PASER — Upaya pencarian terhadap seorang perempuan yang dilaporkan tenggelam di Muara Sungai Telake, Desa Maruat, Kecamatan Long Kali, akhirnya berakhir duka. Setelah dua hari pencarian oleh tim gabungan, korban bernama Puji (50) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia mengapung di perairan Adang Bay, Rabu (4/3/2026).

Korban yang merupakan warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, ditemukan oleh petugas UPP Kelas II Tana Paser di titik koordinat 01°44’152” S – 116°37’426” E, atau sekitar 10,18 mil laut dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam di Muara Sungai Telake.

Kepala Polres Paser AKBP Novy Andi Wibowo melalui Kasat Polairud Polres Paser Andi Ferial menjelaskan bahwa informasi awal mengenai penemuan korban diterima dari kru kapal FC Mitra Pacific yang melintas di kawasan perairan tersebut.

“Selesai menerima laporan, tim gabungan bergerak menuju lokasi dan pada pukul 13.25 Wita jenazah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Proses evakuasi selesai pukul 14.40 Wita dan jenazah diserahkan kepada pihak keluarga,” katanya, Rabu (4/3/2026).

Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Satpolairud Polres Paser, TNI AL, UPP Kelas II Tana Paser, Polsek Long Kali, Basarnas, BPBD, Damkar, tim PT Kideco Jaya Agung, PT Contrans Asia, serta masyarakat sekitar.

Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam pada Senin (2/3/2026) sekitar pukul 20.00 Wita. Saat itu Puji bersama Kasirli Tiro (18) berangkat dari pondok tambak di muara Sungai Telake menuju pemukiman Desa Maruat untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Namun ketika dalam perjalanan kembali menuju pondok tambak, mesin perahu yang mereka gunakan mendadak mati. Di saat bersamaan, ombak besar menghantam perahu hingga terbalik dan tenggelam.

Kasirli Tiro sempat berupaya menolong Puji. Namun karena kondisi ombak yang kuat serta keterbatasan tenaga, korban akhirnya tenggelam.

Kasirli kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan berenang menuju daratan. Setelah berhasil mencapai darat, ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga serta warga sekitar. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian oleh tim SAR gabungan di perairan sekitar Muara Telake.

Setelah jenazah korban ditemukan dan dievakuasi, pihak keluarga menyatakan menerima peristiwa tersebut sebagai musibah.

“Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan menyatakan tidak melanjutkan proses hukum serta menolak dilakukan pemeriksaan medis,” tutupnya.

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

PASER — Pernyataan sikap politik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur yang memastikan tidak akan lagi mengusung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji pada periode mendatang memunculkan berbagai spekulasi politik di daerah.

Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, saat menghadiri silaturahmi yang dirangkai dengan buka puasa bersama insan pers di Samarinda, Senin (2/3/2026).

Meski pada Pilkada 2024 PKB menjadi salah satu partai pengusung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji, kini partai tersebut memastikan akan menempuh arah politik berbeda untuk kontestasi ke depan.

“Intinya ke depan, PKB tidak akan dukung Rudy–Seno lagi karena kami memiliki kader sendiri,” tegas Syafruddin.

Anggota DPR RI Komisi XII itu menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah konsolidasi partai menjelang Pilkada dan Pemilu 2029.

Meski belum mengungkapkan secara terbuka siapa kader yang akan diusung, Syafruddin memberi gambaran bahwa PKB tengah menyiapkan figur internal yang dinilai memiliki kapasitas untuk maju dalam kontestasi politik mendatang.

Pernyataan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai sosok yang dimaksud. Salah satu nama yang cukup menonjol adalah Fahmi Fadli, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Paser.

Fahmi Fadli diketahui merupakan kader PKB sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC PKB Paser. Ia juga menjadi satu-satunya kader PKB di Kalimantan Timur yang saat ini menduduki jabatan eksekutif sebagai kepala daerah.

Selain itu, nama Fahmi Fadli beberapa kali disebut oleh Syafruddin dalam berbagai kesempatan sebagai figur yang dinilai memiliki peluang untuk maju pada kontestasi politik 2029 mendatang.

Sekretaris DPC PKB Paser, Zulfikar Yusliskatin, saat dikonfirmasi menilai keputusan PKB untuk mengusung kader sendiri justru akan memperkaya dinamika demokrasi di Kalimantan Timur.

“Saya pikir ini hal yang baik agar masyarakat Kaltim memiliki banyak pilihan-pilihan dalam menentukan pemimpin ke depan. Semakin banyak pilihan semakin seru dan meriah pesta demokrasi kita,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Meski demikian, ia mengaku belum dapat memastikan siapa kader yang akan diusung secara resmi oleh PKB.

Namun ia tidak menampik kemungkinan bahwa Fahmi Fadli, yang saat ini menjabat dua periode sebagai kepala daerah di Kabupaten Paser, dapat menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk maju pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2029.

Menurut Zulfikar, jika Fahmi Fadli benar-benar diusung, Kalimantan Timur berpotensi menghadirkan model kepemimpinan yang berbeda.

“Kalau memang benar Fahmi Fadli yang dimaksud, maka kita punya model calon pemimpin yang tidak suka flexing atau pencitraan. Dia tidak terlalu banyak bicara tapi lebih bekerja. Beliau berpengalaman di politik dan berlatar belakang dokter,” pungkasnya.(MK)

Pewarta: TB Sihombing
Editor: Agus S

SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menjalin kerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Penata Persona Indonesia (IPPRISIA) Kota Samarinda dalam pelaksanaan Program SAPA (Sahabat Aksi Peduli Anak).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor Disdikbud Kota Samarinda, Jalan Biola. Kegiatan ini turut disaksikan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPPRISIA Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi program pendampingan pendidikan berbasis partisipasi masyarakat.

Kepala Disdikbud Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan dengan melibatkan masyarakat serta organisasi profesi.

“Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah dan pemerintah. Perlu kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi profesi. Program SAPA diharapkan dapat membantu meningkatkan motivasi belajar serta memperkuat karakter peserta didik,” ujarnya.

Program SAPA merupakan inisiatif pendampingan pendidikan yang menghadirkan relawan profesional sebagai sahabat pendamping anak di satuan pendidikan. Program ini bertujuan mendukung proses pembelajaran agar lebih inklusif, humanis, dan inspiratif.

Ketua DPC IPPRISIA Kota Samarinda drg. Deasy Evriyani menegaskan bahwa relawan SAPA tidak menggantikan peran guru di sekolah.

“Relawan hadir untuk mendukung sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif. Fokusnya pada penguatan karakter, peningkatan motivasi belajar, serta pengembangan potensi peserta didik,” katanya.

Dalam implementasinya, relawan SAPA akan terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan, mulai dari pendampingan pembelajaran di kelas, bimbingan belajar kelompok kecil, penguatan literasi dan numerasi, hingga pengembangan karakter dan keterampilan hidup siswa.

Sementara itu, Ketua DPD IPPRISIA Kalimantan Timur Marliana Wahyuningrum mengapresiasi terjalinnya sinergi antara organisasi profesi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci menghadirkan inovasi pendidikan yang berkelanjutan.

“Program SAPA menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi profesi dapat menjadi penguat dalam mendukung pendidikan anak,” ujarnya.

Dengan ditandatanganinya PKS tersebut, Program SAPA direncanakan segera diimplementasikan di sejumlah sekolah di Kota Samarinda. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan pendampingan belajar yang lebih personal sekaligus membangun karakter positif bagi para peserta didik.(MK)

Pewarta: RSF
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemaduserasian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai langkah strategis memperkuat arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, di Ruang Pertemuan Mandapa II Hotel Fugo, Samarinda, Selasa (3/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Suhuk membacakan sambutan tertulis Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan.

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen penting yang menjadi kompas pembangunan daerah, karena memuat arah kebijakan serta prioritas program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“FGD ini memiliki peran strategis dalam proses penyusunan RPJMD, khususnya dalam melakukan pendalaman, penyelarasan, dan penajaman indikator kinerja. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang dihasilkan diharapkan benar-benar berkualitas, terukur, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Suhuk saat membacakan sambutan Bupati Mahulu.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Mahakam Ulu masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Karena itu, seluruh peserta FGD diminta untuk berpikir visioner namun tetap realistis dengan mempertimbangkan kondisi daerah, kapasitas fiskal, serta kemampuan kelembagaan pemerintah daerah.

Selain itu, penyusunan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan implementatif dinilai sangat penting sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah selama periode RPJMD.

Wabup juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas data dukung yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

“Data yang digunakan harus valid, akurat, dan terverifikasi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi visi dan misi kepala daerah ke dalam dokumen RPJMD, sehingga arah pembangunan tetap selaras dengan komitmen politik pemerintah daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Suhuk turut menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun RPJMD, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

Kegiatan FGD ini turut menghadirkan narasumber dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan diikuti oleh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dokumen RPJMD Mahakam Ulu 2025–2029 dapat disusun secara lebih komprehensif, terarah, dan mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil identifikasi terbaru, dari 37 unit SPAM yang terdata di wilayah tersebut, sebanyak 19 unit tidak berfungsi, sementara 18 unit lainnya masih beroperasi. Unit yang tidak berfungsi umumnya sudah lama tidak aktif sehingga membutuhkan intervensi berupa pemeliharaan, rehabilitasi, serta peningkatan sarana pendukung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Mahulu, Didik Subagya, menjelaskan bahwa keberlanjutan layanan air minum sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengelolaan serta kondisi teknis di lapangan.

“Unit yang tidak berfungsi umumnya sudah lama tidak aktif. Karena itu diperlukan intervensi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan sarana pendukung, serta pendampingan teknis bagi pengelola SPAM agar layanan dapat kembali berjalan,” ujarnya kepada Media ini melalui pesan WhatsApp, Selasa malam (3/3/2026).

Didik mengungkapkan bahwa dari sisi kelembagaan, pengelolaan SPAM di Mahulu masih didominasi oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM/KASPAMS) dengan persentase sekitar 75,7 persen.

Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) hanya mengelola sekitar seperempat dari total unit yang ada.

Menurut Didik, dominasi pengelolaan oleh masyarakat tidak lepas dari kondisi geografis Mahulu yang cukup menantang.

“Sulitnya kondisi geografis antarpermukiman menyebabkan pengelolaan oleh UPTD air minum mengalami banyak kendala. Karena itu masyarakat menjadi pihak yang lebih dekat dengan operasional di lapangan,” jelasnya.

Namun kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama terkait kapasitas teknis dan administrasi pengelola, yang masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan dan pelatihan dari pemerintah daerah.

Dari sisi sumber air baku, mayoritas SPAM di Mahulu masih bergantung pada air permukaan, khususnya sungai.

“Sumber air baku terbesar berasal dari air permukaan dengan persentase sekitar 81,1 persen, yang seluruhnya berasal dari sungai. Sementara mata air dan sumur gali kontribusinya jauh lebih kecil,” terangnya.

Ketergantungan yang tinggi terhadap air sungai juga menghadirkan risiko terhadap kualitas air baku, terutama pada musim hujan ketika kekeruhan air meningkat.

Selain itu, sistem produksi air minum di sebagian besar unit SPAM masih bersifat non-Instalasi Pengolahan Air (IPA). Hanya sekitar 29,7 persen unit yang memiliki fasilitas pengolahan air.

Akibatnya, masih banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber air tanpa melalui proses penyaringan atau pengolahan sesuai standar.

“Risiko kualitas air minum yang tidak memenuhi baku mutu masih terjadi. Karena itu peningkatan kapasitas serta pembangunan instalasi pengolahan air menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas layanan,” jelasnya.

Didik juga menyebutkan bahwa kondisi geografis Mahulu yang berbukit dan terpencil mempengaruhi sistem distribusi air.

Sebagian besar SPAM di daerah tersebut menggunakan sistem gravitasi, dengan persentase sekitar 56,8 persen, diikuti kombinasi sistem gravitasi dan pompa, serta sistem pompa tunggal.

“Sistem gravitasi relatif hemat energi, namun memiliki keterbatasan tekanan, terutama pada wilayah dengan kontur yang kompleks. Sedangkan sistem pompa membutuhkan sumber energi yang stabil,” ungkapnya.

Persoalan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber energi. Banyak unit SPAM tidak memiliki sumber listrik khusus untuk mendukung operasional sistem.

Pemanfaatan listrik PLN, genset, maupun solar cell masih sangat terbatas, sehingga fleksibilitas sistem untuk meningkatkan layanan melalui pompa atau teknologi pengolahan mekanis menjadi rendah.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah daerah telah menyusun sejumlah tahapan penanganan layanan air minum.

Pertama, meningkatkan cakupan sambungan rumah melalui perluasan jaringan distribusi, terutama di wilayah dengan kesenjangan layanan tinggi seperti Kecamatan Long Apari dan sejumlah kampung yang belum terlayani.

Program tersebut direncanakan dibiayai melalui kombinasi APBD, dana desa, dan program berbasis masyarakat agar percepatan pelayanan dapat dilakukan secara bertahap.

Kedua, pemerintah akan melakukan identifikasi teknis mendalam terhadap unit SPAM yang tidak berfungsi, termasuk pemeriksaan komponen sistem seperti jaringan distribusi, bak penampung, pompa, dan unit pengolahan.

Ketiga, pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi rehabilitasi serta pemeliharaan preventif dengan dukungan pembiayaan rutin.

Bagi unit SPAM yang sudah lama tidak berfungsi, akan dilakukan audit kelayakan untuk menentukan apakah unit tersebut layak direhabilitasi atau harus dihentikan operasionalnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap layanan air minum di Kabupaten Mahakam Ulu dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat di wilayah pedalaman tetap mendapatkan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan.(MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S