BONTANG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kesiapan daerah sebagai mitra strategis nasional dalam pengembangan wilayah pangan baru dan industri pangan, sekaligus mendukung kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kemandirian pangan Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat meresmikan Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kamis (29/1/2026).

Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan, Kalimantan Timur tidak lagi hanya diposisikan sebagai daerah penghasil energi fosil, tetapi mulai diarahkan menjadi pusat pengembangan dan pengolahan pangan nasional.

“Kami ingin menegaskan Kalimantan Timur siap menjadi mitra strategis dalam pengembangan wilayah pangan baru dan industri pangan,” ujar Rudy.

Menurutnya, ke depan Kaltim tidak hanya berperan sebagai daerah penghasil bahan mentah, tetapi juga sebagai daerah pengolah yang menciptakan nilai tambah dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Langkah tersebut, kata Rudy, sejalan dengan arah pembangunan nasional serta pengembangan Ibu Kota Nusantara yang baru saja dikunjungi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Tentu sejalan dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang baru saja dikunjungi Bapak Presiden Prabowo Subianto, pekan lalu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan target cetak sawah baru seluas 20.000 hektare sepanjang tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil untuk memastikan transisi ekonomi dari sektor pertambangan menuju sektor pertanian berkelanjutan berjalan sesuai perencanaan.

“Bukan sekadar menanam, strategi Kaltim tahun ini mencakup ekstensifikasi lahan modern. Dari target 20.000 hektare tersebut, sekitar 9.500 hektare lahan prioritas telah diidentifikasi untuk segera diolah menggunakan teknologi pertanian presisi atau smart farming,” jelas Rudy.

Selain perluasan lahan pertanian, Pemprov Kaltim juga mendorong hilirisasi industri pangan, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejumlah proyek pengolahan, seperti pabrik pengolahan rumput laut dan pabrik minyak makan, terus dikembangkan agar petani tidak hanya menjual gabah atau hasil mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan bernilai tambah.

“Kami ingin Kaltim berdiri tegak di atas kakinya sendiri secara pangan. Kehadiran IKN memaksa kita untuk tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah,” tegasnya.

Transformasi sektor pangan tersebut diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, terutama di sektor agribisnis dan industri pengolahan. Sebagai wilayah penyangga ekonomi kawasan Indonesia Timur, Kalimantan Timur juga diharapkan berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan regional.

Dalam rangka mendukung produktivitas pertanian, Pemprov Kaltim turut menaruh perhatian pada distribusi pupuk. Gubernur Rudy Mas’ud menilai stabilitas pasokan pupuk menjadi faktor kunci peningkatan hasil pertanian.

“Kita yakin distribusi pupuk yang stabil akan mengangkat produktivitas, efisiensi terjaga, petani tersenyum, industri tumbuh, dan negara semakin kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan dan hilirisasi produk pangan merupakan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Kita harus merevitalisasi industri pupuk kita, termasuk Bulog. Sehingga, insyaallah Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia,” kata Amran.

Ia menyebutkan, revamping pabrik pupuk menghasilkan efisiensi hingga 16 persen atau setara penghematan biaya sekitar Rp200 miliar per tahun, sekaligus menurunkan emisi hingga 110.000 ton CO₂ ekuivalen.

“Hari ini kita capai swasembada pangan. Itu berkat hasil revitalisasi industri pupuk,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik kerja sama antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pengawalan distribusi pupuk subsidi dan komersial hingga ke tangan petani. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan pupuk tepat waktu sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat menghadiri peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kamis (29/1/2026).

“Kami merasa tenang melihat kehadiran Bapak Kapolri hari ini. Ini bukti bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan stok dan distribusi pupuk aman bagi petani Kaltim bahkan Indonesia,” ujar Rudy.

Gubernur yang akrab disapa Harum itu menegaskan, kehadiran Polri dalam rantai distribusi pupuk memberi rasa aman bagi seluruh pihak, mulai dari distributor hingga petani kecil yang sangat bergantung pada ketepatan waktu penyaluran pupuk.

