BONTANG – Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Dasuki memperkenalkan konsep Triple Helix sebagai kunci keberhasilan mitigasi bencana ke depan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran untuk wilayah Bontang Utara di Aula Kantor Lurah Bontang Kuala, Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini diadakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang.

Dijelaskannya, konsep ini menuntut sinergi erat antara tiga pilar: Pemerintah, Perusahaan (Swasta), dan Masyarakat.

“Yang perlu kita kembangkan memang konsep Triple Helix. Partisipasi perusahaan dan masyarakat, terutama Ketua RT, sangat penting untuk mengontrol warga yang berpotensi tinggi mengalami insiden,” tegas Dasuki.

Ia menyoroti instalasi listrik sebagai “tersangka utama” dalam banyak kasus kebakaran. Kebiasaan menggunakan kabel tidak standar atau sambungan yang sembarangan menjadi perhatian serius pemerintah.

“Maka hari ini, kita semua harus bisa memahami dan mempraktikkan pencegahannya,” pesannya.

Di penghujung acara, pemerintah juga mengingatkan bahwa peran Disdamkartan kini telah berkembang. Tidak hanya memadamkan api, pasukan biru ini juga siap siaga untuk urusan penyelamatan (rescue).

Warga diminta tidak ragu menghubungi call center darurat jika membutuhkan bantuan, demi mewujudkan target Zero Insiden di Kota Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 resmi mengalami penurunan signifikan sebesar Rp887,7 miliar. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang Tahun 2025 DPRD Kota Bontang yang digelar di Pendopo Rujab Kota Bontang, Sabtu (29/11/2025).

Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD 2026.

Dalam laporan tersebut disebutkan, sebelumnya struktur APBD 2026 yang diajukan melalui nota keuangan Wali Kota Bontang tercatat sebesar Rp2.878.223.422.886. Namun setelah melalui proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Bontang, terjadi penyesuaian menjadi Rp1.990.429.896.070. Artinya, APBD 2026 mengalami pengurangan sebesar Rp887.793.526.816.

Penurunan ini merupakan hasil kesepakatan lanjutan atas perubahan struktur anggaran sebagaimana tertuang dalam surat Wali Kota terkait penyesuaian RAPBD pada tahapan pembahasan. Badan Anggaran DPRD menilai penyesuaian tersebut perlu dilakukan demi menjaga keseimbangan fiskal daerah dan menyesuaikan kemampuan keuangan riil Kota Bontang.

Meski mengalami penurunan cukup besar, DPRD menegaskan bahwa alokasi anggaran tetap harus memprioritaskan program-program strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik.

Raperda tentang APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah seluruh tahapan persetujuan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi dan pusat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan penurunan pendapatan tersebut mengharuskan mereka rasionalisasi belanja secara komprehensif.

“Terdapat penurunan 30,85 persen, sehingga penyesuaian belanja harus dilakukan selektif. Memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terlindungi dan pemenuhan standar pelayanan minimal tidak terganggu,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Gerakan Pramuka SMA IT Daarul Hikmah Bontang (DHBS) bersama World Cleanup Day (WCD) Bontang menggelar kegiatan lingkungan bertajuk Scout Charity Action 2025 pada Minggu, 30 November 2025 di kawasan Mangrove Berbas Pantai.

Kegiatan ini terdiri dari dua rangkaian utama, yaitu penanaman mangrove dan gerakan pungut sampah yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai sekolah dan komunitas pelajar di Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi pelajar dan komunitas lingkungan. Beliau menegaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan program pemerintah GESIT, yaitu “Gerakan Sampahmu Itu Tanggung Jawabmu.”
“Kepedulian seperti ini harus terus dilakukan. Lingkungan kita hanya bisa terjaga bila setiap orang merasa bertanggung jawab,” ujar Bunda Neni.

Dari pihak komunitas, Muhammad Hajarul Azwad, selaku Leader WCD Bontang, menyampaikan rasa bangganya dapat berkolaborasi dengan Pramuka DHBS.
“Kami sangat senang diajak bekerja sama dalam aksi pungut sampah ini. Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kepedulian pelajar terhadap lingkungan. Kami berharap aksi seperti ini tidak berhenti sekali, tetapi menjadi rutinitas dan contoh bagi masyarakat Kota Bontang, khususnya pelajar,” jelas Azwad.

Ia juga menegaskan, bahwa WCD Bontang siap berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan lingkungan selanjutnya.
“WCD Kota Bontang sangat terbuka dan siap jika kembali diajak berkolaborasi,” tambahnya.

Kegiatan Scout Charity Action 2025 ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran generasi muda terhadap kelestarian lingkungan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan permasalahan sampah di Kota Bontang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Proses perizinan pembangunan fasilitas mini soccer di Kota Bontang akhirnya dapat diselesaikan, setelah pemerintah daerah menempuh kebijakan khusus di tengah perubahan regulasi nasional.

Melalui DPMPTSP Kota Bontang, pemerintah memutuskan menerbitkan persetujuan lingkungan secara manual, agar pemohon tidak terjebak dalam pengulangan proses perizinan yang sejatinya telah memasuki tahap akhir.

Keputusan tersebut diambil menyusul berlakunya dua regulasi baru di pertengahan hingga akhir 2025 yang mengubah total pola penerbitan izin. Sebelumnya, dokumen persetujuan lingkungan untuk fasilitas mini soccer telah diproses hampir tuntas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang.

Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Sofyansyah, menjelaskan bahwa dokumen UKL-UPL proyek tersebut telah melalui tahapan pembahasan teknis. Namun, perubahan aturan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permen LH Nomor 22 Tahun 2025 membuat kewenangan penerbitan izin beralih sepenuhnya ke DPMPTSP.

“Permohonan ini masuk sebelum aturan baru berlaku. Jika dipaksakan masuk ke sistem digital sekarang, maka seluruh tahapan harus diulang dari awal karena sistem akan mencatat sebagai pengajuan baru,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, sejak regulasi tersebut efektif, seluruh proses perizinan harus dilakukan melalui sistem Perizinan Digital (PD), dengan alur pengajuan dari pemohon ke DPMPTSP, lalu diteruskan ke DLH untuk rekomendasi teknis sebelum izin diterbitkan oleh DPMPTSP atas nama wali kota.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan pemohon yang telah lama menunggu penyelesaian izin. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil diskresi dengan menerbitkan izin secara manual sebagai solusi di masa transisi regulasi.

“Kami menilai ini bentuk perlindungan terhadap pemohon, agar tidak dirugikan oleh perubahan sistem. Karena seluruh dokumen teknis sudah lengkap, maka UKL-UPL diterbitkan secara manual oleh Kepala DPMPTSP,” kata Sofyansyah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Selama pelaksanaan Operasi Zebra Mahakam 2025, tercatat 3.578 kendaraan terjaring razia hingga Sabtu (29/11/2025).

Dari jumlah tersebut, 195 pengendara harus menerima sanksi tilang akibat berbagai pelanggaran lalu lintas. Data ini disampaikan jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Bontang.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano, melalui Kasat Lantas AKP Purwo Asmadi, mengungkapkan bahwa pelanggar terbanyak berasal dari pengendara di bawah umur dengan 66 kasus.

Selain itu, pelanggaran lain yang menonjol yakni menerobos lampu merah sebanyak 35 kasus, tidak menggunakan helm 33 kasus, melawan arus 24 kasus, serta penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi mencapai 30 kasus. Penggunaan ponsel saat berkendara juga masih ditemukan sebanyak 12 kasus.

Tak hanya melalui pemeriksaan langsung di lapangan, penindakan juga dilakukan lewat sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Kamera ETLE mencatat 35 pengendara tidak memakai helm, 40 pelanggar tidak menggunakan sabuk pengaman, serta 28 pengendara menggunakan ponsel saat berkendara.

Ia menilai, tingginya angka pelanggaran tersebut mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian besar pelanggaran sebenarnya dapat dihindari jika pengguna jalan mematuhi aturan yang berlaku.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang menggelar Tracer Studi Alumni di Gedung Auditorium 3D, Bontang Utara, pada Kamis (27/11). Kegiatan ini bertujuan memetakan perkembangan karier para lulusan sekaligus mengevaluasi efektivitas program pelatihan yang telah berjalan.

Kepala UPTD BLKI Bontang, Rizal Ismid, dalam laporannya menjelaskan bahwa, tracer studi merupakan agenda penting dan rutin yang dilakukan BLKI untuk memastikan lulusan memiliki daya saing yang sesuai kebutuhan industri.

Menurut Rizal, kegiatan ini melibatkan alumni dari berbagai program kejuruan yang telah diselenggarakan BLKI. Selain pendataan alumni, pihaknya juga menyediakan sesi informasi peluang kerja, peningkatan kompetensi, serta ruang diskusi interaktif yang menghadirkan masukan langsung dari para lulusan.

“Tracer studi ini menjadi jembatan komunikasi antara BLKI dengan para alumni. Data yang kami peroleh akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kurikulum, metode pelatihan, dan layanan pembinaan kerja,” jelas Rizal dalam laporannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menegaskan bahwa tracer studi adalah instrumen vital bagi pemerintah dan lembaga pelatihan, dalam mengukur relevansi pelatihan terhadap kebutuhan pasar kerja. Ia menyebut data alumni sangat menentukan arah peningkatan mutu pelatihan di Kota Bontang.

“Melalui tracer studi ini, kita bisa melihat sejauh mana alumni BLKI terserap di pasar kerja, sekaligus mengetahui kompetensi apa saja yang harus terus ditingkatkan. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan industri,” ujar Agus Haris.

Ditambahkan Rizal, sepanjang tahun 2025, lembaga tersebut telah melatih 672 peserta melalui berbagai program berbasis kompetensi. Dari jumlah tersebut, 52 persen telah terserap di dunia kerja.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang kembali menegaskan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di tengah gempuran revolusi industri. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Penutupan dan Pembukaan Pelatihan Vokasi Tahun 2025 yang digelar di Gedung Auditorium 3D Bontang Utara, Kamis (27/11).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bontang, Sony Suwito Adi Cahyono, hadir mewakili wali kota untuk menutup pelatihan angkatan sebelumnya sekaligus membuka kepesertaan angkatan baru.

Dalam sambutannya, Sony mengingatkan bahwa digitalisasi, otomasi, hingga persaingan global kini menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh para pencari kerja.

“Perkembangan dunia usaha berlangsung sangat cepat. Jika kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan pencari kerja tidak segera dijembatani, maka angka pengangguran, terutama di kalangan muda, dapat meningkat,” tegasnya.

Sony menekankan bahwa pelatihan vokasi bukan hanya program rutin, melainkan benteng pertahanan ekonomi daerah.

Pemkot Bontang menempatkan penguatan kompetensi tenaga kerja sebagai strategi utama untuk mewujudkan kota industri modern yang kompetitif.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sekretaris Disnakertrans Kaltim, Aji Syahdu Gagah Citra mengungkapkan rencana besar pembangunan Workshop Las Bawah Air (Underwater Welding) di Bontang. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri kegiatan Penutupan dan Pembukaan Pelatihan Vokasi Tahun 2025 di Gedung Auditorium 3D Bontang Utara, Kamis (27/11).

Katanya, fasilitas yang diproyeksikan beroperasi pada tahun 2027 ini, akan menempatkan Bontang sebagai salah satu dari empat daerah di Indonesia, yang memiliki pusat pelatihan keahlian khusus tersebut.

“Underwater welding adalah kompetensi bernilai ekonomi tinggi, dengan peluang kerja besar di tingkat global. Ini akan menjadi salah satu keunggulan Bontang di masa depan,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam