BONTANG – Di tahun 2026, Bontang dipastikan menerima dukungan pendanaan sebesar Rp 900 juta dari Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF). Pendanaan ini sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan di Kota Bontang.

FCPF-CF merupakan inisiatif global di bawah Bank Dunia, yang memberikan insentif finansial kepada daerah atau negara yang berhasil menekan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Heru Triatmojo menyebutkan, nilai bantuan tahun depan melonjak dibandingkan penerimaan tahun 2025. Tahun ini, Bontang memperoleh Rp420 juta melalui program yang diprakarsai Bank Dunia tersebut.

“Dana ini melonjak cukup tinggi dibanding yang kita dapatkan 2025 ini,” terangnya.

Heru menegaskan, bahwa dana FCPF-CF tidak dicatatkan dalam struktur APBD. Anggaran tersebut disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat, pelaku usaha, maupun komunitas yang menjalankan program perlindungan lingkungan.

Penyalurannya mencakup penguatan kegiatan kelompok tani, pengembangan Kampung Iklim (Proklim), serta mendukung program berkelanjutan di sekolah-sekolah Adiwiyata.

“Semua dana diarahkan langsung ke pihak-pihak yang secara aktif membina lingkungan,” jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang tengah menyiapkan strategi untuk menekan maraknya pembuangan sampah sembarangan. Mulai 2026, pemkot berencana memasang 32 unit CCTV di berbagai titik rawan guna memudahkan penindakan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pengawasan ini diperlukan karena masih banyak warga yang membuang sampah di luar lokasi dan jadwal yang ditentukan. Dengan adanya rekaman visual, petugas akan memiliki bukti kuat untuk menindak pelanggar.

“Setelah itu, untuk penindakan bisa lebih tegas. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi sosial dahulu. Denda diberlakukan bagi warga yang mengulang pelanggaran,” jelasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Heru Triatmojo, menambahkan bahwa denda maksimal sesuai regulasi bisa mencapai Rp 5 juta. Menurutnya, pemasangan kamera diarahkan ke titik-titik yang selama ini sering dilaporkan sebagai lokasi pembuangan sampah liar.

Dari sisi anggaran, DLH mengajukan kebutuhan sekitar Rp 800 juta. Estimasi tersebut merujuk pada biaya pemasangan Rp 25 juta per unit CCTV. Namun persetujuan final tetap berada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Sejalan dengan rencana ini, pemerintah mengingatkan, agar masyarakat mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Perda Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2022. Aturan tersebut menetapkan jadwal pembuangan sampah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, mengungkapkan bahwa hingga November 2025, konsumsi Pertalite dan Solar di Bontang masih jauh di bawah kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk Pertalite, Suharno menyebutkan, kuota tahun 2025 sebesar 226.287 kiloliter (kl), namun hingga November baru terpakai sekitar 216.667 kl. Dengan rata-rata konsumsi 1.967 kl per bulan, diperkirakan masih tersisa 4.620 kl di Bulan Desember.

“Kalau kebutuhan Desember sekitar 2.000 kl, berarti masih ada sisa sekitar 2.600 kl yang tidak terpakai. Pertanyaannya, ini mau dikemanakan? Sementara Januari 2026 sudah masuk kuota baru,” ujar Suharno.

Hal serupa juga terjadi pada solar. Dari kuota 15.667 kl, hingga November baru terealisasi sekitar 12.580 kl. Dengan kebutuhan riil sekitar 1.143 kl per bulan, diperkirakan sisa solar mencapai lebih dari 1.800 hingga 2.000 kl di akhir tahun.

Berdasarkan data tersebut, Suharno menegaskan bahwa fenomena antrean panjang BBM di Bontang bukan disebabkan keterbatasan kuota, melainkan murni persoalan teknis distribusi.

“Kalau stoknya masih sisa, berarti ini bukan soal kuota. Ini persoalan teknis. Misalnya SPBU buka jam enam, tapi mobil tangki baru datang jam delapan. Itu yang harus diperbaiki supaya tidak terjadi antrean,” tegasnya.

Ia turut mempertanyakan apakah sisa kuota pertalite dan solar 2025 bisa dialihkan ke kuota tahun 2026.

Menanggapi hal tersebut, Rahman, Checker Pertamina wilayah Bontang, memberikan jawaban yang belum memastikan kepastian kebijakan tersebut.

“Untuk pertanyaan apakah selisih itu bisa dimasukkan ke tahun selanjutnya, itu akan saya jadikan catatan dulu, Pak. Nanti akan saya tanyakan ke atasan,” ujar Rahman.

Penulis; Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyoroti masih terjadinya antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Bontang, meskipun berdasarkan data kuota, Bontang dinilai masih mengalami surplus.

Winardi mengungkapkan, kuota BBM jenis solar di Bontang sempat mencapai kisaran 28.000 kiloliter (kl) pada 2023, turun drastis menjadi 21.000 kl pada 2024, dan kembali naik sekitar 5.000 kl pada 2025. Padahal, jumlah kendaraan di Bontang terus meningkat setiap tahun.

“Kalau secara angka di akhir November masih ada sisa sekitar 4.620 kiloliter, seharusnya tidak terjadi antrean. Kalau kuota cukup, menurut saya tidak boleh ada antrean seperti yang kita lihat hampir dua minggu kemarin,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi B terkait BBM di Kota Bontang, Kamis (4/12/2025).

Ia juga menyoroti isu klasik kurangnya SPBU sebagai penyebab antrean. Menurutnya, jumlah SPBU di Bontang sudah bertambah dalam lima tahun terakhir, termasuk SPBU di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim Kilometer 3. Selain itu, SPBU Kilometer 8 juga masuk dalam kuota BBM Kota Bontang, bukan Kutai Timur.

“Kalau SPBU sudah bertambah, kuota juga masih ada sisa, kenapa antrean tetap terjadi? Ini yang harus kita telusuri,” ujarnya.

Winardi mempertanyakan dasar perhitungan penentuan kuota BBM yang diajukan ke provinsi hingga ke BPH Migas, serta apakah data peningkatan kendaraan dan aktivitas industri telah menjadi faktor utama.

Ia menegaskan, karakter Kota Bontang sebagai daerah industri dengan lalu lintas truk besar seharusnya menjadi pertimbangan khusus dalam penetapan kuota.

Menanggapi hal tersebut, Penelaah Teknis Kebijakan PSDA Bontang, Anita, menjelaskan bahwa pengusulan kuota BBM selalu jauh lebih besar dibandingkan yang ditetapkan pusat.

“Dasar pengusulan kami berdasarkan data kendaraan dari Samsat, termasuk mobil pribadi, sepeda motor, bus, truk, kendaraan khusus, serta kebutuhan nelayan, petani, peternak, dan pengguna genset,” jelasnya.

Anita memaparkan, pada 2024 pihaknya mengusulkan 49.947 kl solar, namun yang ditetapkan hanya 21.372 kl. Untuk Pertalite, diusulkan 47.769 kl, tetapi hanya disetujui 28.393 kl.

Sementara untuk 2025, usulan solar sebesar 41.681 kk, namun yang ditetapkan hanya 18.751 kl. Adapun Pertalite diusulkan 76.768 kl, tetapi yang disetujui hanya 26.907 kl.

“Secara umum, realisasi yang ditetapkan memang hampir 50 persen lebih rendah dari yang kita usulkan. Kewenangan penuh penetapan ada di BPH Migas,” ujarnya.

Untuk realisasi 2024, Anita menyebut masih terdapat sisa kuota sekitar 4.348 kl Pertalite dan 2.181 kl solar. Sementara untuk 2025, proyeksi sisa kuota diperkirakan masih di kisaran 1.500–2.000 kl per jenis BBM hingga akhir tahun.

Meski kuota secara administratif masih tersisa, Winardi menilai masalah utama bukan hanya pada penetapan kuota, tetapi pada pengawasan distribusi di lapangan.

“Kalau secara angka kita surplus, tapi masyarakat tetap antre, berarti ada persoalan dalam distribusi. Tugas kita tidak selesai hanya mengawal kuota, tapi juga mengawasi penyalurannya,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Antrean panjang pengisian BBM jenis pertalite dan solar di sejumlah SPBU Kota Bontang kembali menuai keluhan masyarakat. Persoalan ini dibahas dalam rapat Komisi B DPRD Bontang bersama perwakilan SPBU dan Pertamina.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengungkapkan bahwa antrean kerap terjadi karena stok BBM di SPBU cepat habis di pagi hingga siang hari, lalu kosong hingga sore. Ia menilai kondisi ini tidak wajar, mengingat secara data daerah justru memiliki kelebihan kuota BBM setiap tahunnya.

“Di lapangan jam 9 sampai10 pagi sudah mulai habis, baru terisi lagi sore hari. Ini yang membuat antrean sangat panjang,” ujarnya.

Perwakilan SPBU di wilayah Tanjung Laut, Buyung, menjelaskan bahwa setiap SPBU memiliki kuota bulanan, namun penyalurannya dari depot tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Saat ini, volume distribusi harian juga mengalami penurunan.

