SAMARINDA — Hampir satu tahun sejak resmi memimpin Kalimantan Timur, kepemimpinan Rudy Mas’ud bersama wakilnya Seno Aji mulai menuai sorotan kritis. Sejumlah kalangan menilai, hingga memasuki tahun pertama masa jabatan, arah pembenahan birokrasi dan kinerja pemerintahan belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Catatan tersebut salah satunya datang dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai persoalan mendasar dalam kepemimpinan Rudy Mas’ud terletak pada lemahnya penerapan sistem merit dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pria yang akrab disapa Castro itu menilai, selama hampir setahun menjabat, gubernur justru terlihat lebih sibuk merawat ekosistem politik berbasis kedekatan, ketimbang membangun birokrasi yang bertumpu pada kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak profesional.

“Kita berharap gubernur mengedepankan proses berbasis sistem merit. Sayangnya, sampai sekarang itu belum terlihat. Yang muncul justru kecenderungan penempatan orang-orang terdekat, bukan berdasarkan kompetensinya,” ujar Castro.

Ia mencontohkan penunjukan mantan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ke jabatan strategis sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur. Menurutnya, secara normatif hal tersebut memang dimungkinkan, namun secara etik dan tata kelola publik, keputusan itu menimbulkan tanda tanya.

“Bukan berarti tidak boleh. Tetapi pesan yang ditangkap publik adalah pendekatan politik kekerabatan lebih dominan dibanding pertimbangan merit sistem. Isu ini bahkan sudah berulang kali muncul ke ruang publik. Beberapa kali pula, keluarga gubernur disebut-sebut menempati jabatan tertentu,” tegasnya.

Selain tata kelola birokrasi, Castro juga mengkritisi sikap gubernur dalam isu pertambangan. Ia menilai, sebagai kepala daerah di provinsi dengan ketergantungan tinggi pada sektor sumber daya alam, gubernur seharusnya tampil lebih tegas dan progresif dalam melawan praktik pertambangan ilegal yang hingga kini masih menjadi persoalan kronis di Kalimantan Timur.

“Gubernur semestinya menjadi panglima dalam penertiban tambang ilegal. Tapi sampai hari ini, ketegasan itu belum terlihat sebagai kebijakan yang kuat dan konsisten,” katanya.

Menurut Castro, lemahnya penerapan meritokrasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik dan efektivitas pemerintahan. Jika dibiarkan, pola tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen reformasi birokrasi di tingkat daerah.

“Sikap gubernur yang belum menegaskan merit sistem menjadi catatan penting yang patut dievaluasi dalam satu tahun kepemimpinan ini,” pungkasnya.

Sebagai catatan, meritokrasi merupakan sistem tata kelola pemerintahan di mana jabatan dan kewenangan diberikan berdasarkan kemampuan, prestasi, kompetensi, dan kinerja individu, bukan karena faktor kedekatan politik, hubungan keluarga, atau nepotisme. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. (um)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Tekanan inflasi di Kalimantan Timur menunjukkan penguatan menjelang akhir tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat laju inflasi secara tahunan (year on year/y-on-y) pada November 2025 mencapai 2,28 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ini mencerminkan menguatnya aktivitas konsumsi masyarakat, terutama pada kelompok kebutuhan pokok dan jasa, seiring meningkatnya pergerakan ekonomi menjelang tutup tahun.

BPS Kaltim mencatat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan harga mencapai 4,43 persen. Kelompok ini masih menjadi faktor utama pendorong inflasi daerah, sejalan dengan tingginya permintaan rumah tangga terhadap bahan pangan.

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi paling tinggi, yakni sebesar 12,45 persen. Komoditas emas perhiasan menjadi kontributor utama dalam kelompok ini, seiring kecenderungan masyarakat menjadikan emas sebagai instrumen penyimpan nilai di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain kebutuhan pokok, permintaan terhadap barang non-pangan dan jasa penunjang gaya hidup juga masih cukup kuat di Kalimantan Timur.

Dari sisi wilayah, Kabupaten Berau tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Kaltim, yakni sebesar 2,76 persen secara tahunan. Sementara itu, Kota Samarinda mencatat inflasi terendah sebesar 2,10 persen. Perbedaan laju inflasi antarwilayah ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, pola konsumsi, serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Di tengah tren kenaikan harga, beberapa kelompok pengeluaran justru mengalami deflasi. Kelompok transportasi tercatat mengalami penurunan harga sebesar 0,58 persen secara tahunan. Turunnya tarif jasa angkutan, khususnya angkutan udara, turut menahan laju inflasi dan memberikan ruang bagi mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

Secara bulanan, inflasi Kalimantan Timur pada November 2025 tercatat sebesar 0,41 persen (month to month/m-to-m). Sementara inflasi kumulatif sejak awal tahun atau year to date (y-to-d) berada di angka 1,96 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa inflasi di Kalimantan Timur masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap tekanan harga, khususnya dari sektor pangan dan konsumsi rumah tangga, menjelang pergantian tahun dan momentum libur panjang.(um)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Aktivitas tambang galian C tanpa izin di kawasan Jalan Bypass Poros Kalimarau, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, akhirnya dihentikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Pemerintah Kabupaten Berau dan aparat penegak hukum, Senin (29/12/2025).

Langkah tegas ini diambil setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas penambangan yang diduga kuat beroperasi tanpa mengantongi izin resmi. Tim gabungan yang terlibat dalam sidak terdiri dari Asisten II Setkab Berau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, unsur TNI dari Kodim 0902/Berau, serta Unit Tipidter Polres Berau.

Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan aktivitas galian C tersebut telah membuka lahan cukup luas, diperkirakan mencapai sekitar 120 hektare dan tersebar di beberapa titik. Kondisi ini dinilai sangat berisiko, tidak hanya terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga keselamatan masyarakat dan ketertiban umum di sekitar kawasan tersebut.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, menegaskan bahwa aktivitas penambangan di lokasi tersebut tidak memiliki dasar perizinan yang sah. Pemerintah, kata dia, tidak akan memberi toleransi terhadap praktik tambang ilegal dalam bentuk apa pun.

“Penambangan galian C di lokasi ini jelas tidak berizin. Dampaknya bukan hanya pada kerusakan lingkungan, tetapi juga membahayakan masyarakat dan merugikan daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Bambang.

Menurutnya, skala bukaan lahan yang cukup besar menunjukkan bahwa aktivitas tersebut bukan bersifat kecil atau insidental. Jika tidak dihentikan, dampaknya berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang.

Dalam sidak tersebut, tim gabungan langsung menghentikan seluruh aktivitas penambangan dan memasang plang resmi larangan kegiatan pertambangan. Seluruh alat berat yang berada di lokasi juga diminta segera dikeluarkan dari area tambang.

“Kami sudah menghentikan operasional di lokasi dan memasang plang larangan. Pemilik lahan wajib mengurus seluruh perizinan sesuai ketentuan. Selama izin belum ada, tidak boleh ada aktivitas penambangan apa pun,” ujarnya.

Pemerintah juga memberikan peringatan keras kepada pemilik lahan agar tidak mengulangi aktivitas serupa. Bambang menegaskan, apabila peringatan tersebut diabaikan, langkah hukum akan ditempuh tanpa kompromi.

Ia menambahkan, penindakan terhadap tambang ilegal merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup dan memastikan tata kelola pertambangan berjalan sesuai aturan.

“Jika masih ditemukan aktivitas tambang ilegal di lokasi ini, kami akan menindak tegas sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar,” tegasnya.

Penertiban ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha agar tidak menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin, sekaligus menjadi langkah nyata pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi lingkungan di Kaltim. (hnf)

Editor: Agus S

SANGATTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) setiap tahun terus menunjukkan angka yang besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. Besarnya anggaran tersebut membawa harapan besar akan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Namun, di penghujung tahun, pertanyaan evaluatif kembali muncul: sejauh mana anggaran itu benar-benar menyentuh masyarakat di desa-desa terpencil Kutim?

Di kawasan perkotaan, geliat pembangunan relatif mudah ditemui. Perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, hingga layanan pemerintahan terus berjalan. Sementara di sejumlah kecamatan yang berada jauh dari pusat pemerintahan, masyarakat masih dihadapkan pada keterbatasan akses jalan, air bersih, listrik, serta layanan kesehatan dan pendidikan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kutim. Sejumlah anggota dewan menilai, meski pembangunan terus berjalan, pemerataan masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara berkelanjutan.

“Anggaran daerah kita cukup besar, tentu harapannya manfaatnya bisa dirasakan merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah pelosok. Ini yang terus kami dorong dalam pembahasan anggaran dan pengawasan,” ujar Masdari Kidang salah satu anggota DPRD Kutim, Senin (29/12/2025).

Ia menyebutkan, aspirasi masyarakat dari daerah terpencil kerap disampaikan melalui reses maupun musyawarah pembangunan. Keluhan yang muncul umumnya berkaitan dengan infrastruktur dasar dan akses layanan publik yang masih terbatas.

Yan, anggota DPRD lainnya menambahkan, efektivitas anggaran sangat bergantung pada perencanaan yang tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar.

“Kita ingin anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar memberi manfaat. Perencanaan berbasis data lapangan dan evaluasi rutin menjadi kunci agar pembangunan tepat sasaran,” ujarnya.

Di sisi pemerintah daerah, berbagai program prioritas disebut telah diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Tantangan geografis Kutim yang luas dan beragam menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah.

Menutup tahun anggaran, DPRD Kutim menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan. Transparansi penggunaan anggaran dan keberpihakan pada wilayah tertinggal diharapkan dapat terus diperkuat agar manfaat APBD dapat dirasakan lebih merata.

Dengan anggaran yang terus meningkat, harapan masyarakat pun ikut menguat. Ke depan, sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan diharapkan mampu memastikan bahwa anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar hadir hingga ke pelosok Kutim, membawa perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam