SAMARINDA – Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun dilaporkan hilang setelah terseret arus Sungai Mahakam di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Senin (26/1/2026) siang. Hingga sore hari, korban belum ditemukan dan pencarian masih berlangsung.

Korban diketahui bernama Azzam Arahan, warga sekitar lokasi kejadian. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.58 WITA dan disaksikan langsung oleh warga setempat.

Saksi mata, Sarinem, mengungkapkan awalnya tidak menaruh curiga saat melihat korban berenang sendirian di tepian sungai. Aktivitas anak-anak bermain air di lokasi tersebut disebut sudah kerap terjadi.

“Saya kira dia berenang biasa. Anak-anak memang sering main air di sini, jadi awalnya tidak ada curiga,” ujar Sarinem.

Situasi berubah drastis ketika korban mulai terbawa arus ke tengah sungai. Sarinem melihat Azzam tampak kesulitan berenang dan berusaha meminta pertolongan.

“Saya lihat tangannya melambai-lambai, seperti minta tolong. Arusnya deras sekali ke arah Ilir. Saya langsung lari ke depan rumah panggil warga,” tuturnya.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergerak cepat. Sejumlah pemuda dan orang dewasa terjun ke Sungai Mahakam untuk melakukan pencarian manual di sekitar titik awal korban diduga tenggelam. Upaya penyelaman dilakukan dengan peralatan seadanya.

Pantauan di lapangan menunjukkan arus Sungai Mahakam cukup kuat dan menjadi kendala utama dalam proses pencarian. Warga mengaku kesulitan menyelam terlalu lama karena derasnya arus dan minimnya jarak pandang di dalam air.

Identitas korban telah dipastikan sebagai Azzam Arahan (7), yang diketahui sedang bermain di sekitar sungai tanpa pendamping orang dewasa saat kejadian berlangsung.

Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga bersama warga masih bertahan di lokasi kejadian. Tim SAR dan relawan gabungan dikabarkan sedang menuju lokasi untuk melakukan operasi pencarian lebih lanjut dengan peralatan khusus, termasuk perahu karet dan perlengkapan selam.

Pihak kepolisian dan aparat setempat telah melakukan pengamanan area serta berkoordinasi untuk mempercepat proses pencarian korban. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG – Gangguan distribusi selama libur nasional memicu kelangkaan gas LPG 3 kilogram (Kg) di Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar). Kondisi ini sempat mendorong harga gas melon di tingkat pengecer melonjak hingga menyentuh Rp45 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat dalam beberapa hari terakhir, terutama ketika stok di pangkalan dan agen terdekat kosong. Sejumlah pengecer mengaku terpaksa mengambil pasokan dari wilayah lain dengan harga tinggi agar tetap bisa melayani kebutuhan warga.

“Saya ambil dari Maluhu harganya Rp43 ribu, dijual Rp45 ribu. Untungnya cuma Rp2 ribu, itu pun sudah terasa mahal,” ujar salah satu pengecer di Tenggarong.

Ia mengungkapkan, kelangkaan terjadi karena pasokan yang diterima sangat terbatas. Bahkan, dalam satu kali distribusi ia hanya memperoleh tiga tabung LPG 3 Kg, itu pun merupakan pesanan lama yang baru terealisasi setelah menunggu beberapa hari.

Kondisi tersebut dibenarkan Direktur Utama PT Nararya, Windi Novri Ananta. Ia menjelaskan, tersendatnya distribusi LPG 3 Kg dipicu libur nasional Isra Mi’raj pada Jumat (23/1/2026) yang berlanjut dengan akhir pekan, sehingga penyaluran tidak berjalan normal.

“Pada hari libur nasional tidak ada penyaluran LPG 3 Kg. Bahkan kami juga tidak mendapat suplai tambahan. Alokasi untuk Kukar saat itu nol,” jelas Windi.

Menurutnya, PT Nararya biasanya menerima pasokan hampir 35 ribu tabung LPG 3 Kg per hari. Ketika distribusi terhenti satu hari saja, dampaknya langsung terasa di lapangan.

“Satu hari tidak ada penyaluran, lalu Sabtu baru berjalan, Minggu libur lagi. Hampir 70 ribu tabung terdampak. Wajar jika terjadi kekosongan dan gejolak harga,” ungkapnya.

Meski sempat terjadi lonjakan harga, Windi memastikan kondisi distribusi saat ini sudah kembali normal. Penyaluran LPG 3 Kg kini berjalan sesuai kuota harian.

“Sekarang sudah kembali sesuai jalur. Rata-rata jatah kami sekitar 2.240 sampai 2.800 tabung per hari,” katanya.

PT Nararya sendiri melayani sekitar 74 pangkalan LPG yang tersebar di berbagai wilayah Kukar, mulai dari Kembang Janggut, Sebulu, Kota Bangun, hingga sejumlah kecamatan lainnya.

Terkait harga, Windi menegaskan HET LPG 3 Kg untuk wilayah dengan radius di bawah 60 kilometer tetap Rp19 ribu per tabung. Sementara untuk wilayah di atas radius tersebut, dikenakan tambahan biaya angkut.

“Untuk jarak di atas 60 kilometer ada tambahan Rp30 per kilogram. Misalnya jarak 100 kilometer, tambahannya sekitar Rp3.000, sehingga HET menjadi Rp21 ribu,” jelasnya. (MK)

Editor: Agus S

PASER – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Paser menetapkan Stadion Sadurengas, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, sebagai lokasi pelaksanaan rukyatul hilal untuk menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Kepala Kemenag Paser, Maslekhan, menjelaskan bahwa penentuan awal Ramadan diawali dengan metode hisab atau perhitungan astronomis untuk mengetahui posisi bulan pada akhir bulan Sya’ban 1447 Hijriah.

“Hisab menjadi dasar awal untuk memprediksi keberadaan hilal. Selanjutnya dilakukan rukyatul hilal sebagai pengamatan langsung di lapangan,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Ia mengatakan, jika bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari, maka penetapan awal Ramadan akan berlangsung serentak. Namun, apabila terdapat pihak yang menetapkan Sya’ban hanya 29 hari, potensi perbedaan awal puasa masih terbuka.

Penunjukan Stadion Sadurengas sebagai titik pantau didasarkan pada kondisi geografis yang dinilai mendukung proses pengamatan hilal.

“Lokasinya menghadap langsung ke arah barat dan terbuka, sehingga cukup ideal untuk melihat hilal saat matahari terbenam,” jelasnya.

Meski demikian, Maslekhan mengakui faktor cuaca masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan rukyatul hilal di wilayah Paser. Kondisi langit yang berawan atau hujan kerap menghambat pengamatan secara optimal.

“Jika cuaca mendukung dan tidak ada kendala, awal Ramadan 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada Februari 2026,” katanya.

Hasil rukyatul hilal dari Kabupaten Paser nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat nasional penetapan awal Ramadan. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Balikpapan mengamankan enam pelajar yang terlibat aksi kebut-kebutan dan freestyle sepeda motor di jalan raya. Seluruh pelaku diketahui masih di bawah umur, dengan mayoritas merupakan siswa tingkat SMP.

Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol MD Djauhari, mengatakan penindakan dilakukan setelah aksi para remaja tersebut viral di media sosial dan memicu keresahan masyarakat.

“Kami melakukan penjemputan terhadap anak-anak yang melakukan balap liar dan freestyle. Aksi mereka viral di media sosial dan masyarakat mempertanyakan pengawasan di lapangan,” ujar Djauhari, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, Satlantas melakukan penelusuran melalui pemantauan media sosial dan laporan warga. Setelah identitas para pelaku diketahui, petugas mendatangi mereka dan membawa seluruhnya ke Mapolresta Balikpapan untuk menjalani pembinaan.

“Setelah diamankan, kami langsung memanggil orang tua masing-masing. Ke depan, kami juga akan melibatkan pihak sekolah, baik guru maupun kepala sekolah, agar pembinaan dilakukan bersama,” jelasnya.

Djauhari menegaskan, aksi balap liar dan freestyle sangat membahayakan keselamatan, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Ia menyebut banyak kasus kecelakaan justru menimpa warga yang tidak terlibat langsung dalam aksi tersebut.

“Risikonya besar. Tidak sedikit korban kecelakaan berasal dari pihak lain yang kebetulan melintas. Kalau sudah terjadi, dampaknya bisa fatal,” ujarnya.

Dari enam pelajar yang diamankan, sebagian besar merupakan siswa SMP dan sisanya siswa SMA. Seluruhnya belum memenuhi syarat usia untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.

Satlantas Polresta Balikpapan juga mengimbau para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak, terutama pada malam hari, serta tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang belum cukup umur.

“Orang tua harus lebih peduli. Kalau anak belum pulang hingga larut malam, segera dicari. Kendaraan jangan dibiarkan digunakan bebas oleh anak-anak yang belum cukup umur,” tegas Djauhari.

Ke depan, Satlantas Polresta Balikpapan memastikan patroli dan penindakan terhadap aksi balap liar akan terus ditingkatkan, dengan tetap mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif.

“Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan polemik yang sempat dialami mahasiswa S2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) kelas eksekutif dalam program GratisPol telah diselesaikan. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan persoalan tersebut terjadi akibat kesalahan administrasi di tingkat universitas, bukan kebijakan pemerintah daerah.

Klarifikasi tersebut disampaikan Seno Aji kepada media pada Minggu (25/1/2026). Ia menyebutkan, Pemprov Kaltim telah menggelar rapat bersama pihak ITK untuk membahas dan menuntaskan permasalahan mahasiswa yang sempat tidak terakomodasi.

“Kemarin saya sudah sampaikan akan melakukan klarifikasi. Untuk kasus di ITK, ini murni kesalahan dari pihak universitas. Kami sudah rapat bersama, dan sekarang mahasiswa yang terdampak sudah kembali terakomodir dalam program GratisPol,” ujar Seno Aji.

Ia menjelaskan, mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan tidak masuk dalam skema GratisPol kini telah dimasukkan kembali setelah dilakukan penyesuaian administrasi. Pemprov Kaltim memastikan hak mahasiswa tetap terlindungi selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Seno Aji menegaskan, program GratisPol terbuka bagi seluruh warga Kalimantan Timur yang memenuhi ketentuan, yakni memiliki KTP Kaltim dan telah berdomisili di wilayah Kalimantan Timur minimal tiga tahun.

“Program ini untuk masyarakat Kaltim. Selama syaratnya terpenuhi, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Seno Aji, hingga tahun 2025, sekitar 28 ribu mahasiswa telah terakomodir dalam program GratisPol. Pada 2026, Pemprov Kaltim menargetkan cakupan program semakin luas, mulai dari mahasiswa semester 2 hingga semester 8, termasuk jenjang S2 dan S3.

“Untuk mahasiswa S2 dan S3 yang ingin mendaftar, silakan melalui sistem online GratisPol agar bisa diverifikasi dengan baik,” jelasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, sehingga tidak tercatat sebagai penerima manfaat program. Di Universitas Mulawarman (Unmul), misalnya, tercatat lebih dari 100 mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang dan akhirnya tidak memperoleh fasilitas GratisPol.

“Ini sangat disayangkan. Karena itu kami minta pihak universitas lebih proaktif menyampaikan informasi kepada mahasiswa agar tidak kehilangan haknya,” tegas Seno Aji.

Menjelaskan duduk perkara di ITK, Seno Aji menyebutkan bahwa pada awalnya mahasiswa tersebut dimasukkan ke dalam kategori kelas eksekutif. Namun dalam proses berikutnya, terjadi perubahan pengelompokan yang membuat mereka tidak masuk dalam skema GratisPol.

“Setelah kami telusuri, mahasiswa tersebut kemudian kami tarik masuk ke GratisPol dan sekarang sudah berjalan. Mereka masuk ke kategori reguler, bukan eksekutif,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Insiden tabrakan tongkang kembali menimpa Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) pada Minggu (25/1/2026) sekitar pukul 05.00 WITA. Kejadian berulang ini langsung memicu sikap keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menilai keselamatan publik dan kelancaran distribusi logistik kini berada dalam ancaman serius.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan tidak ada lagi ruang toleransi terhadap kelalaian lalu lintas sungai yang terus berulang dan membahayakan infrastruktur strategis daerah.

Jembatan Mahakam Ulu, yang kini bernama Jembatan Abdoel Moeis Hassan, merupakan penghubung vital antara Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Loa Buah, dengan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sengkotek. Jembatan sepanjang 799 meter ini membentang di atas Sungai Mahakam dan menjadi tumpuan utama mobilitas warga serta distribusi logistik di Kota Samarinda.

Berdasarkan informasi awal, tabrakan terjadi ketika sebuah tongkang yang sedang dalam posisi tambat ditabrak tongkang lain yang bergerak, menyebabkan tali tambat terlepas dan menghantam struktur jembatan. Menurut Seno Aji, kejadian tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas tongkang di Sungai Mahakam.

“Ini tidak bisa terus dibiarkan. Jembatan Mahakam Ulu adalah tulang punggung perekonomian dan jalur logistik Kalimantan Timur,” tegas Seno Aji.

Ia menekankan, jembatan tersebut setiap hari dilintasi truk kontainer dan kendaraan berat pengangkut bahan kebutuhan pokok, material industri, serta logistik lainnya. Ketergantungan terhadap Jembatan Mahulu semakin besar karena Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahkota II saat ini tidak dapat dilalui kendaraan berat.

“Kalau jembatan ini sampai bermasalah, dampaknya langsung ke aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi barang bisa terganggu,” ujarnya.

Pemprov Kaltim, lanjut Seno Aji, sebenarnya telah melakukan rapat koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda. Namun hingga kini, hasil rapat tersebut dinilai belum menunjukkan tindak lanjut nyata di lapangan.

“Kita sudah rapat koordinasi, tapi belum ada langkah konkret. Dalam waktu dekat akan kami gelar rapat terbatas lagi. Jika hasil pemeriksaan PUPR menyatakan jembatan tidak aman, maka akan kita tutup sementara,” katanya.

Seno Aji juga menyoroti janji KSOP terkait pengaturan jam hilir mudik tongkang yang belum terealisasi. Ia menilai waktu kejadian tabrakan tidak seharusnya menjadi jam operasional pergerakan tongkang.

“KSOP sudah berjanji mengatur jam lalu lintas tongkang. Tapi faktanya, jam 5 pagi itu bukan jam normal tongkang bergerak ke hilir. Ini jelas bentuk kelalaian,” tegasnya.

Pemprov Kaltim juga akan meminta KSOP dan Pelindo untuk menghitung secara rinci kerusakan jembatan dan memastikan pihak penabrak bertanggung jawab penuh.

“Siapa pun penabraknya wajib mengganti kerugian. Ini menyangkut keselamatan publik dan aset daerah,” ujar Seno Aji.

Selain itu, Pemprov Kaltim kembali menyoroti kewenangan pengelolaan Sungai Mahakam yang berada di pemerintah pusat. Menurut Seno Aji, kondisi tersebut membuat daerah belum mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepadan dari aktivitas ekonomi besar di sungai tersebut.

“Puluhan tahun Sungai Mahakam tidak memberi PAD bagi Kaltim, padahal potensi ekonominya sangat besar. Ini ironi,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) dihentikan sementara pada Senin (26/1/2026). Penutupan total arus kapal dilakukan untuk mendukung pemeriksaan teknis pasca-insiden tabrakan tongkang yang kembali menimpa jembatan penghubung strategis di Kota Samarinda tersebut.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda menyatakan, penghentian lalu lintas kapal merupakan tindak lanjut atas instruksi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, menyusul insiden tongkang Marine Power 3066 yang menabrak pilar Jembatan Mahulu pada Minggu (25/1/2026) pagi.

Kepala KSOP Kelas I Samarinda, Abdul Rahman, menjelaskan penutupan dilakukan untuk memberi ruang aman bagi tim teknis Dinas PUPR-Pera Kaltim melakukan audit struktur jembatan secara menyeluruh.

“Pemeriksaan struktur Jembatan Mahulu dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin, 26 Januari 2026, mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WITA. Selama waktu tersebut, seluruh aktivitas pelayaran di kolong jembatan kami hentikan,” ujar Abdul Rahman.

Ia menegaskan, larangan melintas berlaku khususnya bagi kapal tunda dan tongkang yang berpotensi menimbulkan getaran maupun arus kuat di sekitar pilar jembatan. Aktivitas tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi hasil pengukuran teknis yang sedang dilakukan tim ahli di lapangan.

“Ini langkah preventif. Kami ingin memastikan proses pemeriksaan berjalan akurat dan aman, baik bagi petugas di lapangan maupun keselamatan pelayaran,” tegasnya.

KSOP Samarinda telah mengedarkan pemberitahuan resmi kepada para nakhoda, operator kapal, dan perusahaan pelayaran yang beroperasi di Sungai Mahakam agar menyesuaikan jadwal operasionalnya.

Dalam edaran tersebut, KSOP menekankan sejumlah poin penting, di antaranya larangan total melintas di bawah Jembatan Mahulu selama sekitar 9,5 jam, peningkatan kewaspadaan bagi kapal yang menunggu giliran di area tambat, serta kewajiban menjaga jarak aman selama masa penutupan.

“Jalur pelayaran akan dibuka kembali setelah kami menerima rekomendasi teknis dari Dinas PUPR-Pera terkait hasil pemeriksaan struktur jembatan,” jelas Abdul Rahman.

Insiden tabrakan yang melibatkan tongkang Marine Power 3066 yang ditarik TB Marine 1831 kembali memicu perhatian serius terhadap keselamatan infrastruktur vital di Kalimantan Timur. KSOP berharap seluruh pihak mematuhi kebijakan penutupan ini agar proses audit dan evaluasi kelaikan Jembatan Mahulu dapat berjalan tanpa gangguan dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif. (MK)

Editor: Agus S