Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com
Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb4mar2026/mobile/
Radar Bontang – Aktual & Terpercaya!
Oleh:
Hafsah
Aktivis dan Penulis
Pemerintah Kota Bontang tengah memperkuat pengelolaan data kemiskinan, setelah jumlah warga miskin turun dari 47.000 menjadi sekitar 17.000 jiwa.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyatakan bahwa angka ini masih perlu ditekan hingga idealnya mencapai 5 persen. Saat ini tingkat kemiskinan Bontang berada di kisaran 8–9 persen, sudah di bawah rata-rata nasional.
Namun, menurutnya angka tersebut belum mencerminkan status Bontang sebagai kota industri, “Bontang ini kota kaya dan dihuni industri internasional. Idealnya kemiskinan ada di sekitar 5 persen, bukan 8–9 persen,” tegasnya.
Pemkot kini mengelola data kemiskinan melalui satu pintu Kementerian Sosial, tetapi tetap menyimpan data hardcopy sebagai pembanding agar lebih akurat dalam intervensi kebijakan.
Ia menjelaskan, Dinas Sosial Bontang saat ini tengah mengelompokkan 17.000 warga miskin berdasarkan delapan indikator Kepmensos dan SK Wali Kota. Data ini kemudian akan diserahkan ke BPS untuk penentuan desil (tingkat kesejahteraan).
Turun Jadi 17.000, Pemkot Bontang Targetkan Kemiskinan Ideal 5 Persen
Kemiskinan, Fakta dan Data Berbeda
Kemiskinan menjadi problem krusial bagi sebagian besar masyarakat. Masalah ini sangat mempengaruhi tingkat kehidupan mereka karena sangat berkorelasi terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Walau diklaim angka kemiskinan menurun berdasarkan data dan sensus penduduk, faktanya tidak sesuai dengan realita.
Adanya perubahan angka pengangguran dan pekerja sangat berpengaruh pada data kemiskinan. Naasnya, pekerja magang dan pelaku UMKM terdata masuk sebagai buruh. Dari data ini kemudian angka pengangguran dianggap menurun sehingga berpengaruh pada data tingkat kemiskinan.
Yang masih menjadi rancu adalah standar kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan data rata-rata perkapita, bukan perindividu. Masalahnya setiap keluarga beda penghasilan dan jumlah individu dalam setiap keluarga. Sehingga kebutuhan tidak bisa dipukul rata apalagi beda usia beda kebutuhan.
Walau Kota Bontang secara data mengalami penurunan angka kemiskinan, namun beberapa daerah di Kaltim meningkat secara nasional. Sudah lumrah pada setiap daerah berusaha keras melalui program-program kerjanya menekan angka kemiskinan. Sebab hal ini sangat berpengaruh pada kinerja dan prestise bagi kepala daerah. Kadang cara menekan angka kemiskinan dengan memberikan program-program pelatihan dan memberikan bantuan berupa alat maupun dana agar masyarakat terlihat berdaya secara data.
Kesulitan masyarakat semakin nyata ditengah sulitnya mencari pekerjaan sementara harga bahan pokok melambung akibat aturan diserahkan pada pasar.
Ironisnya, Bontang merupakan salah satu kota terkaya akan SDA namun angka kemiskinan masih tetap ada. Dengan julukan kota industri mestinya mampu mensejahterakan masyarakat. Namun penerapan sistem Kapitalis sekuler membuat kesenjangan sosial makin dalam. Sistem Kapitalis yang diemban masyarakat membuat kekayaan berpusat pada segelintir golongan saja, yaitu sekelompok orang yang bermodal yang menguasai hajat hidup rakyat oleh ijin resmi dari pemerintah. Maka kemiskinan yang terjadi bukan secara alami tetapi secara struktural dan dipelihara seolah rakyat tidak berdaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemalasan bukanlah faktor utama penyebab kemiskinan tapi mereka tidak mampu keluar dari cengkeraman sistem ekonomi kapitalis.
Jaminan Kesejahteraan dalam Islam
Islam dengan politik ekonomi mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin kebutuhan pokok perindividu. Salah satu bentuk penjagaannya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja yang tersedia membuat masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Tak hanya lapangan kerja, negara akan mengelola SDA sebagai kepemilikan umum dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis. Masyarakat hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup primer saja, sebab kebutuhan lain sudah ditopang oleh negara.