“Dulu kami bisa menerima 24 kiloliter per hari. Sekarang hanya 16 KL lalu diselingi 8 KL. Akibatnya, stok cepat habis. Kalau buka jam enam pagi, stok bisa habis jam satu siang,” jelasnya.

Menurutnya, setelah stok habis, SPBU harus menunggu pengiriman berikutnya yang kerap baru tiba pada sore hari. Kondisi inilah yang memicu kekosongan berjam-jam dan antrean memanjang.

Selain itu, Nursalam Anggota Komisi B juga menyoroti lemahnya perencanaan distribusi. Seharusnya, ketika stok di SPBU diperkirakan habis siang hari, mobil tangki sudah diberangkatkan lebih awal agar tidak terjadi jeda pasokan yang terlalu lama.

Sementara itu, checker Pertamina wilayah Bontang, Rahman, menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi dipengaruhi kondisi cuaca di depot TBBM. Cuaca buruk menyebabkan kapal tangki terlambat sandar di TBBM Samarinda sehingga berdampak pada pasokan ke SPBU di Bontang.

“Selama ini mobil tangki berangkat dari Samarinda pada shift siang, sehingga baru tiba di Bontang sore hari. Sekarang sudah kami ubah ke shift pagi agar tiba sekitar jam 10 pagi,” jelasnya.

Selain faktor cuaca dan jadwal pengiriman, Pertamina juga melakukan pengetatan pemeriksaan kualitas dan kuantitas BBM, menyusul adanya kasus kontaminasi BBM di wilayah Jawa. Proses ini membuat waktu bongkar muat menjadi lebih lama, namun dilakukan untuk menjaga mutu BBM yang disalurkan ke masyarakat.

Komisi B DPRD Bontang menegaskan bahwa persoalan antrean ini bukan semata-mata kesalahan SPBU, melainkan akibat distribusi yang tidak tepat waktu serta sistem pelayanan yang memperlambat.

“Koordinasi antara Pertamina, depot, dan SPBU harus diperbaiki. Kota ini kecil, seharusnya distribusi bisa diatur lebih presisi agar masyarakat tidak terus dirugikan,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang, Sony Suwito Adi Cahyono, menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar di Ballroom Hotel Grand Fatma Tenggarong, Kamis (4/12) pagi.

Sony hadir bersama Kasubag Umum Diskominfo, Siti Nur Khafidzah, serta perwakilan Bidang IKP, Anna Hadya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Timur, Mispoyo, sekaligus selaku narasumber dan diikuti oleh perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim.

Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola informasi publik, penyelarasan kebijakan PPID, serta peningkatan kualitas pelayanan keterbukaan informasi di daerah.

Rapat monev ini juga menjadi wadah evaluasi pelaksanaan fungsi PPID di masing-masing daerah, sekaligus mempersiapkan penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Diskominfo Bontang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi informasi pemerintah daerah, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Bontang menyelenggarakan kegiatan Kejuaraan Paralimpik bagi anak-anak disabilitas se-Kota Bontang, yang berlangsung di Aula SLB Negeri, Bontang Kuala.

Sebanyak 188 peserta mengikuti kejuaraan tersebut, mulai dari cabang olahraga (Cabor) atletik, tenis meja, bulu tangkis, hingga mewarnai. Kejuaraan paralimpik 2025 terdapat dua kategori, yakni kategori pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA. Sedangkan bagi alumni, masuk dalam kategori umum.

Ketua Penyelenggara Kejuaraan Paralimpik, Jamaludin menyampaikan bahwa kejuaraan ini digelar sebagai rangkaian dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional. Kejuaraan akan berlangsung hingga 6 Desember 2025.

Tujuan dan maksud dari menyelenggarakan kejuaraan ialah untuk mencari bibit-bibit bagi siswa-siswi yang berprestasi, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional.

“Untuk peserta yang mengikuti kejuaraan ini, khusus pelajar dan alumni. Kalau alumni, masih dalam kategori umum. Total secara keseluruhan sekolah yang mengikuti sebanyak 6 sekolah, 5 sekolah swasta dan 1 sekolah negeri,” ucapnya saat ditemui, Kamis (4/12/2025).

Diketahui, kejuaraan bagi anak disabilitas digelar tiap setahun sekali. Adapun untuk ke tahapan di tingkat nasional, akan berlangsung tiap 4 tahun sekali.

“Maka kita selalu upayakan dalam setahun, harus bisa menyelenggarakan kejuaraan tersebut, khususnya bagi anak-anak disabilitas di Bontang,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam