SAMARINDA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi lahan transmigrasi yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp500 miliar.

Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim menetapkan HM, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2005–2008, sebagai tersangka pada Kamis (5/3/2026).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, HM langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Samarinda untuk masa penahanan awal selama 20 hari ke depan.

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan HM saat menjabat sebagai Kadistamben. Ia diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi secara semestinya sehingga membuka celah bagi sejumlah perusahaan swasta melakukan aktivitas pertambangan di lokasi yang tidak seharusnya.

Tiga perusahaan yang disebut terlibat dalam kasus ini yakni PT JMB, PT ABE, dan PT KRA. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas penambangan batubara di kawasan lahan transmigrasi milik negara.

Lahan yang ditambang diketahui merupakan aset negara berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 01 milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ironisnya, aktivitas pertambangan tersebut diduga dilakukan tanpa izin resmi dari Kementerian Transmigrasi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, mengatakan tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.

“Tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kekayaan negara berupa batubara dijual secara tidak sah,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut ditaksir mencapai Rp500 miliar.

Kerugian tersebut mencakup nilai penjualan batubara yang diambil secara ilegal, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang yang tidak sesuai prosedur.

Namun Kejati Kaltim menegaskan bahwa nilai tersebut masih bersifat sementara. Saat ini tim penyidik masih melakukan koordinasi dengan auditor untuk menghitung nilai kerugian negara secara pasti.

“Nilai kerugian negara masih bersifat dinamis karena masih dilakukan sinkronisasi data untuk mendapatkan angka final,” jelasnya.

Penyidik menyatakan telah mengantongi setidaknya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan HM sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, antara lain ancaman pidana yang lebih dari lima tahun penjara, serta kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Dalam perkara ini, HM dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Penyidikan kasus ini masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang ikut dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, melakukan audiensi dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar-SKPP) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Samarinda.

Audiensi tersebut berlangsung di Kantor Pusjar SKPP LAN RI, Jalan HM Ardans No.2 Samarinda, Rabu (4/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mahakam Ulu didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso.

Audiensi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang unggul dan inovatif serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.

Pertemuan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan itu, pihak Pusjar SKPP LAN RI menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam meningkatkan kualitas ASN. Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi program tersebut mulai dari tahap perencanaan, penyusunan kurikulum, hingga penguatan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi.

Bupati Angela Idang Belawan menegaskan komitmen Pemkab Mahulu untuk terus mendorong peningkatan kapasitas serta kompetensi ASN.

Menurutnya, penerapan konsep ASN Corporate University merupakan salah satu pendekatan penting dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur agar lebih adaptif, inovatif, dan profesional.

“Kehadiran saya di sini tentu menginginkan ASN yang berkualitas melalui penguatan kompetensi ASN. Hal itulah yang akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu melalui Corporate University kita harapkan ASN Mahulu mampu lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengembangan kapasitas ASN seperti LAN RI diharapkan dapat menghasilkan langkah nyata dalam peningkatan kualitas aparatur.

“Saya yakin tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita memiliki niat untuk maju. Untuk itu melalui adanya kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret yang nyata bagi para perangkat daerah di Mahulu,” ungkapnya.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas berbagai strategi pengembangan ASN, di antaranya pemanfaatan teknologi pembelajaran, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan budaya belajar di lingkungan pemerintahan.

Melalui kolaborasi ini, implementasi ASN Corporate University di Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, secara resmi mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural (administrator eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pelantikan berlangsung di Ballroom Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Kamis (4/3/2026) sore sekitar pukul 17.00 Wita.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Mahulu Kristina Tening, Plt Kepala BKPSDM Nobertus Ngande, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas birokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Angela Idang Belawan menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta dedikasi tinggi.

“Jabatan ini adalah mandat publik yang menuntut kinerja profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menekankan agar para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila setiap pejabat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap aturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

“Tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila setiap pejabat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap aturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas,” katanya.

Selain itu, Angela Idang Belawan juga mendorong para pejabat administrator untuk menghadirkan inovasi dan terobosan strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.

“Saya tegaskan bahwa setiap capaian kerja harus memiliki dampak langsung terhadap percepatan pembangunan daerah serta mendukung visi pembangunan Mahulu Melaju: Maju, Merata, Berkelanjutan,” tegasnya.

Bupati menjelaskan bahwa proses mutasi dan promosi jabatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 serta rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

“Dari lima pejabat yang dilantik, empat merupakan mutasi jabatan dan satu merupakan promosi ke Eselon III. Hal ini harus dibuktikan dengan peningkatan kinerja yang progresif dan adaptif,” ungkapnya.

Ia berharap para pejabat yang dilantik dapat menjaga kepercayaan yang diberikan dengan menunjukkan kinerja nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.

“Saya mengajak seluruh pejabat untuk menjadikan jabatan sebagai ruang pengabdian serta terus berinovasi demi kemajuan daerah,” tutupnya.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Kebersamaan antara TNI dan masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD, Letkol Inf Doni Fransisco, turun langsung membantu proses pemlesteran dinding rumah pada sasaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kamis (5/3/2026).

Kehadiran Dansatgas di lokasi pembangunan tidak hanya untuk melakukan pengecekan progres pembangunan sasaran fisik TMMD, tetapi juga ikut bekerja bersama anggota Satgas dan masyarakat setempat.

Dengan mengenakan pakaian lapangan, Letkol Inf Doni Fransisco tampak berbaur bersama anggota Satgas TMMD serta warga yang sedang melakukan pekerjaan pemlesteran dinding rumah.

Sesekali ia terlihat mengambil adukan semen dan meratakannya ke dinding rumah menggunakan alat plester. Suasana di lokasi pembangunan pun terlihat penuh keakraban dan semangat gotong royong.

Anggota Satgas TMMD dan masyarakat bekerja bersama agar pembangunan rumah tersebut dapat segera diselesaikan.

Menurut Letkol Inf Doni Fransisco, keterlibatan dirinya secara langsung dalam pekerjaan di lapangan merupakan bentuk dukungan sekaligus motivasi kepada seluruh anggota Satgas TMMD dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program TMMD tidak lepas dari kerja sama yang baik antara TNI dan masyarakat.

“Selain melakukan pengecekan progres pekerjaan, saya juga ikut membantu anggota dan masyarakat memplester dinding rumah agar pengerjaan bisa lebih cepat selesai. Program TMMD ini merupakan bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ungkapnya.

Dansatgas juga mengapresiasi partisipasi masyarakat Kampung Linggang Amer yang terus aktif membantu pelaksanaan program TMMD.

Menurutnya, semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga sangat membantu dalam mempercepat penyelesaian sasaran fisik, khususnya pembangunan RTLH.

Sementara itu, warga yang turut bekerja di lokasi pembangunan mengaku merasa senang dan bangga karena Dansatgas tidak hanya datang untuk meninjau pekerjaan, tetapi juga ikut terjun langsung membantu mereka bekerja di lapangan.

Bagi masyarakat, kehadiran Dansatgas yang ikut bekerja bersama memberikan semangat tersendiri sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Program pembangunan RTLH yang menjadi salah satu sasaran fisik TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat bertujuan membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat agar menjadi lebih layak dan nyaman untuk dihuni.

Melalui kerja sama dan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat, diharapkan seluruh sasaran program TMMD di Kampung Linggang Amer dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, mengunjungi rumah warga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kamis (5/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres perbaikan rumah yang saat ini sedang dikerjakan oleh anggota Satgas TMMD bersama masyarakat setempat.

Rumah yang ditinjau merupakan milik Herwanto, salah satu warga Kampung Linggang Amer yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah melalui program TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kubar.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatgas berdialog langsung dengan Herwanto dan keluarganya untuk mengetahui kondisi serta harapan mereka setelah rumah tersebut diperbaiki melalui program TMMD.

Letkol Inf Doni Fransisco mengatakan bahwa program RTLH merupakan salah satu sasaran fisik dalam kegiatan TMMD yang bertujuan membantu masyarakat yang rumahnya kurang layak huni agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan nyaman.

“Melalui program TMMD ini, kami berharap rumah yang sebelumnya kurang layak dapat menjadi lebih baik sehingga masyarakat dapat tinggal dengan lebih nyaman bersama keluarganya,” ujar Dansatgas.

Selain meninjau kondisi rumah, Dansatgas juga memberikan semangat kepada anggota Satgas TMMD dan masyarakat yang sedang bekerja agar tetap menjaga kekompakan serta semangat gotong royong dalam menyelesaikan pembangunan rumah tersebut.

Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat Kampung Linggang Amer yang turut membantu proses pembangunan rumah melalui kerja bakti bersama anggota Satgas TMMD.

Menurutnya, kerja sama antara TNI dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program TMMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

Sementara itu, Herwanto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada TNI, khususnya Satgas TMMD Kodim 0912/Kutai Barat, yang telah membantu memperbaiki rumahnya.

Ia mengaku sangat bersyukur karena melalui program TMMD rumahnya yang sebelumnya dalam kondisi kurang layak kini mulai diperbaiki sehingga nantinya dapat ditempati dengan lebih nyaman bersama keluarga.

Dengan adanya program RTLH dalam kegiatan TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kubar, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, melakukan pengecekan langsung terhadap pengerjaan semenisasi jalan yang menjadi salah satu sasaran fisik program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Kamis (5/3/2026).

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan semenisasi jalan berjalan sesuai rencana sekaligus memenuhi target pembangunan yang telah ditetapkan dalam program TMMD.

Dalam kegiatan tersebut, Dansatgas didampingi sejumlah anggota Satgas TMMD meninjau langsung lokasi pembangunan jalan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dengan berjalan menyusuri jalur jalan yang sedang disemenisasi, Letkol Inf Doni Fransisco melihat secara langsung progres pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Satgas bersama masyarakat setempat.

Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan para personel yang sedang bekerja untuk mengetahui perkembangan pekerjaan serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Selain melakukan pengecekan, Dansatgas juga memberikan arahan kepada seluruh anggota Satgas TMMD agar tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dalam proses semenisasi jalan.

Menurutnya, kualitas pembangunan menjadi hal yang sangat penting agar jalan yang dibangun dapat bertahan lama serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan semenisasi jalan berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Selain itu, kualitas pekerjaan juga harus dijaga agar jalan yang dibangun kuat dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang lama,” ujar Letkol Inf Doni Fransisco.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan melalui program TMMD memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini masih memiliki keterbatasan infrastruktur.

Dengan adanya jalan yang lebih baik, mobilitas masyarakat diharapkan menjadi lebih lancar sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial warga.

Dansatgas juga memberikan apresiasi terhadap semangat anggota Satgas TMMD serta partisipasi masyarakat Kampung Linggang Amer yang aktif terlibat dalam proses pembangunan melalui kegiatan gotong royong.

“Kebersamaan antara TNI dan masyarakat inilah yang menjadi kekuatan utama dalam program TMMD. Dengan kerja sama yang baik, kita optimistis seluruh sasaran pembangunan dapat selesai tepat waktu,” tambahnya.

Sementara itu, masyarakat yang turut membantu pengerjaan jalan mengaku sangat terbantu dengan adanya program TMMD di kampung mereka. Warga berharap pembangunan semenisasi jalan tersebut dapat segera rampung sehingga dapat menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat.

Program TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat sendiri merupakan salah satu bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah pedesaan.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

1. Gregorius Lasah Higang, S.E., M.A.
   Jabatan lama: Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
   Jabatan baru: Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Linge Bahalan, S.E., M.E.
   Jabatan lama: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah
   Jabatan baru: Sekretaris pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3. Arnoldus, S.Hut., M.Si.
   Jabatan lama: Sekretaris pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah
   Jabatan baru: Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Antonius Jiu, S.Kep., M.K.M.
   Jabatan lama: Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   Jabatan baru: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah
5. Yuliana Huring, S.Pd.
   Jabatan lama: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup
   Jabatan baru: Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Agustinus Albertus Lung – Plt Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
2. Sisilia Doq – Plt Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Surianto, M.E. – Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
4. Marta Long – Plt Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Long Bagun
5. Didimus Jenau – Plt Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Laham
6. Donisius Ding, S.E. – Plt Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kecamatan Laham.

SAMARINDA — Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang sempat memicu perhatian publik menjadi salah satu ujian awal bagi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud–Seno Aji. Di tengah sorotan tersebut, sikap partai politik di daerah juga ikut menjadi perhatian.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai satu tahun awal kepemimpinan Rudy–Seno masih menyisakan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki, meskipun beberapa program dinilai telah memiliki arah yang baik.

Hal itu disampaikan Ananda saat diwawancarai di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (4/3/2026).

“Program-programnya bagus, tapi banyak yang harus diperbaiki,” kata Nanda.

Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah tidak bisa hanya bertumpu pada persepsi semata. Penilaian harus dilakukan berdasarkan indikator yang terukur agar dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pembangunan daerah.

Ia menyebut sejumlah indikator penting seperti tingkat kemiskinan, kondisi perekonomian daerah, hingga angka stunting sebagai parameter utama untuk menilai keberhasilan program pemerintah.

“Kalau mau memberikan penilaian ya kita harus lihat angka-angka. Tingkat kemiskinan bagaimana, perekonomiannya bagaimana, stuntingnya bagaimana,” ujarnya.

Meski demikian, Ananda menegaskan bahwa masa satu tahun pemerintahan masih terlalu dini untuk memberikan penilaian akhir terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Baru satu tahun, harus dilakukan evaluasi. Terus juga pemerintah perlu lebih banyak mendengar saran, masukan, dan kritik supaya bisa lebih bagus lagi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa kritik dari masyarakat maupun berbagai pihak seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Dengan terbuka terhadap berbagai masukan, pemerintah dinilai dapat memperbaiki kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S