TENGGARONG – Peredaran minuman keras (miras) yang diduga dijual tanpa izin di Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara (Kukar), ditertibkan polisi. Dalam razia selama dua hari, petugas mengamankan 669 botol dan 63 kaleng miras dari 10 toko.

Razia tersebut digelar Polsek Tabang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tabang dengan menyasar sejumlah tempat usaha yang diduga menjual minuman keras tanpa izin atau legalitas.

Kapolsek Tabang Iptu Yohan Lihu mengatakan operasi dilakukan di dua desa, yakni Desa Muara Ritan dan Desa Buluq Sen.

“Razia ini menyasar 10 toko yang tersebar di Desa Muara Ritan dan Desa Buluq Sen, Kecamatan Tabang,” kata Yohan.

Selain ratusan botol dan kaleng miras berbagai merek, polisi juga mengamankan 87 botol alkohol 70 persen berukuran 100 mililiter, 25 liter minuman tradisional jenis Jakan, serta 64 botol minuman tradisional Cap Tikus dalam kemasan botol air mineral 600 mililiter.

Di Desa Muara Ritan, petugas melakukan pemeriksaan di Toko 4 Saudara milik Jumardi, Toko Irawan atau Putra Aguan milik Priliyanti Kirung, Toko Dewi milik Jamilah, serta Toko Pak Samidi milik Samidi.

Sementara di kawasan Pondok Labu, Desa Buluq Sen, pemeriksaan menyasar Toko Alex, Toko Rinto, Toko Marsel, Lapo Boru Silaban, Warung Makan Suala Gogo, dan Toko Mba Yuli.

Dari sejumlah lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai jenis minuman beralkohol. Barang yang diamankan antara lain anggur, whisky, vodka, soju, bir, hingga minuman tradisional.

“Barang bukti yang ditemukan beragam. Mulai dari anggur, whisky, vodka, soju, bir hingga sejumlah minuman tradisional,” tambahnya.

Yohan mengatakan razia dilakukan bersama unsur Forkopimcam Tabang sebagai bagian dari penertiban peredaran minuman keras di wilayah tersebut.

Dari 10 lokasi yang diperiksa, Toko 4 Saudara menjadi salah satu tempat dengan temuan barang bukti cukup banyak.

Polisi menyita antara lain Anggur Kolesom, Anggur Hijau merek Api, Anggur Lychee merek Atlas, Anggur Merah, Whisky Prum, Topi Miring, Kawa Kawa, Iceland Vodka, Bir Bintang, dan Prost Lager Beer.

Di lokasi lain, petugas juga menemukan berbagai jenis minuman keras seperti soju, Batavia, Friendship Black Tea Vodka, Guinness, Iceland, hingga sejumlah produk anggur.

Polisi mencatat total barang bukti yang diamankan mencapai 669 botol minuman keras berbagai merek dan jenis serta 63 kaleng minuman keras.

“Jumlah tersebut belum termasuk alkohol 70 persen, minuman tradisional Jakan dan Cap Tikus yang turut diamankan dalam operasi,” ujarnya.

Penindakan tidak berhenti pada penyitaan barang bukti. Polisi menyatakan pemilik tempat usaha yang diduga menjual minuman keras secara ilegal akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yohan menegaskan penanganan terhadap 10 pemilik tempat usaha tersebut akan dilanjutkan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Razia tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya kepolisian dan unsur pemerintah kecamatan menjaga keamanan dan ketertiban di Tabang serta menekan peredaran minuman beralkohol tanpa izin.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Timur belum benar-benar berakhir. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim masih harus merapikan sejumlah penyesuaian sebelum angka anggaran dikunci menjadi kesepakatan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni seusai mengikuti rapat TAPD bersama Banggar di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (13/8/2026) malam.

Sri mengatakan salah satu perubahan penting dalam pembahasan terakhir adalah komposisi belanja mandatori, terutama sektor pendidikan dan infrastruktur.

“Jadi ada penyesuaian belanja sehingga belanja pendidikan tadi sudah mencapai 27 persen,” kata Sri.

Angka tersebut meningkat dibanding pembahasan sebelumnya yang belum memenuhi ambang belanja pendidikan. Menurut Sri, perubahan itu salah satunya dipengaruhi masuknya komponen gaji pegawai tertentu yang kini diperhitungkan sebagai bagian dari belanja mandatori pendidikan.

“Pendidikan tadi tercapai 27 persen. Kemudian yang infrastruktur juga demikian, sudah lebih dari 41 persen,” ujarnya.

Sri menegaskan angka 27 persen tersebut di luar anggaran program Gratispol. Belanja pendidikan yang dihitung dalam struktur mandatori mencakup kebutuhan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim, mulai dari sarana dan prasarana sekolah, dukungan untuk satuan pendidikan, hingga kebutuhan tenaga pendidik pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.

“Yang terkait dengan sekolah yang merupakan kewenangan provinsi. SMA, SMK, SLB. Dari sarprasnya, gurunya dengan gajinya,” jelas Sri.

Meski sejumlah komposisi belanja mulai menemukan bentuk, Sri memastikan pembahasan KUA-PPAS belum final.

Setelah pembahasan TAPD dan Banggar, Pemprov Kaltim masih akan membagi pagu kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tahapan tersebut diperlukan agar penyesuaian belanja yang telah dibahas dapat dimasukkan ke dalam sistem penganggaran masing-masing perangkat daerah.

“Setelah ini nanti kita akan membagi pagu kepada SKPD untuk entry penyesuaian-penyesuaian belanja. Setelah itu baru untuk kesepakatan KUA-PPAS,” katanya.

Artinya, angka yang dibahas hingga Kamis malam belum dapat dianggap sebagai angka final APBD Kaltim.

Perubahan struktur anggaran tersebut tidak bisa dilepaskan dari tekanan fiskal yang dihadapi Kaltim. Sebelumnya, KUA-PPAS 2026 disepakati dengan nilai sekitar Rp21,35 triliun. Namun, penurunan transfer dari pemerintah pusat kemudian memaksa Pemprov Kaltim melakukan penyesuaian besar.

Dalam rancangan APBD 2026 yang pernah disampaikan Pemprov, total APBD turun menjadi Rp15,15 triliun.

Pendapatan daerah dirancang sekitar Rp14,25 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp362,03 miliar.

Sementara belanja daerah berada di angka Rp15,15 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun. Penerimaan pembiayaan dirancang Rp900 miliar.

Tekanan fiskal diperkirakan semakin berat pada 2027. Proyeksi sementara menunjukkan APBD Kaltim tahun depan berpotensi hanya berada di kisaran Rp12,1 triliun.

Tekanan terbesar berasal dari pendapatan transfer. Dari sebelumnya direncanakan Rp9,33 triliun, angka tersebut dikoreksi menjadi Rp3,13 triliun atau turun sekitar Rp6,19 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan tajam, dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp1,62 triliun pada 2026.

Kondisi tersebut membuat setiap rupiah dalam APBD harus dihitung lebih ketat. Ruang fiskal yang tersedia tidak lagi sebesar ketika KUA-PPAS pertama kali disusun.

Sri juga menyinggung masih adanya kekurangan salur dari pemerintah pusat. Ia menyebut sebagian dana telah cair, tetapi masih terdapat kekurangan sekitar Rp1,9 triliun.

Menurut Sri, dana yang masuk nantinya tidak serta-merta diarahkan untuk menambah satu pos belanja tertentu. Dana tersebut terlebih dahulu dicatat sebagai pendapatan dan penggunaannya disesuaikan dengan struktur APBD serta kebutuhan daerah.

“Dia masuk saja sebagai pendapatan. Kita menyesuaikan saja,” jelasnya.

Sri turut menyinggung kemungkinan adanya tambahan dana dari pemerintah pusat. Namun, ia belum dapat memastikan apakah tambahan tersebut akan terealisasi.

“Mudah-mudahan. Kita belum tahu,” ujarnya.

Di tengah menyusutnya ruang fiskal, pembahasan belanja mandatori menjadi salah satu titik penting dalam perumusan KUA-PPAS. Belanja pendidikan yang kini mencapai 27 persen dan belanja infrastruktur yang telah melewati 41 persen menunjukkan upaya pemerintah daerah menjaga porsi kebutuhan wajib di tengah tekanan pendapatan.

Namun, angka tersebut masih harus melewati proses penginputan pagu di SKPD dan pembahasan lanjutan sebelum KUA-PPAS benar-benar disepakati.

Dengan proyeksi APBD 2027 yang berpotensi turun hingga sekitar Rp12,1 triliun, tantangan berikutnya bukan sekadar memenuhi persentase belanja mandatori. Pemprov dan DPRD Kaltim juga harus memastikan ruang fiskal yang semakin sempit tetap mampu membiayai pelayanan publik dan program pembangunan yang langsung dibutuhkan masyarakat.

Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.

SANGATTA – Penangkapan seorang pemuda berinisial AT di Sangatta Selatan tidak berhenti pada penyitaan sabu. Dalam pemeriksaan awal, AT menyebut seseorang berinisial S sebagai pihak yang diduga memasok narkotika tersebut.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110 Polres Kutai Timur terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di wilayah Sangatta Selatan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satresnarkoba Polres Kutai Timur bersama piket Patmor, Pamapta, dan Pawas melakukan penyelidikan pada Kamis (13/8/2026).

Sekitar pukul 11.00 WITA, polisi mendatangi sebuah rumah di Jalan Poros Sangatta-Bontang Km 3, Gang BPPUTK, Dusun Bukit Raya, Desa Sangatta Selatan.

Di lokasi tersebut, petugas mengamankan AT. Polisi kemudian menggeledah kamar yang ditempati pemuda tersebut dan menemukan empat bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,04 gram.

Petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Barang bukti tersebut meliputi satu pak plastik klip, satu unit telepon seluler, satu sendok takar, satu pipet kaca beserta alat isap, serta empat sedotan merah yang digunakan untuk menyimpan sabu.

Polisi turut menyita uang tunai Rp2,25 juta yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika. Satu celana pendek yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sabu juga diamankan.

Dalam pemeriksaan awal, AT kemudian menyebut seseorang berinisial S sebagai pihak yang memberikan atau memasok narkotika tersebut.

Keterangan AT menjadi salah satu petunjuk yang kini didalami penyidik. Polisi masih menelusuri keberadaan dan peran S serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Pengungkapan perkara tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP-A/63/VIII/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES KUTIM/POLDA KALTIM tertanggal 13 Agustus 2026.

Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah mengatakan pengungkapan tersebut tidak lepas dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui layanan 110.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang berani memberikan informasi melalui layanan 110. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Aryansyah menegaskan Polres Kutai Timur akan terus memperkuat pemberantasan narkotika, termasuk menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi maupun penyalahgunaan narkoba.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah Kutai Timur. Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika,” tegasnya.

AT bersama seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Kutai Timur untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

AT disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyesuaian pidana dan/atau ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penyidikan masih terus dikembangkan. Sosok S yang disebut dalam pemeriksaan awal AT kini menjadi salah satu fokus penelusuran polisi untuk mengungkap mata rantai peredaran sabu di Kutai Timur.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kalimantan Timur mulai mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap ketersediaan pakan ternak. Peternak didorong memperkuat stok pakan dengan memanfaatkan teknologi pengawetan hijauan.

Berdasarkan data BMKG, musim kemarau di Kaltim umumnya mulai berlangsung secara bertahap sejak pertengahan Juni. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dengan potensi kondisi kering berlanjut hingga September.

Kepala DPKH Kaltim Arief Murdiyatno mengatakan peternak perlu memiliki stok pakan yang dapat digunakan ketika pasokan hijauan segar berkurang.

Sejumlah metode dapat diterapkan, mulai dari pembuatan silase atau hijauan segar yang difermentasi tanpa udara, hay berupa rumput atau tanaman pakan yang dikeringkan, hingga fermentasi jerami.

Menurut Arief, pakan awetan tidak hanya diperlukan ketika musim kemarau. Stok tersebut juga dapat menjadi cadangan saat peternak berhalangan merawat ternak sekaligus mencegah kelebihan rumput segar terbuang karena membusuk.

“Pakan awetan ini tidak hanya berguna saat kemarau, tetapi juga berfungsi sebagai cadangan ketika peternak sedang sakit atau bepergian, sekaligus memanfaatkan surplus rumput segar agar tidak membusuk,” ujar Arief di Samarinda.

Langkah tersebut dinilai penting karena pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya operasional usaha peternakan. Pengeluaran untuk kebutuhan pakan dapat mencapai sekitar 60 hingga 70 persen dari total biaya produksi.

DPKH Kaltim juga mendorong pemanfaatan bahan lokal untuk menekan biaya. Limbah pertanian seperti sisa panen jagung dan jerami padi dapat diolah dan dikombinasikan menjadi pakan awetan dengan kandungan nutrisi yang tetap terjaga.

Pelepah kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan. Pelepah terlebih dahulu dicacah menggunakan mesin chopper dan shredder hingga bagian lidi hancur sehingga lebih mudah diolah dan dikonsumsi ternak.

Untuk menjaga kualitas pakan alternatif, DPKH Kaltim menyiagakan 25 petugas Pengawas Mutu Pakan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.

Petugas tersebut memberikan pendampingan kepada peternak sekaligus memastikan pakan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas.

Peternakan berskala besar juga didorong menggunakan sistem bunker sebagai tempat penyimpanan pakan fermentasi. Proses fermentasi dapat menggunakan probiotik seperti EM4 sehingga pakan dapat disimpan lebih lama.

Selain mendorong produksi pakan secara mandiri, pemerintah daerah menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pakan konsentrat yang relatif mahal.

Salah satunya melalui pembangunan pabrik pakan baru di kawasan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat ketersediaan pakan lokal sekaligus membantu peternak menekan biaya produksi.

DPKH Kaltim berharap penguatan stok dan pemanfaatan sumber pakan lokal membuat peternak lebih siap menghadapi perubahan musim. Dengan cadangan yang cukup, kebutuhan pakan ternak tetap dapat terpenuhi meski ketersediaan hijauan segar berkurang selama kemarau.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Penguatan program rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk menekan persoalan overkapasitas rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro melalui Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romylus Tamtelahitu mengatakan persoalan kelebihan kapasitas tahanan telah berlangsung cukup lama.

Karena itu, menurut Romylus, penanganan perkara narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penangkapan dan proses hukum.

“Bayangkan kalau cara pikir penyidik itu adalah tangkap terus, tangkap terus, tanpa memikirkan bahwa ada isu overcapacity di situ,” ujarnya, Jumat (14/8/2026).

Romylus menjelaskan persoalan overkapasitas menjadi salah satu perhatian Kapolda Kaltim ketika dirinya pertama kali menjabat sebagai Dirresnarkoba. Saat itu, ia diminta memikirkan program yang dapat membantu mengurangi jumlah tahanan kasus narkoba.

“Beliau perlihatkan data mengenai jumlah tahanan narkoba, terus beliau ngomong, ‘Bisa enggak, ini angka ini kemudian dikurangi?’ Kemudian saya jawab, ‘Baik Jenderal, izinkan saya mempelajari dan kemudian saya akan menjawab melalui program’,” jelasnya.

Dari arahan tersebut, Polda Kaltim kemudian mendorong penguatan rehabilitasi. Penanganan dilakukan dengan memilah pihak yang memang harus menjalani proses hukum dan mereka yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.

Romylus menegaskan tidak semua orang yang tersangkut perkara narkoba harus berakhir di balik jeruji besi. Pendekatan rehabilitasi diperlukan terhadap pecandu dan penyalahguna yang memenuhi ketentuan untuk menjalani pemulihan.

“Kita tidak hanya melulu melakukan penindakan terpola, tapi kemudian kita tidak semua masyarakat yang kita tangkap itu kemudian harus berakhir di penjara. Lahirlah program penguatan rehabilitasi,” tambahnya.

Penguatan rehabilitasi tersebut dibarengi dengan reaktivasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di seluruh Kaltim.

Keberadaan IPWL diperlukan agar pecandu maupun penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat dapat memperoleh layanan rehabilitasi secara lebih merata.

Menurut Romylus, reaktivasi IPWL juga diperlukan untuk mencegah penumpukan residen atau klien hanya pada fasilitas rehabilitasi tertentu.

“Kalau kita melakukan penguatan rehabilitasi, kita tangkap sebanyak-banyaknya residen, tapi kemudian kita tidak melanjutkannya dengan program rehabilitasi IPWL se-Kaltim, maka tentu akan terjadi penumpukan residen, klien di beberapa IPWL saja,” tegasnya.

Untuk memastikan layanan berjalan merata, Polda Kaltim menggandeng Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), tim asesmen terpadu, serta puluhan IPWL di Kaltim.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan layanan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Romylus menyebut hingga saat ini sebanyak 72 persen IPWL di Kaltim telah berhasil direaktivasi.

“Program rehabilitasi IPWL se-Kaltim ini kita ratakan semua kualitas, kita ratakan semua layanan rehabilitasi IPWL se-Kaltim sehingga memberikan ruang yang sangat terbuka bagi para pecandu,” tutupnya.

Melalui penguatan rehabilitasi dan pemerataan layanan IPWL, penanganan penyalahgunaan narkoba diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan. Pecandu yang memenuhi kriteria mendapatkan ruang pemulihan, sementara beban hunian rutan dan lapas dapat ikut ditekan.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.