JAKARTA — Kebakaran melanda gedung kantor PT Terra Drone di Jaya 65, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025). Peristiwa ini menewaskan 22 orang. Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat menyebut insiden tersebut sebagai salah satu kebakaran dengan korban terbanyak dalam beberapa tahun terakhir.

“Sampai pukul 17.00 WIB, data terakhir korban meninggal dunia berjumlah 22 orang, terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di lokasi kejadian.

Susatyo menjelaskan bahwa seluruh proses evakuasi telah selesai dilakukan. Setelah itu, kepolisian bersama Laboratorium Forensik Polri akan melakukan pemeriksaan detail penyebab kebakaran. “Setelah peralatan damkar dirapikan, kepolisian akan melakukan olah TKP awal bersama Labfor untuk mengetahui pemicu utama kebakaran,” ujarnya.

SUMBER API DIDUGA DARI LANTAI 1

Informasi awal menyebutkan bahwa api diduga berasal dari baterai drone yang terbakar di lantai 1, tepatnya di area gudang penyimpanan peralatan teknis. Sejumlah karyawan sempat berusaha memadamkan api secara mandiri, namun api semakin membesar dan asap pekat cepat merambat ke lantai 2 hingga lantai 6. Kondisi ini membuat banyak pekerja tidak sempat menyelamatkan diri.

Dugaan awal mengenai sumber api ini juga muncul di beberapa laporan media nasional. Polisi masih menunggu hasil resmi pemeriksaan Labfor untuk memastikan penyebab kebakaran.

PROSES EVAKUASI

Kemacetan sekitar satu kilometer terjadi di ruas Jalan Letjen Suprapto saat kebakaran berlangsung. Sirine mobil pemadam kebakaran dan ambulans terdengar terus-menerus. Pengendara sempat diminta untuk tetap bergerak agar tidak menghambat akses petugas.

Setelah api berhasil dipadamkan, petugas pemadam kebakaran melakukan penyisiran ulang gedung untuk memastikan tidak ada titik api tersisa. Proses pendinginan berlangsung hingga menjelang malam.

Jenazah para korban dievakuasi menuju RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI Polri.

DATA KORBAN

Bersamaan dengan rilis resmi kepolisian, nama-nama korban mulai beredar di publik melalui posko darurat dan komunikasi internal karyawan. Wartawan Media Kaltim yang meliput di lokasi memperoleh 21 nama korban yang sudah teridentifikasi oleh rekan kerja dan keluarga. Sementara satu korban lainnya masih menunggu sinkronisasi identitas di RS Polri.

Daftar korban laki-laki (6 orang):

• Aril (L5)
• Apri (L5)
• Yoga (L5)
• Cendy (L3)
• Reyhan (L5)
• Mirza (L6)

Daftar korban perempuan (15 orang):

• Ninda (L5)
• Pariyem (L5)
• Novia (L5)
• Nisa (L3)
• Jazel (L3)
• Risda (L3)
• Asyifa (L3)
• Della (L3)
• Siti (L3)
• Amelia (L2)
• Vina (L3) – Finance
• Candra (L3)
• Tasya (L3)
• Cynthia (L5)
• Rosdiana (L3)

PENYELIDIKAN BERLANJUT

Hingga berita ini diturunkan, tim Labfor Polri masih memeriksa sisa material baterai di lantai 1, pola merambatnya api, kondisi sistem proteksi gedung, jalur evakuasi, ketersediaan APAR, serta kemungkinan kelalaian teknis atau prosedural.

Pihak PT Terra Drone Indonesia maupun induknya, Terra Drone Global, belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, perwakilan perusahaan dilaporkan mendampingi keluarga korban dalam proses identifikasi di RS Polri. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam DPP APDESI memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025). Mereka menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, aturan baru yang dinilai terbit mendadak dan tanpa melibatkan organisasi resmi kepala desa dalam proses penyusunannya.

“Kami (kepala desa) meminta pemerintah untuk mencabut PMK 81 Tahun 2025. Karena aturan tersebut diterbitkan secara tiba-tiba. Dalam waktu singkat langsung ada PMK-nya,” ujar Kepala Desa Sejowet dari Kabupaten Landak saat berorasi.

