Beranda blog Halaman 392

266 Unit Rumah Subsidi untuk ASN Segera Dibangun di Bontang Lestari

0
Sosialisasi rumah subsidi untuk ASN. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali tawarkan program rumah bersubsidi dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)

Lokasi yang ditawarkan berada di Jalan Prestasi RT 07, Kelurahan Bontang Lestari. Unit yang disediakan sebanyak 266 rumah tipe 36 dengan luas tanah 7×13 meter.

Pengembang yang akan mengelola lokasi tersebut dari PT Semua Bisa Jago dengan sasaran utama ialah ASN, baik PNS, PPPK, maupun PPPK paruh waktu. Direktur PT Semua Bisa Jago, Muhammad Aswar menjelaskan tahap awal ini memang diperuntukkan untuk ASN terlebih dahulu.

“Lokasinya dekat dengan lapas, berdekatan dengan pusat pemerintahan dan potensi berkembang menjadi kawasan baru,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan total lahan yang dibebaskan mencapai 7,5 hektare. Pengembangan perumahan ini sejalan dengan visi menjadikan Bontang Lestari sebagai kawasan baru dan pusat pertumbuhan ekonomi ke depan. Berbagai fasilitas penunjang seperti perpustakaan, minimarket, pujasera, serta ruang kegiatan otonomi daerah.

“ASN berpenghasilan rendah menjadi salah satu tujuan kita, agar mereka memiliki hunian tetap,” tambahnya.

Harga rumah yang ditawarkan sebesar Rp182 juta. Skema cicilan yang ditawarkan mulai dari Rp 1 juta per bulan hingga tenor 20 tahun. Pengembang menargetkan pembangunan fisik dapat dimulai pada Januari 2026, dengan estimasi waktu penyelesaian seluruh kawasan sekitar satu setengah tahun.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Sepaso Direndam Banjir, Polsek Bengalon dan Tim Gabungan Gelar Patroli Kemanusiaan

0
Tim Gabungan turun langsung melakukan patroli kemanusiaan di Desa Sepaso, Bengalon. (Ist)

SANGATTA — Polsek Bengalon bersama tim gabungan dari TNI, BPBD Kutai Timur (Kutim), dan Satpol PP menggelar patroli kemanusiaan di Desa Sepaso dan Desa Sepaso Selatan, Selasa (16/12/2025). Hal ini lantaran Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Bengalon.

Patroli dilakukan sebagai respons cepat lintas sektor guna memantau kondisi banjir sekaligus memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketinggian air bervariasi antara 5 sentimeter hingga mencapai 48 sentimeter di sejumlah titik permukiman warga.

Selain melakukan pemantauan, petugas gabungan juga melakukan pendataan terhadap warga terdampak banjir serta memberikan imbauan kamtibmas dan keselamatan. Warga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya, terutama risiko arus listrik dari instalasi yang terendam air serta ancaman binatang buas yang kerap muncul saat banjir.

Sebagai langkah antisipasi jika terjadi kenaikan debit air, tim gabungan menyiagakan tiga unit perahu di beberapa titik strategis yang disiapkan untuk keperluan evakuasi warga maupun penyaluran bantuan darurat.

Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto menegaskan bahwa patroli kemanusiaan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi dan melayani masyarakat di tengah situasi bencana.

“Kami bersama unsur terkait hadir untuk memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan memberikan rasa tenang kepada warga yang terdampak banjir. Sinergi lintas instansi sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar AKBP Fauzan Arianto.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, memantau perkembangan ketinggian air, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Apabila terjadi kondisi darurat, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas agar dapat ditangani secepatnya,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Perkuat Digitalisasi Kepabeanan, Menkeu Purbaya Kucurkan Rp45 Miliar untuk Sistem IT Bea Cukai

0
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri peresmian alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. (Fajri/MKN)

JAKARTA — Pemerintah mempercepat transformasi digital di sektor kepabeanan dengan mengalokasikan investasi sekitar Rp45 miliar untuk pengembangan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pelayanan, sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penguatan sistem IT diperlukan agar layanan kepabeanan semakin terintegrasi dan canggih di seluruh Indonesia. Investasi tersebut menjadi fondasi penting bagi modernisasi pengawasan arus barang dan optimalisasi penerimaan negara.

