Beranda blog Halaman 44

Dugaan Keracunan MBG di Bontang, Karena Ayam Suwir?

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb12agt2026/mobile/

Gelar Razia Malam, Lapas Bontang Gerak Cepat Tindaklanjuti Isu Ponsel dan Aktivitas Ilegal

0
Lapas II A Bontang menggelar kegiatan razia. (Ist).

BONTANG – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang bergerak cepat dalam menindaklanjuti informasi yang beredar, terkait dugaan keberadaan telepon seluler serta aktivitas pelanggaran di dalam lingkungan lapas.

Sebagai langkah deteksi dini dan memastikan keamanan serta ketertiban, petugas Lapas Bontang menggelar razia dan penggeledahan kamar hunian, Selasa (11/8/2026) malam.

Penggeledahan menyasar di sejumlah kamar yang dalam informasi beredar, diduga berkaitan dengan adanya aktivitas penipuan. Di antaranya kamar 3.10 dan 3.11 Blok Nusantara III, kamar 2.4 dan 2.5 Blok Nusantara II, kamar 1.9 Blok Nusantara I, kamar NB.1 dan NB.2 Blok Nusa Baru, serta kamar NH.3 Blok Nusa Hijau.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lapas Kelas IIA Bontang, Huzaifah Makmur Hidayah, mengatakan bahwa razia dilakukan sebagai bentuk respons cepat sekaligus upaya memastikan kondisi di dalam lapas tetap aman dan tertib.

Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, untuk memastikan tidak terdapat telepon seluler, alat komunikasi ilegal, barang terlarang maupun benda lain yang berpotensi digunakan untuk melakukan pelanggaran tata tertib pemasyarakatan.

“Saat razia, petugas menemukan sejumlah barang yang diamankan. Barang tersebut terdiri dari empat buah korek api gas, 10 buah paku, dua ikat pinggang, tiga gagang tongkat atau gagang sapu, satu pengisi ulang korek gas, dua buah pinset dan satu pak jepitan rambut,” jelasnya.

Meski tidak menemukan telepon seluler dalam penggeledahan tersebut, Lapas Bontang memastikan setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran tetap menjadi perhatian serius.

“Malam ini kami langsung melakukan razia dan penggeledahan kamar hunian, sebagai langkah deteksi dini dan memastikan kondisi di dalam Lapas tetap aman dan tertib. Kamar-kamar yang menjadi perhatian dalam informasi yang beredar juga kami periksa,” ujarnya.

Menurut Huzaifah, jajaran Lapas Bontang tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, maupun mencoreng integritas pemasyarakatan.

Ia menegaskan, apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya bukti pelanggaran, pihaknya akan melakukan penanganan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan menindak tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selanjutnya , pengawasan terhadap warga binaan juga akan terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini, terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Bontang.

“Pemberantasan telepon seluler, pungutan liar, dan narkoba menjadi salah satu prioritas dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemasyarakatan,” bebernya.

Tidak hanya itu, setiap informasi maupun indikasi pelanggaran akan terlebih dahulu diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan tata tertib pemasyarakatan.

“Kami tidak akan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan kami tindak sesuai aturan, tanpa pandang bulu. Ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas Lapas Bontang,” katanya.

Huzaifa turut memastikan langkah penggeledahan dan pengawasan, tidak hanya dilakukan ketika muncul informasi atau dugaan pelanggaran, tetapi menjadi bagian dari upaya preventif yang terus dijalankan jajaran Lapas Bontang.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan proses pembinaan warga binaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Sidak Dapur SPPG Bontang Selatan 5, Agus Haris Temukan Dua Catatan Perbaikan

0
Saat Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris melakukan kunjungan ke SPPG Bontang Selatan 5. (Syakurah)

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, melakukan sidak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Selatan 5, untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca insiden puluhan siswa mengalami mual dan muntah pada Senin (10/8/2026) kemarin.

Dari hasil peninjauan, Agus Haris menyebut proses pengolahan makanan di dalam dapur pada umumnya telah berjalan sesuai standar operasional. Namun, ia menemukan dua hal yang perlu segera diperbaiki, terutama pada tahap penerimaan dan penyimpanan bahan baku.

Catatan pertama adalah area penerimaan bahan baku yang dinilai masih terlalu sempit, untuk melayani kebutuhan sekitar 2.000 porsi makanan setiap hari. Kondisi tersebut dinilai kurang ideal, karena ruang gerak petugas terbatas saat melakukan pemeriksaan dan pencatatan bahan yang datang.

Selain itu, ia juga menyoroti tempat penyimpanan bahan kering yang masih menggunakan alas berbahan plywood. Menurutnya, material tersebut memiliki banyak pori sehingga berpotensi menyimpan debu dan sulit dibersihkan secara maksimal.

“Saya minta ditutup menggunakan plastik tebal supaya lebih higienis. Kalau ada debu, cukup dibersihkan dengan kain basah lalu kain kering sehingga tetap bersih,” ujarnya, Selasa (11/8/2026).

Agus Haris menegaskan, kualitas bahan baku menjadi titik paling krusial dalam proses penyediaan makanan. Karena itu, setiap bahan yang datang harus diperiksa secara teliti sebelum masuk ke dapur.

Ia mencontohkan buah maupun ayam yang diterima tidak boleh langsung digunakan seluruhnya, melainkan harus melalui proses seleksi satu per satu untuk memastikan kondisinya layak diolah.

Dalam sidak tersebut, Agus Haris juga meminta Kepala SPPG lebih aktif mengawasi seluruh tahapan produksi. Ia menilai pengawasan tidak cukup dilakukan melalui kamera pengawas (CCTV), melainkan harus hadir langsung sejak bahan baku diterima hingga makanan selesai didistribusikan.

“Kalau proses di dalam dapur, mulai memasak sampai pengemasan sudah sesuai standar. Yang perlu diperkuat adalah kehati-hatian saat menerima bahan baku dan pengawasan langsung oleh kepala dapur,” pungkasnya.

Diketahui, saat ini dapur SPPG Bontang Selatan 5 berhenti beroperasi sementara untuk dilakukan evaluasi.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kapal Wisata Tenggelam di Bontang Kuala, Wisatawan Samarinda Berhasil Diselamatkan

0
Petugas Disdamkartan saar proses penyelamatan wisatawan tenggelam. (PPID Disdamkartan Bontang)

BONTANG — Sebuah kapal wisata tenggelam di kawasan Terminal Bontang Kuala, Selasa (11/8/2026) sore. Beruntung para penumpang yang merupakan wisatawan dari Samarinda dapat diselamatkan.
​
Berdasarkan rilis dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang, Insiden bermula saat sebuah kapal motor yang membawa rombongan wisatawan asal Samarinda, mengalami musibah dan tenggelam di perairan tersebut.

Kapal tersebut mengangkut total 29 orang penumpang, yang terdiri dari 25 orang wisatawan, 3 orang pemandu wisata (tour guide), serta 1 orang nakhoda bernama Tombo.
​
Menerima laporan kejadian tersebut, personel gabungan Disdamkartan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera menerjunkan unit ambulans medis menuju lokasi pada pukul 17.25 WITA.
​
Petugas medis Disdamkartan di lokasi kejadian, langsung melakukan penanganan cepat terhadap sejumlah korban yang mengalami kondisi kritis pasca-kejadian. Penanganan berfokus pada pemberian bantuan oksigen (O2), pemantauan tingkat saturasi oksigen, pemeriksaan tekanan darah, serta upaya menjaga kesadaran para korban yang mengalami trauma dan sesak napas.
​
Berdasarkan data di lapangan, beberapa korban yang membutuhkan penanganan medis intensif akibat pingsan, sesak napas, dan kram otot antara lain:

  • Rivaldi (wisatawan, mengalami sesak napas)
  • ​Paramita (wisatawan dalam kondisi hamil, mengalami sesak napas dan pingsan)
  • Marsela (wisatawan, mengalami sesak napas)

Selain wisatawan, nakhoda kapal beserta tiga orang pemandu wisata juga dilaporkan mengalami kondisi serupa akibat paparan air dan kepanikan saat insiden terjadi.
​
Seluruh proses penanganan darurat di lokasi kejadian berlangsung selama 30 menit dan berhasil diselesaikan pada pukul 17.55 WITA. Korban yang membutuhkan perawatan lanjutan segera dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis lebih mendalam.

