SAMARINDA – Pucuk pimpinan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur resmi berganti. Chatarina Muliana kini dipercaya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim menggantikan Supardi.

Pergantian tersebut menjadi bagian dari rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Chatarina bersama sejumlah Kajati dan pejabat eselon II lainnya di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Dalam daftar pejabat yang dilantik, Chatarina tercatat sebagai Kajati Kaltim. Sementara Supardi mendapat tugas baru sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Rotasi berlangsung ketika Kejaksaan sedang menghadapi sorotan publik. Dalam amanat pelantikan, Jaksa Agung menyebut institusinya sedang berada dalam “masa ujian”, bukan ketika Kejaksaan sedang dipuji.

Karena itu, para Kajati baru diminta segera memperkuat kembali kepercayaan publik dan menjaga marwah institusi. Perhatian juga diminta diarahkan terhadap perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat serta berdampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Chatarina bukan nama baru dalam penegakan hukum nasional. Ia memiliki pengalaman panjang di sejumlah lembaga.

Chatarina pernah menjadi Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama enam tahun pada 2005–2011. Setelah itu, ia dipercaya menjabat Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK hingga menjadi Kepala Biro Hukum KPK pada 2013–2015.

Kariernya kemudian berlanjut ke sektor pemerintahan. Chatarina menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015–2020 sebelum dipercaya sebagai Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Ia juga pernah dipercaya sebagai pelaksana tugas rektor di sejumlah perguruan tinggi negeri, termasuk Universitas Sebelas Maret dan Universitas Negeri Manado.

Di lingkungan Kejaksaan, Chatarina pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi. Pada Oktober 2025, ia dipercaya menjadi Kajati Bali.

Belum genap setahun memimpin Kejati Bali, Chatarina mendapat penugasan sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Posisi tersebut berkaitan langsung dengan penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Pada Juli 2026, namanya juga sempat masuk dalam tim khusus Kejaksaan Agung yang menangani penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Dengan rekam jejak tersebut, Chatarina datang ke Kaltim membawa pengalaman dalam pemberantasan korupsi, regulasi, pengawasan birokrasi, hingga penelusuran dan pemulihan aset.

Sementara Supardi menjabat Kajati Kaltim sejak Juli 2025 sebelum mendapat penugasan baru sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Selama memimpin Kejati Kaltim, Supardi menaruh perhatian terhadap persoalan hukum di sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kaltim. Kejati Kaltim juga memberikan perhatian terhadap dugaan korupsi perizinan pertambangan yang ditangani bersama lembaga penegak hukum lainnya.

Catatan kinerja Kejati Kaltim sepanjang 2025 menunjukkan terdapat 52 penyelidikan, 40 penyidikan, dan 48 perkara penuntutan. Selain perkara yang berasal dari internal Kejaksaan, terdapat 30 perkara dari Polri, lima perkara dari Ditjen Pajak, dan satu perkara dari Ditjen Cukai.

Dari penanganan tersebut, Kejati Kaltim mencatat penyelamatan keuangan negara sekitar Rp19,7 miliar.

Supardi juga menekankan penguatan integritas internal. Dalam pelantikan pejabat eselon III pada Maret 2026, ia mengingatkan penegakan hukum harus dilakukan secara adil, profesional, dan memberikan manfaat.

Pada Mei 2026, Supardi melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara. Ia mendorong pola kerja adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi dinamika penegakan hukum.

Kini tongkat komando Kejati Kaltim berada di tangan Chatarina. Ia akan memimpin Kejaksaan di provinsi dengan aktivitas pertambangan yang besar serta berbagai persoalan hukum yang bersinggungan dengan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, aset negara, dan kepentingan ekonomi masyarakat.

Jaksa Agung telah memberikan arahan kepada para Kajati baru untuk bergerak cepat membaca persoalan daerah, menangani perkara secara profesional, memperkuat sinergi dengan Forkopimda tanpa kehilangan independensi, serta meningkatkan transparansi kinerja kepada publik.

Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.

BALIKPAPAN – Polresta Balikpapan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.096,99 gram atau sekitar 1,09 kilogram di lobi Mapolresta Balikpapan, Rabu (12/8/2026).

Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika sepanjang Juni hingga 1 Agustus 2026.

Kasatresnarkoba Polresta Balikpapan AKP Firman Ernanto mengatakan, pemusnahan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kota Balikpapan.

Dalam periode tersebut, Satresnarkoba Polresta Balikpapan bersama Polsek Balikpapan Timur menangani 27 laporan polisi. Sebanyak 23 laporan diungkap Satresnarkoba Polresta Balikpapan, sedangkan empat laporan lainnya ditangani Polsek Balikpapan Timur.

“Dari 27 perkara tersebut, polisi menetapkan 28 tersangka yang terdiri atas 26 laki-laki dan dua perempuan,” ujarnya.

Firman menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan telah mendapatkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan.

Sebagian barang bukti sebelumnya telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan kebutuhan pembuktian dalam persidangan.

“Sementara barang bukti yang telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan kemudian dihancurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Pemusnahan 1,09 kilogram sabu tersebut juga menunjukkan besarnya potensi peredaran narkotika yang berhasil dicegah.

Berdasarkan perhitungan kepolisian, barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan dapat menyelamatkan 10.970 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

“Angka tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya berkaitan dengan penangkapan tersangka. Setiap gram narkotika yang berhasil disita juga berarti upaya mencegah barang tersebut beredar dan menjangkau pengguna baru,” katanya.

Menurut Firman, pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, lembaga terkait, keluarga, sekolah, hingga masyarakat.

Balikpapan yang terus berkembang sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan dan kualitas sumber daya manusia. Peredaran narkotika menjadi salah satu ancaman yang harus dicegah karena dampaknya langsung terhadap masyarakat.

Dari 27 perkara yang diungkap dalam periode Juni hingga 1 Agustus 2026, sebanyak 28 tersangka kini menjalani proses hukum. Sementara lebih dari satu kilogram sabu yang disita dipastikan tidak lagi beredar setelah dimusnahkan.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Praktisi hukum Muhammad Iqbal menilai penentuan tanggung jawab dalam dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non-ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara harus didasarkan pada titik terjadinya perubahan data dan bukti di setiap tahapan pembayaran.

Penelusuran, menurut dia, tidak cukup hanya diarahkan kepada pihak yang terakhir menyalurkan dana. Penyidik perlu membandingkan dokumen yang disiapkan, diperiksa, disetujui, hingga akhirnya diterima dan dilaksanakan oleh bank.

“Jadi, ukurannya sederhana: data itu berubah di tahapan siapa, dilakukan oleh siapa, disetujui oleh siapa, dan akhirnya dieksekusi oleh siapa. Pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada bukti, kesalahan dan hubungan sebab akibat, bukan sekadar karena jabatan atau nama institusinya,” kata Iqbal dalam keterangannya.

Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan temuan BPK atas pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Disdikbud Kukar Tahun Anggaran 2025. BPK mencatat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan sekitar Rp36,7 miliar. Pembayaran tersebut disalurkan melalui Bankaltimtara sebagai bank operasional mitra pemerintah daerah.

Iqbal menjelaskan, mekanisme pengelolaan keuangan daerah membagi kewenangan kepada sejumlah pejabat sebagai bentuk pengendalian. Organisasi perangkat daerah menyiapkan data dan dokumen pembayaran.

Dalam prosedur pembayaran langsung, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK Unit SKPD memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, perhitungan nominal, serta kebenaran materiil mengenai hak pihak yang menagih.

Setelah proses tersebut, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar. Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian memeriksa kelengkapan SPM, perhitungan tagihan, dan ketersediaan dana sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D.

Pembagian kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 148, dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Menurut Iqbal, kebenaran data penerima dan hak untuk memperoleh pembayaran berada dalam lingkup pemeriksaan pejabat pemerintah daerah yang menyiapkan, memverifikasi, dan menyetujui dokumen. Sementara itu, bank bertanggung jawab menjalankan transfer sesuai perintah yang diterima dan disahkan.

“Bank bertanggung jawab memastikan dana disalurkan sesuai perintah yang sah,” ujarnya.

Iqbal mengatakan pemeriksaan bank berfokus pada aspek formal dan teknis, antara lain kelengkapan informasi perintah transfer, kewenangan pemberi perintah, kecukupan dana, autentikasi, serta kesesuaian data yang diterima. Pemeriksaan juga mengikuti perjanjian kerja sama dan prosedur operasional yang berlaku antara bank dan pemerintah daerah.

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur informasi yang harus termuat dalam perintah transfer, kelengkapan informasi, autentikasi, ketersediaan dana, dan pelaksanaan transfer sesuai isi perintah yang diterima.

Dalam alur administrasi APBD tersebut, Iqbal menilai bank tidak ditempatkan sebagai pihak yang memeriksa ulang kebenaran materiil mengenai apakah seseorang benar-benar berhak menerima honor. Pengujian itu berada dalam rangkaian administrasi sebelum perintah pembayaran diterbitkan.

Namun, ia menegaskan bank juga tidak boleh mengubah data pembayaran secara sepihak.

“Jika terdapat perbedaan antara SP2D dan data pembayaran, bank seharusnya meminta dokumen koreksi yang resmi,” katanya.

Iqbal menilai dugaan perubahan lampiran perlu ditelusuri dengan membandingkan daftar penerima awal, Surat Permintaan Pembayaran beserta lampirannya, hasil verifikasi PPK-SKPD, SPM dan surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA, SP2D, serta berkas pembayaran yang benar-benar diterima bank.

Jejak elektronik yang tersedia juga perlu diperiksa, seperti identitas pengguna, waktu perubahan, riwayat persetujuan, tanda tangan elektronik, dokumen koreksi, catatan penerimaan bank, jurnal transaksi, dan hasil rekonsiliasi.

Pasal 76 dan Pasal 77 UU Transfer Dana mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, hasil cetak, dan tanda tangan elektronik dalam kegiatan transfer sebagai alat bukti yang sah. Adapun Pasal 78 mengatur beban pembuktian kepada penyelenggara atau pengendali sistem apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer yang menimbulkan kerugian.

Menurut Iqbal, bank dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menyalurkan dana berbeda dari perintah yang sah, menerima perubahan tanpa otorisasi, atau terjadi kesalahan petugas maupun sistem bank.

“Apabila data dari pemerintah daerah memang sudah keliru sebelum diterima bank dan bank hanya menjalankan perintah yang autentik serta lengkap, bank tidak otomatis dapat dipersalahkan,” ujarnya.

Menurut Iqbal, penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, jejak transaksi, kesalahan, dan hubungan sebab akibat.

Hingga naskah ini diterbitkan, belum terdapat putusan pengadilan yang menetapkan pertanggungjawaban hukum pihak tertentu dalam pembayaran tersebut. (MK)

Editor: Agus S.

TENGGARONG – Di tengah penyidikan dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non-ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, posisi Bankaltimtara dalam alur pembayaran perlu dibedakan dari kewenangan pejabat yang memverifikasi dan menerbitkan perintah pencairan dana.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara, La Ode Ali Imran, mengatakan bank operasional berada pada tahap pelaksanaan transfer berdasarkan perintah pembayaran yang telah diproses pemerintah daerah.

Menurut La Ode, dalam mekanisme tersebut bank menjalankan fungsi sebagai paying agent atau agen pembayar.

“Bank tidak memiliki wewenang menguji ulang kelayakan materiil dari daftar penerima yang dikirim oleh pemerintah daerah,” kata La Ode dalam keterangan tertulis.

Meski demikian, La Ode menegaskan bank tetap berkewajiban memeriksa aspek formal dan teknis perintah transfer, termasuk autentikasi serta kesesuaian data dengan perintah resmi yang diterima.

Pembagian kewenangan tersebut menjadi relevan dalam menelusuri alur pembayaran honor tenaga non-ASN Disdikbud Kukar. Dana dalam pembayaran tersebut sebelumnya disalurkan melalui Bankaltimtara sebagai bank operasional pemerintah daerah.

Dalam resume Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kukar 2025, BPK mencatat pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan yang tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp36.746,95 juta atau sekitar Rp36,75 miliar.

BPK merekomendasikan Bupati Kukar memerintahkan Kepala Disdikbud memproses penyelesaian dan penyetoran dana ke kas daerah.

Dalam resume yang dipublikasikan tersebut tidak terdapat rekomendasi khusus kepada Bankaltimtara. Keterangan itu terbatas pada dokumen resume publik BPK, bukan keseluruhan LHP maupun kesimpulan dari proses penyidikan yang saat ini masih berjalan.

Mekanisme pembayaran APBD sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 149 ayat (1) mengatur Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam proses penerbitan SP2D, Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, menguji perhitungan tagihan serta ketersediaan dana sebelum memerintahkan pencairan. SP2D tersebut kemudian menjadi dasar bank operasional untuk melaksanakan pembayaran.

Pasal 121 ayat (2) PP 12/2019 juga menyatakan pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen dasar penerimaan maupun pengeluaran APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat penggunaan dokumen tersebut.

Pembagian tanggung jawab juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (2) memberikan kewenangan kepada PA/KPA untuk menguji kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak yang menagih. Ayat berikutnya menempatkan tanggung jawab atas kebenaran materiil pada pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen dasar pengeluaran.

Ketentuan teknis dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa untuk pembayaran langsung, PPK-SKPD atau PPK Unit SKPD melakukan verifikasi sebelum PA/KPA menerbitkan SPM. Kuasa BUD kemudian memproses SP2D dan menyampaikannya kepada bank operasional untuk mencairkan dana dari Rekening Kas Umum Daerah sesuai perintah pembayaran.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebelumnya mengungkap adanya perbedaan antara lampiran yang telah diverifikasi BPKAD dengan lampiran yang sampai ke perbankan.

“Di perbankan mereka menganggap dokumen itu memang yang harus dieksekusi karena sudah bersamaan dengan lembar-lembar yang sah. Ternyata setelah diperiksa terdapat perbedaan lampiran,” ujar Aulia saat peluncuran SP2D Online di Tenggarong, 17 Juni 2026.

Aulia menjelaskan, dalam mekanisme sebelumnya, dokumen yang telah selesai diproses harus dicetak dan dibawa ke bank. Sistem SP2D Online yang diluncurkan pada Juni 2026 kemudian mengganti pengiriman dokumen fisik dengan pengiriman data secara elektronik.

Peluncuran sistem tersebut berlangsung setelah tahun anggaran 2025 yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

Sementara itu, ketentuan mengenai pelaksanaan transfer dana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Pasal 14 mengatur penyelenggara melaksanakan transfer sesuai isi perintah yang diterima, ketentuan perundang-undangan, serta perjanjian dengan pihak pemberi perintah. Pasal 15 antara lain mensyaratkan kelengkapan informasi, ketersediaan dana, autentikasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan transfer dana.

Terkait dugaan adanya perubahan lampiran pembayaran, La Ode menilai penentuan tanggung jawab setiap pihak harus dilakukan dengan menelusuri dokumen serta jejak administrasi dan digital pada setiap tahapan.

Menurut La Ode, posisi hukum bank perlu dinilai dari kesesuaian transfer yang dilaksanakan dengan perintah resmi yang diterima serta ada atau tidaknya bukti keterlibatan dalam perubahan data.

“Siapa yang menaruh tanda tangan di atas berkas, siapa yang memanipulasi data, dan siapa yang menyalahgunakan wewenang, semuanya akan diuji oleh penyidik Kejaksaan dan Kepolisian,” kata La Ode.

Perkara dugaan penyimpangan pembayaran honor non-ASN ditangani Polres Kukar bersama Subdit Tipikor Polda Kalimantan Timur.

Berdasarkan keterangan kepolisian pada 3 Agustus 2026, penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti serta belum menetapkan tersangka.

Secara terpisah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur juga menyidik dugaan penyalahgunaan pembayaran TPP guru ASN dan insentif guru non-ASN tahun anggaran 2020–2025. Penyidik telah mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik dari Disdikbud Kukar.

Hingga berita ini diterbitkan, proses hukum kedua perkara tersebut masih berjalan dan belum menghasilkan kesimpulan akhir mengenai pertanggungjawaban para pihak. (MK)

Editor: Agus S.