SANGATTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) setiap tahun terus menunjukkan angka yang besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. Besarnya anggaran tersebut membawa harapan besar akan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Namun, di penghujung tahun, pertanyaan evaluatif kembali muncul: sejauh mana anggaran itu benar-benar menyentuh masyarakat di desa-desa terpencil Kutim?
Di kawasan perkotaan, geliat pembangunan relatif mudah ditemui. Perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, hingga layanan pemerintahan terus berjalan. Sementara di sejumlah kecamatan yang berada jauh dari pusat pemerintahan, masyarakat masih dihadapkan pada keterbatasan akses jalan, air bersih, listrik, serta layanan kesehatan dan pendidikan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kutim. Sejumlah anggota dewan menilai, meski pembangunan terus berjalan, pemerataan masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara berkelanjutan.
“Anggaran daerah kita cukup besar, tentu harapannya manfaatnya bisa dirasakan merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah pelosok. Ini yang terus kami dorong dalam pembahasan anggaran dan pengawasan,” ujar Masdari Kidang salah satu anggota DPRD Kutim, Senin (29/12/2025).
Ia menyebutkan, aspirasi masyarakat dari daerah terpencil kerap disampaikan melalui reses maupun musyawarah pembangunan. Keluhan yang muncul umumnya berkaitan dengan infrastruktur dasar dan akses layanan publik yang masih terbatas.
Yan, anggota DPRD lainnya menambahkan, efektivitas anggaran sangat bergantung pada perencanaan yang tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar.
“Kita ingin anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar memberi manfaat. Perencanaan berbasis data lapangan dan evaluasi rutin menjadi kunci agar pembangunan tepat sasaran,” ujarnya.
Di sisi pemerintah daerah, berbagai program prioritas disebut telah diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Tantangan geografis Kutim yang luas dan beragam menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah.
Menutup tahun anggaran, DPRD Kutim menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan. Transparansi penggunaan anggaran dan keberpihakan pada wilayah tertinggal diharapkan dapat terus diperkuat agar manfaat APBD dapat dirasakan lebih merata.
Dengan anggaran yang terus meningkat, harapan masyarakat pun ikut menguat. Ke depan, sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan diharapkan mampu memastikan bahwa anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar hadir hingga ke pelosok Kutim, membawa perubahan yang nyata dan berkelanjutan.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