Penulis: Yusva Alam

MBG Makan Korban Lagi! Murid SMP & Guru Vidatra Mual & Muntah Setelah Konsumsi MBG

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb11agt2026/mobile/

BGN Tegaskan Kepala SPPG Langsung Dicopot Jika Terjadi Kejadian Fatal

0
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Kalimantan, Paska Pakpahan. (Syakurah)

BONTANG – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), apabila terjadi insiden yang dikategorikan sebagai kejadian fatal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, usai rapat koordinasi dan evaluasi penanganan kasus dugaan keracunan MBG di Bontang, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, BGN telah memperketat mekanisme penindakan terhadap pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika sebelumnya menggunakan istilah “kejadian menonjol”, kini klasifikasinya diubah menjadi “kejadian fatal”.

“Kalau kepala SPPG, ketika ada kejadian fatal, maka secara otomatis akan dilakukan pencopotan,” ujarnya.

Paska menjelaskan, sanksi tidak hanya diberikan kepada kepala SPPG. Direktur penyelenggara juga dapat dikenai surat peringatan, apabila terbukti tidak menjalankan fungsi pengawasan sesuai SOP.

Ia menambahkan, proses evaluasi terhadap kasus di Bontang masih berlangsung. Meski demikian, arahan dari pimpinan BGN terkait jabatan kepala SPPG sudah jelas.

“Kalau arahan dari pimpinan, kepala SPPG langsung dicopot. Tinggal kita melakukan proses administrasinya,” katanya.

Selain itu, BGN masih menelusuri dugaan pelanggaran terhadap 26 SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan MBG. Hasil evaluasi lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan bagian mana yang tidak dijalankan sesuai ketentuan.

“Kita masih menunggu laporan dari lapangan. Dari situ nanti akan terlihat di bagian mana ada ketidaksesuaian dengan SOP,” pungkasnya.

Hal ini menindaklanjuti kasus pelajar mual dan dan muntah di SDN 012 Bontang Selatan dan SMP Vidatra dan sekolah lainnya, yang diduga usai memakan menu MBG.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kepala SPPG Bontang Selatan 5 Duga Ayam Suwir Penyebab Siswa Vidatra Mual dan Muntah

0
Kepala SPPG Bontang Selatan 5, Gusti (berdiri) dalam rapat koordinasi dan evaluasi SPPG. (Syakurah)

BONTANG – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Selatan 5, Gusti, menyebut dugaan awal mengarah pada menu ayam suwir dalam insiden puluhan siswa SMP YPVDP (Vidatra) Bontang yang mengalami mual, muntah, dan pusing usai menyantap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, ia menegaskan dugaan tersebut belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan.

Gusti mengaku awalnya tidak langsung mengaitkan keluhan para siswa dengan makanan yang diproduksi SPPG. Ia baru mulai mencurigai salah satu menu setelah menerima informasi dari pihak terkait.

“Begitu saya dapat telepon dari atasan bahwa menu ayam suwir yang kemungkinan menjadi penyebab kejadian seperti kemarin itu, baru saya terpikir bahwa kemungkinan itu,” ujarnya dalam rapat evaluasi penanganan kejadian tersebut.

Ia mengatakan, setelah menerima laporan adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan, pihaknya langsung meminta sekolah menghentikan konsumsi makanan yang masih tersisa, agar dapat dijadikan sampel pemeriksaan.

“Saya langsung menghubungi kepala sekolah dan meminta makanan yang masih utuh tidak dimakan dulu. Dibiarkan saja untuk keperluan pemeriksaan,” katanya.

Ia menyebut, menu MBG yang disajikan saat kejadian terdiri atas nasi uduk tanpa santan, ayam suwir kemangi, oseng tahu, tumis pepaya dan wortel, serta buah jeruk pontianak.

Ia memastikan seluruh proses produksi telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penyimpanan bahan baku, pengolahan makanan hingga distribusi.

Ia menjabarkan proses pengolahan seperti bahan baku ayam, kata dia, diterima dalam kondisi beku pada siang hari, sehari sebelum dimasak. Sementara tahu dan bahan lainnya datang pada sore hingga malam hari, dan langsung diolah tanpa disimpan semalaman.

“Kalau tahu datang magrib, malam itu juga langsung dimasak,” jelasnya.

Setiap bahan baku yang datang juga diperiksa oleh petugas administrasi dan tim dapur. Jika ditemukan bahan yang tidak layak, pemasok diminta menggantinya.

Mereka juga menyimpan sampel setiap menu yang diproduksi. Sampel tersebut telah diserahkan kepada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan laboratorium PT Badak untuk diperiksa bersama sampel makanan yang diamankan dari sekolah.

Ditambahkan, berdasarkan SOP, makanan yang telah diterima di sekolah dianjurkan dikonsumsi maksimal dua jam setelah diterima guna menjaga kualitasnya.

Meski dugaan awal sempat mengarah pada ayam suwir, ia menegaskan penyebab pasti insiden tersebut masih menunggu hasil investigasi dan uji laboratorium dari Dinas Kesehatan.

“Yang bisa memastikan penyebabnya nanti hasil pemeriksaan laboratorium. Kami menunggu hasil resminya,” tutupnya.

Sebelumnya, puluhan siswa SD dan SMP YPVDP Bontang mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu MBG pada Senin (10/8/2026).

Kepala Dinkes Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati menyatakan hasil laboratorium kemungkinan akan ada dalam tiga hari ke depan karena melalui beberapa proses untuk memastikan kandungan dalam makanan MBG yang saat itu disajikan.

“Pemeriksaan seperti tidak bisa dilakukan dengan instan, kemungkinan tiga hari lagi keluar hasilnya,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Puluhan Penerima MBG Mual dan Diare, Kepala SPPG Bontang Utara 2 Bakal Evaluasi Penggantian Santan dengan Kemiri

0
Kepala SPPG Bontang Utara 2, Muhammad Rezky (berdiri) saat pertemuan dengan Pemkot Bontang. (Syakurah)

BONTANG – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Utara 2, Muhammad Rezky, mengungkapkan penggunaan kemiri sebagai pengganti santan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang dievaluasi, setelah puluhan penerima manfaat mengalami mual dan diare.

Rezky mengatakan, menu yang disajikan saat kejadian sebenarnya sudah beberapa kali diberikan kepada penerima manfaat tanpa menimbulkan keluhan. Namun, pada menu gulai sayur kali ini, santan diganti dengan kemiri.

“Menu itu sebenarnya sudah sering kami gunakan. Hanya saja, kemarin kami mengganti santan dengan kemiri. Kemungkinan penggunaan kemiri juga berlebih, sekitar 10 kilogram untuk bumbu sayur,” ujarnya, Selasa (11/8/2026).

Ia menegaskan, dugaan tersebut merupakan evaluasi internal SPPG dan bukan kesimpulan akhir penyebab gangguan kesehatan yang dialami penerima manfaat.

Rezky menjelaskan, laporan pertama diterima sekitar pukul 13.00 Wita dari PAUD Al-Hikmah yang melaporkan dua murid dan dua guru mengalami mual dan diare. Laporan itu kemudian diteruskan kepada Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Menurutnya, SPPG juga mendatangi sekolah penerima manfaat dan menjenguk sejumlah siswa serta guru yang terdampak. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, seluruh penerima manfaat yang sempat mengalami keluhan kini telah pulih.

Ia juga meminta maaf dan berupaya untuk memperbaiki produksi makanan di SPPG tersebut, “Kami mohon maaf dan kami tentu akan melakukan evaluasi untuk memberikan makanan yang lebih baik,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya beberapa sekolah yang menerima MBG dari SPPG Bontang Utara 2 mengalami mual, muntah hingga diare Rabu (5/8/2026). Dinkes juga sudah melakukan pemeriksaan sample makanan MBG tersebut keesokan harinya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Hasil Investigasi Kasus Keracunan Makanan, Dinkes Temukan Bakteri di Menu MBG

0
Kepala Dinas kesehatan Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati. (istimewa)

BONTANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang mengungkap hasil investigasi atas kasus puluhan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami mual dan muntah, setelah mengonsumsi makanan dari Dapur SPPG Bontang Utara 2, Kelurahan Api-Api pada Rabu (5/8/2026) lalu.

Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, ditemukan adanya bakteri patogen pada dua menu yang disajikan, yakni ayam serundeng dan gulai sayur. Kendati demikian, Dinkes belum menyimpulkan titik pasti penyebab kontaminasi sehingga proses evaluasi masih terus dilakukan.

Kepala Dinkes Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, mengatakan laporan dugaan kejadian sakit akibat pangan diterima dari Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Bontang sehari berselang, tim Dinkes langsung melakukan investigasi dan penyelidikan epidemiologi.

Dari pemeriksaan tersebut, tercatat sebanyak 27 orang mengalami keluhan kesehatan. Mereka terdiri atas 14 siswa, 11 guru, dan dua wali murid dari total sekitar 2.036 penerima manfaat MBG.

“Hasil pemeriksaan memang menunjukkan adanya bakteri patogen di ayam serundeng dan gulai sayur,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan temuan tersebut belum otomatis menunjukkan sumber kontaminasi berasal dari satu titik tertentu. Dinkes masih mengevaluasi seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari proses pengolahan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.

Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah higiene penjamah makanan, terutama saat makanan diporsikan ke dalam wadah. Selain itu, proses pendinginan makanan setelah dimasak juga sedang ditelusuri, karena berpotensi menjadi titik terjadinya kontaminasi apabila tidak dilakukan sesuai prosedur.

Penggunaan peralatan pendukung, seperti kipas angin saat proses pendinginan makanan, turut menjadi bagian dari evaluasi, khususnya terkait kebersihan alat yang digunakan.

Selain aspek penanganan makanan, Dinkes juga menyoroti penggunaan bahan tertentu dalam proses pengolahan. Salah satunya penggunaan kemiri sebagai bahan pengganti santan kelapa.

Toetoek menjelaskan, inovasi dalam penyusunan menu tetap harus mengutamakan keamanan pangan. Menurutnya, penggunaan bahan pengganti perlu memperhatikan kemungkinan timbulnya reaksi alergi maupun risiko lain, apabila proses pengolahannya tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Ia juga mengingatkan pentingnya penanganan bahan makanan yang benar, termasuk mencuci buah dan bahan pangan lainnya, serta memisahkan proses penanganannya untuk mencegah kontaminasi silang.

“Kalau tidak dicuci dan ditangani secara terpisah, dapat meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi silang,” katanya.

Berdasarkan pemantauan hingga Jumat (7/8/2026), seluruh penerima manfaat yang sempat mengalami keluhan telah pulih atau berada dalam kondisi stabil. Dinkes juga tidak menemukan adanya penambahan kasus baru setelah kejadian tersebut.

Adapun pengawasan terhadap dapur penyedia MBG sebenarnya dilakukan secara rutin melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), yang dilaksanakan sedikitnya satu kali setiap bulan. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan standar sanitasi terpenuhi, sekaligus memberikan pembinaan kepada pengelola dapur.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Produksi Batu Bara Dipangkas, Ancaman PHK Menghantui Kaltim

0
Anggota Komisi III DPRD Kaltim M. Samsun menyoroti kebijakan pemangkasan target produksi batu bara yang berpotensi berdampak terhadap puluhan ribu pekerja di Kaltim. (Istimewa)

SAMARINDA – Kalimantan Timur hidup di atas salah satu lumbung batu bara terbesar Indonesia. Komoditas tersebut masih menjadi penopang utama ekonomi daerah dan dibutuhkan pasar. Namun, puluhan ribu pekerja tambang kini justru dibayangi ancaman kehilangan pekerjaan.

Kondisi tersebut mendapat kritik keras Anggota Komisi III DPRD Kaltim M. Samsun. Ia menilai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semata-mata persoalan bisnis perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memberikan kepastian.

“Prihatin, Mas. Ini negara kayaknya sudah salah urus. Sumber daya kita banyak, yang membutuhkan batu bara juga banyak. Sampai kita harus PHK orang, itu kan salah urus,” kata Samsun, Jumat (7/8/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah kebijakan pemerintah memangkas target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara nasional 2026 dari 795 juta ton menjadi 600 juta ton.

Pemangkasan sekitar 195 juta ton tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan industri pertambangan di Kaltim.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim memproyeksikan sekitar 40 ribu dari kurang lebih 180 ribu pekerja sektor pertambangan berpotensi terdampak efisiensi apabila pengurangan produksi benar-benar berlangsung.

Dampaknya bahkan mulai terlihat sebelumnya. Di Kabupaten Berau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat 1.105 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga November 2025. Sebagian besar berasal dari perusahaan pertambangan dan subkontraktornya.

Menurut Samsun, persoalan terbesar bukan sekadar berkurangnya volume produksi. Ia menyoroti ketidakpastian regulasi yang membuat perusahaan sulit menyusun perencanaan bisnis jangka panjang.

Perusahaan, kata dia, telah membuat rencana investasi, memperoleh perizinan, hingga mendapatkan RKAB. Ketika target produksi kemudian dikurangi, perencanaan yang telah disusun ikut terdampak.

“Negara enggak usah ikut berbisnis dengan rakyat. Biarkan rakyat menjalankan bisnisnya. Tugas negara membuat regulasi yang benar supaya investor merasa aman. Yang terjadi sekarang justru regulasi berubah-ubah,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan sehingga dunia usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan investasi.

“Indonesia tetap Indonesia. Pemerintahnya juga tetap pemerintah Indonesia. Yang berubah hanya rezim setiap lima tahun. Tapi regulasi jangan ikut berubah-ubah sesuai kemauan rezim. Investor mana yang mau bertahan kalau kepastian hukumnya seperti ini,” katanya.

Persoalan tersebut menjadi krusial karena perekonomian Kaltim hingga kini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi 43,19 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim pada 2023, dengan nilai sekitar Rp364,3 triliun.

Pada 2024, porsinya turun menjadi 38,38 persen atau sekitar Rp329,4 triliun dari total PDRB Kaltim sebesar Rp858,4 triliun. Meski menurun, pertambangan tetap menjadi sektor terbesar dalam struktur ekonomi daerah.

Ketergantungan juga terlihat dari penerimaan daerah. Pada 2023, pagu Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara untuk Kaltim dan daerah penghasil berada pada kisaran Rp8,5 triliun hingga Rp9,3 triliun.

Menurut Samsun, pengurangan produksi berpotensi menimbulkan efek domino yang jauh lebih luas daripada PHK langsung di perusahaan tambang.

Industri pertambangan menghidupi berbagai sektor lain. Ada perusahaan kontraktor, penyedia alat berat, transportasi, katering, warung makan, hingga berbagai usaha masyarakat yang tumbuh di sekitar kawasan tambang.

“Mereka sudah diberi RKAB, kemudian diciutkan lagi. Apa tidak dipikir di pertambangan itu banyak sekali yang bergantung? Karyawannya, sektor informalnya. Itu baru karyawan. Pelaku-pelaku ekonomi di sekitar tambang juga ikut hilang mata pencahariannya,” tegasnya.

Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan besarnya ketergantungan Kaltim terhadap batu bara. Ketika produksi meningkat, ekonomi daerah ikut terdorong. Sebaliknya, ketika produksi ditekan, dampaknya dapat menjalar ke tenaga kerja, usaha lokal, hingga penerimaan daerah.

Di sisi lain, aktivitas pertambangan juga meninggalkan persoalan lingkungan. Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim mencatat sekitar 1.700 lubang tambang tersebar di sejumlah daerah.

Kutai Kartanegara tercatat memiliki 842 lubang tambang, Samarinda 342 lubang, dan Kutai Timur 223 lubang. Kaltim juga menjadi wilayah operasi puluhan pemegang PKP2B dan IUPK serta ratusan IUP aktif.

Kondisi tersebut memperlihatkan dua sisi ketergantungan Kaltim terhadap industri ekstraktif. Batu bara memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi dan lapangan pekerjaan, tetapi sekaligus meninggalkan persoalan lingkungan serta membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan kebijakan dan pasar global.

Samsun juga menyoroti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengintervensi persoalan pertambangan.

Sejak sebagian besar kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat, menurutnya, DPRD Kaltim lebih banyak menerima keluhan masyarakat tanpa memiliki ruang besar untuk mengambil keputusan langsung.

“Kita enggak bisa apa-apa. Semua kewenangan ditarik pusat. Masyarakat datang mengeluh ke DPR, tetapi DPR tidak diberi kewenangan untuk membantu mereka. Semua keputusan ada di pemerintah pusat,” tutupnya.

Kini, ancaman terhadap sekitar 40 ribu pekerja menjadi ujian besar di tengah kuatnya ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap batu bara. Pemangkasan produksi bukan hanya persoalan angka dalam RKAB, tetapi berpotensi menyentuh lapangan pekerjaan, usaha masyarakat, hingga kemampuan fiskal daerah. (MK)

Editor: Agus S.