BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bontang saat ini berada sekitar 58 persen. Capaian tersebut dinilai cukup besar dibandingkan banyak kota lain, dan harus tetap dijaga meskipun pembangunan kota terus berkembang.

Neni menyebut, angka 58 persen itu merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2022, yang memasukkan berbagai elemen lingkungan dalam kategori RTH. Termasuk di dalamnya sungai, danau, serta kawasan hutan lindung masyarakat.

“RTH kita sesuai yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan itu sekitar 58 persen. Karena berdasarkan Permen ATR 14 Tahun 2022, sungai dan danau masuk RTH, termasuk hutan lindung masyarakat,” jelasnya.

Menurut Neni, ketersediaan RTH menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di Bontang, terutama mengingat daerah ini tidak memiliki mata air alami dan sangat bergantung pada air tanah. RTH dianggap berperan dalam mempertahankan kemampuan tanah menyerap air serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Meski pengembangan kota akan terus berjalan, Neni menegaskan kawasan RTH tidak boleh dikurangi. Sungai, sebagai salah satu elemen RTH, menurutnya harus tetap dijaga kondisinya dan tidak boleh dibiarkan mengalami pendangkalan.

“Kalau sungai, pastilah tidak mungkin hilang. Tapi ya harus dikeruk kalau terjadi pendangkalan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa komitmen menjaga RTH merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah, dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bontang. Kawasan hijau, menurutnya, tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga menjadi benteng penting untuk mencegah berbagai risiko lingkungan di masa mendatang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti kondisi ketersediaan air tanah di Kota Taman yang dinilai semakin menipis. Sejumlah sumur dalam (deep well) di beberapa wilayah bahkan mulai mengalami krisis dan tidak lagi dapat disedot secara optimal.

Ia menyebutkan, penurunan debit air tanah sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di wilayah Bontang Lestari yang sebelumnya dikenal memiliki pasokan air bawah tanah lebih stabil.

“Beberapa sumur di Kota Bontang itu sudah krisis, sudah tidak bisa lagi disedot. Di Bontang Lestari masih ada, tetapi mulai berkurang. Semakin menipis,” ujarnya.

Menurut Neni, kondisi ini tidak terlepas dari minimnya sumber air permukaan di Bontang. Kota ini hanya bergantung pada air tanah dalam atau deep well tanpa adanya perputaran air dari mata air alami. Di sisi lain, kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

“Kalau penduduk bertambah menjadi 200 ribu, sementara satu orang memakai sekitar 50 liter, itu berarti 1 juta liter disedot dari bawah tanah setiap hari. Kita tidak punya mata air, semuanya deep well,” jelasnya.

Ia mengingatkan, tanpa pelestarian lingkungan yang masif, penyedotan air tanah bisa menimbulkan rongga besar di bawah permukaan. Risiko penurunan tanah hingga intrusi air laut juga semakin mungkin terjadi.

“Kalau kita tidak tanam dan pelihara pohon, akan terjadi rongga besar. Bisa terjadi penurunan tanah. Lalu ada intrupsi air laut, sehingga air tanah bisa menjadi asin,” tegasnya.

Menjalankan program pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon, rehabilitasi mangrove, hingga peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dilakukan untuk meningkatkan volume air di bawah tanah.

Jika sebelumnya kampanye lingkungan mewajibkan satu orang menanam satu pohon, kini ia mendorong agar setiap orang menanam lima pohon. Program ini juga diterapkan bagi ASN dan warga pada momen tertentu.

“Yang mau nikah, naik pangkat, ulang tahun, semua komit untuk menanam pohon,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni sangat menyayangkan atas tindakan pemilik kendaraan, yang masih memarkir di atas trotoar.

Trotoar merupakan jalur yang disediakan khusus bagi pejalan kaki. Agar para pejalan kaki bisa melintas di tempat yang seharusnya, tanpa mengganggu kendaraan yang sedang berlalu lalang.

“Sudah jelas ya, trotoar itu untuk pengguna pejalan kaki. Bukan tempat parkir kendaraan. Apalagi trotoarnya sudah diperbaiki sebagus mungkin, dengan tambahan kursi untuk duduk,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, seharusnya dengan adanya perbaikan trotoar yang sudah berjalan ini, yang telah ditambah kursi dan lampu untuk mempercantik kota, seluruh masyarakat bisa paham akan kesadaran itu, agar tidak lagi parkir liar sembarangan.

“Tidak hanya masyarakat yang sering ngumpul saja, pasti nantinya akan kami beri peringatan bagi pelaku usaha juga, agar pembeli atau pengunjung tak lagi parkir di atas trotoar,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Induk Rawa Indah kembali naik menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Dua komoditas mengalami kenaikan signifikan yakni cabai rawit dan bawang merah.

Berdasarkan laporan enumerator DKP3 Bontang, Abdul Karim, Rabu (10/12/2025), harga cabai rawit tercatat Rp85.000 per kilogram, melonjak dari posisi pekan sebelumnya di kisaran Rp45.000 hingga Rp 70.000.

Sementara bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.

Kabid Ketahanan Pangan DKP3 Bontang, Debora menjelaskan, kenaikan harga cabai karena pasokan lokal yang menurun, sementara permintaan meningkat menjelang akhir tahun.

“Cabai lokal naik terus. Dari petani saja sudah Rp65 ribu. Jadi wajar di pasar sampai Rp85 ribu,” terangnya.

Ia menambahkan, cabai dari Samarinda memang tersedia dengan harga lebih rendah, namun kualitasnya banyak yang merupakan barang sortiran kadang sudah tidak segar, sehingga produk lokal tetap jadi pilihan utama konsumen.

Untuk bawang merah, kenaikan terjadi akibat terbatasnya stok dari pemasok utama di tingkat distributor.

Sementara itu, komoditas lain seperti beras dinyatakan tetap stabil. Harga beras premium berada di angka Rp18.000, sedangkan medium Rp15.500 per kilogram.

DKP3 menegaskan, bahwa kenaikan hanya terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai dan bawang, bukan pada bahan pokok strategis lainnya.

Namun, cabai rawit menjadi komoditas yang paling dicari masyarakat. Bahkan dalam kegiatan GPM yang digelar DKP3, rencana menjual cabai terpaksa dibatalkan karena harga dari petani sudah terlalu tinggi.

“Rencananya kami jual di GPM, tapi harga modal saja sudah Rp65 ribu. Bisa-bisa tidak terserap. Makanya tidak jadi,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Kanaan, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk menjaga stabilitas harga, dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Lokasi GPM dipusatkan di Rumah Tongkonan, mengingat wilayah Kanaan merupakan salah satu kawasan mayoritas umat Nasrani di Kota Bontang.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3, Debora kristiani mengatakan, pihaknya membawa 7 ton beras dari Bulog, “Sementara total beras yang tersedia di GPM termasuk milik mitra dan agen mencapai sekitar 10 ton,” ujarnya.

Ia memastikan stok beras di Kota Bontang dalam kondisi aman. Distribusi beras banyak ditopang agen dan distributor yang juga menambah stok melebihi kebutuhan harian.

Harga beras premium dalam GPM hari ini dijual Rp11.600 per kilogram, jauh lebih rendah dari harga pasar sekitar Rp15.500 hingga Rp 18.000.

“Alhamdulillah masyarakat terbantu. Di pasar premium Rp15 ribuan, kami lepas Rp11.600,” jelasnya.

Selain beras, GPM juga menyediakan sejumlah bahan pokok, seperti:
Tepung: Rp10.000/kg
Minyak goreng kemasan Saro: Rp37.000/2 liter
Minyak goreng kemasan lainnya: Rp39.000/2 liter
Serta gula, telur lokal, dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Telur lokal menjadi salah satu komoditas yang cepat habis. Pemerintah memberikan subsidi Rp5.000, dari harga pasar Rp60.000 menjadi Rp55.000 per piring, dengan total 300 piring terjual dalam waktu sekitar dua jam.

“Minyak dan tepung juga paling cepat habis,” tambahnya.

Pihaknya berencana menjadwalkan dua kali kegiatan GPM. “Selain DKP3, nanti dari DKUMPP juga ada, namanya Wartek In,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah membuka peluang penyelenggaraan GPM di wilayah pesisir atau permukiman atas laut, jika ada usulan dari kelurahan atau RT.

“Kami menunggu pengajuan. Kalau ada permintaan, pasti kami pertimbangkan. Pernah yang paling aktif itu Bontang Lestari, sampai dua kali kami lakukan GPM di sana,” sebutnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam