JAKARTA — Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat kembali memadati Jakarta dalam aksi unjuk rasa lanjutan pada Selasa (30/12/2025). Massa bergerak menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk menuntut pengembalian besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026 yang dinilai telah diubah oleh pemerintah provinsi.

Aksi tersebut merupakan hari kedua demonstrasi yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Ribuan buruh dari 19 kabupaten dan kota di Jawa Barat dilaporkan datang ke Jakarta menggunakan sepeda motor secara beriringan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut jumlah kendaraan roda dua yang masuk ke Jakarta mencapai ribuan unit. “Hari ini sekitar 5.000 sampai 10.000 motor dari seluruh Jawa Barat masuk ke Jakarta. Aksi ini adalah aksi damai dan konstitusional,” ujar Said Iqbal di sela aksi.

Dalam demonstrasi hari kedua ini, buruh membawa satu tuntutan utama, yakni pengembalian nilai UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat yang dinilai telah diubah, dihapus, atau dikurangi. Menurut Said, rekomendasi UMSK yang telah disepakati di tingkat kabupaten dan kota semestinya tidak diubah kembali di tingkat provinsi.

“Satu tuntutan kami jelas, kembalikan nilai kenaikan UMSK 2026 di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Barat sesuai rekomendasi bupati dan wali kota,” tegasnya.

KSPI menilai perubahan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, selain menggelar aksi massa, KSPI dan Partai Buruh juga menyiapkan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Said Iqbal menegaskan, aksi unjuk rasa akan terus berlanjut apabila tuntutan buruh tidak direspons oleh pemerintah pusat. “Jika pemerintah pusat tidak meminta Gubernur Jawa Barat mengembalikan UMSK tersebut, maka aksi akan berlanjut. Setelah Lebaran, kami akan turun lagi. Aksi ini akan terus dilakukan sampai peraturan pemerintah dipatuhi,” tegasnya.

Aksi buruh di kawasan Patung Kuda berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan berjalan tertib. Massa buruh menyatakan akan tetap mengedepankan aksi damai sembari menunggu respons konkret dari pemerintah terkait tuntutan revisi kebijakan UMSK Jawa Barat 2026. (fj)

Editor: Agus S

JAKARTA — Di tengah berlangsungnya aksi unjuk rasa buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025), personel kepolisian membagikan air mineral dan roti kepada peserta aksi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendekatan pelayanan dan pengamanan yang humanis selama demonstrasi berlangsung.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pembagian konsumsi tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasi di ruang publik.

“Kami mengedepankan pelayanan yang humanis dan persuasif,” ujar Susatyo di sela-sela pengamanan aksi.

Menurutnya, pendekatan persuasif menjadi komitmen kepolisian dalam mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, agar situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran aparat, kata dia, tidak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga memastikan peserta aksi merasa dilayani dan dihargai.

“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Personel, termasuk Polwan, hadir tidak hanya mengamankan jalannya aksi, tetapi juga menunjukkan empati. Membagikan air mineral dan roti adalah perhatian sederhana agar peserta aksi tetap nyaman,” tuturnya.

Pendekatan tersebut mendapat respons positif dari massa buruh. Aksi unjuk rasa berjalan tertib dan kondusif, dengan sejumlah peserta mengapresiasi sikap humanis dan pelayanan yang ditunjukkan aparat kepolisian.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 2.617 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi buruh Perda KSPI Jawa Barat bersama elemen massa lainnya di kawasan Monas dan sekitarnya.

“Kami menurunkan 2.617 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif,” jelas Susatyo.

Aksi demonstrasi tersebut digelar untuk menuntut Gubernur Jawa Barat agar mengembalikan dan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat sesuai rekomendasi resmi para bupati dan wali kota. Massa juga mendesak agar kebijakan UMSK 2026 direvisi sehingga selaras dengan usulan pemerintah daerah.

Selain tuntutan terkait upah, para buruh juga menyuarakan kritik terhadap praktik pencitraan pemerintah melalui media sosial. Mereka menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada kebijakan konkret yang berpihak pada kesejahteraan pekerja. (fj)

Editor: Agus S

JAKARTA — Pemerintah memastikan layanan komunikasi dan konektivitas digital tetap terjaga selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mendukung mobilitas, perjalanan, serta aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan intensif jaringan dan spektrum frekuensi di titik-titik strategis yang diperkirakan mengalami lonjakan aktivitas.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menugaskan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) di berbagai daerah untuk bersiaga penuh selama periode Nataru. Pemantauan dilakukan secara intensif sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, terutama di jalur mudik, kawasan wisata, serta pusat-pusat aktivitas publik.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pengawalan layanan komunikasi tetap berjalan meskipun bertepatan dengan masa libur panjang. Hal itu disampaikan saat memimpin kegiatan pemantauan Posko Nataru di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

“Meskipun ini waktu libur, teman-teman tetap bekerja untuk mendukung dan memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Meutya.

Selain wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi, Kemkomdigi juga melakukan pemantauan tambahan di daerah yang terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Kalimantan Selatan. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat di wilayah tersebut tetap dapat mengakses informasi penting dan berkomunikasi dengan lancar di tengah kondisi darurat.

Menurut Meutya, keberlangsungan layanan komunikasi menjadi faktor penting agar masyarakat dapat beraktivitas dan berlibur dengan aman serta nyaman. “Masyarakat dapat berlibur dengan tetap terhubung dan terkoneksi, sehingga perjalanan dan liburan bersama keluarga bisa berlangsung dengan tenang,” ujarnya.

Selama masa posko Nataru, koordinasi antar Balmon dilakukan secara nasional untuk menjamin respons cepat apabila terjadi potensi gangguan jaringan. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kesiapan dan keandalan layanan komunikasi pada periode libur nasional berikutnya. (fj)

Editor: Agus S

JAKARTA – Mantan Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Danny Praditya, menegaskan tidak pernah menerima aliran dana maupun keuntungan pribadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara PGN dan PT Inti Alasindo Energy (IAE)/Isargas Group. Penegasan itu disampaikan langsung saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang pledoi yang digelar Senin (29/12/2025) tersebut merupakan lanjutan perkara Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN/JKT/PST. Dalam persidangan, Danny membacakan pledoi berjudul “Jalan Terjal Insan BUMN”, yang menggambarkan posisi direksi BUMN yang kerap dihadapkan pada risiko hukum atas keputusan bisnis strategis.

“Saya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tidak ada aliran dana kepada saya, kepada keluarga saya, maupun kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan saya,” tegas Danny di hadapan majelis hakim.

Sebelumnya, Danny dituntut pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan. Dalam pembelaannya, ia menyampaikan bahwa dirinya berdiri di persidangan bukan semata sebagai terdakwa, melainkan sebagai profesional yang telah mengabdi lebih dari dua dekade di sektor energi nasional. Ia meminta majelis hakim menilai perkara secara menyeluruh, termasuk konteks pengambilan keputusan bisnis, rekam jejak pengabdian di BUMN, serta fakta tidak adanya keuntungan pribadi dari kerja sama PGN–IAE.

Danny juga menekankan bahwa masih terdapat ruang pemulihan melalui mekanisme perdata. Karena itu, ia memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (onslag).

Tim penasihat hukum menilai dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Salah satu poin utama pembelaan adalah pengakuan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak ditemukan aliran uang maupun kekayaan yang diterima Danny Praditya dari transaksi jual beli gas tersebut.

Selain itu, pembayaran uang muka sebesar 15 juta dolar AS ditegaskan sebagai piutang usaha, bukan kerugian negara yang bersifat final. Dana tersebut dicatat sebagai advance payment pembelian gas dalam laporan keuangan PGN tahun 2020 dan berstatus recoverable. Dengan demikian, menurut tim pembela, perkara ini lebih tepat diposisikan sebagai risiko bisnis dan hubungan perdata, bukan tindak pidana korupsi.

Kuasa hukum Danny, FX L. Michael Shah, menegaskan sejak awal perkara PGN–IAE merupakan sengketa kontrak bisnis. “Advance payment adalah uang muka jual beli gas, bukan pinjaman. Unsur kerugian negara tidak terpenuhi karena gas telah mengalir dan mekanisme pemulihan kontrak masih tersedia,” ujarnya.

Tim pembela juga menyoroti kelemahan formil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan yang dijadikan dasar dakwaan. LHP tersebut dinilai tidak dibubuhi tanggal dan stempel resmi serta mengabaikan surat Direktorat Jenderal Migas September 2021 yang disebut justru memperbolehkan penyaluran gas PGN–IAE dengan skema tertentu.

Dalam pledoi, Danny menegaskan bahwa seluruh keputusan Direksi PGN telah memenuhi prinsip Business Judgment Rule (BJR), karena diambil secara kolektif-kolegial, dengan itikad baik, kehati-hatian, serta tanpa benturan kepentingan.

Sejumlah ahli yang dihadirkan di persidangan turut memperkuat pembelaan tersebut. Ahli hukum administrasi negara, Dian Puji Simatupang, menegaskan bahwa kerugian negara dalam perkara tipikor harus nyata, pasti, dan terukur, bukan dibangun dari potensi atau asumsi. Sementara ahli hukum korporasi Nindyo Pramono menekankan bahwa prinsip BJR melindungi direksi selama keputusan diambil dengan itikad baik dan berbasis informasi yang memadai.

Tim pembela berharap majelis hakim dapat menarik garis tegas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi, sehingga putusan perkara ini menjadi rujukan penting bagi kepastian hukum dan tata kelola BUMN ke depan. (fj)