“Untuk pengembangan lebih dalam lagi, supaya lebih canggih di seluruh Indonesia, kita perkirakan perlu investasi sekitar Rp45 miliar untuk mengembangkan sistem IT-nya,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (12/12/2025).

Ia juga memaparkan hasil uji coba penggunaan alat pemindai peti kemas terhadap 145 Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dari pemeriksaan tersebut, negara memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp1,2 miliar.

“Ketika kita cek lagi di lapangan, kita dapat Rp1,2 miliar tambahan. Lumayan, meski saya pikir masih terlalu kecil,” ungkapnya.

Menurut Purbaya, capaian awal itu menjadi indikator positif bahwa pemanfaatan teknologi pemindai dan penguatan sistem digital berpotensi memberikan hasil yang jauh lebih besar jika diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Penguatan IT Bea Cukai dilakukan seiring peluncuran alat pemindai kontainer berbasis X-Ray yang dilengkapi radiation portal monitor, serta pengembangan inovasi digital seperti SSR-Mobile dan Trade AI. Teknologi ini dinilai strategis untuk meningkatkan transparansi, keamanan arus barang, dan efisiensi layanan kepabeanan.

Pemindai kontainer memungkinkan deteksi cepat bahan nuklir dan zat radioaktif tanpa perlu membuka fisik peti kemas. Selain meningkatkan aspek keamanan nasional, teknologi ini juga mempercepat proses layanan dan menekan potensi pelanggaran impor-ekspor.

“Transformasi digital di kepabeanan bukan pilihan, ini keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik dan daya saing ekonomi,” tegas Purbaya.

Selain itu, Bea Cukai mengembangkan Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) berbasis CEISA 4.0 yang memungkinkan pelaporan mandiri dengan fitur geotagging dan pencatatan aktivitas secara real time. Sistem kecerdasan buatan di dalamnya secara otomatis menganalisis risiko kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang.

Tak kalah penting, Trade AI dikembangkan untuk mendeteksi potensi under-invoicing, over-invoicing, hingga pencucian uang berbasis perdagangan. Sistem ini dilengkapi analisis nilai pabean, klasifikasi barang, dan verifikasi dokumen yang terintegrasi dengan CEISA 4.0.

Dengan rangkaian penguatan teknologi tersebut, pemerintah optimistis sistem kepabeanan nasional akan semakin akuntabel, efisien, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika perdagangan global. (fjr)

Editor: Agus S.

Pupuk Kaltim Raih Peringkat Utama Perusahaan Layak Anak 2025

0

KOMITMEN terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh proses bisnis, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) raih Peringkat Utama Anugerah Perusahaan Layak Anak (PLA) 2025, dari Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).

Penghargaan ini mengukuhkan Pupuk Kaltim sebagai perusahaan pertama di Kota Bontang, yang meraih peringkat utama dari seluruh industri yang beroperasi. Hal ini melihat kiprah Pupuk Kaltim, yang dinilai memiliki kepedulian kuat terhadap tumbuh kembang anak, melalui berbagai inisiatif dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

Utamanya pada SDG 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 4 terkait pendidikan berkualitas, SDG 5 mengenai kesetaraan gender, SDG 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan.

“Pencapaian ini merupakan hasil dari konsistensi dan integrasi kebijakan yang terus diperkuat Pupuk Kaltim, dalam menciptakan lingkungan ramah anak, baik bagi karyawan maupun masyarakat,” ungkap Pgs VP TJSL Pupuk Kaltim, Lendl Wibisana, usai menerima penghargaan di Jakarta belum lama ini.

Dijelaskan Lendl, ragam inisiatif Pupuk Kaltim difokuskan pada perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, memperkuat perlindungan anak, hingga menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi anak. Seperti di bidang pendidikan, melalui beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan (PKTPP) untuk membuka kesempatan lebih luas bagi anak dari berbagai latar belakang, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Beasiswa juga diberikan bagi anak karyawan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan internal. Disamping peningkatan sarana prasarana pendidikan di Kota Bontang melalui fasilitas belajar, perbaikan infrastruktur sekolah, hingga penyediaan fasilitas pendukung lainnya.

Selanjutnya program vokasi industri, sebagai bagian dari strategi perusahaan menyiapkan generasi muda yang kompetitif, guna menghadapi kebutuhan tenaga kerja. Melalui pelatihan yang dirancang bersama lembaga pendidikan dan mitra industri, Pupuk Kaltim menghadirkan pembekalan keterampilan teknis, etika hingga pemahaman keselamatan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga generasi muda memiliki keunggulan kompetitif saat memasuki dunia kerja.

“Pupuk Kaltim juga melaksanakan program pelatihan kreativitas dan life skills yang diarahkan untuk membangun karakter serta kemampuan sosial di tengah dinamika sosial dan teknologi yang terus berubah,” terang Lendl.

Dari sisi edukasi, Pupuk Kaltim turut menyasar penyuluhan mengenai perlindungan anak, pencegahan kekerasan, hingga risiko pernikahan dini. Agenda ini menggandeng pemerintah dan lembaga masyarakat, guna memastikan generasi muda memiliki pemahaman memadai terhadap kesehatan diri dan tanggung jawab sosial.

Pada aspek kesehatan, Pupuk Kaltim menjalankan program pencegahan stunting, menyasar masyarakat rentan di kawasan Bontang dan sekitarnya. Lalu di lingkungan perusahaan, Pupuk Kaltim menyediakan fasilitas ramah anak yang mendukung kesejahteraan karyawan dan keluarga, ruang laktasi di berbagai area kerja hingga kebijakan cuti dan jaminan kesehatan dengan pertimbangan kebutuhan keluarga.

Pupuk Kaltim juga menerapkan standar tinggi dalam pengelolaan operasional yang berorientasi pada keberlanjutan. Edukasi lingkungan kepada anak sekolah, kampanye pengurangan sampah plastik, program penghijauan, serta kegiatan pelestarian ekosistem menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan sejak dini.

“Penghargaan ini menjadi dorongan Pupuk Kaltim untuk terus memperkuat komitmen terhadap perlindungan anak. Terlebih kebutuhan anak terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga perusahaan harus selalu adaptif dan responsif dalam memastikan setiap program tepat sasaran,” tambah Lendl.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang, Eddy Forestwanto, menyampaikan apresiasi atas penghargaan PLA 2025 yang diraih Pupuk Kaltim. Dikatakannya, Pupuk Kaltim sejauh ini menunjukkan keberpihakan yang signifikan terhadap isu perlindungan anak, peningkatan kualitas keluarga, hingga pemberdayaan perempuan pada berbagai program di Kota Bontang.

“Setiap program Pupuk Kaltim selalu diselaraskan dengan upaya Pemkot Bontang secara inovatif, terukur dan berkelanjutan dengan sasaran yang jelas. Hal itu tidak hanya memberi manfaat langsung, tapi juga memperkuat ekosistem pembangunan sosial secara menyeluruh,” ungkap Eddy.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, yang hadir pada penganugerahan tersebut mengatakan, dunia usaha memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Mengigat perusahaan tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.

Dukungan ini dinilai penting, agar pekerja dapat menyeimbangkan peran profesional dan tanggung jawab keluarga tanpa mengorbankan hak anak. Untuk itu, penghargaan PLA diharap makin memotivasi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menciptakan ekosistem ramah anak, serta mendukung kesejahteraan keluarga pekerja.

“Kami harap ada komitmen kuat dari para pimpinan perusahaan, baik melalui dukungan kebijakan maupun program terpadu yang fokus pada pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Sebab dunia usaha yang peduli hak anak, akan memberi dampak positif jangka panjang bagi pertumbuhan perusahaan maupun masyarakat,” tutur Arifah Fauzi.(adv)

56 Kasus Kebakaran Terjadi di Bontang Sepanjang 2025, Korsleting Listrik Paling Dominan

0
Ilustrasi. (ist)

BONTANG – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang mencatat 56 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga November 2025.

Kabid Pengendalian Operasional Disdamkartan, Sarkani menjelaskan berdasarkan jenis kejadian, kebakaran paling banyak terjadi pada kabel listrik dengan total 9 kasus, disusul kebakaran regulator tabung gas/kompor sebanyak 8 kasus, serta kebakaran rumah tinggal dan ruko/gedung/pasar masing-masing 6 kasus. Selain itu, kebakaran lahan tercatat sebanyak 5 kejadian, dan kebakaran kendaraan juga mencapai 5 kasus.

Dari sisi wilayah, kawasan Api-Api menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 7 kasus, disusul Tanjung Laut dan Gunung Elai. Sementara beberapa wilayah seperti Kanaan dan perbatasan Kukar tidak mencatat kejadian kebakaran sepanjang tahun ini.

“Untuk bulan Desember ada beberapa kejadian, seperti di Berbas Pantai kemarin, tapi belum kami masukkan dalam rekapitulasi,” terangnya, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, berdasarkan dugaan penyebab, korsleting listrik menjadi faktor dominan dengan 27 kejadian, disusul kelalaian sebanyak 9 kasus, serta pembakaran dengan sengaja sebanyak 8 kejadian. Adapun kebocoran bahan bakar atau saluran gas tercatat 3 kasus.

Dalam aspek dampak, total kebakaran mengakibatkan 4 orang mengalami gangguan pernapasan dan 3 orang luka-luka, tanpa korban meninggal dunia. Secara keseluruhan, kebakaran berdampak pada 26 kepala keluarga atau 90 jiwa.

Untuk luas area terdampak, kebakaran menghanguskan sekitar 311 meter persegi permukiman/bangunan serta 1,38 hektare hutan dan lahan.

Disdamkartan Bontang mengimbau masyarakat, agar lebih waspada terhadap instalasi listrik dan penggunaan peralatan rumah tangga, mengingat faktor kelistrikan masih menjadi penyebab utama kebakaran di wilayah tersebut.

“Penggunaan listrik berlebih biasa, kadang kabel yang sudah lapuk juga bisa, makanya pemakaian listrik harus disesuaikan,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemkot Samarinda Perkuat Katana dan Destana dengan Peralatan Bencana

0
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri memberikan peralatan baju damkar kepada Relawan Kota Samarinda. (Dimas/MKN)

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memperkuat kesiapsiagaan bencana hingga tingkat kelurahan dan desa dengan menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan bencana kepada Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) dan Desa Tangguh Bencana (Destana). Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor BPBD Kota Samarinda, Selasa (16/12/2025) pukul 11.00 Wita, dan dipimpin langsung Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan meningkat menjelang akhir tahun. Pemerintah Kota Samarinda sendiri telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana.

Dalam sambutannya, Saefuddin Zuhri mengapresiasi peran BPBD yang menyalurkan peralatan langsung ke tingkat kelurahan. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan dan perawatan peralatan agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

“Alhamdulillah BPBD sudah menyampaikan beberapa peralatan kepada Katana, Kelurahan Tangguh Bencana. Semoga peralatan ini dipakai dan dirawat dengan baik. Karena kalau barang sudah dirawat, insyaallah lifetime-nya itu panjang,” ujar Saefuddin Zuhri.

Menurutnya, distribusi peralatan ke kelurahan merupakan langkah strategis untuk mempercepat respons penanganan bencana, terutama di wilayah pinggiran kota yang membutuhkan waktu tempuh lebih lama dari pos utama.

Saefuddin juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem berdasarkan prakiraan BMKG, khususnya pada rentang akhir Desember.

“Dari BMKG, antara tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember, itu punya potensi curah hujan 75 sampai 100 milimeter per hari,” tambahnya.

Sejumlah wilayah yang menerima bantuan peralatan, khususnya untuk pemadaman, di antaranya Katana Sindangsari, Bantuas, Loa Buah, Gunung Lingai, dan Pulau Atas. Total nilai bantuan peralatan yang disalurkan diperkirakan mencapai Rp220 juta. Bantuan ini diberikan setelah para relawan sebelumnya dibekali pelatihan dan keterampilan dasar penanganan kebencanaan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda, Suwarso, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi menjelang akhir 2025 dan awal 2026.

“Khusus di BPBD Samarinda, kita mendirikan posko siaga dengan menyiapkan beberapa peralatan dan personel,” kata Suwarso.

BPBD Samarinda juga terlibat dalam pos-pos terpadu dan pos pelayanan untuk mendukung pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Fokus kesiapsiagaan diarahkan pada titik-titik rawan genangan air dan longsor.

Untuk menghadapi banjir, BPBD telah menyiapkan perahu dan skoci. Sementara untuk potensi longsor, tiga unit ekskavator disiagakan, dengan dukungan tambahan dari Dinas PUPR jika diperlukan, termasuk dump truck dan logistik.

Suwarso turut mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan, agar meningkatkan kewaspadaan.

“Kewaspadaannya pada warga kita yang berdomisili di daerah yang genangan airnya sangat tinggi, supaya tetap bersiaga untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman,” imbaunya.

Imbauan serupa juga disampaikan kepada warga yang tinggal di kawasan rawan longsor agar segera mengungsi ke tempat aman jika hujan deras berkepanjangan terjadi, demi keselamatan jiwa dan harta benda. (Dim)

Editor: Agus S

Harga Cabai di Tenggarong Meroket Jelang Nataru, Sentuh Rp70 Ribu per Kilogram

0
Komoditas cabai di pasar. (Ady/MKG)

TENGGARONG — Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, harga cabai di pasar tradisional Tenggarong melonjak signifikan. Komoditas kebutuhan dapur ini kini menembus harga Rp70 ribu per kilogram, memicu kekhawatiran akan tekanan harga bahan pokok di penghujung tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kutai Kartanegara, Ananias, menyampaikan bahwa kenaikan harga cabai telah terpantau di sejumlah pasar berdasarkan laporan lapangan. Saat ini, harga cabai berada di kisaran Rp45 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram dan masih berpotensi bergerak naik.

“Permintaan meningkat menjelang Nataru. Selain itu, saat ini cuaca lembap dan cenderung basah, sehingga produktivitas cabai menurun. Musim seperti ini juga banyak hama penyakit,” jelas Ananias.

Ia mengungkapkan, kenaikan harga tidak terjadi merata di seluruh pasar, namun selisih antar lokasi cukup mencolok.

“Ada yang masih Rp50 ribu, ada yang Rp70 ribu, dan ada juga yang Rp45 ribu. Laporan terakhir hari ini, harga tertinggi berada di angka Rp70 ribu,” ujarnya.

Di tingkat pedagang, fluktuasi harga cabai terjadi hampir setiap hari. Gatot Siswanto, pedagang di Jalan Maduningrat, Tenggarong, menyebutkan harga cabai rawit yang ia jual saat ini berada di angka Rp60 ribu per kilogram, namun sangat bergantung pada pasokan.

“Kadang besok naik, kadang turun, tidak pasti. Kalau pas barang dari kapal kosong, pengiriman lewat pesawat lebih mahal karena ongkosnya lebih besar,” ungkap Gatot.

Menurutnya, tingginya harga cabai juga dipicu ketergantungan pasokan dari luar daerah. Sebagian besar cabai yang beredar di Tenggarong didatangkan dari Palu dan wilayah Sulawesi, sementara produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan.

“Kalau mengandalkan dari sini (lokal), tidak memadai. Produksinya sedikit, sementara kebutuhan penduduk Kalimantan banyak,” terangnya.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai rawit. Sejumlah komoditas hortikultura lain turut mengalami penyesuaian harga. Bawang merah ukuran besar dijual Rp50 ribu per kilogram, ukuran kecil Rp45 ribu, bawang putih Rp30 ribu, dan tomat Rp12 ribu per kilogram. Sementara cabai keriting berada di kisaran Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram.

“Kalau yang bagus bisa Rp50 ribu, yang biasa Rp40an,” kata Gatot.

Gatot menilai lonjakan harga cabai menjelang Nataru merupakan pola tahunan yang kerap berulang. Faktor cuaca dan peningkatan permintaan menjadi pemicu utama.

“Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sering tiba-tiba naik. Bisa karena cuaca, bisa juga karena permintaan tinggi,” tuturnya.

Meski harga melonjak, konsumsi cabai relatif tidak berkurang. Menurut Gatot, cabai tetap dibutuhkan, terutama oleh pelaku usaha kuliner kecil.

“Contoh pedagang nasi goreng tetap butuh cabai. Mau naik berapa pun tetap beli,” katanya.

Ia bahkan mengingatkan potensi lonjakan lebih tinggi jika pasokan kembali terganggu. “Pernah sampai Rp150 ribu per kilogram, terutama menjelang akhir tahun atau hari raya. Untuk Natal dan Tahun Baru, biasanya paling tinggi di angka Rp80 ribu sampai Rp100 ribu,” pungkasnya. (ady)

Editor: Agus S

Sidang Perdana Kasus Chromebook Ditunda, Nadiem Makarim Absen Usai Operasi

0
Eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim. (Foto: Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda sidang perdana pembacaan surat dakwaan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Penundaan dilakukan karena Nadiem belum dapat menghadiri persidangan lantaran masih menjalani perawatan medis pascaoperasi.

Penundaan sidang disampaikan jaksa penuntut umum dalam persidangan terbuka di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Jaksa menjelaskan, dari empat terdakwa yang seharusnya dihadirkan, hanya tiga orang yang dapat mengikuti sidang.

“Sejatinya berdasarkan penetapan hari sidang terdapat empat terdakwa, namun penuntut umum hanya dapat menghadirkan tiga terdakwa. Satu terdakwa atas nama Nadiem Anwar Makarim tidak dapat hadir karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter baru selesai menjalani operasi,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady.

Jaksa menambahkan, pihaknya mengajukan permohonan penundaan agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara bersamaan terhadap seluruh terdakwa dalam perkara pengadaan Chromebook tersebut.

“Kami berharap terdakwa Nadiem Anwar Makarim dapat dihadirkan pada persidangan minggu depan berdasarkan surat permohonan pembantaran yang disampaikan oleh tim penasihat hukum,” ungkapnya.

Selain Nadiem, perkara ini juga menjerat tiga terdakwa lain, yakni Ibrahim Arief selaku mantan konsultan Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih mantan Direktur SD Kemendikbudristek periode 2020–2021, serta Mulyatsyah, eks Direktur SMP Kemendikbudristek.

Majelis hakim kemudian memeriksa kelengkapan administrasi dan legal standing tim penasihat hukum para terdakwa, sekaligus mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem sebelum mengambil keputusan.

“Kalau memang sakit, tidak mungkin kita bisa menghadirkannya,” ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan menunda sidang pembacaan dakwaan dan menjadwalkan ulang persidangan pada pekan berikutnya.

“Untuk terdakwa Nadiem, persidangan kita tunda pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2025,” kata Hakim Purwanto.

Majelis hakim juga membuka kemungkinan sidang digelar secara daring apabila kondisi kesehatan terdakwa belum memungkinkan untuk hadir langsung di ruang sidang. (fjr)

Editor: Agus S

Realisasi APBD Kaltim 2025 Capai 83 Persen, Pemprov Kejar Penyerapan Maksimal Hingga Tutup Tahun

0
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni. (Foto: Hanafi/MKN)

SAMARINDA — Pemprov Kaltim mencatat progres positif dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hingga pertengahan Desember, tingkat serapan anggaran telah menembus angka 83 persen, dengan realisasi keuangan daerah berada di kisaran 75 persen dari total pagu anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan capaian tersebut masih bersifat dinamis karena proses pembayaran sejumlah paket kegiatan masih berlangsung hingga akhir Desember 2025.

“Kita masih terus melakukan proses pembayaran paket kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025, sehingga realisasi angka serapan akan terus bertambah sampai tutup buku akhir tahun,” ujar Sri Wahyuni saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (16/12/2025).

Ia mengungkapkan, APBD Kaltim 2025 sebelumnya telah mengalami penyesuaian melalui mekanisme APBD Perubahan. Dari semula sebesar Rp21 triliun, anggaran meningkat menjadi Rp21,74 triliun setelah pembahasan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Sri Wahyuni, data realisasi yang saat ini disampaikan masih berupa laporan mingguan dan bersifat tentatif. Angka final baru akan diketahui setelah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyelesaikan kewajiban administrasi dan pelaporan keuangan.

“Angka pastinya nanti akan kami sampaikan setelah seluruh OPD menyelesaikan administrasi dan laporan akhir,” katanya.

Terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa/silva), Pemprov Kaltim terus berupaya menekan agar nilainya tetap minimal. Namun, Sri Wahyuni mengakui sejumlah faktor teknis masih berpotensi menyisakan silva, seperti pembatalan kegiatan, efisiensi belanja, serta sisa hasil lelang.

“Karena ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan efisiensi yang terjadi, memang kita akan menyisakan silva. Tapi besarannya belum bisa dipastikan sekarang,” tambahnya.

Dengan total anggaran Rp21,74 triliun dalam APBD Perubahan 2025, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga prioritas pembangunan dan pelayanan publik di tengah dinamika fiskal. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya koordinasi antara OPD dan DPRD dalam mempercepat proses penyerapan anggaran. Dengan sinergi tersebut, Pemprov Kaltim optimistis realisasi APBD hingga akhir tahun dapat mendekati, bahkan mencapai target yang telah ditetapkan. (hnf)

Editor: Agus S

Usai Rentetan Bencana, Satgas PKH Bedah Dugaan Kejahatan Lingkungan di Aceh hingga Sumbar

0
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat koordinasi Satgas PKH di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. (Dok. Kejagung)

JAKARTA — Pemerintah mulai mengerucutkan dugaan penyebab bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menggelar rapat koordinasi khusus untuk mendalami hasil investigasi awal, bertempat di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Rapat dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas PKH, serta dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga strategis. Hadir dalam pertemuan tersebut Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, unsur TNI, Polri, BPKP, serta jajaran Satgas PKH.

Fokus rapat diarahkan pada penelusuran indikasi pelanggaran hukum yang diduga menjadi pemicu bencana di tiga provinsi tersebut, khususnya terkait pengelolaan kawasan hutan dan tata ruang.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, mengungkapkan Satgas PKH telah melakukan identifikasi awal terhadap kemungkinan adanya perbuatan pidana dalam rangkaian peristiwa bencana tersebut.

“Satgas PKH akan memastikan subjek hukum yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam oleh para pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Febrie.

Ia menegaskan, langkah Satgas PKH tidak berhenti pada penelusuran pidana semata. Pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab, baik individu maupun korporasi, juga akan dikenai sanksi administratif.

“Satgas PKH juga akan menghitung kerusakan lingkungan dan membebankan kewajiban pemulihan kondisi akibat bencana kepada pihak yang bertanggung jawab,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi lintas sektor untuk mencegah bencana serupa terulang. Evaluasi mencakup sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang, energi, sumber daya alam, hingga tata kelola perizinan dan pengawasannya.

Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen menindak tegas pelanggaran pengelolaan kawasan hutan serta memastikan akuntabilitas para pemangku kepentingan demi perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. (fjr)

Editor: Agus S