Negara akan memastikan mana warga miskin dan fakir. Bila miskin negara akan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhannya, bila ia fakir negara akan membantu kebutuhan lain yang tidak mampu dipenuhinya. Begitupun janda, lansia dan anak terlantar, Islam mengatur melalui jalur pihak laki-laki untuk menafkahi, bila tidak mampu maka negara mengambil tanggung jawab penuh untuk menafkahinya. Semua nafkah ditanggung oleh Baitul mall yang mempunyai sumber pemasukan dari zakat, gonimah, fa’i, khoroj dan sumber pendapatan negara lainnya berupa penambangan SDA yang tersedia.
Dengan mekanisme penafkahan, kemiskinan akan sulit ditemui sebab antara masyarakat dan pemerintahnya menerapkan sistem hidup dan sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Wahyu Ilahi dan Hadist Rasulullah Saw.
Islam mencatat sejarah dimasa Kholifah Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ada warga yang mau menerima zakat sebab hampir semua warga terbilang sejahtera. Tentu ini bukan sekedar romantisme sejarah, sebab setiap pemimpin dimasa kejayaan Islam akan berpegang teguh kepada perintah Allah SWT dan Rasul Muhammad Saw. Landasan aqidah Islam menjadi patokan dalam mengurus rakyat, tidak ada unsur kepentingan apalagi keuntungan.
Wallahu a’lam bisshowab
BONTANG – Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Muara Badak menindaklanjuti isu dugaan penimbunan tabung gas elpiji 3 kilogram, yang sempat viral di media sosial facebook pada akun Berita Muara Badak. Pihak kepolisian melakukan klarifikasi pada Selasa (3/3/2026) kemarin.
Klarifikasi berlangsung di pangkalan gas elpiji Desa Gas Alam, Badak 1, Kecamatan Muara Badak. Petugas mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang disebut dalam pemberitaan viral tersebut.
“Setelah kami klarifikasi, tidak ditemukan praktik penimbunan sebagaimana yang dituduhkan,” jelas Kapolres Bontang melalui Kapolsek Muara Badak, Iptu Danang.
Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa pangkalan tersebut memang melayani warga Desa Gas Alam. Namun, lokasi itu juga digunakan oleh agen elpiji Muara Badak sebagai titik pembongkaran dan penghitungan tabung, sebelum didistribusikan ke sejumlah pangkalan lain di Muara Badak.
Dari hasil klarifikasi, diketahui tabung gas yang berada di lokasi merupakan bagian dari proses distribusi ke lima pangkalan elpiji di Kecamatan Muara Badak. Di antaranya: Pangkalan Gas Alam, Pangkalan Toko 5, Pangkalan Tanjung Limau, Pangkalan Badak Baru, dan Pangkalan Pasar Badak 1.
“Setelah proses pembongkaran dan pencatatan selesai, tabung-tabung tersebut selanjutnya disalurkan ke masing-masing pangkalan sesuai alokasi,” lanjut Iptu Danang.
Kapolsek juga mengingatkan bahwa pembelian elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi harus menggunakan KTP. Ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Kepolisian mengimbau masyarakat, agar tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta untuk melaporkan langsung kepada aparat, apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan dan akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi elpiji bersubsidi, guna menjaga ketersediaan dan mencegah praktik penyimpangan. (Rls Humas Polres Bontang)
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bontang menyalurkan bantuan paket sembako kepada pasukan kuning dan pasukan hijau di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Ketua Baznas Bontang, Kuba Siga, menyampaikan bahwa nilai bantuan yang diterima masing-masing penerima sebesar Rp300 ribu dalam bentuk paket sembako.
“Dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 352 orang dan dari Perkim 95 orang. Jadi total hari ini ada 447 orang penerima,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Baznas Bontang telah menyiapkan 7.548 paket sembako pada tahun ini. Jika diuangkan, total nilainya mencapai lebih dari Rp2 miliar. Penyaluran paket tersebut telah ditutup beberapa hari lalu dan tidak ada lagi penambahan bantuan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, yang konsisten menyalurkan zakat melalui Baznas.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, juga menyinggung perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kebersihan, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan, kenaikan upah sesuai UMR, hingga pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
Ia menyebut, zakat yang dihimpun dari aparatur sipil negara, termasuk potongan 2,5 persen gaji pejabat dan pegawai, tahun lalu mencapai sekitar Rp8 miliar dan disalurkan kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerima.
“Semoga dengan zakat, infak, dan sedekah yang kita salurkan, kota ini selalu dalam perlindungan Allah SWT,” ujarnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
SAMARINDA — Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, mengaku tidak mengetahui adanya penganggaran Rp8,5 miliar untuk pembelian mobil dinas gubernur jenis Range Rover 3.000 cc.
Pengakuan itu disampaikan Yenni saat menghadiri buka puasa bersama insan pers di Kantor DPW PKB Kaltim, Jalan Bhayangkara, Samarinda, Senin (2/3/2026).
“Saya kebetulan baru mendengar disampaikan Ketua DPW. Untuk yang Rp8,5 miliar itu pun saya sebenarnya terkejut. Terkejut karena saya enggak tahu,” ujarnya.
Menurutnya, pengadaan mobil tersebut terjadi pada November 2025, di awal masa jabatan gubernur. Ia menyebut tidak pernah menerima informasi terkait penganggaran tersebut, bahkan ketika masih berstatus sebagai anggota DPRD.
“Hampir Rp100 miliar pun (kasus DBON) kalau enggak disampaikan, saya enggak tahu. Apalagi yang Rp8,5 miliar itu,” katanya.
Yenni menegaskan polemik utama bukan pada kapasitas mesin 3.000 cc yang secara regulasi dinilainya tidak menyalahi aturan. Namun, ia mempertanyakan besaran anggaran yang dinilai terlalu tinggi.
“Yang salah itu di angkanya. Kenapa sebesar itu? Kita punya Land Cruiser yang mungkin harganya Rp2,5 miliar, itu sudah cukup sebenarnya,” ujarnya.
Ia mengakui isu tersebut telah meluas dan menjadi pembahasan di tingkat nasional. Anggaran Rp8,5 miliar dinilai sensitif di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan banyak perhatian pemerintah.
“Ini sudah jadi isu nasional. Sudah ke mana-mana dibahas,” katanya.
Terkait rencana pengembalian mobil oleh gubernur, Yenni menekankan prosesnya harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan polemik baru.
“Kalau memang dikembalikan, harus jelas. Ada pembelinya, uangnya masuk kembali ke kas daerah. Itu yang paling benar menurut saya. Harus terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga dan polemik serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.(MK)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyalurkan bantuan keagamaan sebesar Rp15 juta kepada Masjid Al-Ikhlas, Kampung Baru, Kecamatan Jempang, dalam rangka Safari Ramadan 1447 Hijriah, Senin (2/3/2026) sore.
Safari Ramadan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, didampingi Staf Ahli Bupati Rustam serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rombongan disambut Camat Jempang Lorensius Itang, para petinggi kampung se-Kecamatan Jempang, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pengurus masjid, serta personel brigif dan batalyon.
Dalam sambutannya, Wabup Nanang menegaskan Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Bulan suci Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan dan ketakwaan, sekaligus memperkokoh nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Kutai Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kecamatan.
“Melalui Safari Ramadan ini, kita ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, serta kondusivitas wilayah selama bulan suci ini,” katanya.
Pemkab Kubar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat menyalurkan hibah kegiatan keagamaan sebesar Rp15.000.000 kepada Masjid Al-Ikhlas. Bantuan tersebut bersumber dari APBD dan disalurkan sesuai mekanisme serta regulasi yang berlaku.
Nanang mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran daerah kini diawasi secara ketat. Setiap penerima hibah wajib memenuhi persyaratan administrasi dan terdaftar dalam sistem perencanaan pemerintah daerah guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga memaparkan capaian pembangunan di Kecamatan Jempang pada Tahun Anggaran 2025, meliputi pembangunan sarana dan prasarana umum, peningkatan fasilitas pendidikan, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pemberdayaan kelompok kerajinan, hingga pengembangan objek wisata.
“Total anggaran yang dikucurkan untuk wilayah Kecamatan Jempang mencapai lebih dari Rp45 miliar,” ungkapnya.
Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hibah secara simbolis kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas, tausiah keagamaan, buka puasa bersama, serta salat magrib berjamaah dalam suasana penuh kebersamaan.(MK)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
PPU — Sekitar 50 kepala keluarga (KK) di RT 08 Kelurahan Saloloang, Penajam Paser Utara (PPU), terdampak perubahan tapal batas wilayah yang membuat sebagian permukiman mereka masuk administrasi Kelurahan Pejala. Warga menyatakan penolakan dan meminta batas wilayah dikembalikan seperti semula.
