kepentingan semua pihak agar tercapai kesepakatan yang saling menghargai.
“Kami berusaha menjadi wasit yang adil. Penyelesaian harus mengedepankan prinsip saling menghormati, tanpa memaksakan kehendak,” tambahnya.
Endar juga menilai pendekatan berbasis dialog merupakan cara paling efektif untuk menurunkan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik di lapangan. Dengan memahami kebutuhan para pihak serta aturan yang berlaku, penyelesaian konflik dapat ditempuh secara lebih bijak dan berkelanjutan.
“Dengan dialog, kita bisa memahami posisi masing-masing pihak. Dari situ, solusi terbaik dapat dirumuskan tanpa menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, konflik agraria yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas, mulai dari kericuhan sosial, kerugian ekonomi, ketidakstabilan politik, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, Polda Kaltim berkomitmen mendorong penyelesaian konflik agraria yang adil, proporsional, dan tidak memberatkan salah satu pihak.
“Yang terpenting adalah mengambil jalan terbaik, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” pungkas Endar. (ap)
Suardi saat dilakukan penanganan beberapa waktu lalu. (Ist)
BONTANG – Suardi (74), warga Kelurahan Gunung Elai, Bontang Selatan, yang sebelumnya dirawat akibat serangan buaya, meninggal dunia pada Selasa (30/12/2025) dini hari.
Kabar duka tersebut dibenarkan Ketua RT 37 Gunung Elai, Ismail Hakim. Ia menyebutkan, korban mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 03.00 Wita saat menjalani perawatan di RSUD A.W. Sjahranie, Samarinda.
“Korban meninggal dunia sekitar pukul tiga dini hari di rumah sakit. Jenazah sudah dibawa kembali ke Bontang untuk dimakamkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, jenazah Suardi rencananya akan disalatkan di salah satu masjid di kawasan Bontang Kuala, sebelum dimakamkan di pemakaman Pisangan usai salat Zuhur.
Diketahui, korban sempat dalam kondisi sadar saat pertama kali dievakuasi ke rumah sakit. Namun akibat serangan buaya tersebut, Suardi mengalami luka serius, di antaranya patah tulang pada bagian tangan serta luka di beberapa bagian tubuh lainnya.
Sebelumnya, Suardi diserang buaya saat berusaha mengambil alat pertanian yang terjatuh ke sungai di dekat rumahnya. Peristiwa tersebut sempat menggegerkan warga dan kembali menyoroti ancaman buaya di sejumlah wilayah perairan Kota Bontang.
BONTANG – Polemik pemilihan Ketua RT 17 di Kelurahan Berbas Tengah mendapat perhatian serius dari pihak kelurahan. Lurah Berbas Tengah, Abdul Malik, menegaskan bahwa seluruh keberatan yang disampaikan para calon tidak diabaikan dan tetap ditangani melalui mekanisme yang berlaku, tanpa sikap gegabah.
Menurut Abdul Malik, keluhan terkait dugaan ketidakberesan proses pemilihan bukan kali pertama disampaikan. Seluruh laporan yang masuk telah ditampung dan akan dibahas secara internal di tingkat kelurahan bersama panitia pemilihan.
“Apapun keluhan dari mereka, tetap kami tampung. Tidak ada yang kami abaikan. Tapi ini masih sepihak karena yang datang baru para calon, belum dari warga secara umum,” ujarnya usai pelantikan RT di Kelurahan Berbas Tengah, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, empat dari lima calon RT 17 telah menyampaikan keberatan secara langsung beberapa waktu lalu. Seluruh laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme musyawarah kekeluargaan sesuai kewenangan kelurahan, tanpa terburu-buru mengambil keputusan.
Terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) dan pelantikan RT terpilih, Abdul Malik menegaskan hal tersebut tidak mempengaruhi proses penanganan laporan yang masuk. Jika dalam pendalaman nantinya ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka akan dilakukan penilaian lebih lanjut.
“SK dan pelantikan tidak ada hubungannya dengan gugatan atau keberatan. Kalau memang ada pelanggaran, tentu akan kami nilai,” tegasnya.
Pendalaman persoalan, lanjut dia, dilakukan secara bertahap dengan memulai pemanggilan panitia pemilihan. Pihak kelurahan memilih berhati-hati karena persoalan ini berkaitan langsung dengan warga.
“Kami akan panggil panitia dulu. RT baru ini kan belum tahu apa-apa. Semua harus berproses,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh tahapan pemilihan RT pada prinsipnya dilaksanakan oleh masyarakat. Peran kelurahan sebatas pendampingan, tanpa intervensi, mulai dari pembentukan panitia, pencalonan, hingga pelaksanaan pemilihan.
Meski penanganan masih dilakukan di tingkat kelurahan, setiap perkembangan tetap dilaporkan kepada camat. Namun, pelibatan kecamatan dinilai belum diperlukan pada tahap ini.
“Untuk sementara cukup di kelurahan dulu. Kami ingin tahapan tetap berjalan, setelah itu baru dilakukan pendalaman,” pungkasnya.
Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano saat konferensi pers. (Dwi/RadarBontang)
BONTANG – Tingkat kewaspadaan masyarakat yang masih rendah berdampak langsung pada meningkatnya kasus pencurian di Kota Bontang. Sepanjang 2025, kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tercatat mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kapolres Bontang, Widho Anriano, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya menangani sebanyak 306 kasus tindak pidana. Jumlah tersebut meningkat cukup tajam dibandingkan 2024 yang hanya mencatat 204 kasus, atau bertambah 71 kasus di akhir tahun.
Berdasarkan data yang dirilis Polres Bontang, kasus curat pada 2025 tercatat sebanyak 60 laporan. Dari jumlah tersebut, 32 kasus berhasil diungkap, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan. Kenaikan juga terlihat pada kasus curanmor, dengan total 46 laporan, namun baru 10 kasus yang berhasil diselesaikan.
Selain curat dan curanmor, Polres Bontang juga menangani kasus lain seperti perlindungan anak dan penggelapan, yang turut memberi kontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas sepanjang tahun ini.
“Walaupun Bontang masih dikenal sebagai kota yang relatif aman, kami tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujar Widho Anriano, Selasa (30/12/2025).
Ia menegaskan, peluang kejahatan sering kali muncul akibat kelalaian. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih waspada dalam menjaga keamanan diri dan harta benda, termasuk memperhatikan barang-barang berharga dan tidak meninggalkan kendaraan dalam kondisi tidak aman, seperti kunci yang masih menggantung di motor.
Ke depan, Polres Bontang memastikan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan, terutama terkait meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor.
“Kami akan tetap rutin melakukan sosialisasi. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan, jika perlu, menambahkan kunci pengaman tambahan pada kendaraan agar lebih aman,” tutupnya.
Surat Edaran Bupati Kutim terkait imbauan untuk tidak merayakan Tahun Baru 2026.
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memilih menahan euforia pergantian tahun. Melalui surat edaran resmi, seluruh perangkat daerah hingga masyarakat diimbau tidak menggelar perayaan Tahun Baru 2026, menyusul pertimbangan situasi kebencanaan dan meningkatnya potensi gangguan ketertiban umum.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor B-400.6.1/17758/BUP tentang Penyelenggaraan Kegiatan pada Pergantian Tahun Baru 2026. Surat edaran yang ditetapkan di Sangatta pada 29 Desember 2025 itu ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman.
Dalam poin pertama surat edaran, bupati secara tegas menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tidak menyelenggarakan kegiatan perayaan Tahun Baru 2026.
“Diinstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tidak menyelenggarakan kegiatan perayaan Tahun Baru 2026,” demikian bunyi poin pertama edaran tersebut.
Kebijakan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Selain merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6.1/9548/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemkab Kutim juga menimbang kondisi faktual kebencanaan. Banjir yang melanda sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta beberapa kecamatan di Kutim, menjadi alasan kuat dikeluarkannya kebijakan ini.
Kepada para camat se-Kabupaten Kutai Timur, bupati memberikan arahan agar memperkuat kewaspadaan di wilayah masing-masing. Camat diminta berkoordinasi dengan Forkopimcam dan seluruh pemangku kepentingan guna mengidentifikasi potensi kerawanan bencana serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
“Camat agar melakukan koordinasi dengan Forkopimcam dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi serta menyusun mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan gangguan trantibum di wilayah kerja masing-masing,” demikian tertulis dalam edaran tersebut.
Selain aspek kebencanaan, pengawasan ketertiban umum juga ditekankan. Camat diminta memastikan kondisi kondusif di objek wisata, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan ruang publik lainnya, terutama menjelang dan saat pergantian tahun.
Imbauan serupa juga ditujukan kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata larangan, melainkan ajakan untuk menumbuhkan kepekaan sosial dan empati terhadap kondisi sekitar.
“Diimbau kepada seluruh masyarakat se-Kabupaten Kutai Timur untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban umum, mengedepankan kesederhanaan serta kepedulian sosial, serta tidak melaksanakan perayaan Tahun Baru 2026,” bunyi edaran tersebut.
Sebagai penegasan, surat edaran itu juga memuat contoh konkret kegiatan yang diminta untuk dihindari, seperti pesta kembang api dan konvoi kendaraan bermotor. Pemerintah daerah mendorong masyarakat mengisi pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih bermakna, seperti ibadah, doa bersama, dan aktivitas sosial.
Surat edaran ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Kutim menegaskan bahwa pergantian Tahun Baru 2026 dipandang sebagai momentum refleksi dan empati, bukan sekadar perayaan. Di tengah kewaspadaan terhadap bencana, pemerintah daerah memilih menempatkan kepedulian sosial sebagai tanggung jawab bersama.
BONTANG – Tren penanganan perkara narkotika di Kota Bontang sepanjang 2025 menunjukkan dinamika yang kontras. Jumlah kasus dan tersangka tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun volume barang bukti narkotika yang berhasil diamankan justru mengalami peningkatan signifikan.
Polres Bontang merilis data bahwa pada 2024 terdapat 101 kasus narkotika dengan 130 tersangka. Sementara pada 2025, jumlah kasus turun menjadi 82 perkara dengan 107 tersangka.
Meski demikian, penurunan jumlah kasus tersebut tidak sejalan dengan jumlah barang bukti yang diamankan. Sepanjang 2025, aparat kepolisian berhasil menyita sabu seberat 3.204,24 gram. Angka ini melonjak dibandingkan 2024 yang hanya mencapai 1.421,56 gram.
Kapolres Bontang, Widho Anriano, menjelaskan bahwa peningkatan signifikan pada barang bukti menunjukkan skala peredaran yang ditangani cenderung lebih besar meski jumlah kasus berkurang.
“Untuk barang bukti sabu, terjadi kenaikan cukup signifikan, yakni bertambah sekitar 1.782,68 gram di tahun ini,” ujar Widho Anriano saat konferensi pers, Selasa (30/12/2025).
Selain sabu, Polres Bontang juga mengamankan sebanyak 50 butir pil ekstasi sepanjang 2025. Sementara untuk narkotika jenis double L, jumlah barang bukti justru mengalami penurunan drastis. Jika pada 2024 tercatat sebanyak 18.209 butir, maka pada 2025 hanya tersisa sekitar 1.325 butir.
“Penurunannya cukup drastis, mencapai sekitar 16.884 butir,” tutup Widho Anriano.
