Sektor UMKM bisa menjadi solusi jangka panjang dalam menekan angka pengangguran serta mengurangi kemiskinan. (Ramlah)
SANGATTA — Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi menyoroti Kutim yang berada di posisi kedua di Provinsi Kaltim untuk angka pengangguran tertinggi.
Kondisi ini disebutnya sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat dan terarah.
Jimmi mengungkapkan bahwa sektor pertambangan masih menjadi penopang terbesar serapan tenaga kerja di Kutim. Ia menegaskan bahwa DPRD telah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan tambang untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global maupun regional.
“Ruang untuk penyerapan tenaga kerja paling besar memang di industri tambang. Kami sudah sampaikan kepada perusahaan untuk memitigasi potensi PHK, atau minimal mengalokasikan pekerja agar tetap bisa bekerja,” ujarnya.
Menurutnya, lonjakan pengangguran ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja baru, terutama dari kelompok usia produktif seiring pertumbuhan penduduk. Jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, tekanan terhadap pasar tenaga kerja akan semakin besar.
Karena itu, Jimmi mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan sektor ekonomi kecil dan menengah (UMKM) sebagai solusi jangka panjang dalam menekan angka pengangguran serta mengurangi kemiskinan.
“Pelaku ekonomi kecil-menengah harus didorong untuk tumbuh. Ini penting agar bisa mengurangi dampak meningkatnya pengangguran. Kita ingin masyarakat lebih kreatif,” tegasnya.
Jimmi berharap pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sektor tambang, tetapi mulai memperluas sumber ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin
ANGIN politik di Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak lebih cepat daripada yang dibayangkan. Sejak Pilkada 2024 yang penuh kejutan, termasuk diskualifikasi pasangan Edi Damansyah–Rendi Solihin, membawa Kukar ke fase transisi yang sulit ditebak. Dua poros yang dulu berjalan beriringan kini berbeda arah.
Terpilihnya Rendi Solihin sebagai Ketua DPC PDIP Kukar periode 2025–2030 bukan sekadar pergantian kepengurusan. Ini regenerasi besar dalam tubuh PDIP Kukar. Rendi adalah figur muda kelahiran 1991 yang pernah menjadi anggota DPRD termuda dengan suara terbesar pada Pemilu 2019. Kini, ia memimpin mesin politik banteng moncong putih di Kukar.
Yang sering luput dari pengamatan publik, Rendi adalah kader yang memang tumbuh dari PDIP. Sebelum naik ke legislatif, ia menjabat Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPC PDIP Kukar. Sekarang, sebagai Wakil Bupati, ia menjadi wajah muda yang mendapat mandat keberlanjutan partai di pemerintahan.
Dalam Konferda–Konfercab 8 Desember 2025, DPP menetapkan Rendi bersama Andi Faisal sebagai Sekretaris dan Sugeng Hariadi sebagai Bendahara. Pernyataan Andi Faisal menguatkan arah PDIP Kukar: “Kami tetap tegak lurus pada perintah DPP, dan tegak lurus pada arahan Dewan Penasihat Partai, Edi Damansyah.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengaruh Edi Damansyah tetap menjadi pilar konsolidasi PDIP Kukar. Regenerasi berjalan lewat Rendi, tetapi fondasi lama masih berfungsi sebagai penyangga arah partai. Dukungan PDIP terhadap pemerintahan Aulia–Rendi pun kembali ditegaskan: “Fraksi PDIP akan memastikan kebijakan Bapak Aulia berjalan untuk kepentingan masyarakat.”
Saat PDIP merapatkan barisan, di sisi lain Bupati Aulia Rahman Basri bergerak ke jalur berbeda. Aulia, yang secara administratif masih tercatat sebagai kader PDIP, hadir dalam Rakerda Gerindra Kaltim pada 23 November 2025 lalu. Dan ini jelas bukan sekadar hadir sebagai tamu.
dr. Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin bersama kader PDIP saat pendaftaran di Pilkada Kukar 2024. Foto: Istimewa
Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji, secara gamblang menyebut bahwa Aulia sudah memiliki KTA Gerindra. “Keinginan bergabung itu sudah disampaikan sejak beliau dilantik sebagai Bupati Kukar,” ucap Seno.
Saat ditanya wartawan, Aulia memilih menjawab diplomatis. “Apa pun yang kita lakukan hari ini, kita ingin memberikan kesempatan pembangunan yang terbaik untuk Kukar.”
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kukar, Alif Turiadi, memberi sinyal kuat bergabungnya Aulia ke Gerindra dengan mengirim foto KTA sambil menjawab singkat. “Insya Allah.” Itu cukup bagi publik untuk membaca arah pergerakannya. Proses hijrah politik itu, tampaknya, tinggal menunggu pengumuman resmi saja.
Menariknya, dua pergerakan poltik ini terjadi hanya dalam beberapa pekan. PDIP merapikan struktur di bawah kepemimpinan Rendi, sementara Gerindra memperkuat barisannya dengan masuknya Aulia.
Satu poros menguat lewat energi muda, poros lainnya menambah kekuatan, lewat figur kepala daerah. Jika dinamika ini tidak dikelola dengan kehati-hatian, relasi politik di dalam pemerintahan Aulia–Rendi bisa berubah menjadi tarik-menarik antara dua agenda partai besar.
Sejak awal, publik sudah membaca bahwa Aulia dan Rendi datang dari latar politik yang berbeda. Kini perbedaan langkah politik keduanya makin terlihat. Pemerintahan membutuhkan kecermatan, agar perbedaan itu tidak berubah menjadi dikotomi birokrasi atau gesekan dalam pelayanan publik.
Terlebih ketika bayangan kontestasi 2029 sudah mulai terasa hari ini. Jika tensi politik meningkat sejak dini, tak mustahil program-program besar dalam RPJMD justru terdesak di tengah tarik-menarik dua arus politik.
Agenda seperti Rp150 juta per-RT, layanan berobat gratis cukup dengan KTP, serta beasiswa siswa–mahasiswa, harus tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terjebak dalam silang kepentingan partai.
Regenerasi PDIP lewat Rendi adalah energi baru bagi Kukar. Hijrah politik Aulia ke Gerindra adalah realitas yang harus diterima. Keduanya sah dalam dinamika politik. Namun dua arus ini jangan sampai mengaburkan fokus pemerintah daerah yang seharusnya tetap solid bekerja untuk rakyat.
Kukar tidak membutuhkan pola konflik. Kukar membutuhkan ketenangan, konsistensi, dan keberanian menjaga ritme kerja. Pemerintahan harus berdiri di atas konstitusi dan mandat rakyat, bukan mengikuti arus kepentingan partai mana pun. Politik boleh berubah arah, tetapi pemerintahan tidak boleh ikut limbung. (*)
Joni Alla Padang resmi menahkodai DPC PDIP Bontang untuk periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung dalam suasana khidmat, dihadiri jajaran pengurus dan kader partai. Dengan kepemimpinan baru ini, struktur DPC PDIP Bontang menargetkan konsolidasi organisasi serta penguatan peran politik di tingkat daerah menjelang agenda pemilu mendatang.
Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
BONTANG – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Akhmad Suharto, menantang para ASN di bawahnya agar mampu berinovasi di tengah efisiensi. Hal itu diungkapkan saat memimpin apel pagi, Senin (8/12).
Tantangan itu dilontarkan mengingat kondisi fiskal Bontang yang mengalami penurunan drastis, dari Rp2,8 triliun menjadi Rp1,9 triliun.
Penurunan hampir Rp1 triliun ini memicu keluhan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Wah, luar biasa ngeluhnya. Ada yang bilang kalau kami tidak jalan, kami pasang mobil di luar,” ungkap Suharto menirukan keluhan yang masuk.
Menghadapi hal ini, Suharto meminta ASN berhenti mengeluh dan mulai berpikir kreatif.
“Jangan kita marah kalau tidak ada uang, tidak jalan. Kita harus berpikir bagaimana menjadi pemimpin pengganda,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pemborosan di masa lalu, seperti permintaan makan dan transportasi berlebihan untuk acara seremonial, yang kini harus dipangkas habis.
Selain isu anggaran, Suharto juga mengingatkan tentang ancaman yang sering terlupakan karena hiruk-pikuk politik global: bencana lingkungan.
“Kita mungkin hanya bisa bercerita, dulu masa saya bisa melihat beruang atau bekantan. Sekarang enggak ada lagi, habis,” renungnya.
Namun, ia mengaku bangga karena tradisi hijau di Bontang mendapat pujian dari provinsi. Kebijakan mewajibkan ASN menanam pohon saat naik pangkat atau menikah dinilai sebagai langkah visioner yang harus terus dijaga.
“Jadi, kita harus berpikir ke depan seperti apa. Kalau pemerintah minta tanam pohon, itu jangan dipikir keterpaksaan. Itu investasi masa depan,” pungkasnya.
Wawali menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Kota Bontang, di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bontang. (Ist)
BONTANG – Wawali Agus Haris menyuarakan pentingnya disiplin waktu bagi anak-anak di tengah gempuran pergaulan bebas. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Kota Bontang, di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bontang, Senin (8/12/2025).
Ia menitipkan pesan khusus kepada para ibu DWP untuk disiplin menerapkan Jam Wajib Belajar Malam pukul 19.00–21.00.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Saya imbau agar anak tidak keluar rumah setelah pukul 18.00 demi menghindarkan mereka dari pergaulan berisiko. Ibu adalah madrasah pertama, peran ibu menjadi kunci kualitas karakter anak,” ujar Agus Haris.
Selain isu pendidikan, Wawali juga mengingatkan anggota DWP untuk menjadi teladan kesederhanaan dan menghindari gaya hidup konsumtif.
Penampilan yang baik itu penting sebagai bentuk penghargaan diri, namun kontribusi nyata dalam penurunan stunting dan pemberdayaan ekonomi keluarga jauh lebih utama.
Wali Kota Neni usai menandatangani MoU dengan Kejati Kalimantan Timur. (Ist)
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menjadi salah satu daerah yang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, serta kerja sama antara Kejaksaan Negeri dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim. Kegiatan berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (9/12).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, hadir langsung dan menjadi salah satu kepala daerah yang paling awal menandatangani dokumen kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bontang.
Kehadiran Neni menegaskan komitmen Pemkot Bontang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan, serta pendampingan hukum di seluruh sektor pembangunan kota.
“Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Pemkot Bontang sangat terbuka untuk pendampingan dari Kejaksaan,” ujar Neni usai penandatanganan.
Sementara MoU tingkat provinsi ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Prof. Supardi. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Kaltim dengan masing-masing Kejaksaan Negeri.
Wali Kota Bontang menyampaikan bahwa pendampingan hukum menjadi kebutuhan vital, terutama untuk percepatan pembangunan daerah, termasuk proyek strategis dan pelayanan publik. Ia berharap kolaborasi ini semakin menguatkan integritas pemerintah daerah.
“Kami ingin setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Melalui kolaborasi dengan Kejaksaan, Bontang dapat bekerja lebih aman, cepat, dan tepat,” ujarnya.
Dengan penandatanganan ini, Pemkot Bontang memastikan diri berada di garis depan dalam memperkuat kepastian hukum dan tata kelola yang bersih demi pembangunan kota yang lebih maju.
Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 2025. (Ist)
BONTANG – Upaya meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana kembali ditegaskan Pemerintah Kota Bontang melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 2025.
Kegiatan ini digelar BPBD Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Senin (8/12) pagi, dan resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dasuki.
Dalam sambutannya, Dasuki menegaskan bahwa pembentukan FPRB merupakan langkah strategis sekaligus indikator penting bagi daerah untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang berkualitas dan tangguh.
Ia menyebut forum ini menjadi pijakan awal dalam memperkuat kesiapsiagaan serta mitigasi bencana secara terpadu.
“Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi bersama mengenai pentingnya kesiapsiagaan, sekaligus membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemitraan, dan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Dasuki menekankan bahwa FPRB harus menjadi wadah yang kuat, responsif, dan inklusif, mampu menghimpun berbagai pihak untuk berbagi informasi, mengoordinasikan upaya mitigasi, mengembangkan sistem peringatan dini, hingga menyusun rencana kontinjensi yang komprehensif.
Ia juga berpesan agar seluruh peserta terus meningkatkan profesionalisme dan disiplin dalam penanggulangan bencana.
“Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa harus menjadi kota yang tangguh, mampu melindungi masyarakat dari ancaman bencana,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bontang, Usman HM, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini diharapkan menjadi wadah strategis yang menghimpun seluruh pemangku kepentingan: mulai OPD terkait, TNI, Polri, dunia usaha, hingga relawan.
Melalui FPRB, berbagai upaya dapat dimaksimalkan, seperti penyusunan SOP, pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan, penguatan sistem peringatan dini terpadu, sinkronisasi bantuan korban bencana, hingga evaluasi pencapaian IKD.
Dengan dilaksanakannya FGD dan Rakor ini, Pemerintah Kota Bontang berharap pembentukan FPRB 2025 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan ketahanan daerah serta perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman bencana.
BMKG memperingatkan potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada 17–20 Desember. Sejumlah wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan karena risiko genangan dapat mengganggu aktivitas warga serta memicu kondisi darurat apabila curah hujan tinggi terjadi bersamaan. Tim penanggulangan bencana telah diminta bersiap untuk langkah cepat jika kondisi memburuk.
Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
Sosialisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi (Jargas) Rumah Tangga Paket 4, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota. (Ist)
BONTANG — Pemanfaatan jargas memberikan dampak besar bagi efisiensi keuangan rumah tangga. Hal itu diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sony Suwito Adi Cahyono, saat menghadiri Sosialisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi (Jargas) Rumah Tangga Paket 4, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (9/12).
“Melalui jargas, masyarakat dapat merasakan penghematan signifikan dibandingkan penggunaan LPG tabung. Dana yang biasanya habis untuk energi dapat dialihkan untuk kebutuhan gizi maupun pendidikan anak,” tegasnya.
Selain itu, Sony menyebutkan bahwa gas bumi merupakan energi yang lebih bersih dan mendukung cita-cita Bontang sebagai Green City. Dari sisi kenyamanan, jargas juga memberi kemudahan lebih bagi warga.
“Masyarakat tidak perlu lagi khawatir kehabisan gas di tengah malam saat memasak. Aktivitas harian menjadi lebih lancar dan aman,” tambah Sony.
Dengan hadirnya program ini, Pemkot Bontang berharap manfaat energi bersih, murah, dan aman dapat semakin dirasakan masyarakat secara merata.
Bimbingan Pra Nikah Remaja Angkatan II yang diselenggarakan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) Kota Bontang. (Ist)
BONTANG — Puluhan pelajar SMA, SMK, dan MAN se-Kota Bontang antusias mengikuti Bimbingan Pra Nikah Remaja Angkatan II yang diselenggarakan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) Kota Bontang bekerja sama dengan DP3AKB, bertempat di Ruang Pertemuan Gedung MUI Bontang Selatan, Selasa (9/12) pagi.
Ketua GKS Kota Bontang, Ustadz HM. Amir, melaporkan bahwa angkatan kedua ini menjadi tindak lanjut dari tingginya antusiasme peserta pada program sebelumnya. Kolaborasi dengan DP3AKB memberikan penguatan materi, terutama terkait kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, dan pencegahan pernikahan usia dini.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan materi seputar kedewasaan psikologis, manajemen emosi, kesiapan spiritual, hingga pemahaman nilai-nilai dalam membangun keluarga yang harmonis.
Diskusi interaktif membuat suasana semakin hidup dan penuh semangat.
Melalui program ini, GKS dan DP3AKB berharap semakin banyak remaja Bontang yang memiliki bekal pemahaman matang untuk menata masa depan dan membangun keluarga yang berkualitas.
