Beranda blog Halaman 42

25 Kasus Kemunculan Buaya Sepanjang 2025, Neni: Alarm Keras bagi Pemerintah

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat menggelar rapat terkait pembahasan penanganan buaya. (Ist). 

BONTANG – Ancaman kemunculan buaya di wilayah Kota Bontang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Dilaporkan, sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 25 kasus kemunculan buaya di sejumlah wilayah, yang menunjukkan tren peningkatan dan tidak bisa lagi dianggap sepele.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa tingginya angka kemunculan buaya tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.

“Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tadi saya sudah rapat dengan dinas terkait untuk penanganannya. Buaya sudah ada di mana-mana, baik di darat maupun di laut. Sebisa mungkin kita harus selesaikan,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Perhatian terhadap persoalan ini semakin menguat, setelah insiden penyerangan terhadap seorang anak berusia 12 tahun saat berenang di perairan rawa-rawa, Kelurahan Loktuan beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut menambah daftar kasus dan memicu kekhawatiran masyarakat.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Neni menggelar rapat koordinasi lanjutan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan), serta Lurah Guntung dan Lurah Loktuan. Kedua wilayah itu dinilai rawan karena kerap terjadi kemunculan buaya dalam beberapa waktu terakhir.

Meski upaya sosialisasi dan penangkapan telah beberapa kali dilakukan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait regulasi serta keterbatasan peralatan medis hewan untuk penanganan satwa liar.

Pemkot Bontang pun berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Samarinda, guna mempercepat proses evakuasi buaya yang dinilai meresahkan masyarakat.

“Pastinya kita upayakan untuk tetap berkoordinasi, agar proses percepatan evakuasi bisa dilakukan. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Wabup Kubar Sambangi Kecamatan Damai dalam Safari Ramadan

0
Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani menyerahkan bantuan hibah keagamaan dari pemerintah daerah kepada pengurus Masjid Al-Amin di Kecamatan Damai. (Ichal/MK)

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melanjutkan rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah ke sejumlah kecamatan. Pada hari ke-13 Ramadan, rombongan pemerintah daerah yang dipimpin Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, mengunjungi Masjid Al-Amin di Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai, Selasa sore (3/3/2026) sekitar pukul 17.00 Wita.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Wabup Nanang Adriani hadir didampingi Staf Ahli Bupati Rustam, para Asisten Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Kementerian Agama.

Dari unsur kecamatan, kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Damai Iman Setiadi, unsur Forkopimcam, para petinggi kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta pengurus dan jamaah Masjid Al-Amin.

Dalam sambutannya, Camat Damai Iman Setiadi menyampaikan bahwa kehadiran rombongan Safari Ramadan membawa kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap beberapa kebutuhan masyarakat di Kecamatan Damai.

“Kehadiran Safari Ramadan ini membawa berkah bagi masyarakat Kecamatan Damai. Kami berharap adanya dukungan alokasi anggaran untuk pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) serta rehabilitasi kubah Masjid Al-Amin,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Kutai Barat.

“Mari kita terus bersinergi antara pemerintah dan masyarakat, berpikir positif serta bekerja produktif demi Kabupaten Kutai Barat yang kita cintai di Tana Purai Ngeriman,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengajak masyarakat untuk senantiasa bersyukur atas kesempatan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

Ia menegaskan bahwa kegiatan Safari Ramadan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat di seluruh wilayah Kutai Barat.

“Safari Ramadan ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, namun merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk terus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat di seluruh kecamatan, termasuk Kecamatan Damai,” ujarnya.

Menurut Nanang, momentum Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan semangat toleransi antarumat beragama, serta membangun kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia juga memaparkan capaian pembangunan di Kecamatan Damai sepanjang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data Bappedalitbang Kutai Barat.

“Sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 45 kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Damai dengan total anggaran sebesar Rp49.020.981.968,” terangnya.

Rincian anggaran tersebut mencakup berbagai sektor pembangunan. Pada bidang pendidikan dialokasikan sekitar Rp6.360.981.968, sementara sektor infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR), Perhubungan, serta Perkim mencapai sekitar Rp34.150.000.000.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp8.860.000.000 untuk sektor perikanan, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata.

“Alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat sektor-sektor produktif di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Nanang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang adil dan merata di berbagai sektor.

Ia berharap seluruh program pembangunan yang telah direalisasikan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kami berharap seluruh program yang telah direalisasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung kemajuan Kecamatan Damai secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut ditutup dengan tausiyah dan doa bersama, sekaligus penyerahan bantuan hibah keagamaan kepada pengurus Masjid Al-Amin sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan di Kecamatan Damai.(MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Gara-Gara Kelapa, Program MBG di Muara Badak Distop Sementara

0
Pemberian kelapa dalam menu MBG oleh SPPG Muara Badak Gas Alam 1 yang sempat viral di media sosial. (Istimewa)

TENGGARONG — Polemik pemberian buah kelapa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), berbuntut penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Badak Gas Alam 1.

Keputusan tersebut diambil setelah munculnya perdebatan di media sosial terkait menu kelapa yang diberikan kepada para penerima manfaat program MBG.

Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, membenarkan bahwa kegiatan SPPG tersebut untuk sementara dihentikan setelah adanya laporan dari tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan evaluasi di lapangan.

“Berdasarkan laporan dari tim BGN yang langsung melapor kepada saya, kegiatan tersebut memang dinyatakan dihentikan sementara,” ujar Sunggono, Kamis (6/3/2026).

Ia menegaskan bahwa dari sisi kandungan makanan, sebenarnya tidak ada persoalan dengan pemberian buah kelapa sebagai bagian dari menu asupan gizi bagi para penerima program.

“Perlu kami jelaskan, terkait kontroversi pemberian buah kelapa sebagai asupan makanan, sebenarnya tidak ada yang salah dari sisi bahan makanannya,” jelasnya.

Namun yang menjadi perhatian dalam evaluasi adalah potensi risiko saat proses pemanfaatannya oleh para siswa yang menjadi penerima program tersebut.

Menurut Sunggono, penerima manfaat MBG berasal dari berbagai jenjang usia. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mendorong anak-anak menggunakan alat tajam seperti pisau atau parang untuk membuka kelapa tersebut.

“Namun yang menjadi kekhawatiran adalah cara pemanfaatannya oleh anak-anak. Karena penerima manfaat terdiri dari berbagai jenjang usia, dikhawatirkan anak-anak akan menggunakan pisau atau parang untuk membuka kelapa tersebut sehingga berpotensi menimbulkan luka,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) program MBG, makanan yang disajikan tidak boleh menimbulkan risiko lain di luar tujuan utama pemberian gizi kepada peserta didik.

“Sementara dalam SOP kegiatan MBG ditegaskan bahwa makanan yang disajikan tidak boleh menimbulkan risiko atau dampak lain di luar tujuan pemberian gizi,” timpalnya.

Pemkab Kukar juga telah melakukan klarifikasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pihak sekolah, guru, penerima manfaat, hingga pengelola dapur program MBG.

Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa tidak ditemukan unsur kesengajaan ataupun kelalaian dalam kejadian tersebut.

“Dari hasil tersebut dipahami bahwa tidak ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Kemungkinan besar ada niat untuk berinovasi dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, namun cara pelaksanaannya dinilai kurang tepat,” ungkap Sunggono.

Terkait kemungkinan operasional kembali SPPG Muara Badak Gas Alam 1, Sunggono menyebut keputusan sepenuhnya berada di pemerintah pusat setelah laporan investigasi dari tim BGN disampaikan.

“Terkait kemungkinan dioperasikan kembali, berdasarkan hasil investigasi tim BGN di lapangan yang telah dilaporkan ke pusat, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat. Pusat yang akan menetapkan apakah kegiatan tersebut dapat kembali berjalan atau tidak,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Kukar berharap evaluasi tersebut dapat segera selesai agar pelayanan program MBG di wilayah Muara Badak kembali berjalan optimal.