“Kehadiran Polri memastikan tidak ada yang bermain dengan nasib petani. Jika pupuk lancar, hasil panen melimpah, dan harga pangan di pasar tetap terjangkau bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Gubernur, distribusi pupuk selama ini menjadi salah satu titik rawan penyelewengan, baik di tingkat gudang penyimpanan maupun kios pengecer di kabupaten dan kota. Karena itu, keterlibatan Polri dinilai penting untuk menekan praktik tengkulak serta pengecer nakal yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain pengawasan distribusi, Rudy juga menyoroti pentingnya kelancaran jalur logistik darat dan perairan, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan Timur. Ia menegaskan, petani tidak boleh lagi dihantui kelangkaan pupuk saat memasuki masa tanam.

“Petani harus bisa fokus menanam, bukan sibuk mencari pupuk,” ujarnya.

Gubernur Harum berharap kolaborasi PT Pupuk Indonesia dan Polri terus diperkuat, mengingat Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kemandirian pangan melalui sektor pertanian yang sehat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.

“Kita ingin petani fokus bekerja di sawah, tanpa pusing memikirkan pupuk yang hilang di pasar. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah menjadi benteng ketahanan pangan bangsa,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa nota kesepahaman antara Polri dan PT Pupuk Indonesia bertujuan memastikan distribusi pupuk berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kerja sama ini diharapkan membuat proses distribusi pupuk lebih terjaga, sehingga benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan,” kata Sigit.

Kapolri mengingatkan, keterlambatan penyaluran pupuk dapat berdampak besar secara nasional. Jika distribusi terganggu, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa revitalisasi Pabrik Amoniak Kaltim 2 milik PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) merupakan langkah strategis untuk memperkuat pasokan pupuk nasional sekaligus menopang ketahanan pangan Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat menghadiri peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PKT di Bontang, Kamis (28/1/2026). Peresmian tersebut dihadiri jajaran pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kementerian, aparat keamanan, serta manajemen Pupuk Indonesia Group.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Harum itu, revamping pabrik amoniak bukan sekadar pembaruan mesin produksi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memastikan ketersediaan pupuk yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

“Revamping ini bukan hanya soal mengganti fasilitas yang sudah uzur, tetapi bagaimana meningkatkan keandalan pasokan pupuk nasional untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Harum.

Ia menjelaskan, revitalisasi pabrik amoniak tersebut juga berdampak pada peningkatan efisiensi energi dan penurunan emisi, sejalan dengan arah pembangunan industri ramah lingkungan. Dalam konteks ketahanan pangan, Gubernur mengibaratkan pabrik pupuk sebagai dapur nasional yang harus modern, aman, dan efisien agar mampu menopang kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Gubernur Kaltim menegaskan bahwa PKT merupakan salah satu aset strategis nasional. Pabrik yang pertama kali diresmikan Presiden Soeharto pada 29 Oktober 1984 itu dikenal sebagai produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia Tenggara, sekaligus penopang utama distribusi pupuk nasional.

“PKT bukan hanya kebanggaan Kalimantan Timur, tetapi juga bagian penting dari sistem pangan nasional,” tegasnya.

Selain memperkuat pasokan nasional, revitalisasi pabrik amoniak ini juga dinilai mampu memenuhi kebutuhan pupuk di Kalimantan Timur secara lebih optimal, sekaligus mendukung distribusi ke berbagai wilayah lain di Indonesia.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyatakan revamping Pabrik Amoniak PKT akan memberikan dampak signifikan terhadap program ketahanan pangan nasional. Selain itu, langkah tersebut juga mendorong peningkatan daya saing industri hijau melalui penurunan konsumsi energi dan emisi karbon.

Ia menyebutkan, revitalisasi ini mampu menekan emisi hingga sekitar 110.000 ton CO₂ ekuivalen per tahun melalui efisiensi penggunaan gas alam. “Kami mendukung penuh upaya Pupuk Indonesia dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan revamping pabrik amoniak merupakan bagian dari agenda besar revitalisasi industri pupuk nasional. Menurutnya, langkah tersebut berdampak langsung pada penurunan harga pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen untuk pupuk urea dan NPK, tanpa menaikkan biaya produksi.

Selain itu, kata Amran, revitalisasi industri pupuk juga memungkinkan penambahan volume pupuk bersubsidi sekitar 700.000 ton. “Ke depan, pemerintah akan membangun tujuh pabrik pupuk baru, dan lima di antaranya ditargetkan diresmikan sebelum 2029,” ungkapnya.

Peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PKT ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen dukungan ketahanan pangan nasional oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian, Kapolri, dan Gubernur Kalimantan Timur. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Proyek pembangunan batching plant di RT.14, Kelurahan Tanjung Laut Indah menerima banyak penolakan dari warga sekitar, sebab dinilai telah menimbulkan polusi dan sebelumnya tidak ada sosialisasi terlebih dahulu.

Rina, salah satu warga sekitar mengatakan bahwa telah memastikan jika warga yang tinggal di dekat area pembangunan batching plant sangat menolak. Sebab, bila pembangunan masih berlangsung, pastinya bakal sering truk besar bahkan truk molen berlalu lalang.

Terlebih lagi, dari aktivitas pembangunan batching plant tersebut menyebabkan polusi, dimana debu semakin banyak dan tebal, bahkan kebisingan dan getaran pun mulai terasa hingga mengganggu aktivitas warga.

“Walaupun rumah saya tidak tepat berada di lokasi, kami tetap memikirkan dampak lalu lalang truk dan mobil molen. Justru warga yang berada paling dekat dengan lokasi yang akan paling terdampak. Terganggu dengan kebisingan dan debu,” ucapnya, Sabtu (30/1/2026).

Terlebih lagi, proses pembangunan terbilang secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Bahkan warga baru mengetahui sekitar satu minggu terakhir, sejak Selasa lalu.

“Awalnya warga juga tidak tahu material masuk dari mana, lewatnya juga dari mana. Tiba-tiba saja sudah berdiri alatnya disitu, mereka sampai mengira perakitan dilakukan di lahan milik pengelola sendiri,” ungkapnya.

Warga pun baru mengetahui keberadaan proyek ini di 23 Januari 2026 lalu, saat truk sudah mulai berlalu lalang. Mereka mengira truk yang sering lewat hanya mengangkut koral saja. Sehingga warga tidak menaruh kecurigaan.

“Jadi kami merasa dicurangi. Ini wilayah kita, tetapi pembangunan batching plant tiba-tiba dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas. Dari situ kami pun menilai sudah ada pelanggaran,” bebernya.

Menurut Rina persoalan ini sangat bermasalah. Memang hasil rapat kemarin telah disepakati bahwa kegiatan dihentikan sementara. Namun, dirinya juga turut menyampaikan sikapnya dalam forum, bahwa dirinya dan warga sekitar tetap menolak adanya pembangunan apa pun.

“Jika kegiatan ini kembali dilanjutkan, kami bakal menyampaikan penolakan yang lebih besar, bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan aksi demo,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Proyek pembangunan batching plant yang berlangsung di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan dipastikan ditolak warga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Hukum PT Tahtah Indonesia Muda, Eko Yulianto mengatakan, bahwa untuk surat izin pihaknya sudah memiliki dan lengkap, dokumen tersebut juga telah diserahkan langsung ke kelurahan.

Terkait dengan adanya keluhan warga, hal tersebut sudah sempat dibahas dalam pertemuan mediasi sebelumnya beberapa waktu lalu. Dari hasil mediasi tersebut, telah diputuskan bahwa kegiatan untuk sementara dihentikan hingga ada pembicaraan lanjutan.

“Untuk jadwal pembicaraan selanjutnya, sampai saat ini belum dapat dipastikan. Saya masih menunggu informasi lanjutan dari pak lurah,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (30/1/2026).

Dalam pertemuan bersama warga sebelumnya, pihak perusahaan telah menyampaikan tiga opsi solusi. Seperti opsi pertama, berencana akan memasang pagar sebagai pembatas. Akan tetapi berbatasan langsung dengan rumah warga, mengingat posisi tanah memang berdekatan dengan pemukiman.

“Alasan pagar belum dipasang adalah karena mempertimbangkan akses warga, meskipun pagar sebenarnya bisa mengurangi debu dan polusi. Namun, jika pagar dipasang, warga berpotensi kehilangan akses jalan karena selama ini jalan yang digunakan berada di area tersebut,” jelasnya.

Untuk opsi kedua, pihaknya akan memindahkan titik mesin, dimana lokasi di area tersebut terbilang cukup luas, sehingga apabila titik mesin saat ini dianggap mengganggu warga, maka nantinya akan digeser ke bagian belakang, atau ke ujung lokasi, jika diperbolehkan. Opsi ini dinilai dapat mengurangi dampak terhadap warga.

“Padahal debu di kawasan tersebut sudah ada setiap hari, akibat aktivitas bongkar muat dari pelabuhan. Jika alasan utama keberatan adalah debu, menurut kami hal itu kurang tepat, karena kegiatan kami berjalan pun debu sudah ada,” tambahnya.

Sedangkan opsi ketiga, apabila opsi pertama dan kedua tidak dapat dilaksanakan, maka mau tidak mau pihaknya akan memindahkan lokasinya ke tempat lain, di luar kawasan Tanjung Laut Indah.

“Lokasi pengganti belum ditentukan. Perlu diketahui, pemilihan lokasi di Tanjung Laut Indah sudah dilakukan sejak tahun lalu. Jika harus pindah ke lokasi lain di luar kawasan tersebut, maka kami harus mengurus perizinan baru,” paparnya.

Pemilihan lokasi di Tanjung Laut Indah sudah dipilih sejak satu tahun lalu, dan hal tersebut dapat dilihat dari terbit surat izin. Bahkan kemarin sempat ada beberapa sub bagian perizinan yang perlu dilengkapi, dan itu sudah dipenuhi.

“Surat izin kita ada, jadi sudah jelas dong. Kalau dikatakan kami tidak memiliki izin, itu tidak benar,” bebernya.

Mengingat adanya pro dan kontra, aktivitas perusahaan diberhentikan sementara waktu sampai adanya mediasi lanjutan dari pihak kelurahan. Pemberhentian aktivitas dimulai sejak Jumat (29/1/2026) sore.

“Saat ini, kami masih menunggu undangan pertemuan lanjutan. Kemungkinan mekanismenya, pak lurah akan lebih dulu bertemu dengan warga yang terdampak, kemudian hasilnya disampaikan kepada kami, setelah itu baru dilakukan pertemuan bersama,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Proyek pembangunan batching plant yang berada di RT.14, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan ditolak keras oleh warga sekitar, sebab selain menimbulkan suara yang berisik berdampak pula dengan debu yang beterbangan.

Salah satu warga yang rumahnya tepat di depan proyek pembangunan batching plant menyampaikan keluhannya, dimana kegiatan proyek berjalan hanya di siang hari. Alat batching plant berdiri kokoh terhitung baru beberapa hari.

“Ini proses pembangunan alatnya mereka kerjakan siang, selain suara mesinnya yang berisik debunya juga sangat mengganggu. Maaf ya sebelumnya, saya tidak berani bicara banyak,” ucap salah satu warga itu yang tak ingin disebutkan namanya, Sabtu (31/1/2026).

Sebelum berdirinya alat tersebut, warga sekitar mengira truk yang sering keluar masuk lantaran hanya membawa koral saja. Sebab pihaknya berawalan hanya memperbaiki akses jalannya terlebih dahulu.

Akan tetapi lama-kelamaan ada kegiatan pembangunan alat besar. Sehingga membuat sekitar lokasi mengalami getaran yang cukup kencang, hingga mengganggu aktivitas warga sekitar.

“Pertamanya mereka hanya menimbun jalannya saja, karena jalannya kan jelek, tapi lama-lama banyak truk yang keluar masuk angkut besi-besi besar. Tidak lama kemudian, langsung berdiri alatnya disitu. Waktu mereka ngerjain juga di waktu kita buat istirahat, sangat ribut kita terganggu,” tambahnya.

Maka aktivitas proyek pembangunan batching plant tersebut dengan keras ditolak oleh warga sekitar, selain mengganggu kenyamanan dampak lingkungan yang disebabkan pun sangat berdampak.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam