Beranda blog Halaman 433

Kaltim Targetkan Bangun 10 Sekolah Baru hingga 2027, Prioritaskan Daerah Terpencil dan Perbatasan

Penulis
redaksi
-
0
Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin. (Foto: Hanafi/MKN)

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan menengah dengan menuntaskan pembangunan sepuluh sekolah baru hingga tahun 2027. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerataan layanan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan yang selama ini kekurangan fasilitas.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, mengatakan pembangunan sekolah baru akan tersebar di tujuh daerah. Dua sekolah di Paser, satu di Penajam Paser Utara, dua di Balikpapan, dua di Berau, satu di Kutai Timur, serta dua di Kutai Kartanegara.

“Ya, ada 10 sekolah yang kita targetkan sampai 2027 selesai,” kata Armin, Senin (24/11/2025).

Ia menegaskan pembangunan ini menjadi solusi pemerataan akses, sekaligus menjaga angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di Kaltim yang saat ini mencapai 98,75 persen berdasarkan data BPS—tertinggi di Indonesia.

“Tujuan pembangunan ini jelas untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak kita, terutama di daerah yang jauh,” ujarnya.

Selain membangun sekolah baru, Disdikbud memberikan perhatian pada sekolah-sekolah yang masih memiliki fasilitas kurang layak, terutama di pedalaman.

“Tidak boleh ada lagi sekolah jelek. Kalau ada, itu yang harus kita benahi,” tegas Armin.

Disdikbud juga menyiapkan skema boarding school untuk wilayah terpencil dan 3T. Setiap sekolah baru di kawasan remote, termasuk Siluq dan Bentian yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah, akan dilengkapi fasilitas asrama.

“Tujuannya supaya anak-anak dari wilayah 3T dan remote bisa sekolah. Ke depan kita perkuat boarding,” jelas Armin.

Pembangunan sekolah baru tidak selalu harus berupa gedung besar. Menurut Armin, sekolah bisa dibangun di lokasi padat siswa atau dekat perbatasan provinsi agar akses lebih efisien.

“Misalnya di Siluq atau Bentian yang berbatasan dengan Kalteng, kita bisa bangun di situ agar anak-anak tidak jauh ke sekolah.”

Ia menyebut dua sekolah baru di Paser akan rampung tahun depan. Sementara SMAN 47 Balikpapan sudah dapat digunakan meski pembangunan belum selesai sepenuhnya. Sejumlah unit sekolah baru lainnya ditargetkan tuntas bertahap sebelum 2027.

Untuk sekolah di wilayah terpencil, kapasitas awal hanya dua rombongan belajar (rombel) dan akan bertambah menjadi enam rombel setelah operasional penuh. Semua sekolah baru jenjang SMA dibangun di atas lahan minimal dua hektare dengan fasilitas standar awal berupa enam ruang kelas, ruang guru, laboratorium, dan perpustakaan.

“Ini standar minimal untuk sekolah baru,” kata Armin.

Pembangunan sekolah otomatis membutuhkan tenaga pendidik baru. Armin memastikan penambahan guru akan mengutamakan potensi lokal melalui skema BOSDA, karena pemerintah dilarang menambah guru honorer baru.

“Satu guru bisa mengampu sampai tiga mata pelajaran sesuai klaster,” jelasnya.

Ia memastikan seluruh pembangunan ini selaras dengan program prioritas Pemprov Kaltim, termasuk mendukung kebijakan GratisPol untuk pendidikan tinggi gratis dan peningkatan kualitas SDM Kaltim secara menyeluruh.

“Kita ingin generasi emas kita betul-betul mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini bagian dari mendukung program GratisPol dari Pak Gubernur.” (MK)

Editor: Agus S

25 Peserta Belajar Dilatih Kerajinan Eco Print

Penulis
redaksi
-
0
Instruktur saat menyampaikan materi eco print. (Yusva Alam)

BONTANG – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang bekerjasama dengan Dekranasda Bontang mengadakan pelatihan kerajinan eco print, Senin (24/11/2025) di Cafe KKG. Pembukaan pelatihan dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, Lukman.

Kepala Bidang Industri DKUMPP Bontang, Muhammad Ridwan menjelaskan, pelatihan ini diadakan selama 2 hari tanggal 24 dan 25 November 2025. Total peserta 25 orang terdiri dari perwakilan 15 kelurahan di seluruh Bontang dan pengurus Dekranasda Bontang.

“Selama 2 hari ini peserta langsung belajar praktik membuat eco print,” ujar Ridwan.

Ditambahkannya, tujuan pihaknya mengadakan kegiatan ini lantaran eco print saat ini sedang tren, dengan produknya dari bahan alami dan ramah lingkungan.

Selain itu, pihaknya ingin peserta yang mengikuti pelatihan dapat memanfaatkan keterampilan yang didapat menjadi sebuah usaha yang dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.

Ditambahkannya, pemateri pelatihan adalah Ibu Mariatun dari komunitas daun jajar. Pemateri merupakan seseorang yang sudah lama menggeluti eco print. Saat ini sering membagikan ilmunya ke masyarakat Bontang.

“Setelah dapat ilmunya, peserta juga dapat mengajarkan kembali kepada teman-teman mereka di wilayah masing-masing,” bebernya.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Anak 11 Tahun di Tanjung Limau Digigit Buaya Saat Berenang, Dilarikan ke Rumah Sakit dengan 18 Jahitan

Penulis
redaksi
-
0
 Ilustrasi. (Ist).

BONTANG – Seorang anak berumur 11 tahun di Jalan Family, Tanjung Limau, menjadi korban gigitan buaya saat sedang berenang di sekitar kapalnya, sekira pukul 17.00 Wita, Senin (24/11/2025).

Komandan Kompi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang, Norman membenarkan kejadian tersebut.

“Iya saya tidak tahu persis seperti apa kronologinya, sebab berpapasan dengan kami evakuasi lebah, tetapi kami dapat laporan kalau anaknya sudah dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 18 jahitan di bagian paha dan engkel kakinya,” ucapnya, Senin (24/11/2025).

Dikatakannya, saat petugas turun untuk memantau ke lokasi, sudah tak melihat adanya buaya tersebut. Diduga buaya sudah kabur. Sebab banyak warga yang berdatangan ke tempat kejadian.

“Infonya anak ini sedang bermain dan berenang di dekat kapalnya, tetapi loncatan ketiga saat anak ini nyebur ke perairan ternyata ada buaya. Anaknya selamat, tetapi mendapatkan beberapa sobekan luka,” tambahnya.

Sehingga adanya kejadian ini, Norman sangat mengimbau ke masyarakat untuk bisa berpartisipasi dan berperan aktif, agar menghindari beraktivitas main atau berenang di perairan. Karena saat ini buaya sering muncul di daerah pesisir.

“Sangat diimbau ke masyarakat, agar bisa lebih waspada dan berhati-hati,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pelaku Wisata Belajar Promosi Digital untuk Tingkatkan Kunjungan Destinasi Wisata di Kutim

Penulis
redaksi
-
0
Pelatihan digital dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kutim. (Ramlah)

SANGATTA – Dinas Pariwisata Kutim mengadakan pelatihan promosi digital yang digelar di Hotel Victoria Sangatta, Senin (24/11/2025). Kegiatan ini melibatkan pemuda, pelaku usaha kreatif, dan komunitas sadar wisata.

Kegiatan ini diadakan lantaran Kutim yang memiliki ratusan destinasi wisata yang telah terdata, namun dinilai belum bergerak signifikan. Minimnya promosi dan lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama stagnasi tersebut. Menyadari kondisi itu, Dinas Pariwisata Kutim kini mulai membidik aspek paling mendasar: peningkatan kemampuan digital pelaku wisata dan ekonomi kreatif.

Kepala Dinas Pariwisata Kutim, Nurullah mengakui bahwa selama ini banyak destinasi lokal belum memiliki strategi pemasaran yang kuat. Akibatnya, potensi yang besar tidak mampu bersaing di tengah persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diprediksi akan menjadi episentrum ekonomi dan pariwisata baru di Kalimantan.

“SDM adalah titik lemah yang harus segera dibenahi. Tanpa kemampuan digital, masyarakat akan sulit menangkap peluang saat IKN beroperasi penuh,” ujarnya.

Pelatihan ini memberi fokus pada teknik digital marketing, pengelolaan citra destinasi, serta pembuatan konten kreatif yang mampu menarik wisatawan. Peserta dibekali pemahaman tentang cara memanfaatkan media sosial, platform promosi online, hingga strategi visual yang relevan dengan tren industri.

Menurutnya, peningkatan SDM harus berjalan paralel dengan penataan infrastruktur dan pengembangan kawasan wisata. Ia menegaskan, sekadar memiliki banyak destinasi tidak menjamin kemajuan pariwisata, terutama tanpa kemampuan mempromosikannya secara modern dan terukur.

Ia menambahkan bahwa Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional 2024–2035 telah menetapkan Kutim sebagai salah satu wilayah prioritas. Namun status tersebut tidak akan berdampak jika masyarakat lokal tidak siap menjadi aktor utama.

Melalui pelatihan ini, Dispar berharap pelaku wisata dapat lebih adaptif, kreatif, dan mampu mempromosikan potensi daerahnya secara profesional. “Kami ingin masyarakat Kutim bukan hanya menikmati dampak pembangunan, tetapi benar-benar mengambil peran dalam perkembangan ekonomi kreatif di era IKN,” imbuhnya.

Dengan dorongan ini, pemerintah berharap stagnasi yang selama ini membayangi ratusan destinasi dapat teratasi secara bertahap, seiring tumbuhnya SDM yang melek digital dan kompetitif.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BPS Kutim Dihadapkan pada Tuntutan Transparansi Publik

Penulis
redaksi
-
0
BPS Kutai Timur Gelar FGD Evaluasi Pelayanan yang dihadiri dari perangkat daerah. (Ramlah)

SANGATTA — Tuntutan transparansi dan keterbukaan data dari masyarakat semakin mengemuka dan menjadi sorotan utama. Hal itu terungkap saat Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur (Kutim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Layanan pada Senin (24/11/2025).

FGD ini digelar sebagai langkah untuk menilai kembali efektivitas pelayanan publik yang selama ini diberikan.

FGD yang menghadirkan sejumlah perangkat daerah, akademisi, dan pengguna data ini menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan kritik serta masukan. Peserta diskusi menilai bahwa kebutuhan publik terhadap data resmi kian meningkat, terutama untuk menunjang perencanaan pembangunan, pengawasan program, hingga analisis sosial-ekonomi daerah. Karena itu, mereka menegaskan pentingnya BPS Kutim meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat keterbukaan atas proses pengolahan data.

Kepala BPS Kutim Widiyantono menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki standar pelayanan. Ia menekankan bahwa BPS terus berkomitmen menjaga prinsip akurasi, integritas, serta profesionalitas dalam setiap produk statistiknya. “Kami ingin memastikan setiap layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga memberikan kemudahan dan kepastian bagi pengguna data,” ujarnya kepada Media Kaltim.

Meski demikian, sejumlah catatan kritis tetap mengemuka. Di antaranya, masih adanya keterlambatan dalam pemutakhiran data, keterbatasan akses data sektoral, serta minimnya penjelasan metodologi secara terbuka. Beberapa peserta menilai bahwa tanpa transparansi yang memadai, data berpotensi menjadi kurang relevan dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang kredibel.

Dalam diskusi tersebut, peserta juga menekankan pentingnya mempercepat transformasi layanan digital, termasuk penyediaan data yang lebih responsif dan pembaruan yang dilakukan secara berkala. Permintaan untuk memperluas kanal layanan dan meningkatkan literasi statistik bagi publik turut menjadi rekomendasi yang mengemuka.

BPS Kutim menyebut beberapa langkah perbaikan telah berjalan, seperti peningkatan kapasitas petugas layanan, pengembangan sistem permintaan data secara daring, dan pembaruan SOP pelayanan. Namun, lembaga itu mengakui bahwa tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam mencapai layanan ideal.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap data yang cepat, akurat, dan transparan, FGD ini menjadi ujian tersendiri bagi BPS Kutai Timur. Publik kini menunggu sejauh mana hasil evaluasi ini akan diterjemahkan menjadi perubahan nyata, bukan sekadar catatan administratif.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SE Baru Dorong Usaha Besar Libatkan UMKM Lokal

Penulis
redaksi
-
0
Kepalan DPMPTSP BONTANG, Aspiannur. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memperluas peran pelaku usaha mikro dan koperasi, dalam rantai bisnis industri besar melalui kebijakan terbaru.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Aspianur, menyebutkan hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 500.16.3.5/2131/DPMPTSP/2025. Regulasi ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat integrasi UMKM ke dalam kegiatan usaha perusahaan besar.

Menurutnya, investasi yang masuk ke Bontang harus memberi nilai tambah bagi warga dan pelaku usaha lokal, “Prinsipnya, investasi bukan hanya membangun pabrik. Ada keharusan memberikan ruang bagi UMKM berkembang bersama,” tuturnya.

Dalam SE tersebut, pemerintah menetapkan beragam model kemitraan yang dapat dipilih perusahaan. Mulai dari pola umum seperti inti-plasma dan subkontrak, hingga pola lain seperti waralaba, keagenan, distribusi, outsourcing, usaha patungan, dan pembangunan sarana prasarana.

Skema kemitraan ini wajib dicantumkan dalam komitmen perusahaan melalui sistem OSS. Koperasi Kelurahan Merah Putih ditunjuk sebagai mitra prioritas, termasuk UMKM di Kota Bontang, terutama mereka yang melibatkan penyandang disabilitas.

Aspianur menegaskan, kewajiban kemitraan ini bersifat berkelanjutan. Selama perusahaan tetap menjalankan operasi di Bontang, kewajiban tersebut harus terus dipenuhi.

“Ini bukan sekadar memenuhi syarat administrasi. Tujuannya untuk membuka akses pasar, peluang usaha, dan peningkatan kapasitas bagi UMKM,” ucapnya.

Jika perusahaan belum menemukan mitra yang sesuai, pelaksanaan kewajiban bisa dilakukan melalui program CSR yang diarahkan untuk pemberdayaan warga di sekitar lokasi usaha.

Pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya menjadi tugas DPMPTSP. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan turut dilibatkan untuk membantu perusahaan dan UMKM dalam proses pencarian mitra serta penyusunan program pendampingan.

“DPMPTSP tetap menjadi leading sector dalam pengawasan dan fasilitasi. Kami ingin memastikan kemitraan benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pemutihan PBG, Solusi untuk Masalah Bangunan Lama Melanggar GSB

Penulis
redaksi
-
0
Idrus, Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Bontang. (Ist)

BONTANG – Banyaknya bangunan lama yang tidak memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mengusulkan program pemutihan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Program ini dinilai menjadi solusi, agar bangunan yang terlanjur berdiri tetap mendapatkan kepastian legalitas.

Idrus, Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Bontang, mengungkapkan bahwa banyak bangunan yang berdiri di jalur nasional saat ini posisinya kurang dari jarak minimal 17,5 meter dari tepi jalan. Ketidaksesuaian itu terjadi karena bangunan tersebut berdiri sebelum Peraturan Daerah terkait GSB diterapkan pada tahun 2012.

“Ketika mereka baru ingin mengurus legalitas, aturan GSB sudah diberlakukan. Akhirnya, banyak masyarakat kesulitan memenuhi syarat PBG,” kata Idrus.

Idrus menjelaskan, dalam rapat koordinasi di Balikpapan, DPMPTSP menyampaikan gagasan pemutihan agar bangunan lama yang tidak memenuhi GSB tetap dapat dilegalkan. Pemilik bangunan tetap akan dikenai retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan pemutihan, legalitas tetap berjalan dan pemilik bangunan tetap berkewajiban membayar retribusi. Pemerintah menerima pendapatan, masyarakat mendapatkan payung hukum,” ucapnya.

Meski demikian, Idrus menegaskan bahwa kebijakan pemutihan hanya ditujukan bagi bangunan lama. Bagi bangunan baru, ketentuan GSB tetap harus dipatuhi penuh sesuai regulasi.

“Bangunan yang baru direncanakan tetap harus mengikuti jarak 17,5 meter. Untuk bangunan lama, tidak mungkin dipaksa dibongkar karena dibangun sebelum aturan diberlakukan,” jelasnya.

Usulan pemutihan ini masih menunggu evaluasi dan keputusan dari Pemerintah Kota Bontang. Idrus berharap keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan kepastian hukum tanpa melanggar aturan tata ruang yang berlaku.

“Kami menawarkan opsi supaya masyarakat tidak kehilangan hak legalitas. Namun keputusan akhir tetap ada pada pemerintah daerah,” tuturnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Enam Kluster Industri Resmi Ditawarkan ke Investor, Bontang Lestari Bakal Jadi Pusat Ekonomi Baru

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi. (istimewa)

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempersiapkan kawasan seluas 1.102,94 hektare di Bontang Lestari. Kawasan ini kini dirancang menjadi enam kluster industri yang siap dibuka untuk investor dari berbagai sektor.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkot Bontang, untuk mengembangkan industri pengolahan yang lebih beragam dan tidak hanya mengandalkan sektor energi. Karakter lahan di Bontang Lestari yang mencakup semak, area bakau, hingga lahan kering dinilai memberi fleksibilitas tinggi untuk pengembangan berbagai jenis industri.

Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, mengatakan klusterisasi dilakukan agar investasi yang masuk lebih terarah dan sesuai peruntukan lahan.

“Enam kluster industri ini menjadi pondasi Bontang sebagai pusat ekonomi baru. Investor dapat memilih sektor yang sesuai sambil tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Enam kluster yang disiapkan memiliki fokus pengembangan tersendiri, mulai dari industri manufaktur, logistik, pengolahan hasil laut, hingga sektor energi dan turunan kimia. Pembagian ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menempatkan investasinya sesuai kebutuhan teknis, ketersediaan lahan, serta karakteristik industri.

Menurut Karel, konsep kluster ini sekaligus menegaskan bahwa potensi ekonomi Bontang jauh lebih luas dari persepsi umum. Kota ini tidak hanya bertumpu pada industri energi, tetapi juga membuka peluang bagi sektor pengolahan yang berbasis sumber daya lokal.

Sejumlah sektor disebut berpotensi besar untuk berkembang di kawasan industri Bontang Lestari, seperti industri rumput laut, pengalengan ikan, kosmetik, farmasi, pengolahan limbah, serta produk turunan kimia seperti biodiesel dan gliserin.

“Keberagaman kluster menunjukkan bahwa Bontang memiliki peluang investasi yang sangat luas. Industri pengolahan bisa menjadi motor ekonomi baru bagi kota ini,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Tahun Depan BKPRMI Mulai Blusukan Cari Bibit Kafilah FASI, Pemerintah Diminta Siapkan Anggaran TC

Penulis
redaksi
-
0
Penyerahan bonus bagi peraih medali FASI X tingkat nasional di Masjid Fathul Khoir. (Ist)

BONTANG – Di tahun 2026 mendatang, Badan Komunitas Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Bontang akan kembali mencari bibit-bibit potensi dari anak-anak TK dan TPA se-Bontang, untuk membawa nama baik Kota Bontang dan Provinsi Kaltim di Ajang Festival Anak Solih Indonesia (FASI).

Ketua Umum BKPRMI Bontang, Atim Prasojo berpesan ke pemerintah baik tingkat kota maupun provinsi Kaltim, agar bisa menyediakan anggarannya di ajang FASI mendatang. Sebab, sebelum bertanding para kafilah harus melakukan sesi Training Center (TC) dalam kurun waktu 3 bulan lamanya.

Dijelaskannya, untuk TC tingkat kota dan provinsi dilakukan selama 3 bulan. Dimana setiap 3 kali dalam sepekan anak-anak berlatih dengan pelatih, ditambah ahad berlatih bersama untuk menyiapkan mental anak.

“TC boleh didampingi para orangtua atau pendamping, sekaligus juga sarana silaturahmi kami kepada para orangtua kafilah,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Peraih Medali di FASI XI Tingkat Nasional 2024 Terima Guyuran Bonus

Penulis
redaksi
-
0
Pembagian bonus ke para peraih medali FASI X. (Ist).

BONTANG – Para peraih medali di ajang Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) XI 2024 tingkat nasional lalu akhirnya menerima bonus dari Pemkot Bontang.

Penyerahan bonus secara simbolis itu dibagikan bersamaan dengan kegiatan pelatihan para guru ngaji BKPRMI, Minggu (23/11/2025) kemarin.

Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Bontang, Atim Prasojo menyampaikan bahwa, untuk anak-anak Bontang yang mengikuti ajang FASI tingkat nasional tersebut, mewakili Kalimantan Timur (Kaltim).

Bonus yang diterima di antaranya juara I Rp 15 juta, juara II Rp 13 juta, juara III Rp 12 juta, serta juara harapan I, II, dan III Rp 10 juta.

“Pencairannya lagi dalam proses administrasi, jadi nanti tinggal menunggu masuknya bonus tersebut ke rekening masing-masing anak,” katanya saat dihubungi, Senin (24/11/2025).

Selain itu ada pula bonus untuk para pelatih berprestasi, yang dimana ada sebanyak 15 pelatih yang mendapatkan bonus beragam, meliputi juara I Rp 13 juta, juara II Rp 11 juta, juara III Rp 10 juta, hingga juara harapan I, II, dan III sebesar Rp 8 juta.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

1...432433434...1,202Halaman 433 dari 1,202