Ketua RT 08 Saloloang, Samsuddin, menegaskan masyarakat kompak menolak perpindahan administrasi tersebut karena dinilai menimbulkan keresahan, terutama dalam pelayanan administrasi.
“Di siang ini kami berharap tapal batas bisa kembali ke yang aslinya. Warga RT 08 kompak tidak mau pindah,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, secara historis wilayah tersebut telah menjadi bagian dari Kelurahan Saloloang sejak puluhan tahun lalu dan tidak pernah mengalami perubahan.
“Batas aslinya sudah ada sejak dulu, dari zaman kami masih kecil. Sampai sekarang tidak pernah berubah,” ungkapnya.
Dampak perubahan tersebut paling dirasakan saat warga mengurus dokumen administrasi. Sejumlah warga disebut tidak dapat lagi mengurus administrasi di Kelurahan Saloloang karena dianggap telah masuk wilayah Pejala.
“Ada warga mau mengurus administrasi di Kelurahan Saloloang tapi tidak bisa karena dianggap sudah masuk Pejala. Padahal kami tidak pernah pindah,” jelas Samsuddin.
Selain kendala administratif, warga juga mengkhawatirkan potensi konflik sosial jika perubahan wilayah dilakukan tanpa kesepakatan masyarakat. Tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Tanjung meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian agar polemik tidak meluas.
Warga berharap Bupati PPU dapat turun langsung ke lokasi untuk memberikan kepastian dan solusi atas status wilayah tersebut.
“Pesan kami kepada Bupati, mohon lihat warga di bawah ini supaya masyarakat merasa didengar,” pungkasnya.(MK)
Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S
JAKARTA — Pemerintah Iran memberikan penjelasan resmi terkait keputusan menutup Selat Hormuz yang kembali memicu perhatian dunia internasional. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan langkah tersebut diambil setelah Amerika Serikat dinilai lebih dulu meningkatkan eskalasi militer di kawasan.
Dalam konferensi pers di kediaman resminya di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026), Boroujerdi menyebut pengiriman armada dan kapal induk Amerika Serikat ke sekitar Selat Hormuz sebagai pemicu memburuknya situasi.
“Kali ini kapal-kapal induk Amerika datang ke wilayah Selat Hormuz dan menyerang integritas Iran, kesatuan Iran, dan wilayah Republik Islam Iran,” ujarnya.
Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman dan menjadi salah satu rute distribusi minyak terpenting di dunia. Sekitar seperlima pasokan energi global melewati perairan ini, sehingga setiap ketegangan di kawasan tersebut berpotensi memicu dampak ekonomi luas, termasuk lonjakan harga minyak.
Boroujerdi menilai ketegangan saat ini mengingatkan pada konflik sebelumnya yang berlangsung selama 12 hari dan melibatkan Israel serta Amerika Serikat. Menurutnya, dalam periode tersebut kawasan Selat Hormuz juga sempat berada dalam kondisi tidak stabil.
Meski demikian, ia menegaskan Iran tidak menghendaki ketidakamanan di jalur vital tersebut. Teheran, kata dia, justru memandang dirinya sebagai penjaga historis kawasan itu.
“Tentu Iran merupakan pihak yang sejak ratusan tahun lalu menjadi pengawas utama di Selat Hormuz dan tidak ingin agar ketidakamanan terjadi di sana,” tandasnya.
Ia juga menyinggung isu standar ganda dalam keamanan kawasan. Menurutnya, stabilitas Selat Hormuz tidak boleh dimaknai sebagai hak eksklusif negara tertentu.
“Apabila mereka mengharapkan keamanan bagi Selat Hormuz dan wilayah di sana, tentu keamanan dan kenyamanan ini harus berlaku untuk setiap negara yang berada di sana. Jika mereka ingin aman, kami pun sama,” tegasnya.
Boroujerdi menepis anggapan bahwa Iran memperkeruh situasi. Ia menyatakan keputusan penutupan diambil sebagai respons atas ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negaranya.
Ketegangan terbaru di Selat Hormuz menambah tekanan geopolitik di Timur Tengah. Perkembangan situasi tersebut terus dipantau pelaku pasar global mengingat potensi gangguan distribusi energi dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi internasional.(MK)
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
JAKARTA — Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menuding badan intelijen Amerika Serikat (CIA) dan Israel (Mossad) berada di balik berbagai upaya destabilisasi di Teheran. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/3/2026), di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Boroujerdi menilai tekanan terhadap negaranya tidak hanya dilakukan melalui ancaman militer terbuka, tetapi juga lewat tekanan ekonomi yang dinilai bertujuan memicu ketidakpuasan publik. Situasi tersebut, menurutnya, kemudian dimanfaatkan untuk menyusupkan operasi intelijen asing di tengah aksi-aksi masyarakat.
“Setelah itu mereka menjalankan proyek menciptakan korban yang maksimal. Tentu agen-agen CIA dan Mossad berada di tengah-tengah mereka untuk menciptakan korban yang banyak. Nantinya, dengan dalih mendukung masyarakat yang berdemonstrasi, mereka melancarkan serangan terhadap Iran,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan klaim Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran, sementara berbagai kebijakan yang diambil justru dinilai berdampak pada warga sipil.
“Hal ironis lain adalah klaim bahwa Amerika Serikat ingin membantu masyarakat Iran. Saya ingin bertanya, bantuan seperti apa yang dimaksud? Sampai ratusan anak sekolah dasar menjadi korban. Bantuan seperti apa ini?” tegasnya.
Boroujerdi menyinggung sejarah panjang relasi Iran dan Amerika Serikat, termasuk peristiwa kudeta 1953, dukungan terhadap Irak dalam perang delapan tahun melawan Iran, hingga meningkatnya ketegangan dalam beberapa tahun terakhir.
“Pada tahun 2020, ketika mereka melihat tidak berhasil membuat Iran tunduk, mereka melakukan aksi teror dengan membunuh seorang jenderal senior Iran yang merupakan pahlawan anti-ISIS di Irak,” katanya.
Ia juga menyebut adanya serangan pada 2025 terhadap fasilitas nuklir Iran yang diklaim berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Boroujerdi menilai Barat kerap menerapkan standar ganda dalam isu hak asasi manusia dan demokrasi, terutama ketika melihat korban perempuan dan anak-anak dalam konflik di Gaza yang menurutnya tidak mendapat perhatian setara.
Pernyataan tersebut menambah daftar panjang saling tuding antara Iran dan negara-negara Barat, di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah.(MK)
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
JAKARTA — Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas putusan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) yang melibatkan sembilan terdakwa.
Banding diajukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis pada persidangan 26–27 Februari 2026. Kejaksaan menyatakan menghormati putusan tersebut, namun menilai sejumlah aspek krusial belum sepenuhnya terakomodasi dalam amar putusan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyebut salah satu keberatan utama berkaitan dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.
“Salah satu aspek fundamental yang menjadi keberatan adalah terkait dengan perhitungan kerugian perekonomian negara yang dinilai belum terserap secara maksimal dalam amar putusan,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).
Selain itu, JPU juga mempersoalkan tidak dibebankannya uang pengganti kepada beberapa terdakwa sebagaimana tuntutan sebelumnya.
“Seluruh keberatan tersebut nantinya akan dituangkan secara formal dan terperinci ke dalam memori banding yang disusun oleh tim penuntut umum,” tegasnya.
Sembilan Terdakwa dan Vonis
Dalam perkara ini, sembilan terdakwa telah dijatuhi hukuman dengan rentang 9 hingga 15 tahun penjara, serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Muhammad Kerry Andrianto Riza dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti Rp2,9 triliun subsider 5 tahun penjara. Sementara delapan terdakwa lainnya tidak dibebankan uang pengganti dalam amar putusan.
Perkara ini menjadi sorotan karena disebut berdampak pada kerugian ekonomi negara dalam jumlah sangat besar. Dengan pengajuan banding, proses hukum akan berlanjut ke tingkat peradilan berikutnya.
Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk mengawal perkara hingga memperoleh putusan yang dinilai mencerminkan rasa keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor energi nasional.(MK)
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
RADARBONTANG.com dipayungi PT RADAR MEDIA MEGATAMA, Berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0065806.AH.01.01 tahun 2021, dengan aktivitas Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya. Email: redaksi@radarkukar.com
