BALIKPAPAN — Penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik di Kalimantan Timur dinilai jauh dari memadai. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryo, menilai infrastruktur ETLE di Kaltim harus segera diperkuat, terutama menjelang Operasi Natal 2025 yang akan meningkatkan mobilitas kendaraan di berbagai daerah.

Dalam kunjungan ke ruang kontrol Satlantas Polresta Balikpapan, Irjen Agus menemukan bahwa Kaltim saat ini hanya memiliki 32 kamera ETLE, angka yang disebutnya tidak sebanding dengan kebutuhan pengawasan di wilayah seluas provinsi tersebut.

“Untuk wilayah sebesar Kalimantan Timur, idealnya terdapat 500 kamera ETLE. Dengan jumlah itu, penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Polri sedang mendorong revitalisasi besar-besaran dalam sistem penegakan hukum digital. Modernisasi ETLE dinilai menjadi keharusan agar pengawasan lebih objektif, akurat, dan dapat mengurangi potensi penyimpangan dalam penindakan manual.

Menurut Kakorlantas, standar ideal penegakan hukum lalu lintas di daerah padat mobilitas adalah 95 persen berbasis ETLE dan hanya 5 persen manual. Dengan dominasi kamera, kepatuhan pengendara diyakini meningkat karena sistem bekerja otomatis tanpa pandang bulu.

“Dengan dominasi ETLE, diharapkan para pengendara akan lebih patuh karena sistem bekerja secara objektif dan non-diskriminatif,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa masih terdapat kekurangan teknis dalam sistem yang berjalan saat ini. Namun seluruh perangkat yang ada akan dimaksimalkan fungsinya untuk mendukung Operasi Natal 2025. Penguatan perangkat dipercaya dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.

Irjen Agus juga meminta dukungan pemerintah daerah serta pemerintah pusat agar pengadaan kamera ETLE tambahan dapat dipercepat hingga mencapai standar ideal.

“Kakorlantas Polri meminta dukungan pemerintah daerah maupun pusat agar segera menambah jumlah kamera ETLE demi memperkuat pengawasan lalu lintas dan menekan angka pelanggaran,” tutupnya. (ap)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Merdeka pada Rabu (10/12) sekitar pukul 10.30 WITA, didampingi jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Sidak ini digelar untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru), Imlek, hingga persiapan memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri.

Hasil pemantauan menunjukkan harga sejumlah komoditas utama seperti daging, telur, dan ikan layang relatif stabil. Namun, kenaikan signifikan ditemukan pada beberapa komoditas sayuran, khususnya bawang merah dan cabai.

Wawali Saefuddin Zuhri menjelaskan bahwa peningkatan harga disebabkan oleh cuaca ekstrem di daerah penghasil yang berdampak pada produksi.

“Cabai dan bawang merah ini karena daerah produksi itu hujan, kan kena banjir. Otomatis harga pasti naik. Barang sedikit, permintaan banyak, ya naik,” terangnya.

Untuk bawang merah, variasi harga cukup terlihat di dalam pasar. “Ada yang Rp57.000, ada Rp52.000 sampai Rp49.000. Makanya itu nanti kita lihat perkembangannya,” tambahnya.

Pemerintah Kota Samarinda menilai penting menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak terdampak secara signifikan menjelang rangkaian hari besar keagamaan.

Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengonfirmasi bahwa kenaikan harga dipicu curah hujan tinggi di sentra produksi. “Beberapa komoditas mengalami kenaikan, terutama bawang merah cukup tinggi karena curah hujan yang cukup tinggi,” ucapnya.

Sebagai respons, Pemerintah Kota membuka opsi intervensi harga melalui operasi pasar jika tren kenaikan terus berlanjut.

“Kita lihatin dulu. Kalau perlu operasi pasar, kita bisa operasi pasar. Insyaallah pemerintah kota berupaya agar harga tetap stabil,” tegas Wawali.

Saefuddin Zuhri juga memastikan ketersediaan Bahan Pokok Penting (Bapokting) di Samarinda saat ini dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menjelang HBKN. (dim)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Kutai Kartanegara (Kukar) kembali membuktikan diri sebagai lumbung petinju terbaik di Kalimantan Timur. Pada Babak Kualifikasi (BK) Porprov VIII Kaltim 2025 yang berlangsung di Samarinda, 4–10 Desember 2025, kontingen Pertina Kukar tampil dominan dan keluar sebagai juara umum dengan total 14 medali.

Dari arena pertandingan, atlet-atlet Kukar berhasil merebut 8 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Capaian mengesankan ini menegaskan bahwa pembinaan atlet tinju di Kukar berada pada jalur yang benar, meski persiapan dinilai belum maksimal.

Ketua Pertina Kukar, Aspian Noor, bersama Ketua Harian Afizar Dinata, turut hadir memberikan dukungan langsung. Kehadiran jajaran pengurus memberi suntikan motivasi bagi para petinju yang turun bertanding dengan mental kuat meski persiapan minim.

Pelatih tinju Kukar, Fahrudin, melalui Asisten Pelatih Ali Idrus, menyebut hasil ini sebagai pencapaian luar biasa. Dengan waktu persiapan yang terbatas, para atlet tetap mampu tampil meyakinkan.

“Alhamdulillah, kami sebagai pelatih sekaligus mewakili pengurus merasa sangat bangga dan sangat senang bisa meraih juara umum. Dengan persiapan yang sebenarnya tidak terlalu maksimal, ternyata kami bisa meraih hasil ini. Ini sangat luar biasa dan tentu membuat kami sangat bahagia,” ujar Ali Idrus, Rabu (10/12/2025).

Bahkan sejumlah atlet hanya berlatih sekitar tiga minggu karena kesibukan pekerjaan. Namun semangat, disiplin, serta mental juara membuat mereka tetap mampu tampil kompetitif.

“Ke depan, kami akan melakukan latihan yang lebih rutin dan disiplin, agar atlet-atlet Kukar lebih siap secara fisik dan mental, serta memiliki strategi yang lebih matang,” lanjutnya.

Ali juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kukar, Dispora, KONI, dan Pertina pusat atas dukungan yang diberikan. Ia berharap pembinaan jangka panjang, fasilitas latihan, serta dukungan anggaran dapat ditingkatkan untuk menghadapi level kompetisi berikutnya.

“Target kami setelah Porprov adalah menuju Pra-PON. Jika lolos, kami akan bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.

Asisten Pelatih Decky Samuel Entamoi menambahkan bahwa capaian ini bahkan melampaui target awal.

“Perasaan kami tentu sangat bangga, karena hasil ini sudah melebihi target. Artinya, atlet-atlet menunjukkan kerja keras dan latihan yang luar biasa,” ujarnya.

Decky menjelaskan bahwa latihan rutin empat kali sepekan dan intensifikasi menjelang BK Porprov berhasil mengembalikan ritme serta ketajaman teknik atlet. Evaluasi tetap akan dilakukan untuk memperkuat stamina dan strategi bertanding pada setiap kelas.

“Tinju Kukar punya potensi besar untuk kembali seperti dulu, dikenal sebagai gudangnya tinju di Kaltim. Tapi kuncinya, atlet tidak boleh cepat puas dan harus terus meningkatkan kemampuan,” tegasnya. (ady)

Daftar Penyumbang Emas Kukar:

• Putra: Afrian Naufal Afaaf Manoppo (57 kg), Marquez Juan Christiano Tobias (67 kg), Dhevint Hosea Raythan Rawung (71 kg), Azipa Syahrul Huda (92 kg)
• Putri: Queen Angels Lumempouw (52 kg), Tasya Isna Saqbani (54 kg), Hadistita Juniva Robinson (57 kg).

Editor: Agus S

SAMARINDA — Aktivitas pembukaan lahan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto kembali menuai sorotan. Kegiatan yang terlihat jelas dari jalur penghubung Samarinda–Balikpapan itu mendapat kecaman keras dari Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Ia menegaskan bahwa segala bentuk alih fungsi kawasan Tahura adalah tindakan ilegal.

“Kalau Bukit Soeharto secara aturan, sebelum dikelola oleh OIKN, setahu saya di sana tidak boleh ada izin. Taman Hutan Rakyat itu tidak boleh ada izin,” ujar Bahar pada Rabu (10/12/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Media Kaltim, aktivitas di lokasi tersebut diduga terkait pembukaan lahan perkebunan. Pola pengkotak-kotakkan lahan yang muncul menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas dan izin pemanfaatan kawasan.

Bahar menegaskan, jika benar ada pihak yang mengeluarkan izin, maka perlu segera diusut dan ditindak tegas.
“Kalau saat ini misalnya ada yang bilang diberikan izin, ya seharusnya pemerintah bertindak. Lama-lama Bukit Soeharto ini akan habis kalau tidak ada pencegahan dini,” tegas politisi PAN itu.

Ia mengingatkan bahwa Tahura merupakan kawasan pelestarian alam yang seharusnya digunakan untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, konservasi flora-fauna, serta penyediaan oksigen. Dengan fungsi tersebut, pemanfaatan untuk aktivitas ekstraktif seperti perkebunan jelas dilarang.

“Kalau sekarang terjadi pembukaan besar-besaran di Tahura, itu sebenarnya ya ilegal. Apapun bentuknya! Tidak ada legalitas yang dipegang itu,” tegas Bahar.

Meski Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah memasang pelang larangan pada 3 Desember 2025 sebagai bentuk pengawasan, Bahar menilai langkah tersebut belum cukup menghentikan aktivitas ilegal.

“Itu enggak mempan. Yang mempan itu orang yang bekerja di dalam, diberi pemahaman bahwa ini tidak boleh dikebunkan. Kalau hanya pelang, ya pelangnya itu tidak diapa-apain. Harusnya diberikan pemahaman untuk rakyat menjaga kawasan hutan itu,” jelasnya.

Menurut Bahar, pengawasan yang lebih intensif dan edukasi kepada masyarakat setempat menjadi kunci menjaga Bukit Soeharto agar tetap sesuai fungsinya sebagai kawasan konservasi dan penyangga ekologis bagi Kaltim. (um)

Editor: Agus S

PASER — Pemerintah Kabupaten Paser bersama Kejaksaan Negeri Paser resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penerapan **pidana kerja sosial** sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor B-5843/0.4/Es.1/11/2025 tertanggal 25 November 2025.

Kepala Bagian Kerja Sama Pemkab Paser, **Soraya**, menjelaskan bahwa nota kesepahaman dan PKS tersebut menjadi langkah konkret Pemkab dalam mendukung implementasi pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman yang lebih membina.

“Ini adalah bentuk bantuan bagi para pelaku tindak pidana ringan agar tidak selalu dikenakan hukuman kurungan. Namun, diarahkan untuk menjalani hukuman kerja sosial yang dibimbing dan diawasi, sekaligus dibekali keterampilan, pengetahuan, dan keahlian,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Soraya menegaskan bahwa skema pidana kerja sosial merupakan bagian dari **Restorative Justice** yang menekankan perbaikan, edukasi, dan pemberdayaan, bukan semata-mata hukuman fisik.

Melalui program ini, ia berharap pelaku tindak pidana ringan dapat memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan mampu kembali memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

“Objek kerja sama ini meliputi penerapan, pembimbingan, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial dengan melibatkan perangkat daerah terkait,” katanya.

Ruang lingkup PKS tersebut mencakup:

• Koordinasi dan pelaksanaan pidana kerja sosial antara Pemkab dan Kejaksaan;
• Penyediaan personel, lokasi, serta kegiatan kerja sosial yang edukatif dan tidak merendahkan martabat;
• Pengawasan langsung atas proses pembimbingan;
• Penyediaan data dan informasi pendukung;
• Penyampaian laporan berkala pelaksanaan kerja sosial;
• Sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai penerapan pidana kerja sosial;
• Kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

“Dengan ditandatanganinya PKS ini, Pemkab Paser siap berperan aktif dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, memastikan bahwa program ini berjalan efektif, manusiawi, dan bermanfaat,” pungkas Soraya. (nash)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kembali menyuarakan usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya pada HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025), di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” ujar Menteri ESDM tersebut. (um)

Usulan ini bukan hal baru. Presiden Prabowo sendiri pernah menyampaikan gagasan serupa pada 12 Desember 2024. Gagasan itu menuai perdebatan karena dinilai berpotensi mengurangi peran langsung rakyat dalam memilih pemimpin daerah, meski alasan efisiensi anggaran turut menjadi pertimbangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim sekaligus Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memilih tak bersikap keras. Menurutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah nantinya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui regulasi nasional.

“Apakah nanti pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD itu nanti kita serahkan kepada pemerintah pusat. Intinya apa saja yang enggak ada masalah,” kata Rudy.

Rudy juga tidak memberikan komentar tambahan mengenai sikap politiknya terhadap usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa Golkar Kaltim akan mengikuti keputusan pusat dan arahan partai.

“Kami akan mendukung apapun kebijakan daripada pemerintah pusat,” tegasnya. (um)

Editor: Agus S