“Harapannya tentu bisa secepatnya, karena di Muara Badak sendiri hanya tersisa dua yang masih beroperasi. Sangat disayangkan apabila penghentian berlangsung terlalu lama, sepanjang para pihak khususnya pengelola dan mitra dapat memastikan bahwa asupan makanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,” pungkasnya.(MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Komoditas Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji, Beras Diekspor ke Saudi

0
Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi (berpeci) memberikan keterangan kepada wartawan dalam forum Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2026 di Jakarta. (Fajri/MK)

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai memasukkan komoditas dalam negeri ke dalam rantai pasok layanan haji di Arab Saudi. Pada musim haji tahun ini, sebanyak 2.280 ton beras dari Indonesia dikirim ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji asal Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat posisi produk nasional dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah yang selama ini didominasi komoditas dari negara lain.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menjelaskan bahwa pengiriman komoditas tersebut dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan kontrak kerja sama dengan berbagai penyedia layanan haji di Arab Saudi.

“Ketika ini kami barusan menyelesaikan kontrak dengan seluruh dapur di Arab Saudi untuk layanan haji. Ada 52 dapur di Makkah dan 23 di Madinah. Hotel juga cukup banyak, sekitar 178 hotel di Makkah dan Madinah, termasuk layanan bus untuk jemaah kita yang jumlahnya 221.000 orang,” ujar Jaenal dalam forum Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2026 di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dalam kontrak kerja sama tersebut, pemerintah memasukkan klausul yang mewajibkan bahan makanan bagi jemaah haji Indonesia dipasok dari Tanah Air.

“Kebutuhan makanan untuk jemaah haji kita di Saudi ini bahan-bahannya harus berasal dari Indonesia. Ini menjadi klausul dalam MoU antara Kementerian dengan penyedia dapur dan hotel. Komoditasnya harus datang dari Indonesia, dan makanannya harus siap saji,” jelasnya.

Pengiriman beras tersebut dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Perum Bulog, serta Kementerian Perdagangan. Komoditas tersebut telah diberangkatkan melalui pelabuhan menuju Arab Saudi.

“Siang tadi kami bersama Menteri Pertanian, Dirut Bulog, Wamen Perdagangan dan K/L lainnya melepas ekspor ini. Tahun ini kita kirim 2.280 ton beras ke Arab Saudi dan tadi sudah diberangkatkan menuju pelabuhan untuk selanjutnya dikirim ke Saudi Arabia. Alhamdulillah ini menjadi langkah awal,” katanya.

Menurut Jaenal, selama bertahun-tahun kebutuhan pangan jemaah haji Indonesia justru dipasok dari berbagai negara lain, meskipun Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

Ia menyebut kondisi tersebut membuat Indonesia belum memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari penyelenggaraan ibadah haji.

“Sangat mengkhawatirkan. Kita ini negara dengan jumlah jemaah haji paling banyak di dunia, sekitar 221 ribu orang. Tapi posisi tawar kita terkait komoditas justru belum kuat. Padahal mestinya produk Indonesia yang menjadi pemasok utama,” ujarnya.

Jaenal juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar belanja operasional penyelenggaraan haji yang nilainya mencapai sekitar Rp18 triliun setiap tahun dapat memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia.

“Pesan Bapak Presiden, dari sekitar Rp18 triliun biaya operasional haji itu harus ada yang kembali ke Tanah Air. Jangan sampai seperti sebelumnya, justru keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati negara lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Australia, hingga Brasil,” jelasnya.

Pengiriman beras ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok layanan haji dunia. Ke depan, pemerintah membuka peluang bagi berbagai komoditas nasional lainnya untuk menembus pasar logistik haji di Arab Saudi.(MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Posko Mudik Tol IKN Berdiri di ITCI, Siap Layani Pemudik

0
Penampakan Posko Mudik Lebaran 2026 di gerbang tol sementara Seksi 6A Kilometer 14 ITCI, jalur Tol Balikpapan–IKN. (Atmaja Riski/MK)

NUSANTARA — Persiapan pengoperasian fungsional Tol Balikpapan–Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung arus mudik Lebaran 2026 mulai terlihat di lapangan. Salah satu tanda kesiapan tersebut adalah berdirinya Posko Mudik Lebaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2026/1447 H di jalur Seksi 6A Kilometer 14 kawasan ITCI, Simpang Pemaluan.

Pantauan di lokasi menunjukkan posko tersebut berada di jalur Seksi 6A, tepatnya pada segmen Riko menuju rencana outer ring road IKN yang juga menjadi exit tol fungsional sementara bagi kendaraan yang melintas menuju kawasan ibu kota baru.

Posko tersebut dipersiapkan untuk mendukung kelancaran operasional jalur tol selama masa fungsional Lebaran sekaligus menjadi titik layanan bagi pengguna jalan.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur sebelumnya memastikan bahwa ruas Tol Balikpapan–IKN akan difungsionalkan sementara pada periode 13–29 Maret 2026 guna mendukung mobilitas masyarakat selama libur Idulfitri.

Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, mengatakan bahwa ruas tol yang dibuka memiliki panjang sekitar 52,5 kilometer.

“Untuk fungsional jalan tol insya Allah kami buka tanggal 13–29 Maret 2026 dengan panjang 52,5 kilometer,” ujar Yudi kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Pengoperasian sementara ini diharapkan dapat mempermudah akses perjalanan masyarakat, khususnya dari Balikpapan menuju wilayah Kalimantan Selatan maupun ke kawasan Ibu Kota Nusantara.

Berbeda dari periode sebelumnya, pada masa mudik Lebaran kali ini BBPJN menyiapkan dua gerbang tol menuju IKN.

Gerbang pertama berada di Gerbang Tol Manggar. Sementara gerbang kedua merupakan akses tambahan di Seksi 1B Tol IKN yang dapat dicapai melalui kawasan Ring Road Balikpapan Selatan dan Jalan Mulawarman, melewati jalur belakang Stadion Batakan di Balikpapan Timur.

Meski difungsikan untuk mendukung arus mudik, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan.

Selama masa operasional fungsional tersebut, hanya kendaraan golongan I yang diizinkan melintas. Artinya, kendaraan bus maupun truk tidak diperbolehkan menggunakan jalur tol tersebut.

Selain itu, pengguna jalan juga diwajibkan mematuhi batas kecepatan maksimum 60 kilometer per jam demi menjaga keselamatan perjalanan.

Adapun waktu operasional Tol Balikpapan–IKN selama masa fungsional ditetapkan pukul 06.00 hingga 18.00 Wita setiap hari.

Dengan dibukanya akses tol ini, pemerintah berharap arus mudik di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih lancar sekaligus mempercepat konektivitas menuju kawasan Ibu Kota Nusantara yang saat ini terus berkembang.(MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Infrastruktur Mudik Lebaran di Kaltim Diperkuat, Titik Rawan Dipantau

0
Jalan Tol Balikpapan–IKN yang disiapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026. (Istimewa)

BALIKPAPAN — Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJN Kaltim) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur. Berbagai langkah percepatan perbaikan dan penguatan pengawasan di sejumlah titik rawan dilakukan untuk menjamin perjalanan masyarakat tetap aman dan lancar.

Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipatif sejak awal tahun. Upaya tersebut meliputi pemeliharaan rutin jalan, percepatan penanganan kerusakan, hingga penguatan pengawasan di ruas-ruas yang berpotensi mengalami gangguan lalu lintas.

“Kami memastikan seluruh ruas jalan nasional dalam kondisi mantap menjelang puncak arus mudik. Perbaikan pada titik-titik berlubang, retak, maupun area yang berpotensi tergenang air sudah diprioritaskan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurut Yudi, jalur penghubung antar kabupaten dan kota di Kalimantan Timur menjadi perhatian utama karena diperkirakan mengalami peningkatan volume kendaraan secara signifikan saat arus mudik dan arus balik Lebaran.

Selain melakukan perbaikan teknis di lapangan, BBPJN Kaltim juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Kerja sama tersebut bertujuan memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal selama periode mudik.

Koordinasi tersebut juga mencakup kesiapan posko siaga serta sistem penanganan darurat apabila terjadi gangguan di lapangan.

Yudi menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah titik rawan longsor dan genangan air, terutama pada ruas jalan yang memiliki kontur berbukit serta wilayah dengan intensitas hujan tinggi.

“Personel dan peralatan kami siagakan agar dapat merespons dengan cepat jika terjadi gangguan selama periode mudik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, BBPJN Kaltim juga memaparkan rencana program pembangunan infrastruktur jalan pada Tahun Anggaran 2026. Program tersebut mencakup pembangunan ruas baru, peningkatan kapasitas jalan nasional, preservasi berkala, hingga penguatan infrastruktur konektivitas.

Langkah tersebut dinilai penting seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di Kalimantan Timur, terutama dengan berkembangnya kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Infrastruktur jalan yang andal menjadi salah satu kunci dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi logistik di daerah.

Di akhir penyampaiannya, Yudi mengimbau masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik.

“Infrastruktur yang baik harus diimbangi dengan kesadaran berlalu lintas. Patuhi rambu, jaga kecepatan, dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan,” tambahnya.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, BBPJN Kaltim optimistis arus mudik Lebaran 2026 di wilayah Kalimantan Timur dapat berlangsung lancar, aman, dan minim hambatan.(MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

PTMB Percepat Program Air Bersih, Tekan Kebocoran dan Perluas Layanan

0
Konferensi pers PTMB terkait Transformasi PTMB 2026 di Platinum Hotel Balikpapan. (Aprianto)

BALIKPAPAN — Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) mulai menjalankan agenda besar Transformasi PTMB 2026 sebagai langkah mempercepat penyelesaian persoalan air bersih di Kota Balikpapan. Program ini menitikberatkan pada peningkatan produksi, efisiensi distribusi, pengurangan kebocoran, hingga penguatan sistem layanan berbasis digital.

Rencana strategis tersebut disampaikan Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, dalam konferensi pers di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa (3/3/2026). Menurutnya, transformasi yang dijalankan bukan sekadar perubahan administratif, tetapi pembenahan menyeluruh pada sistem layanan air bersih, mulai dari hulu hingga hilir.

“Transformasi ini menyentuh seluruh lini. Mulai dari peningkatan produksi, efisiensi distribusi, hingga digitalisasi layanan agar suplai air semakin stabil sampai ke pelanggan paling jauh,” ujar Yudhi.

Ia menjelaskan bahwa secara kinerja produksi air di Balikpapan menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun terakhir, produksi air tercatat mencapai 46,6 juta meter kubik, dengan cakupan layanan sekitar 79,32 persen dari total kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, PTMB menilai capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan distribusi. Masih terdapat sejumlah wilayah yang mengalami tekanan air rendah atau suplai yang belum stabil.

Karena itu, tahun 2026 ditetapkan sebagai fase akselerasi dalam transformasi layanan air bersih. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penguatan sumber air baku, termasuk optimalisasi Waduk Manggar untuk meningkatkan kapasitas produksi air.

Selain itu, PTMB juga menyiapkan eksplorasi sumur dalam sebagai cadangan strategis. Langkah ini difokuskan di wilayah timur dan utara Balikpapan guna memastikan ketahanan pasokan, terutama saat musim kemarau atau ketika terjadi peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan kota.

“Cadangan sumber air sangat penting. Sumur dalam menjadi opsi strategis agar pasokan tetap terjaga saat terjadi tekanan kebutuhan yang meningkat,” jelasnya.

Di sisi distribusi, PTMB mengusung program yang disebut “Perang Melawan Kebocoran”. Program ini menargetkan penurunan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) hingga 28,48 persen.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, PTMB berencana mengganti lebih dari 32.500 meter pelanggan yang dinilai sudah tidak akurat atau berpotensi menyebabkan inefisiensi distribusi.

“Setiap tetes air yang berhasil kita selamatkan adalah tambahan pasokan bagi warga. Karena itu, pengurangan kebocoran menjadi strategi yang paling rasional dan berdampak langsung,” kata Yudhi.

Transformasi PTMB juga diarahkan untuk memperluas akses air bersih melalui penambahan sambungan rumah baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan layanan air bersih di seluruh wilayah kota.

Di saat yang sama, perusahaan daerah ini memperkuat digitalisasi sistem pelayanan dengan mengintegrasikan satu sumber data yang lebih akurat. Melalui sistem ini, keluhan pelanggan diharapkan dapat ditangani lebih cepat, transparan, dan terukur.

“Fokus kami sederhana dan tegas: memastikan air bersih semakin pasti, distribusi semakin merata, dan pelayanan semakin cepat,” tegasnya.

Melalui agenda Transformasi PTMB 2026, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menargetkan sistem layanan air bersih yang lebih andal, modern, dan berkelanjutan guna mendukung kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup warga Kota Balikpapan.(MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

Pasukan Kuning dan Hijau Terima Bantuan Sembako dari BAZNAS

0
Penyerahan paket bantuan sembako oleh BAZNAS Kota Bontang kepada tenaga pasukan kuning dan pasukan hijau. (Syakurah)

BONTANG — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bontang menyalurkan bantuan paket sembako kepada ratusan tenaga kebersihan yang dikenal sebagai pasukan kuning dan pasukan hijau di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Ketua Baznas Bontang, Kuba Siga, menjelaskan bahwa setiap penerima memperoleh paket sembako senilai Rp300 ribu sebagai bentuk kepedulian terhadap para pekerja yang selama ini berperan menjaga kebersihan dan lingkungan kota.

“Dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 352 orang dan dari Perkim 95 orang. Jadi total hari ini ada 447 orang penerima,” ujarnya.

Bantuan tersebut diberikan kepada petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta petugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Bontang.

Kuba Siga menyebutkan bahwa secara keseluruhan Baznas Bontang telah menyiapkan sebanyak 7.548 paket sembako untuk program bantuan tahun ini. Jika dihitung secara nilai, total bantuan tersebut mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Menurutnya, penyaluran bantuan paket sembako tersebut telah selesai dilakukan beberapa hari lalu dan tidak ada lagi penambahan kuota penerima.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang selama ini konsisten menyalurkan zakat melalui Baznas.

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, turut menyinggung berbagai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kebersihan di kota tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah telah memberikan berbagai dukungan kepada para pekerja kebersihan, mulai dari jaminan BPJS Ketenagakerjaan, penyesuaian upah sesuai standar Upah Minimum Regional (UMR), hingga pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Ia juga menyampaikan bahwa zakat yang dihimpun dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, termasuk potongan zakat sebesar 2,5 persen dari gaji pejabat dan pegawai, pada tahun lalu mencapai sekitar Rp8 miliar.

Dana tersebut kemudian disalurkan kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat.

“Semoga dengan zakat, infak, dan sedekah yang kita salurkan, kota ini selalu dalam perlindungan Allah SWT,” ujarnya.(MK)

Pewarta: Syakurah
Editor: Agus S

Infrastruktur Mudik Kaltim Dipastikan Siap

0
Kepala BBPJN Kalimantan Timur, Yudi Hardiana. (Istimewa)

BALIKPAPAN — Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJN Kaltim) memastikan kesiapan infrastruktur jalan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Secara keseluruhan, instansi tersebut menangani sekitar 2.500 kilometer jalan yang mencakup jalan nasional, ruas perbatasan, hingga akses menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, menjelaskan bahwa dari total panjang tersebut sekitar 1.800 kilometer merupakan ruas jalan nasional berdasarkan Surat Keputusan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu terdapat sekitar 450 kilometer jalan perbatasan, serta tambahan sekitar 600 hingga 700 kilometer jalan tol dan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN.

“Secara keseluruhan kurang lebih 2.500 kilometer kami tangani, mulai dari perbatasan Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, hingga akses menuju IKN dan jalan tol di dalamnya,” ujar Yudi dalam konferensi pers di Balikpapan, Selasa (3/3/2026).

Ia menyebut tingkat kemantapan jalan nasional di Kalimantan Timur saat ini mencapai 87,24 persen. Meski tergolong tinggi, masih terdapat sekitar 230 titik jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang melintas di sejumlah ruas jalan nasional.

“Kami memprioritaskan kesiapan jalur utama mudik sepanjang 952 kilometer yang membentang dari utara ke selatan. Dari total jalur tersebut sekitar 10 persen atau kurang lebih 96 kilometer masih dalam kondisi rusak ringan dan berat, dan saat ini tengah ditangani secara bertahap,” jelasnya.

Selain perbaikan rutin, terdapat tiga pekerjaan besar yang menjadi perhatian khusus karena berpotensi memengaruhi kelancaran arus lalu lintas selama musim mudik. Salah satunya adalah penanganan longsoran di ruas Sambodja–Semoi 2 pada Kilometer 9+500.

Lokasi tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur penting menuju kawasan Ibu Kota Nusantara.

“Kami pastikan penanganan dilakukan agar tidak mengganggu arus mudik. Titik ini menjadi perhatian khusus karena berada di koridor menuju IKN,” tambah Yudi.

Pada momen Idulfitri 2026, yang direncanakan bertepatan dengan pelaksanaan Salat Id perdana di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, BBPJN Kaltim juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas.

Salah satu skenario yang disiapkan adalah membuka akses Tol IKN lebih awal pada pagi hari saat Lebaran.

“Waktu tempuh dari Tol IKN menuju kawasan inti diperkirakan sekitar 45 menit. Jika akses tol dibuka pukul 05.00 Wita, masyarakat masih memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti Salat Id sekitar pukul 06.30 Wita,” tegasnya.

Menurut Yudi, langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan infrastruktur untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar selama mudik sekaligus menyukseskan momentum pelaksanaan Salat Id perdana di kawasan ibu kota baru.

BBPJN Kaltim juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik.

“Jalan yang baik harus diimbangi perilaku berkendara yang tertib dan bijak. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya.(MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

Pelaku Cabul di Karpotek Dibekuk Polisi

0
Pelaku pencabulan di kawasan Jalan Karpotek berhasil diamankan oleh Polsek Sungai Kunjang. (Dimas/Media Kaltim)

SAMARINDA — Kepolisian Sektor Sungai Kunjang berhasil menangkap seorang pria berinisial MF (22), pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang bekerja sebagai karyawan di salah satu dealer sepeda motor di Samarinda itu ditangkap setelah aksinya terekam kamera pengawas (CCTV) dan dilaporkan oleh korban.

Kapolsek Sungai Kunjang, AKP Ning Tyas Widyas Mita, menjelaskan bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan seorang remaja perempuan berinisial RJ (16). Peristiwa itu terjadi di Jalan Untung Surapati, Kompleks Karpotek, Kelurahan Karang Asem Ulu, pada Sabtu (28/2/2026) sekitar pukul 20.55 WITA.

Kapolsek Sungai Kunjang AKP Ning Tyas Widyas Mita menunjukkan barang bukti milik tersangka saat konferensi pers. (Dimas/Media Kaltim)

Saat kejadian, korban sedang berjalan kaki seorang diri menuju minimarket. Pelaku yang melintas menggunakan sepeda motor Honda Vario merah tiba-tiba berbalik arah setelah melihat korban.

“Tersangka sengaja mendekati korban, lalu menggunakan tangan kanannya melakukan perbuatan cabul yang diarahkan ke bagian dada korban. Merasa keberatan, korban didampingi kakaknya langsung melapor ke Polsek Sungai Kunjang,” ujar AKP Ning Tyas saat konferensi pers, Rabu (4/3/2026).

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa MF merupakan residivis kasus serupa yang pernah terjadi di Tenggarong pada tahun 2022. Saat ini pelaku bahkan masih berstatus wajib lapor di Lapas Samarinda.

Berdasarkan rekaman CCTV serta hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan aksi serupa berkali-kali di wilayah hukum Polsek Sungai Kunjang. Ia tercatat melakukan empat kali aksi di kawasan Perumahan Karpotek serta dua kali di Jalan Kemangi.

Salah satu korban bahkan diketahui masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD) yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah.

“Motif pelaku melakukan perbuatan tersebut karena kecanduan menonton video porno. Setelah melakukan aksinya, pelaku pulang ke rumah untuk melampiaskan hasratnya sendiri,” jelas Kapolsek.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario merah dengan nomor polisi KT 3685 BBU, satu kaos hitam, satu celana panjang hitam, serta sepasang sandal warna putih.

Atas perbuatannya, MF dijerat dengan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perbuatan cabul terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban. AKP Ning Tyas mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban tindakan serupa untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas seluruh korban. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan rasa aman, terutama di masa ibadah bulan Ramadan ini. Jangan ragu untuk melapor,” tegasnya.(MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S