Melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), Pemkot Bontang menggelar Pleno Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025, Jumat pagi (30/01/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Pleno ini menjadi tahapan penting dalam menyaring dan memastikan keabsahan data usulan masyarakat yang dihimpun dari tingkat RT hingga kelurahan.
Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Radar Bontang?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
Tangkapan layar mobil tersangka yang diamankan. (ist)
BONTANG – Kasus kecelakaan maut di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Tanjung Laut, Rabu (28/1/2026) lalu, menetapkan pengemudi Toyota Vios silver bernomor polisi KT 1733 B berinisial S (53) kini resmi berstatus sebagai tersangka.
Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano melalui Kasat Lantas Polres Bontang AKP Purwo Asmadi menjelaskan, penetapan tersangka didasarkan pada fakta, S meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban, pengendara Honda Scoopy merah bernomor polisi KT 4169 QC, R.A.D (36).
“Tersangka dijerat Pasal 312 jo Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukumannya maksimal tiga tahun penjara dan denda hingga Rp75 juta,” katanya ,Senin (2/2/2026).
Meski berstatus tersangka, S tidak ditahan. Polisi hanya memberlakukan wajib lapor tiga kali dalam seminggu karena ancaman pidananya di bawah lima tahun.
Dari hasil olah TKP, kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.35 Wita. Saat itu, R.A.D hendak menyeberang menuju Bukit Indah. Di saat bersamaan, Toyota Vios yang dikemudikan S datang dari arah Rawa Indah menuju Bukit Indah di jalur yang sama.
Polisi menduga kondisi cuaca gerimis dan jalannya yang licin turut berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Hal ini diperkuat dengan temuan bekas benturan pada fender bawah ban depan kanan mobil, yang mengindikasikan adanya kontak pada fase awal tabrakan.
Insiden tersebut membuat R.A.D mengalami luka berat di bagian kepala dan segera dilarikan ke RS Amalia Bontang. Namun, ia dinyatakan meninggal saat menjalani perawatan.
Sebelumnya, S sempat melarikan diri setelah kejadian. Ia akhirnya berhasil diamankan polisi pada hari yang sama di Pasar Telihan saat sedang berjualan. Mobilnya juga ditemukan terparkir di belakang area pasar.
“Penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kami telah mengamankan barang bukti kendaraan, memeriksa tersangka, serta meminta keterangan para saksi,” tutupnya.
DPRD Bontang tinjau akses jalan warga. (Dwi/RadarBontang)
BONTANG – Salah satu warga di RT.14, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang terkait akses jalan yang selama ini mereka lalui, dimana jalan tersebut ialah milik dari perusahaan.
Warga merasa sangat khawatir, apabila mereka telah menolak keras pembangunan batching plant milik perusahan PT Tahta Indonesia Muda, mereka nantinya akan kehilangan akses jalan tersebut.
Sebab sudah bertahun-tahun lamanya, mereka keluar masuk hanya melewati jalur itu, dimana jalur tersebut merupakan jalur satu-satunya akses jalan mereka.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib menegaskan, bahwa pemerintah kota (pemkot) harus bisa memberikan jalan alternatif ke masyarakat, apabila jalan mereka yang sering mereka dilalui ditutup perusahaan.
“Pak Camat dan dari Dinas PU mohon dibantu, untuk bisa buatkan plannya, buat masyarakat disini agar memiliki jalan. Karena kita antisipasi, bisa saja pemilik lahan ini langsung menutup akses jalannya, sehingga warga tidak bisa lewat,” jelasnya.
Kesempatan yang sama, Lurah Tanjung Laut Indah, Ardiansyah mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan pembuatan jalan alternatif untuk warga sekitar.
“Iya memang sangat penting, warga harus memiliki jalan. Nanti akan kita usulkan pembuatan jalan sekitar dua meter lebih,” tutupnya.
DPRD Bontang tinjau lokasi pembangunan batching plant di Kelurahan Tanjung Laut Indah (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Sejak berdirinya instalasi batching plant beberapa hari yang lalu langsung ditolak warga setempat, kini pihak perusahaan PT Tahta Indonesia Muda berencana akan membongkar alat tersebut, Senin (2/2/2026).
Hal ini disampaikan secara langsung oleh Lurah Tanjung Laut Indah, Ardiansyah ketika pihaknya beserta para jajaran, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang melakukan sidak.
Dirinya mengatakan, bahwa lokasi berdirinya instalasi batching plant di Tanjung Laut Indah ini, merupakan wilayah permukiman, serta wilayah perdagangan dan jasa. Maka pihak perusahaan akan membongkar instalasi tersebut.
“Untuk batching plant ini akan segera diangkut, dan dipindahkan dalam waktu dekat, adapun saya coba hubungi lagi pihak perusahaan, katanya pagi ini akan dikerjakan. Jadi mohon bersabar buat warga sekitar,” jelasnya.
Kabar ini tentunya membuat masyarakat sekitar bisa bernafas dengan lega, terutama warga di wilayah RT.14 Kelurahan Tanjung Laut Indah. Sebab apabila masih saja diteruskan, kedepan akan ada dampak yang timbul, seperti keributan yang membuat kenyamanan masyarakat jadi terganggu, serta debu yang tebal.
“Terima kasih banyak semua atas bantuannya, batching plant tidak jadi dibangun. Saya yang mewakili masyarakat disini dan yang paling terdampak, sangat bersyukur akhirnya anak-anak kami bisa menghirup udara segar kembali. Terima kasih,” ucap Hasriani.
Sebelumnya, warga melihat instalasi batching plant berdiri sejak 23 Januari 2026 kemarin, dan warga merasa sangat keberatan dengan keberadaannya. Karena potensi lalu lalang truk bermuatan berat, serta truk molen yang beroperasi setiap hari.
Terlebih lagi, aktivitas tersebut dinilai akan menimbulkan kebisingan, debu, serta berisiko merusak jalan di sekitar permukiman. Sebab pihak dari perusahaan juga tidak ada sosialisasi sebelumnya.
Momen Penyerahan Bantuan kemanusiaan dari Kutim yang diantarkan langsung oleh Ketua dan Sekretaris PMI Kutim. (Ist)
SANGATTA – Palang Merah Indonesia (PMI) Kutim menuntaskan penyaluran bantuan kemanusiaan selama dua hari, 29–30 Januari 2026, di dua wilayah terdampak parah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
Dipimpin langsung Ketua PMI Kutim Kasmidi Bulang, rombongan PMI Kutim turun ke lokasi bencana dengan membawa 700 paket perlengkapan sekolah untuk pelajar SD, SMP, hingga SMA sederajat. Bantuan itu menjadi harapan baru bagi pelajar yang kehilangan perlengkapan belajar akibat terjangan banjir bandang disertai lumpur.
Jejak bencana masih terasa kuat saat rombongan tiba di Aceh Tamiang. Meski hampir dua bulan berlalu, debu sisa lumpur masih pekat, puing bangunan berserakan, tenda-tenda pengungsian berdiri di sepanjang Jalur Nasional Medan–Aceh. Bahkan, garis kuning bekas genangan air masih membekas jelas di dinding Markas PMI Aceh Tamiang menjadi penanda tingginya banjir yang sempat melumpuhkan kawasan itu.
Selain menyerahkan bantuan di Markas PMI, rombongan juga meninjau langsung SMPN 1 dan SMAN 1 Manyak Payed. Lingkungan sekolah masih dipenuhi relawan TNI dan Taruna Latsitarda Nusantara yang berjibaku membersihkan sisa lumpur menggunakan alat berat.
Di hadapan siswa dan guru, Kasmidi Bulang menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian masyarakat Kutai Timur (Kutim) terhadap saudara-saudara mereka di Aceh, khususnya para pelajar.
“School kit yang dibagikan ini adalah amanah masyarakat Kutai Timur. Terutama dari adik-adik dan anak-anak sekolah di Kutai Timur. Alhamdulillah, hari ini bantuan itu sudah kita sampaikan langsung,” ujar Kasmidi, didampingi Sekretaris PMI Kutim Willhelmus Wio Doi, Senin (2/2/2026).
Wakil Bupati Kutim periode 2016–2024 itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak mulai dari masyarakat, pelajar, relawan, hingga swasta yang telah mempercayakan penyaluran bantuan melalui PMI Kutim. Ia berharap, bantuan tersebut menjadi amal jariyah bagi semua yang terlibat.
“Kepada adik-adik yang tertimpa musibah, tetap semangat. Kita ini satu Indonesia, saling menguatkan. Jadikan ini pelajaran untuk terus belajar lebih giat demi masa depan yang lebih kuat,” pesannya.
Rinciannya, di Aceh Tamiang PMI Kutim menyerahkan 150 paket sekolah untuk pelajar SMAN 1 Manyak Payed dan 197 paket sekolah untuk SMPN 1 Manyak Payed. Sementara di Aceh Timur, bantuan disalurkan sebanyak 157 paket sekolah untuk MAN 2 Aceh Timur dan 196 paket sekolah untuk SDN Tanah Rata.
Tak hanya bantuan fisik, PMI Kutim juga memberikan trauma healing kepada anak-anak korban banjir bandang melalui terapi bermain. Suasana ceria pun tercipta. Anak-anak terlihat antusias, saling berebut menjawab pertanyaan yang diselingi hadiah uang tunai.
Dalam misi kemanusiaan ini, PMI Kutim juga menyalurkan 130 Al-Qur’an bantuan Baznas Kutim ke sejumlah rumah ibadah, mulai dari masjid, musala, hingga pondok pesantren.
Menariknya, penyaluran bantuan turut melibatkan perwakilan pelajar dari Kutim. Mereka diajak melihat langsung kondisi pascabencana sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran. Dua pelajar tersebut yakni Marvel Octavian Marampa (SMP YPPS) sebagai perwakilan pelajar SMP dan Jamilah, siswi SMAN 2 Sandaran, sebagai perwakilan pelajar SMA.
Meski ikan susah, Imran, pedagang ikan masih memilih berjualan di Pasar Induk. (Ramlah/Radar Bontang)
SANGATTA – Pasar Induk Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), tak seramai biasanya. Sejumlah lapak pedagang ikan tampak kosong. Cuaca buruk yang melanda wilayah perairan membuat pasokan ikan tersendat. Akibatnya, harga ikan melonjak dan banyak pedagang memilih tidak berjualan.
Pantauan di lapangan, lapak ikan yang umumnya dipenuhi tumpukan ikan segar berbagai jenis kini terlihat lengang. Hanya beberapa pedagang yang tetap membuka lapak dengan stok terbatas. Kondisi ini berbeda jauh dibanding hari normal, ketika pilihan ikan laut dan ikan air tawar melimpah.
Pedagang ikan, Imran, mengatakan cuaca ekstrem menjadi penyebab utama kelangkaan ikan. Nelayan banyak yang tidak melaut karena gelombang tinggi, sementara pasokan dari luar daerah datang tidak menentu.
“Sekarang ikan susah. Kalau ada pun harganya mahal semua,” ujar Imran, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan harga signifikan. Saat kondisi normal, ikan tongkol dijual di kisaran Rp28–32 ribu per kilogram, kini melonjak menjadi Rp45–50 ribu. Ikan kembung yang biasanya Rp35–38 ribu, sekarang mencapai Rp50–55 ribu per kilogram.
Sementara itu, ikan bandeng naik dari Rp30–33 ribu menjadi Rp40–45 ribu per kilogram. Ikan nila yang normalnya Rp30–32 ribu kini dijual Rp38–42 ribu per kilogram, sedangkan ikan patin naik dari Rp28–30 ribu menjadi Rp35–40 ribu per kilogram.
Menurut Imran, lonjakan harga membuat risiko kerugian semakin besar. Modal yang dibutuhkan tinggi, sementara daya beli masyarakat menurun. Karena itu, sebagian pedagang memilih menutup lapak sementara.
“Daripada rugi, lebih baik tidak jualan dulu. Ikan mahal, pembeli juga sepi,” katanya.
Kondisi ini turut dirasakan pembeli. Sebagian warga mengurangi pembelian ikan atau beralih ke lauk lain. Pedagang berharap cuaca segera membaik agar nelayan kembali melaut, pasokan ikan kembali normal, dan harga di Pasar Induk Sangatta bisa kembali stabil.
Apel Gelar Pasukan Ops Keselamatan Mahakam 2026 di Mako Polres Kutim, Senin (2/2/2026). (Ramlah/ Radar Bontang)
SANGATTA– Untuk menekan potensi laka lantas, Polri menggelar Operasi Keselamatan Mahakam 2026 secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Timur.
Di Kutai Timur, operasi ini diawali dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Mako Polres Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Senin (2/2/2026) pagi. Apel dipimpin Wakapolres Kutim Kompol Ahmad Abdullah yang membacakan amanat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
Dalam amanatnya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Mahakam merupakan operasi kepolisian kewilayahan terpusat yang difokuskan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat menjelang Idulfitri. Operasi ini akan berlangsung selama dua pekan, mulai 2 hingga 15 Februari 2026.
“Keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama. Pelanggaran lalu lintas adalah pemicu utama kecelakaan, dan ini harus ditekan sejak dini,” tegas Kapolda dalam amanatnya.
Operasi Keselamatan Mahakam 2026 mengusung tema “Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Ops Ketupat 2026”. Pendekatan yang dikedepankan meliputi langkah preemtif dan preventif melalui edukasi dan sosialisasi, disertai penegakan hukum secara selektif terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal.
Sasaran prioritas operasi diarahkan pada pelanggaran yang selama ini menjadi penyumbang utama laka lantas, seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, serta melebihi batas kecepatan.
Selain kendaraan pribadi, operasi juga menyasar angkutan umum, khususnya bus pariwisata dan travel yang kerap mengangkut penumpang jarak jauh. Kegiatan ramp check terhadap kendaraan, pengemudi, dan perusahaan otobus dilakukan untuk memastikan kelaikan kendaraan dan kesiapan pengemudi, sebagai upaya pencegahan kecelakaan massal.
Apel gelar pasukan diikuti personel gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, PMI, Basarnas, serta instansi terkait lainnya. Sinergi lintas instansi dinilai krusial dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kutai Timur.
Di akhir amanatnya, Kapolda Kaltim menekankan agar seluruh personel mengedepankan sikap profesional dan humanis di lapangan, serta menjadikan keselamatan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap tindakan.
“Penegakan hukum bukan semata-mata penindakan, tetapi upaya menyelamatkan nyawa pengguna jalan. Laka lantas harus dicegah, bukan sekadar ditangani,” pungkasnya.
DPRD Bontang meninjau lokasi pembangunan Batching Plant di Tanjung Laut Indah (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melakukan sidak ke lokasi proyek pembangunan Batching Plant milik PT Tahta Indonesia Muda, di Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Senin (2/2/2026) pagi.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib mengatakan bahwa proyek pembangunan batching plant dinilai sangat tidak pantas, apabila beroperasinya berdekatan dengan pemukiman masyarakat.
Terlebih lagi, selain mengganggu aktivitas masyarakat pastinya juga nanti kedepan akan menimbulkan dampak bagi warga sekitar. Padahal seperti kawasan industri, perumahan, maupun jasa telah memiliki tempatnya masing-masing.
“Ini tidak bisa dibiarkan, perusahaan boleh membanggun apapun itu, tapi lebih dipastikan lagi tempat dan lokasinya. ini harus disesuaikan di tempatnya masing-masing, agar tata kota itu bagus,” jelasnya.
Kesempatan yang sama, Arfian Arsyad Anggota DPRD Bontang turut mengingatkan ke seluruh lapisan masyarakat maupun pengusaha di wilayah Bontang, agar dapat mengurus surat izin terlebih dahulu, sebelum membangun proyek. Terlebih lagi, harus pintar dalam memilih lokasi pembangunan yang sesuai pada tempatnya.
“Kalau bisa urus dulu surat izinnya, baru dilakukan pembangunan. Jangan sampai membangun dulu, baru ngurus surat perizinan. Ini diimbau ke seluruh para pengusaha, semoga bisa dilaksanakan,” bebernya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Heru Triatmojo juga mengatakan bahwa pihak perusahan dari PT Tahta Indonesia Muda, saat ini belum ada memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagai syarat utama operasional.
BONTANG – Kuota haji Kota Bontang kembali terjun bebas. Pada tahun 2026, Bontang hanya kebagian sekitar enam puluh jamaah. Turun drastis dari kondisi normal 130–150 orang pada tahun-tahun sebelumnya.
Penurunan ini bukan disebabkan minimnya minat masyarakat, melainkan dampak langsung perubahan sistem penetapan kuota nasional yang kini sepenuhnya berbasis nomor urut pendaftaran, bukan lagi jatah per daerah.
Suasana keberangkatan Jamaah Haji Bontang tahun 2025. (Dok Pemkot Bontang)
Fluktuasi kuota haji tersebut membuat Bontang kembali berada pada situasi serupa masa pandemi Covid-19, ketika jumlah jamaah yang diberangkatkan juga menyusut tajam. Padahal, dalam tiga tahun terakhir kuota haji Bontang sempat kembali ke angka normal.
Penurunan kuota ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi, sekaligus mempertimbangkan kondisi internal penyelenggaraan haji nasional.
KUOTA NORMAL SEBELUM PANDEMI
Sebelum pandemi Covid-19 melanda, kuota haji Kota Bontang relatif stabil. Pada 2019, jumlah jamaah yang diberangkatkan mencapai 146 orang. Kisaran tersebut menjadi angka “normal” tahunan bagi Bontang, sejalan dengan pembagian kuota nasional ke daerah.
Najmuddin Tamini, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Bontang, menunjukkan data dan dokumen kuota jamaah haji. Foto: Istimewa
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Bontang, Najmuddin Tamini, menegaskan bahwa peningkatan kuota pascapandemi sejatinya bukan penambahan baru. “Bukan bertambah, sebenarnya hanya kembali ke kuota normal sebelum pandemi saja,” ujar Najmuddin.
Ia menjelaskan, sebelum pandemi, kuota haji Bontang berada di angka 146 jamaah. Saat pandemi, jumlah tersebut menyusut tajam menjadi sekitar 70 orang.
DUA TAHUN TANPA KEBERANGKATAN
Pada puncak pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji selama dua tahun berturut-turut, yakni pada 2020 dan 2021. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perlindungan jamaah, seiring pembatasan ketat aktivitas ibadah haji di Arab Saudi.
Kedatangan jamaah haji dari luar Arab Saudi baru kembali dibuka pada 2022. Namun, pada tahun pertama pembukaan itu, kuota nasional masih dibatasi secara signifikan. Dampaknya, Kota Bontang hanya memperoleh jatah 71 jamaah haji pada 2022.
Setahun berselang, kondisi mulai membaik. Pada 2023, kuota haji Bontang kembali meningkat menjadi 133 jamaah. Jumlah tersebut naik lagi menjadi 150 jamaah pada 2024, lalu sedikit turun menjadi 145 jamaah pada 2025.
BERDASARKAN NOMOR URUT PENDAFTARAN
Situasi berubah kembali pada 2026. Kali ini, penurunan kuota bukan dipicu pandemi, melainkan perubahan sistem penetapan jamaah berangkat. Pemerintah pusat menerapkan sistem seleksi berdasarkan nomor urut pendaftaran secara nasional, dengan tetap mengacu pada kuota provinsi.
Najmuddin menjelaskan, jamaah yang diberangkatkan tidak lagi ditentukan berdasarkan kuota kabupaten/kota, melainkan murni berdasarkan urutan pendaftaran nasional.
“Misalnya, istri mendaftar dan mendapat nomor urut sekian. Suaminya mendaftar beberapa saat kemudian, tetapi dari daerah lain ada orang yang mendaftar sepersekian detik lebih dulu, maka nomor suaminya bisa terlewati,” jelasnya, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, sistem ini mengacu pada jamaah yang telah lama mendaftar, khususnya mereka yang mendaftarkan diri sejak 2012. Untuk tahun 2026, dari total 3.007 kuota Provinsi Kalimantan Timur, hanya 72 nama asal Bontang yang masuk dalam daftar berhak berangkat.
“Dari 72 itu, hanya 62 yang dipastikan akan berangkat karena sudah melakukan pelunasan biaya haji sampai 9 Januari kemarin,” ungkap Najmuddin.
Dengan sistem baru ini, mulai 2026 tidak ada lagi kuota haji per daerah, dan seluruh pemberangkatan sepenuhnya mengikuti nomor urut pendaftaran nasional.
DAERAH LAIN JUGA TERDAMPAK
Bontang bukan satu-satunya daerah yang terdampak kebijakan tersebut. Sejumlah kabupaten/kota lain di Kaltim juga mengalami penurunan signifikan, seperti Kutai Timur dan Tenggarong yang biasanya memberangkatkan sekitar 400 hingga 500 jamaah, namun tahun ini hanya sekitar 160 orang.
Sebaliknya, daerah dengan jumlah pendaftar lama lebih banyak justru mengalami kenaikan. Samarinda memberangkatkan sekitar 1.100 jamaah, sementara Balikpapan sekitar 600 jamaah.
“Di wilayah itu banyak yang sudah lama mendaftar. Sistem ini dibuat supaya adil, sesuai dengan siapa yang lebih dulu mendaftar,” pungkas Najmuddin.
Barang bukti yang berhasil diamankan polisi. (Dok Polres Bontang)
BONTANG – Sinergi Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur bersama Unit II Satresnarkoba Polres Bontang kembali membuahkan hasil. Pada Jumat (30/1/2026) sekitar pukul 20.00 Wita, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial YP (25) yang diduga kuat terlibat kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.
Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas transaksi narkotika di Jalan Selat Lombok.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap tersangka di pinggir jalan, tepatnya di depan kantor jasa ekspedisi di kawasan tersebut. Dari hasil penggeledahan awal, petugas menemukan tiga plastik klip berisi sabu yang berada di tangan tersangka.
Penggeledahan lanjutan dilakukan di sekitar lokasi dan kendaraan yang digunakan tersangka. Petugas kembali menemukan sejumlah barang bukti berupa satu tas kecil berisi sabu, dompet berisi sabu dan alat isap, satu unit telepon genggam, serta satu unit mobil yang digunakan tersangka. Total barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan dengan berat bruto 4,85 gram.
Kasat Resnarkoba Polres Bontang, AKP Larto menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil nyata dari soliditas dan kolaborasi antar-satuan.
“Ini adalah bentuk komitmen kami bersama Polda Kaltim dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bontang. Informasi dari masyarakat sangat berperan, dan akan terus kami tindak lanjuti secara profesional,” ujarnya.
Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Bontang untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. (Rls Polres Bontang)