Para kepala desa menilai PMK 81/2025 tidak mencerminkan aspirasi mereka karena dialog penyusunannya justru dilakukan dengan kelompok di luar DPP APDESI, yang selama ini merupakan wadah resmi bagi kepala desa se-Indonesia.

“Sementara yang diajak berdiskusi bukan DPP Apdesi, melainkan Apdesi Merah Putih,” lanjutnya.

Salah satu poin paling krusial adalah dampak aturan tersebut terhadap pencairan dana desa tahap kedua, terutama anggaran non-earmark yang biasa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Siel menjelaskan dana desa tahap II seharusnya cair pada September 2025. Namun, pemberlakuan PMK baru justru membuat penyaluran terhambat hingga mendekati akhir tahun anggaran.

“Kalau yang tahap I sudah cair. Yang tahap II ini belum. Padahal para kepala desa sudah membuat program pembangunan, sudah membuat perjanjian dengan pihak ketiga,” katanya.

Keterlambatan pencairan ini membuat banyak desa berpotensi gagal memenuhi tanggung jawab terhadap kontraktor dan penyedia material.

“Saat dana desa tidak bisa cair, bagaimana kami bertanggung jawab dengan pihak ketiga nanti?” ucapnya.

DPP APDESI menegaskan tuntutan utama mereka: pencabutan PMK 81/2025 dan percepatan pencairan dana desa tahap kedua. Mereka juga membuka kemungkinan aksi lanjutan apabila pemerintah tidak memenuhi desakan tersebut.

“Cabut PMK 81/2025 sekarang juga. Lalu segera cairkan dana desa non-earmark. Karena itu berkaitan dengan hak-hak orang di situ. Hak-hak guru ngaji, hak-hak guru PAUD, hak-hak teman-teman Linmas, hak-hak pemuda, semua ada di situ,” tutup Siel. (fj)

Editor: Agus S

JAKARTA — Koordinator Koalisi Keadilan, Fuad Adnan, menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim akan membebaskan dua pekerja PT WKM, Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang, dalam perkara yang dituduhkan terkait pemasangan portal kayu. Optimisme itu muncul karena seluruh rangkaian persidangan disebut tidak menghadirkan satu pun fakta yang menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Kami optimis Awwab–Marsel dapat bebas. Apalagi setelah membaca tuntutan JPU sebanyak 104 halaman tersebut, tidak ada fakta yang dapat membuktikan kesalahan Awwab–Marsel. Tuntutan jaksa tidak masuk akal,” ujar Fuad Adnan kepada awak media di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Fuad menegaskan selama proses pembuktian, jaksa tidak mampu menghadirkan barang bukti utama berupa portal kayu maupun patok yang diduga menjadi objek perkara. Ketiadaan alat bukti itu, kata Fuad, membuat keseluruhan dakwaan menjadi tidak relevan dan tidak layak dipertahankan.

“Jadi perkara apa yang sebenarnya sedang dipertontonkan dalam persidangan Awwab–Marsel ini? Tidak ada bukti, dakwaan dan tuntutan tidak jelas, sementara fakta-fakta di pengadilan justru membantah dakwaan yang dialamatkan kepada Awwab–Marsel,” tegasnya.

Ia menilai satu-satunya yang kini memberi harapan besar adalah figur Ketua Majelis Hakim, Sunoto, yang dikenal luas memiliki integritas dan rekam jejak kuat dalam penegakan hukum. Menurut Fuad, keyakinan publik, termasuk keluarga Awwab dan Marsel, bertumpu pada kepercayaan bahwa Sunoto akan mengambil putusan berdasarkan prinsip keadilan substansial.

“Hakim Sunoto ini cukup populer sebagai figur yang cerdas dan memiliki integritas terhadap keadilan hukum. Beliau mampu menjalani fungsi hakim sebagai penegak hukum yang membuat putusan berdasar keadilan yang hakiki. Inilah api harapan Awwab dan Marsel bisa dibebaskan,” ungkap Fuad.

Ia mencontohkan perkara korupsi tiga mantan Direksi PT ASDP, di mana Sunoto mencatat dissenting opinion yang menyarankan para terdakwa diputus bebas. Walaupun putusan akhir menyatakan bersalah, kata Fuad, pertimbangan Sunoto justru menjadi rujukan moral yang menguatkan keputusan rehabilitasi Presiden Prabowo terhadap para terpidana.

“Kami berharap Hakim Sunoto dapat memberikan keadilan hukum seperti yang dilakukannya dalam perkara korupsi ASDP. Sebab dissenting opinion yang disampaikannya memberi penguatan pada putusan rehabilitasi Presiden,” ucapnya.

Perkara sengketa patok lahan antara PT WKM dan PT Position di Halmahera Timur kini memasuki babak akhir. Agenda pembacaan putusan dijadwalkan berlangsung pada 16 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Awwab dan Marsel didakwa melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan. Namun Koalisi Keadilan menegaskan dakwaan tersebut tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat dan terbantahkan sepanjang proses persidangan. (fj)

Editor: Agus S

JAKARTA — Dua puluh satu tahun setelah pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib, tuntutan keadilan kembali menggema. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) bersama WALHI, KontraS, dan jaringan masyarakat sipil dari berbagai daerah menggelar aksi di depan Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (8/12/2025). Mereka mendesak Komnas HAM mempercepat penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

Aksi yang berlangsung sejak pagi itu menyoroti lambatnya proses penyelidikan serta belum terungkapnya dugaan keterlibatan aktor intelektual di balik pembunuhan Munir. Perwakilan KontraS, Andrie, menegaskan bahwa negara tidak boleh memperlakukan kasus ini sebagai tindak pidana biasa.

“Kami masih menuntut akuntabilitas penyelidikan kasus pelanggaran berat HAM bagi kasus Munir,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembunuhan Munir diduga kuat menggunakan fasilitas dan infrastruktur negara, sehingga penyelidikan harus diarahkan untuk menembus struktur intelijen dan unsur negara yang berperan.

“Munir Said Thalib dibunuh menggunakan infrastruktur negara, mulai dari BIN hingga Garuda Indonesia yang diduga terlibat dalam konspirasi pembunuhan,” kata Andrie.

KontraS menyebut sejak 2020 mereka telah menyerahkan pendapat hukum kepada Komnas HAM sebagai dasar penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, hingga kini mereka belum melihat langkah konkret yang memadai.

Dua minggu lalu, Komnas HAM telah memeriksa Muchdi PR, mantan Deputi BIN yang namanya kerap dikaitkan dengan kasus tersebut. Namun bagi massa aksi, pemeriksaan itu belum cukup dan masih jauh dari harapan untuk mengungkap peran aktor intelijen lain.

“Bagaimana dengan anggota BIN lain yang diduga kuat menjadi aktor intelektual dalam pembunuhan Munir?” tegasnya.

Selain menuntut kejelasan penyelidikan, massa aksi juga mengaitkan kasus Munir dengan meningkatnya penangkapan aktivis lingkungan dan pembela HAM dalam beberapa bulan terakhir. Menurut mereka, pola represi tersebut menunjukkan bahwa negara belum memberikan jaminan perlindungan yang layak.

Andrie mengingatkan bahwa peringatan Hari Perlindungan Pembela HAM Internasional pada 9 Desember seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk memperbaiki tata kelola perlindungan hak asasi manusia.

“Pelakunya tidak pernah diseret ke pengadilan, tidak ada pertanggungjawaban hukum dari negara,” ujarnya.

Melalui aksi ini, Komite Aksi Munir menuntut Komnas HAM membuka informasi terbaru terkait kerja tim penyelidik ad hoc, termasuk hambatan yang masih mengganjal penyelesaian kasus. Mereka menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penyelidikan atas kasus yang telah menggantung selama lebih dari dua dekade.

Aksi ditutup dengan desakan agar Komnas HAM segera mempercepat proses penyelidikan dan menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat, demi memastikan perlindungan pembela HAM dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. (fj)

Editor: Agus S