SANGATTA – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan, rotasi menjadi ujian integritas aparatur di tengah sorotan publik yang kian tajam.

Hal itu diungkapkan saat melantik Sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) dan fungsional di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/12/2025).

Ardiansyah menegaskan, pergeseran jabatan bukan sekadar rutinitas administrasi atau pergantian wajah. Ia menyebut rotasi sebagai langkah korektif untuk mempercepat kinerja birokrasi yang dinilai masih stagnan dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pejabat yang dilantik hari ini harus bekerja lebih inovatif dan keluar dari pola kerja yang monoton,” tegas Ardiansyah dalam sambutannya.

Bupati tak menampik bahwa birokrasi Kutim masih dibayangi pola kerja lama yang terlalu administratif dan minim terobosan. Padahal, tantangan pembangunan daerah kian kompleks, mulai dari infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, hingga perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Sejumlah jabatan strategis kini diisi wajah baru hasil seleksi, di antaranya Dinas Kesehatan diisi oleh dr Yuwana Sri Kurniawati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) oleh Tabrani Aji, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diisi oleh Januar Bayu Irawan. Selanjutnya, Trisno sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten Pemkesra), Zainuddin sebagai Sekretaris DPRD, Arief Nur Wahyuni sebagai Kepala Dinas Perkebunan (Disbun).

Selain jabatan pimpinan tinggi, Bupati juga melantik beberapa pejabat fungsional, termasuk Agustinus Layu sebagai Auditor Ahli Utama pada Inspektorat Wilayah, serta beberapa Penata Kelola Penanaman Modal Ahl I Madya di lingkungan DPMPTSP.

Rotasi ini diharapkan mampu memecah sekat ego sektoral yang selama ini kerap menghambat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Ardiansyah juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menempatkan Kutai Timur di peringkat ke-10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Posisi tersebut dinilai belum sepadan dengan potensi dan kekuatan fiskal daerah.

“Kalau bekerja hanya datang ke kantor, menerima gaji, lalu pulang, itu bukan yang kita harapkan,” ujarnya dengan nada menyentil.

Pernyataan itu menjadi peringatan keras bagi aparatur sipil negara (ASN). Rendahnya skor integritas menunjukkan bahwa persoalan birokrasi Kutim tidak semata soal anggaran atau kewenangan, melainkan menyangkut budaya kerja, komitmen, dan etika pelayanan publik.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menerbitkan kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor B-400.13.1/17677/BUP tertanggal 8 Desember 2025.

Kebijakan itu adalah meluncurkan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah, sebagai upaya menekan angka fatherless atau ketidakhadiran peran ayah dalam keluarga.

Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor B-400.13.1/17677/BUP tertanggal 8 Desember 2025.

Gerakan tersebut diterapkan di seluruh wilayah Kutim dan menyasar satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP. Langkah ini diambil menyusul data nasional yang menunjukkan angka fatherless di Indonesia mencapai 25,8 persen, atau satu dari empat keluarga.

Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak berpotensi memicu berbagai persoalan, mulai dari penurunan prestasi akademik, perilaku agresif, hingga meningkatnya risiko anak terjerumus pada perilaku menyimpang.

“Keterlibatan ayah dalam pendidikan anak, termasuk mengambil rapor, merupakan ruang strategis untuk menunjukkan kehadiran, perhatian, dan dukungan terhadap perkembangan anak,” demikian bunyi salah satu poin dalam edaran tersebut.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Kutim mengajak para ayah untuk hadir langsung ke sekolah pada saat penyerahan rapor akhir semester. Kehadiran ayah diharapkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi pintu masuk komunikasi yang lebih intens antara orang tua, anak, dan pihak sekolah.

Edaran tersebut juga memuat peran lintas sektor. Instansi pemerintah dan swasta diminta memberikan dispensasi atau kelonggaran waktu bagi karyawan yang mengikuti gerakan ini. Pihak sekolah diharapkan aktif mensosialisasikan gerakan serta mengatur jadwal pengambilan rapor yang memungkinkan partisipasi ayah. Sementara itu, aparat pendidikan dan pengawas sekolah ditugaskan memantau dan melaporkan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

Gerakan Ayah Mengambil Rapor mulai diberlakukan pada periode pengambilan rapor Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 yang berlangsung pada Desember 2025.

Selain itu, para ayah juga diajak berpartisipasi dalam ajang apresiasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dengan membagikan foto atau video saat mengambil rapor anak di media sosial Instagram. Konten tersebut didorong menggunakan tagar #GATI dan #sekolahbersamaayah, serta menandai akun @kemendukbanga_bkkbn.

Pemerintah daerah menilai, gerakan ini menjadi langkah awal membangun budaya pengasuhan yang lebih seimbang antara ayah dan ibu, sekaligus memperkuat sinergi orang tua dan sekolah demi peningkatan kualitas pendidikan dan tumbuh kembang anak di Kutai Timur.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TARAKAN – Penyidik Polres Tarakan, kini membidik pihak yang diduga berperan sebagai pemesan sabu di wilayah Bontang dan Samarinda, Kalimantan Timur.

Penyidikan ini merupakan pengembangan kasus peredaran sabu seberat lebih dari 3 kilogram yang melibatkan kurir berinisial AS (24).

Kasat Resnarkoba Polres Tarakan AKP Tegar Wida Saputra mengatakan, tim penyidik saat ini tengah mematangkan paket pengembangan kasus ke dua daerah tersebut. Profiling dan pendalaman telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

“Pengembangan ke arah Bontang dan Samarinda masih terus kami lakukan. Dalam waktu dekat, minggu ini atau paling lambat minggu depan, tim akan berangkat,” kata Tegar, Selasa (16/12/2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pihak yang berada di Bontang dan Samarinda diduga menjadi pemesan sabu. Sementara tersangka AS yang telah diamankan diketahui hanya berperan sebagai kurir.

“AS ini kurir. Dia dijanjikan upah Rp 60 juta, tapi sampai ditangkap uang itu belum diterima,” jelasnya.

Dari keterangan AS, komunikasi dengan jaringan dilakukan secara terputus. AS mengaku tidak pernah berhubungan langsung dengan pemesan dan hanya berkomunikasi dengan satu orang berinisial SP, yang hingga kini masih buron.

“Dari Tanjung Selor ke Bontang, dia belum dapat arahan detail. Baru setelah tiba di lokasi, dia diminta menghubungi kembali untuk petunjuk lanjutan,” ujar Tegar.

AS juga mengaku baru pertama kali terlibat dan tidak pernah bertemu langsung dengan pihak yang diduga sebagai pemesan, baik di Bontang maupun Samarinda. Identitas dan wajah pemesan sama sekali tidak diketahuinya.

Sementara itu, SP yang diduga berperan mengajak AS dalam pengiriman sabu berhasil melarikan diri saat proses penangkapan. Polisi menduga SP meninggalkan telepon selulernya di sekitar kawasan semak-semak atau kebun di sekitar wilayah TKP, Jalan Cahaya Baru Tarakan.

“Ponsel itu belum ditemukan. Tapi sempat terdeteksi aktif selama dua sampai tiga hari setelah kejadian dan masih berada di sekitar lokasi pelarian. Ini menjadi salah satu hal yang kami dalami karena secara logika sulit jika ponsel ditinggalkan selama 3×24 jam,” ungkap Tegar.

Dalam proses penyidikan, polisi belum menemukan hubungan komunikasi langsung antara AS dan pemesan. Seluruh komunikasi diketahui hanya berlangsung antara AS dan SP.

“Untuk saat ini, kami bergerak berdasarkan alat bukti yang ada. Keterangan tersangka saja belum cukup untuk memenuhi unsur dua alat bukti,” tegasnya.

Perkembangan berkas perkara saat ini masih berada pada tahap penyidikan dan dinilai berjalan lancar. Tahap I telah dilakukan dan berkas telah diserahkan ke Kejaksaan, namun hingga kini belum ada petunjuk tambahan dari jaksa peneliti.

“Tahap II masih menunggu hasil koordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan. Waktunya belum bisa kami pastikan,” pungkas Tegar.

Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam