Beranda blog Halaman 436

WN Malaysia Hanyut di Sungai Patek, Mobil Ditemukan Terbalik namun Korban Belum Ditemukan

0
Mobil yang dikendarai korban ditemukan dalam keadaan terbalik dan rusak parah. (Istimewa)

TENGGARONG — Seorang warga negara Malaysia bernama Wong Sie Tuong (65) hilang terseret arus Sungai Patek di jalur hauling KUD Beringin Mulia, Desa Umaq Bekuay, Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara, Kamis (20/11/2025) malam. Hingga tiga hari setelah kejadian, korban masih belum ditemukan meski mobil yang dikendarainya telah ditemukan dalam kondisi terbalik dan ringsek.

Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur Tabang dan membuat debit Sungai Patek melonjak tajam. Wong yang bekerja pada perusahaan kontraktor KUD Beringin Mulia sedang dalam perjalanan menuju basecamp bersama tiga rekannya menggunakan dua kendaraan roda empat secara beriringan.

Ketika tiba di KM 32, air sungai yang memotong jalur hauling sudah meluap kuat. Saksi menyebut Wong telah diperingatkan agar tidak memaksa menyeberang, namun ia tetap memilih menerobos genangan.

Begitu mencapai bagian tengah sungai, mobil korban tiba-tiba mati. Arus deras kemudian memutar badan kendaraan dan mulai menyeretnya. Rekan-rekan korban sempat berusaha menarik Wong keluar dari mobil, tetapi ia tetap berpegangan pada setir. Dalam hitungan detik, arus kuat menghanyutkan mobil beserta dirinya.

Salah satu saksi lain sempat bertahan dengan memegang ranting pohon yang tersangkut di kabin mobil sebelum mobil itu kembali terseret hingga hilang di tengah arus dan gelapnya malam.

“Ketiga saksi terpisah dan baru berkumpul kembali keesokan paginya. Mereka melakukan pencarian mandiri dan menemukan mobil korban dalam keadaan terbalik,” jelas Kapolsek Tabang, IPTU Aldino Subroto, Sabtu (22/11/2025).

Mendapat laporan tersebut, polisi bergerak menuju lokasi. Tim gabungan bersama warga kemudian menyisir aliran Sungai Patek hingga dua kilometer ke arah hilir.

“Mobil korban ditemukan sekitar 150 meter dari titik awal terseret dalam kondisi rusak parah. Namun keberadaan korban masih belum ditemukan,” tambah IPTU Aldino.

Hingga berita ini diturunkan, Wong Sie Tuong masih dinyatakan hilang. Proses pencarian terus dilanjutkan oleh kepolisian, warga, dan pihak perusahaan setempat. (MK)

Editor: Agus S

Kritik DPR Sahkan KUHAP Diam-Diam, YLBHI : Draf Disembunyikan, Publik Dibungkam

0
Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan paparan dalam jumpa pers di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat. (Dok. YLBHI)

JAKARTA — Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menuding DPR mengesahkan RUU KUHAP secara tertutup dan terburu-buru tanpa membuka ruang partisipasi publik. Menurutnya, proses legislasi ini dilakukan dengan cara yang janggal karena draf pasal-pasal tidak pernah dibagikan sejak masyarakat sipil menyerahkan masukan resmi.

Isnur menjelaskan bahwa YLBHI dan sejumlah organisasi telah memberikan masukan kepada Komisi III DPR pada Juli lalu. Namun setelah itu, draf hasil perbaikan tidak pernah dipublikasikan meski YLBHI mengirim surat permintaan keterbukaan informasi.

“DPR menyembunyikan draf KUHAP. Setelah kami memberi masukan di Komisi III, kami juga mengirim surat keterbukaan informasi publik, tapi hasil perbaikan tak pernah diberikan,” katanya dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025).

Ia mengungkapkan bahwa publik semakin dibuat kaget ketika Panitia Kerja (Panja) DPR tiba-tiba menggelar rapat dan mengesahkan RUU KUHAP di tingkat Komisi III pada pertengahan November. Kurang dari empat hari kemudian, rancangan tersebut langsung dibawa ke rapat paripurna dan disahkan tanpa diskusi publik.

Menurut Isnur, proses super cepat ini membuat masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, hingga ahli hukum pidana tidak memiliki kesempatan mempelajari draf akhir sebelum disahkan.

“Tidak ada kesempatan bagi publik untuk mengkaji atau memberi masukan. Prosesnya dipercepat seolah-olah disengaja agar kritik tidak muncul,” ujarnya.

YLBHI mengaku mengikuti seluruh proses pembahasan melalui kanal YouTube DPR, namun tidak memiliki ruang untuk menyampaikan tanggapan. Proses legislasi berjalan satu arah tanpa melibatkan pihak luar.

“Kami memperhatikan dan menonton sidang DPR, tapi tidak bisa memberi komentar atau masukan. Semua berlangsung sepihak tanpa ruang partisipasi,” tegasnya.

Isnur juga mengkritik langkah DPR yang baru mengunggah draf KUHAP setebal 114 halaman pada pagi hari menjelang rapat paripurna. Publik tidak mungkin menelaah isi undang-undang tersebut dalam waktu sesingkat itu.

“Bahkan draf baru diupload pagi menjelang paripurna. Ini menunjukkan kesengajaan agar masyarakat tidak sempat memahami isi undang-undangnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Isnur menyebut bahwa saat YLBHI mencoba mengoreksi isi draf, lembaganya justru dituduh menyebarkan hoaks. Padahal menurutnya, seluruh kritik didasarkan pada pembacaan menyeluruh terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

“Ketika kami memberikan komentar, tuduhannya hoaks. Padahal kami membaca dengan ketat dan menilai banyak kekeliruan di dalam draf tersebut,” tutup Isnur. (MK)

Editor: Agus S

YLBHI Minta Presiden Terbitkan Perpu, Sebut KUHAP Baru Bisa Lumpuhkan Penegakan Hukum

0
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP saat menggelar konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat. (Dok. YLBHI)

JAKARTA — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut RUU KUHAP yang telah disahkan DPR berpotensi menimbulkan kekacauan besar dalam sistem penegakan hukum. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan regulasi tersebut sebelum mulai berlaku awal Januari 2026.

“Prabowo harus segera menerbitkan perpu dan membatalkan KUHAP ini karena membahayakan penegakan hukum,” ujar Isnur dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025).

Isnur menegaskan salah satu persoalan paling serius dalam KUHAP baru adalah hilangnya kewenangan sejumlah aparat penegak hukum non-Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan mandiri. Ia menilai aturan itu akan melumpuhkan kinerja lembaga-lembaga yang selama ini bekerja di lapangan menghadapi kejahatan khusus.

Menurutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) akan kehilangan kewenangan melakukan penangkapan tanpa menunggu perintah penyidik Polri. Hal ini dapat memperlambat penindakan kasus narkotika yang membutuhkan respons cepat.

“BNN di seluruh Indonesia akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri,” tegas Isnur.

Ia juga menyoroti dampak serupa bagi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam KUHAP baru, penyidik Bea Cukai tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan apabila tidak ada penyidik Polri di lokasi kejadian. Kondisi ini dinilai berbahaya untuk penanganan penyelundupan yang sering kali membutuhkan tindakan langsung.

“Penyidik Bea Cukai akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri,” ujarnya.

Isnur menambahkan bahwa kewenangan Polisi Kehutanan (Polhut) juga terancam melemah, padahal peran mereka krusial dalam penindakan kejahatan lingkungan dan pembalakan liar.

“Polhut akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri,” jelasnya.

Selain melemahkan aparat non-Polri, KUHAP baru juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang HAM. Isnur menyoroti pasal yang mewajibkan penyidik Polri memberi perintah kepada Komnas HAM dalam penyelidikan, padahal UU HAM menempatkan jaksa sebagai pemberi perintah.

“Di Undang-Undang HAM perintahnya kejaksaan, tapi pasal 20 KUHAP menyebut perintah penyidik Polri. Ini pertentangan luar biasa,” kritiknya.

Ia memperingatkan bahwa jika aturan ini tetap diberlakukan pada awal Januari 2026, potensi sengketa hukum sangat besar. Penangkapan oleh aparat non-Polri dapat dinyatakan tidak sah, sehingga membuka ruang luas bagi pembelaan tersangka dan memicu kekacauan penegakan hukum. (MK)

Editor: Agus S

Pemprov Kaltim Prioritaskan Kesejahteraan Guru, Insentif Naik dan Kuliah Gratis Jadi Penopang Reformasi Pendidikan

0
Plt Kadisdik Kaltim, Armin. (Hadi Winata/MKN)

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak mungkin melonjak tanpa menguatkan kesejahteraan guru. Komitmen itu kini menjadi poros kebijakan Pemprov Kaltim, berdampingan dengan program kuliah gratis yang diperluas untuk seluruh jenjang pendidikan tinggi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa seluruh terobosan pendidikan yang dicanangkan pemerintah pada akhirnya bermuara pada peran guru sebagai pelaksana utama di lapangan. Menurutnya, tak ada perubahan kurikulum, digitalisasi sekolah, atau program inovatif apa pun yang akan berjalan efektif bila kesejahteraan dan kompetensi guru tidak diperkuat.

“Sebagus apa pun konsep yang dibuat, ujung tombaknya tetap guru. Kalau gurunya kuat dan sejahtera, pendidikan kita akan maju,” ujar Armin.

Ia mencontohkan negara-negara yang sukses membangun sistem pendidikan modern seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Kunci keberhasilan mereka, kata Armin, adalah menempatkan guru sebagai pusat kebijakan—mulai dari pelatihan berkualitas hingga kesejahteraan yang memadai.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim melalui Program Jaspol telah menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk menambah insentif guru TK, PAUD, SD, SMP, hingga MTs. Tambahan insentif yang semula Rp500 ribu akan dinaikkan menjadi Rp1 juta pada tahun depan, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Ini bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada tenaga pendidik di seluruh Kaltim,” tegas Armin.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga menguatkan akses pendidikan tinggi melalui kebijakan Gratispol, yakni pembebasan biaya kuliah untuk mahasiswa S1 hingga S3 di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim. Kebijakan ini tidak hanya membuka akses bagi masyarakat umum, tetapi juga memperluas kesempatan bagi para guru meningkatkan kompetensi melalui pendidikan pascasarjana.

Armin menegaskan bahwa kombinasi antara insentif guru, peningkatan fasilitas sekolah, dan kesempatan pendidikan lanjutan akan menciptakan ekosistem belajar yang lebih sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, reformasi pendidikan harus dibangun dari dua sisi sekaligus: menguatkan guru dan membuka jalan pendidikan setinggi mungkin bagi generasi muda.

“Sinergi ini kami harap bisa membawa lompatan besar bagi kualitas pendidikan, sekaligus melahirkan SDM unggul untuk pembangunan Kaltim ke depan,” ujarnya menutup pernyataan. (MK)

Editor: Agus S

Laporan Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat, Pemkab Kutim Rumuskan Langkah Mitigasi

0
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman saat diwawancara awak media. (Ramlah)

SANGATTA – Meningkatnya laporan ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kutai Timur (Kutim), Pemerintah Kutim bersama jajaran Forkopimda menggelar pertemuan khusus untuk merumuskan langkah mitigasi cepat.

Rapat yang dipimpin Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, itu menegaskan bahwa kasus kekerasan di daerah ini bukan lagi isu insidental, tetapi kondisi darurat sosial yang perlu ditangani secara sistematis dan tegas.

“Ini bukan sekadar angka di laporan tahunan. Ini adalah nyawa, masa depan anak-anak, dan martabat perempuan Kutim. Kita tidak boleh terlambat merespons,” tegas Ardiansyah kepada awak media, Jum’at (21/11/2025).

Ardiansyah menyoroti bahwa masih ada celah besar dalam mekanisme perlindungan di tingkat kecamatan dan desa. Banyak laporan yang tidak tertangani cepat, dan korban sering kali mengalami reviktimisasi karena proses administrasi yang berbelit.

Dalam rapat tersebut, Forkopimda dan Pemkab Kutim sepakat memperbaiki beberapa titik lemah, antara lain, koordinasi penanganan lintas sektor yang masih tumpang tindih, termasuk antara dinas teknis, kepolisian, dan UPTD PPA, minimnya edukasi pencegahan di sekolah dan lingkungan, sehingga kekerasan acap kali terjadi tanpa terdeteksi, lemahnya akses pelaporan di tingkat desa, membuat banyak kasus terlambat diketahui, kurangnya pendamping profesional, sehingga korban tidak mendapat dukungan psikologis maupun hukum secara memadai.

“Setiap kali ada kasus, kita baru sibuk setelah terjadi. Pola ini harus kita hentikan. Pemerintah harus hadir di tahap pencegahan, bukan hanya saat kejadian,” ujar Ardiansyah.

Forkopimda berkomitmen melakukan pola gerak cepat dengan memperbanyak kanal pelaporan aman, memperkuat pendampingan di UPTD PPA, serta memastikan setiap kasus diproses tanpa kompromi. Aparat keamanan juga diminta memperketat patroli dan monitoring area rawan.

Rapat ditutup dengan penegasan Ardiansyah bahwa Kutim tidak boleh terus-terusan menjadi daerah dengan kasus kekerasan yang berulang. “Kalau kita tidak berani mengubah sistemnya hari ini, kita sedang membiarkan generasi kita menjadi korban berikutnya,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Apel Kesiapsiagaan Bencana Digelar, Kutim Bersiap Hadapi Musim Ekstrem

0
Kutim Mantapkan Kesiapsiagaan Bencana. (Ramlah)

SANGATTA– Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana di Halaman Kantor Bupati Kutim, Sabtu (22/11/2025). Kesiapsiagaan ini menjelang musim ekstrem yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan,

Apel ini melibatkan seluruh unsur penting penanggulangan bencana, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, relawan, hingga instansi teknis dari berbagai OPD. Seluruh personel dan perlengkapan operasi diperiksa secara menyeluruh, termasuk peralatan evakuasi, kendaraan pendukung, alat komunikasi, hingga logistik darurat.

Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebelum musim cuaca ekstrem benar-benar tiba.

Perwakilan instansi yang hadir menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Langkah terpadu diperlukan agar penanganan di lapangan dapat berlangsung cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Wakapolres Kutai Timur Kompol Ahmad Abdullah, salah satu perwakilan unsur yang hadir, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi kondisi darurat.

“Kesiapan personel dan peralatan harus optimal. Bencana tidak bisa diprediksi, sehingga seluruh unsur harus siap bergerak kapan saja,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan banjir, longsor, dan karhutla. Kesadaran dini dari warga dinilai sangat membantu mempercepat respons penanganan.

“Pelaporan cepat dari masyarakat sangat krusial. Kita perlu sinergi antara pemerintah dan warga agar penanggulangan dapat dilakukan lebih efisien,” tambahnya.

Dengan digelarnya apel ini, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sepanjang musim cuaca ekstrem, sekaligus memastikan semua unsur memiliki prosedur kerja yang sama dalam menghadapi potensi bencana.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Yon Arhanud 7/ABC Gelar Latihan Senjata Berat di PT Indominco

0
Wawali Agus Haris saat mencoba senjata milik Yon Arhanud 7/ABC. (ist)

BONTANG — Yon Arhanud 7/ABC menggelar latihan menembak senjata berat bersama di area U-1 PT Indominco Mandiri, Tandung Mayang, Rabu (19/11). Kegiatan ini dihadiri Wawali Agus Haris.

Latihan ini digelar sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap potensi ancaman di Kota Bontang, termasuk perlindungan terhadap sejumlah objek vital.
Agus Haris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan latihan tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat penting dalam memastikan kemampuan pasukan pertahanan tetap terjaga serta koordinasi lintas instansi berjalan baik.

“Ini dilaksanakan tak lain untuk memastikan keamanan Kota Bontang, lengkap dengan beberapa objek vitalnya. Kami sangat mengapresiasi Arhanud 7/ABC atas gelaran latihan hari ini,” ujarnya.

Tak lupa, Wawali juga menyampaikan terima kasih kepada PT Indominco Mandiri yang telah menyediakan fasilitas dan area latihan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ia berharap latihan serupa bisa terus berlanjut secara berkala.

“Saya berharap ini menjadi agenda tahunan dan dapat ditetapkan tempatnya di area ini oleh PT Indominco. Kolaborasi seperti ini penting untuk menjaga kesiapsiagaan kita bersama,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pendidikan Usia Dini Pondasi Strategis Bangun Generasi Emas Daerah

0
Pelatihan Literasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD se-Kota Bontang, Selasa (18/11) pagi di Auditorium 3D. (ist)

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang melalui DPC PP PAUD Kota Bontang resmi menggelar Pelatihan Literasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD se-Kota Bontang, Selasa (18/11) pagi di Auditorium 3D. Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan, Rafidah, mewakili Wali Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Rafidah menegaskan bahwa pendidikan usia dini merupakan pondasi strategis dalam membangun generasi emas daerah. Ia menyampaikan bahwa pelatihan literasi bagi pendidik PAUD menjadi sangat relevan karena literasi merupakan kemampuan dasar yang memengaruhi seluruh proses belajar anak.

“Literasi membaca dan menulis bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi bagian dari pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kecakapan hidup,” ujar Rafidah.

Ia menambahkan, keterampilan literasi yang kuat pada pendidik akan memperkaya proses pembelajaran, meningkatkan kualitas modul serta laporan pembelajaran, dan menumbuhkan ekosistem kelas yang mendorong rasa ingin tahu serta kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik.

Melalui Rafidah, Wali Kota kembali menekankan bahwa literasi adalah tanggung jawab kolektif.

“Guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat harus berjalan bersama dalam menciptakan lingkungan literat di sekolah maupun di rumah,” pesannya.

Sebelumnya, Ketua DPC PP PAUD Kota Bontang, Aji Erlinawaty, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas guru PAUD dalam merancang pembelajaran berbasis literasi serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas.

Kegiatan pelatihan literasi ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan rangkaian materi yang disampaikan oleh narasumber berpengalaman di bidang pendidikan anak usia dini.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pj Sekda: Penguatan Literasi Syarat Utama Meningkatkan Kualitas SDM

0
Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto saat memusnahkan arsip. (ist)

BONTANG —, menegaskan penguatan literasi merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah pusat maupun daerah, katanya, terus mendorong peningkatan layanan perpustakaan, digitalisasi koleksi, dan penguatan layanan inklusi sosial berbasis literasi agar mampu menjawab tuntutan masyarakat di era transformasi digital.

Hal itu disampaikan Suharto saat menghadiri DPK Award Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pemenang lomba literasi serta pemusnahan arsip dengan masa retensi lebih dari 10 tahun. Kegiatan ini diadakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang di Auditorium 3D, Rabu (19/11) pagi.

“Dengan kapasitas aparatur yang mumpuni, kualitas pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan akan semakin adaptif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Suharto.

Ia menambahkan, penguatan literasi sejalan dengan misi Kota Bontang Tahun 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju SDM yang Berdaya Saing.” Berbagai inovasi strategis seperti Perpustakaan Ramah Disabilitas dan Lansia (PERSIA), Si Motor Keliling (Si Mokel), serta Jelajah Literasi Anak (Jelita) menjadi bukti bahwa layanan literasi di Bontang semakin inklusif dan humanis.

Menutup sambutannya, Suharto menegaskan bahwa lomba literasi bukan sekadar ajang kompetitif, melainkan sarana untuk menumbuhkan budaya membaca, menulis, serta berekspresi konstruktif bagi para pelajar.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Wali Kota Ingin Erau Pelas Benua Guntung ‘Naik Kelas’

0
Prosesi penyalaan obor di Erau pelas benua Guntung. (ist)

BONTANG – Wali Kota Neni menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat promosi budaya daerah. Ia berharap agar Erau Pelas Benua Guntung dapat “naik kelas” dan masuk dalam kalender event nasional.

Hal itu disampaikan Neni saat menghadiri perhelatan budaya Erau Pelas Benua Guntung, Selasa (18/11/2025) di Rumah Adat Guntung, Bontang Utara.

Menurutnya, peningkatan status festival ini penting untuk memperluas promosi daerah dan menarik lebih banyak wisatawan. Dampaknya diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal, terutama pelaku UMKM.
“Branding ini perlu dilakukan agar banyak yang tertarik berkunjung ke Kota Bontang,” tambahnya.

Erau Pelas Benua Guntung diharapkan menjadi magnet pariwisata yang bukan hanya menjaga nilai-nilai luhur budaya Kutai, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kampung Adat Guntung dan sekitarnya.

Festival ini akan ditutup pada Minggu, 23 November 2025, melalui prosesi sakral Belimbur sebagai puncak rangkaian acara.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam