BONTANG – Dampak banjir disertai material pasir dan tanah longsor di RT 1 Kelurahan Kanaan, Kamis (15/1/2026) lalu, mulai dilakukan pembersihan oleh anggota Arhanud 7/ABC Bontang, yang mengerahkan personel membantu warga terdampak, Senin (19/1/2026).

Komandan Batalyon Arhanud 7/ABC Bontang, Letkol Bayu Adiwisuda, mengatakan pengerahan pasukan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi di media sosial mengenai kondisi warga yang terdampak cukup serius akibat longsoran pasir dari area bekas galian.

Sebanyak 30 personel diterjunkan untuk membantu evakuasi, pembersihan lumpur dan pasir di rumah warga, serta penanganan darurat agar rumah masih bisa ditempati. Salah satu rumah yang mendapat penanganan adalah milik seorang warga bernama Yati, yang sebelumnya terendam material pasir hingga masuk ke bagian dalam rumah.

Selain pembersihan, dilakukan pula upaya peninggian lantai rumah dengan pengecoran semen serta penguatan pondasi menggunakan batako, guna mengurangi risiko kerusakan jika banjir kembali terjadi.

Kegiatan ini melibatkan Koramil, warga setempat, serta bantuan bahan material yang diberikan dari sejumlah pihak, seperti batako dan semen. Rumah yang paling terdampak dengan masuknya pasir ke rumah langsung dicor dan ditinggikan untuk mengimbangi level tanah yang kini sudah meningkat.

“Jadi pasir yang ada di dalam rumah tidak kita keluarkan, kita lakukan pemadatan dan pengecoran, selanjutnya rumah akan kami tinggikan” ujarnya.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan BPBD, Dinas PUPR, dan instansi terkait untuk penanganan lanjutan, termasuk rencana pembangunan tanggul sementara dan penataan aliran air agar kejadian serupa tidak terulang.

“Pangkalnya dulu ini harus kita atasi, bisa berulang kalau sumbernya tidak kita benahi,” katanya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ketua Bawaslu Kota Bontang, Aldy Altrian, menyatakan pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih jauh terkait wacana pilkada dipilih langsung DPRD.

Hal itu karena belum adanya regulasi baru yang ditetapkan. Bawaslu, kata dia, masih berpedoman pada aturan yang berlaku saat ini.

“Kita belum punya bayangan spesifik karena desainnya seperti apa belum ditetapkan. Kita ini pelaksana undang-undang, jadi masih mengacu pada regulasi yang lama,” jelasnya.

Ia menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 memang membuka dua model pemilihan, namun penerjemahan lebih lanjut sepenuhnya berada di tangan pembuat undang-undang.

“Kalau soal dampak perubahan sistem dan bentuk pengawasan, itu belum bisa kami komentari karena belum ada kepastian,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menanggapi wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang kembali menguat di awal 2026 ini.

Ia menegaskan bahwa DPRD daerah pada prinsipnya hanya bersifat sebagai pelaksana kebijakan nasional. Apapun keputusan yang nantinya dihasilkan melalui revisi Undang-Undang Pemilu, menurutnya wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Kami ini kan penyelenggara saja. Apapun keputusan dan produk undang-undang yang dihasilkan nanti, tentu akan kita laksanakan di daerah. Kami tunduk dan patuh pada undang-undang,” ujarnya.

Terkait perdebatan Pilkada langsung atau melalui DPRD, Andi Faizal menilai keduanya tidak serta-merta menghilangkan esensi demokrasi. Menurutnya, setiap sistem pasti lahir dari pertimbangan matang pemerintah pusat.

“Mau pilkada langsung atau tidak langsung, saya kira dua-duanya tidak menghilangkan sistem demokrasi. Pasti sudah melalui pemikiran dan pembahasan yang melibatkan banyak pihak di tingkat pusat,” katanya.

Ia juga menanggapi kekhawatiran soal potensi transaksi politik dan krisis kepercayaan publik. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan dalam revisi undang-undang, termasuk soal sistem, sanksi, pencegahan, dan aturan main.

“Tidak mungkin sebuah keputusan dilahirkan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi sosial dan dinamika masyarakat,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Agus Haris menyambut baik dengan bertambahnya dapur umum untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Taman. Hal itu ia ungkapkan saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Barat Yayasan Tunas Bangsa diresmikan, pada Jumat (16/01/2026) pagi.

Ia mengatakan bahwa arah kebijakan pusat sangat memperhatikan terkait dengan tumbuh kembang anak-anak di Indonesia.

Ia optimis bahwa angka stunting di Bontang juga bisa turun sesuai target yang telah ditetapkan, salah satu upayanya melalui MBG. Lebih lanjut, ia juga melihat dampak positif perekonomian dengan berdirinya SPPG di Bontang. “Program ini betul-betul bisa mencetak anak yang berkualitas dan berdaya saing, juga membantu perekonomian,” tukasnya.

Hal ini selain karena program MBG membuka lapangan pekerjaan, juga menjadi sektor untuk perputaran ekonomi. Mulai dari pemakaian bahan baku dari petani dan peternak lokal, sampai dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah di Bontang.

Diharapkan dengan bertambahnya SPPG di Kota Bontang, selain untuk mengupayakan kualitas konsumsi anak-anak di tingkat sekolah, juga memperluas perputaran perekonomian dari lini terbawah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Barat Yayasan Tunas Bangsa diresmikan, pada Jumat (16/01/2026) pagi. Dengan diresmikannya SPPG ini Bontang Barat kini memiliki total 3 dapur umum.

Kepala Regional SPPG Kota Bontang, Surya Dwi Saputra menjelaskan, sebanyak 16 SPPG di Kota Bontang sudah memiliki surat keputusan dari pusat. “Jika SPPG (Bontang Barat) ini bisa running (mulai beroperasi) di bulan ini, maka SPPG ini akan menjadi dapur yang ke-13 yang akan beroperasi di Kota Bontang,” jelasnya.

lebih lanjut ia mengatakan bahwa dengan dibukanya dapur umum untuk SPPG, juga akan membuka lapangan pekerjaan baru.
“Total nanti satu SPPG itu membutuhkan atau membuka 47 lapangan pekerjaan yang baru.”

47 lapangan pekerjaan itu terdiri dari bagian produksi, bagian persiapan, bagian masak dan distribusi.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kapasitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) per dapur dipangkas. Hal ini diungkapkan Kepala Regional SPPG BGN Bontang, Surya Dwi Saputra

Ia menjelaskan langkah ini diperlukan untuk menjaga kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta efektivitas pengawasan gizi.

Awalnya satu dapur MBG melayani hingga 3.500 sampai 4.000 porsi per hari. Namun, jumlah tersebut dinilai terlalu besar setelah dilakukan evaluasi lapangan.

“Kalau satu dapur melayani terlalu banyak porsi, pengawasan jadi tidak maksimal. Risiko kesalahan di proses produksi maupun distribusi juga lebih tinggi,” ujarnya.

Dengan porsi layanan yang ditekan, kebutuhan dapur MBG meningkat. Surya menyebut, kondisi ini menjadi alasan jumlah dapur di Bontang harus ditambah, meskipun sebelumnya secara hitungan awal jumlah dapur dinilai cukup.

“Sekarang satu SPPG melayani lebih sedikit. Konsekuensinya, butuh dapur tambahan untuk semua sasaran tetap terlayani, melihat evaluasi di lapangan hal itu diperlukan,” tegasnya.

Evaluasi juga mencakup sumber daya manusia. Setiap dapur diwajibkan memiliki tenaga masak yang kompeten dan tersertifikasi.

“Tenaga masak harus punya sertifikat kompetensi dari BNSP. Ini penting untuk memastikan standar mutu makanan,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang tidak hanya di wilayah perkotaan. Badan Gizi Nasional (BGN) akan dibuat juga untuk menjangkau wilayah pesisir dan pulau terluar.

Kepala Regional SPPG BGN Bontang, Surya Dwi Saputra mengungkapkan di wilayah pesisir memiliki tantangan logistik berbeda, “Wilayah pulau tidak mungkin dilayani dari dapur kota. Waktu tempuh, cuaca, dan daya tahan makanan jadi pertimbangan utama,” jelasnya.

Untuk itu, BGN menyiapkan konsep satu pulau satu dapur untuk wilayah yang masuk kategori sulit dijangkau. Sedikitnya lima dapur MBG direncanakan dibangun di Gusung, Selangan, Malahing, Tihi-Tihi, dan Loktunggul.

Dapur MBG di wilayah pesisir tetap difokuskan untuk melayani anak sekolah, balita, dan penerima prioritas lainnya, dengan sistem distribusi yang lebih terpusat.

Ia menegaskan, pembangunan dapur di wilayah pesisir menjadi bagian penting agar program MBG tidak timpang secara wilayah.

“Tujuannya bukan hanya menambah jumlah dapur, tapi memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di pulau terluar, punya akses yang sama terhadap makan bergizi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, dengan skema dapur perkotaan, lahan pemda, mitra, hingga wilayah pesisir, jumlah dapur MBG di Bontang ditargetkan mencapai sekitar 28 dapur.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam