Beranda blog Halaman 437

Wali Kota Bontang Terima Penghargaan Nasional, Kepala Daerah Sukses Membina Kelurahan Terbaik

0
Wali Kota Neni saat menerima penghargaan. (Dok Pemkot Bontang)

BOYOLALI — Kota Bontang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam perayaan Hari Desa Nasional 2026 yang berlangsung meriah di Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/1), Bontang berhasil memboyong sejumlah penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menerima penghargaan Upakarya Wanua Nugraha sebagai kepala daerah yang dinilai berhasil membina kelurahan terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus. Neni Moerniaeni menerima penghargaan tersebut bersama tiga wali kota lainnya di Regional III, yakni Wali Kota Payakumbuh, Yogyakarta, dan Mataram.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, penghargaan Upakarya Wanua Nugraha ini merupakan apresiasi bagi kepala daerah yang berhasil membina kelurahan terbaik. Namun, bukan penghargaan yang kami kejar, melainkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kelurahan Satimpo Raih Juara Nasional LOMDESKEL 2025, Bontang Sabet Wanua Karya Nugraha

0
Penerimaan penghargaan Kelurahan Satimpo. (Dok. Kel. Satimpo)

BONTANG – Kelurahan Satimpo kembali mengharumkan nama Kota Bontang di tingkat nasional. Pada ajang Lomba Desa dan Kelurahan (LOMDESKEL) Award Tahun 2025 Regional 3, Kelurahan Satimpo berhasil meraih peringkat pertama sebagai Juara Kelurahan Tingkat Nasional.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Lurah Satimpo, Maryono, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada puncak peringatan Hari Desa Nasional (HARDESNAS) Tahun 2026 yang digelar di Boyolali, Kamis (15/1/2026).

Capaian tersebut juga mengantarkan Pemerintah Kota Bontang meraih Penghargaan Wanua Karya Nugraha dari Kemendagri. Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, sebagai bentuk apresiasi atas pembinaan dan dukungan pemerintah daerah terhadap desa dan kelurahan berprestasi.

Dalam penilaiannya, LOMDESKEL mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari administrasi pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, hingga inovasi dan keberlanjutan program pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Lurah Satimpo hadir didampingi Ketua TP PKK Kelurahan Satimpo, Wali Kota Bontang, Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, serta tim pendamping dari Provinsi Kalimantan Timur.

Lurah Satimpo Maryono menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi yang diraih merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, aparat kelurahan, dan partisipasi aktif masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi, sekaligus diharapkan dapat menginspirasi kelurahan lain di Kota Bontang,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Masalah Jalan Rusak dan Layanan Publik Masih Dominan di Reses DPRD Kutim

0
Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin saat diwawancara. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA – Pelaksanaan Reses I DPRD Kutai Timur (Kutim) Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2025/2026 kembali membuka potret persoalan klasik di daerah. Jalan rusak dan kualitas layanan publik masih mendominasi aspirasi masyarakat di hampir seluruh daerah pemilihan.

Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kutim yang digelar Rabu (14/1/2026), saat Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin, menyampaikan laporan resmi hasil reses anggota dewan.

Jainuddin menyebutkan, reses yang dilaksanakan serentak di lima daerah pemilihan pada 28 November hingga 2 Desember 2025 menjadi ruang bagi warga menyuarakan kebutuhan paling mendasar yang hingga kini belum tuntas ditangani.

“Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya kepada awak media.

Namun, dari hasil penjaringan aspirasi, mayoritas usulan masyarakat masih berkutat pada persoalan infrastruktur dasar. Di sejumlah wilayah, warga kembali mengeluhkan kondisi jalan lingkungan dan jalan usaha tani yang rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga minimnya penerangan jalan umum.

Selain infrastruktur, layanan publik juga menjadi sorotan. Ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, fasilitas pendidikan dan olahraga, serta sarana kesehatan dan fasilitas umum masih dinilai belum merata, terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan.

Jainuddin menjelaskan, dalam kegiatan reses, anggota DPRD juga menyampaikan informasi terkait program Pemerintah Kabupaten Kutim sebagaimana tertuang dalam visi dan misi bupati, yakni Terwujudnya Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing, termasuk arah kebijakan pembangunan daerah serta kegiatan komisi dan fraksi DPRD.

Ia mengakui, berulangnya aspirasi serupa dari tahun ke tahun menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, agar penentuan prioritas pembangunan lebih tepat sasaran.

“Hasil reses ini diharapkan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah,” katanya.

DPRD Kutim berharap aspirasi yang dihimpun dapat segera ditindaklanjuti melalui program dan penganggaran pemerintah daerah, sehingga persoalan lama yang terus berulang tidak kembali muncul dalam agenda reses berikutnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Tinjau Banjir Pasir di Kanaan, Dewan Kritik Lemahnya Kesiapsiagaan Bencana

0
Peninjauan guna mengetahui langkah sementara penanganan banjir di kawasan RT 1 Kanaan. (Syakurah)

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang, menyoroti lemahnya kesiapsiagaan penanganan bencana saat meninjau langsung lokasi banjir pasir di RT 1 Kelurahan Kanaan, Kamis (15/1/2026).

Ia mengaku prihatin karena penanganan awal terkendala minimnya sarana dan prasarana, mulai dari alat berat, operator, hingga bahan bakar. Ia menyebutkan telah berkomunikasi dengan PUPR namun mereka tak memiliki operator untuk mengoperasikan alat berat.

“Tidak punya towing, tidak punya operator, tidak punya solar. Masa sekelas penanganan bencana kondisinya seperti ini,” tegasnya.

Bahkan, ia mengaku sempat menawarkan solusi darurat dengan menanggung sendiri biaya operasional demi percepatan penanganan di lapangan.

“Solar saya tanggung, operator saya gaji. Yang penting ada alat dulu ke sini, ada aksi,” ujarnya.

Joni juga menilai persoalan banjir pasir di Kanaan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Menurutnya, sumber masalah di wilayah atas harus ditangani terlebih dahulu agar penanganan di bawah tidak sia-sia.

“Kalau di atas tidak diselesaikan, di sini mau dibersihkan bagaimana pun tetap akan terulang,” katanya.

Dari hasil peninjauan dan analisis foto udara, Joni menduga telah terjadi perubahan arah aliran air akibat aktivitas penggalian di kawasan atas. Tanggul pembatas jebol sehingga aliran air dan material mengarah langsung ke permukiman warga.

Ia menambahkan, persoalan ini juga bersinggungan dengan kewenangan dan status kawasan, termasuk dugaan berada di sekitar wilayah PT Badak, sehingga penggunaan anggaran pemerintah harus sangat berhati-hati.

“Kalau masih kawasan tertentu, tidak bisa sembarangan pakai APBD. Bisa jadi temuan. Tapi apa pun itu, solusi tetap harus ada,” ujarnya.

Joni mendorong kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mencari jalan keluar, baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

“Kalau persoalan seperti ini dibiarkan berulang, citra pemerintah juga tidak akan baik. Kita bicara Bontang sejahtera, tapi warganya justru terabaikan,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Banjir Pasir Terparah Terjang RT 1 Kanaan, Diduga Imbas Aktivitas Galian C Ilegal

0
Kondisi warga dan tanggul yang jebol. (Syakurah)

BONTANG – Warga RT 1 Kelurahan Kanaan, Kota Bontang, kembali terdampak banjir. Namun kali ini bukan hanya air, melainkan juga material pasir yang mengendap dan menimbun permukiman warga. Kondisi tersebut disebut sebagai yang terparah dibanding kejadian sebelumnya.

Ketua RT 1 Kanaan, Rismanto, menyebut banjir pasir ini dipicu jebolnya tanggul di dataran yang lebih tinggi, diduga akibat aktivitas galian C ilegal di kawasan tersebut. Menurutnya, kejadian serupa sebenarnya sudah berulang kali terjadi, namun sebelumnya tidak sampai viral.

“Ini bukan kejadian pertama. Dulu juga pernah longsor dan banjir pasir, tapi tidak separah sekarang. Waktu masih ada tambang di atas, pernah dimediasi dan mereka mengerok pasir, yang sempat turun ke warga tapi tidak diangkut. Sampai sekarang tidak pernah diselesaikan,” ungkapnya.

Akibat endapan pasir, aliran air hujan yang sebelumnya mudah meresap ke tanah kini tertahan. Beberapa rumah warga bahkan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena tertimbun material pasir.

“Setiap hujan sekarang pasti kemasukan air. Dulu air cepat meresap, sekarang tidak bisa karena tanah sudah tertutup pasir semua,” jelasnya.

Rismanto menambahkan, aktivitas tambang tersebut dilakukan oleh pihak perorangan dan diduga ilegal. Upaya komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab dinilai belum membuahkan hasil.

“Kalau kami sendiri kadang tidak digubris. Makanya nanti akan dicoba lewat kelurahan dan kecamatan supaya bisa duduk bersama mencari solusi,” katanya.

Selain persoalan galian C, warga juga mengeluhkan tidak adanya drainase atau parit di kawasan tersebut. Posisi jalan yang lebih tinggi dari permukiman membuat air tidak memiliki jalur pembuangan, sehingga banjir kerap berulang.

“Kami pernah usulkan supaya jalan di atas diturunkan dan dibuat parit. Kalau parit tidak ada, di sini pasti banjir terus,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kampung Timur RT 1 Kanaan Terendam Banjir Lumpur, Satu Rumah Tahap Pembangunan Hancur

0
Kondisi RT 1 Kampung Timur akibat hujan yang membawa pasir. (Syakurah)

BONTANG – Kondisi miris menerpa warga di wilayah Kampung Timur Kelurahan Kanaan, tepatnya di wilayah RT 1. Dua rumah warga terendam air hingga betis orang dewasa, satu rumah yang hendak dibangun-hancur lantaran terhantam batu besar akibat kebocoran tanggul.

Katinem, salah satu warga mengatakan, banjir kali ini sangatlah parah, tidak hanya membawa air, namun pasir dan lumpur turut masuk ke dalam rumah. Suasana wilayah di sekitar rumah tersebut juga tertutupi oleh pasir.

“Ini jalanan tertutup pasir semua, jalanan jadi naik 1,5 meter dari seharusnya,” ungkapnya.

Ia menceritakan, pukul 05.00 Wita air langsung mengalir deras, pihaknya tidak sempat menyelamatkan alat-alat elektronik maupun baju, untungnya ia sempat menyelamatkan beberapa dokumen penting.

“Ternak ayam warga pada mati. Airnya dari subuh sampe jam 11 Wita ini surut sangat pelan lantaran drainase tidak ada,” tambahnya.

Ia menambahkan, biasanya air hanya lewat saja, kalaupun air mengendap tidak akan lama dan hanya di wilayah dapur saja.

Ibu Mery, warga lainnya, rumahnya sedang pembangunan namun hancur lantaran terhantam batu. Saat ini ia mengontrak di wilayah Kanaan dan hendak membangun rumah di wilayah tersebut, naas bencana menghancurkan tembok-tembok rumahnya.

“Saya bangun dari 2022, Saya bangunnya nyicil. Padahal tahun ini mau dibangun keseluruhan,” tuturnya.

Warga mengatakan bahwa pihak BPBD, dan lurah sudah sempat meninjau lokasi, “Baru ninjau saja belum kasih tau kalau bakal ngapain, sekarang pun belum ada yang balik,” tuturnya.

Tanggul yang dimaksud berada di dataran yang lebih tinggi dari kampung tersebut. Apalagi hanya tertutupi terpal yang ditutup dengan tanah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

41 Tahun Andi Faizal

0
Penyerahan poster ucapan ulang tahun kepada Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Foto: Istimewa

PINTU rumah jabatan di Jalan Awang Long, Bontang, itu sudah mulai didatangi sejak dini hari. Setelahnya, orang datang silih berganti. Ada yang datang sebentar untuk bersalaman dan menyampaikan doa, ada pula yang duduk lebih lama dalam obrolan ringan.

Kue tersusun di meja ruang rapat besar. Suasananya cair, tanpa protokoler. Rumah itu seolah tak pernah benar-benar sepi sepanjang hari, Rabu (14/1).

Saya sendiri baru bisa menyempatkan diri datang langsung memberikan ucapan ulang tahun kepada Andi Faizal Sofyan Hasdam pada siang hari. Saya datang bersama Darman, Direktur Radar Bontang, sekaligus membawa kenang-kenangan berupa poster ucapan. Bukan sesuatu yang mewah, tetapi bentuk perhatian dan relasi yang selama ini terjalin.

Di ruangan itu, saya melihat Ubayya Bengawan, anggota DPRD Bontang dari Partai Golkar, sudah lebih dulu duduk sambil berbincang ringan. Tak lama setelah saya datang, Anggota DPRD Bontang Heri Keswanto dari Partai Gerindra juga tiba bersama rombongan. Hadir pula rombongan dari Humas PT Pupuk Kaltim dan PT Yepeka Usaha Mandiri (YUM) yang ikut menyampaikan ucapan.

Momen kebersamaan Andi Faizal Sofyan Hasdam dan istri di perayaan ulang tahun ke-41. Foto: Istimewa

Dalam obrolan santai, Andi Faizal bercerita, ia pernah sengaja menghindar dengan pergi ke luar kota setiap kali hari ulang tahunnya tiba. Bukan untuk menghindari orang, tetapi sekadar ingin suasana yang lebih tenang. Namun cara itu tak pernah benar-benar berhasil. Begitu ia kembali, orang tetap berdatangan, ke rumah atau ke kantor, untuk memberikan ucapan dengan caranya masing-masing.

Karena itulah, tahun ini ia memilih menerima tamu yang datang. Bahkan ia meminta istrinya, Shemmy Permata Sari, ikut menyiapkan makanan bagi siapa pun yang datang. Bukan untuk jamuan berlebihan, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Orang datang sejak tepat pukul 24.00, lalu berlanjut pagi, siang, hingga malam. Kue terus berdatangan, tanpa henti.

Tahun ini terasa berbeda. Andi Faizal bukan hanya menjabat sebagai Ketua DPRD Bontang, tetapi juga didampingi istrinya yang kini menjadi anggota DPRD Kaltim. Keduanya sama-sama mengemban mandat politik hasil Pemilu 2024, dengan tanggung jawab yang berjalan bersamaan.

Saya bersama Anggota DPRD Bontang Ubayya Bengawan ikut datang memberikan ucapan ulang tahun . Foto: Darman
Andi Faizal Sofyan Hasdam didampingi istri, Shemmy Permata Sari, menerima ucapan ulang tahun di rumah jabatan Ketua DPRD Bontang. Foto: Agus S

Di usia 41 tahun, Andi Faizal telah dua periode memimpin DPRD Bontang. Ia tumbuh dalam keluarga dengan rekam jejak politik panjang. Ibunya, Neni Moerniaeni, kembali terpilih sebagai Wali Kota Bontang untuk periode kedua setelah jeda lima tahun. Ayahnya, Sofyan Hasdam, pernah dua periode menjabat Wali Kota Bontang sebelum melanjutkan pengabdian sebagai Anggota DPD RI. Pada Pemilu 2024, saudaranya, Andi Satya Adi Saputra, juga terpilih sebagai anggota DPRD Kaltim. Jejak itu membentuk lingkungan politik yang kuat di keluarganya.

Dengan latar seperti itu, ekspektasi publik terhadap Andi Faizal cukup tinggi. Namun ia tampak menyadari bahwa kepercayaan tidak cukup diwarisi, tapi harus terus dijaga melalui sikap dan keseharian. Ia pun memilih menjalani posisinya dengan caranya sendiri. Terbuka, membaur, dan tidak berjarak.

Kue ulang tahun bergambar Andi Faizal Sofyan Hasdam dari salah satu komunitas yang turut menyampaikan ucapan. Foto: Agus S
Suasana ruang rapat rumah jabatan Ketua DPRD Bontang dipenuhi tamu yang datang silih berganti memberikan ucapan. Foto: Istimewa

Barangkali karena itu pula, orang datang tanpa perlu undangan. Datang bukan semata karena jabatan, tetapi karena merasa diterima.

Ulang tahunnya berlangsung sederhana. Orang datang, menyampaikan ucapan, lalu pergi. Dari sana terlihat kedekatan Andi Faizal dengan banyak kalangan dan kesediaannya menyambut seluruh tamunya, meski terlihat lelah.

Karena itu, tak berlebihan jika banyak kalangan mulai memandangnya sebagai salah satu figur yang layak diperhitungkan untuk kepemimpinan Bontang ke depan.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Berbas Pantai Jadi Tujuan Berikutnya Pembangunan Lapangan Mini Soccer

0
Berbas Pantai Jadi Tujuan Berikutnya Pembangunan Lapangan Mini Soccer
Ilustrasi. (AI)

BONTANG – Pasca pembangunan lapangan mini soccer di Kelurahan Satimpo, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang rencananya bakal kembali membangun lapangan mini soccer di kawasan Berbas Pantai.

Bahkan kawasan tersebut tak hanya dibangun lapangan mini soccer, namun juga dirancang sebagai area olahraga dan ruang publik, yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.

Kepala Dispopar Bontang, Eko Mashudi, menjelaskan lapangan mini soccer merupakan bagian dari rencana pengembangan sarana olahraga di Berbas Pantai, dengan total anggaran sekitar Rp15 miliar. Namun anggaran tersebut tidak seluruhnya dialokasikan untuk satu fasilitas saja.

“Mini soccer memang salah satu fokus, tapi di kawasan itu juga akan dibangun dan dilengkapi sarana olahraga serta fasilitas publik pendukung lainnya,” ujarnya.

Selain lapangan mini soccer, pengembangan kawasan Berbas Pantai juga mencakup lapangan olahraga lain seperti voli dan basket, ruang terbuka publik, serta fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna. Konsep ini diharapkan mampu mengintegrasikan fungsi olahraga, rekreasi, dan pariwisata dalam satu kawasan.

Ia menambahkan, pengelolaan sarana olahraga di Berbas Pantai ke depan akan menerapkan skema retribusi sesuai peraturan daerah. Namun, penerapannya tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha swasta serta akses masyarakat.

“Kita tidak ingin fasilitas pemerintah justru mematikan usaha swasta. Karena itu, kalaupun ada retribusi, tarifnya akan lebih murah dari swasta dan dibedakan antara kegiatan bisnis dan non-bisnis,” jelasnya.

Untuk mencegah kebocoran, sistem pembayaran pemanfaatan fasilitas akan diupayakan menggunakan metode non-tunai. Sementara untuk kegiatan pembinaan, komunitas olahraga, dan aktivitas sosial masyarakat, tarif retribusi akan dibuat sangat terjangkau.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Hujan Deras, Pohon Tumbang Lagi di Jalan Arif Rahman Hakim

0
Hujan Deras, Pohon Tumbang Lagi di Jalan Arif Rahman Hakim
Penampakan pohon tumbang di depan SMAN 3. (Tangkapan layar)

BONTANG – Hujan deras yang mengguyur Kota Bontang sejak Kamis (15/1) subuh kembali menyebabkan pohon tumbang di Jalan Arif Rahman Hakim, Kilometer 3, Kelurahan Belimbing. Kondisi ini menyebabkan pengalihan arus lalu lintas.

Peristiwa pohon tumbang ini diketahui dari laporan video Ketua RT 41, Kelurahan Belimbing, Alfian yang dibagikan di grup RT 41. Ia membagikan kondisi pohon tumbang yang terjadi tepat di depan SMAN 3 atau SPBU kilo 3 saat melintas di lokasi tersebut pagi ini.

Dijelaskannya, pohon tumbang itu menyebabkan seutas kabel listrik terputus dan melintang di jalanan. “Kabel listrik melintang di jalanan, sangat sangat membahayakan,” ucapnya.

Dari video tersebut juga terlihat bahwa arus lalu lintas dialihkan menjadi satu ruas jalan saja. Lantaran ruas jalan tempat pohon tumbang belum dapat dilewati kendaraan.

Pohon tumbang sudah terjadi kesekian kalinya di lokasi ini. Namun pihak Pemkot Bontang belum juga mengambil tindakan pencegahan.

Bagi pengendara yang melintas diharapkan berhati-hati.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Satgas PKH Kuasai Kembali 4 Juta Hektare Lahan Ilegal, Penertiban Digeber Sepanjang 2026

0
Satgas PKH menggelar konferensi pers di Jakarta Timur. (Dok. Kejagung)

JAKARTA — Negara mulai menunjukkan taringnya di kawasan hutan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim berhasil menguasai kembali lebih dari 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal hingga awal 2026, sekaligus memastikan penertiban akan digeber lebih agresif sepanjang tahun ini.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Penegasan Pencapaian dan Rencana Kerja Satgas PKH Tahun 2026 yang digelar di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu (14/1/2026).

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebutkan, secara kumulatif luas kawasan hutan yang telah dikuasai kembali negara mencapai 4.093.380,19 hektare, mencakup lahan yang sudah diserahkan maupun yang masih dalam proses verifikasi administratif.

“Total penguasaan per hari ini adalah 4.093.380,19 hektare,” ujar Barita kepada wartawan.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar lahan telah dialihkan pengelolaannya. Satgas PKH menyerahkan 1.709.200,59 hektare kepada PT Agrinas Palma Nusantara, serta 770.220,27 hektare kawasan konservasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Yang telah diserahkan ke Agrinas Palma Nusantara seluas 1.709.200,59 hektare, dan ke KLHK berupa taman nasional, hutan konservasi, dan hutan lindung seluas 770.220,27 hektare,” jelasnya.

Sementara itu, lahan seluas 1.613.959,26 hektare masih berada dalam tahap verifikasi dan akan diserahkan setelah seluruh proses administrasi rampung. “Sisa penguasaan yang belum diserahkan dan sedang dalam proses verifikasi itu ada seluas 1.613.959,26 hektare,” imbuh Barita.

Tak hanya fokus pada penguasaan lahan, Satgas PKH juga mencatat kemajuan signifikan dalam penagihan denda administratif terhadap korporasi sawit yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin. Dari 83 perusahaan yang dipanggil, 73 hadir memenuhi undangan Satgas.

Sebanyak 41 perusahaan telah melunasi denda dengan total setoran mencapai Rp4,76 triliun. Namun, Satgas menyoroti masih adanya delapan korporasi yang mangkir meski telah dipanggil dua kali.

“Terhadap korporasi yang tidak hadir, Satgas akan melakukan langkah-langkah penertiban termasuk upaya hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” tegas Barita.

Di sektor pertambangan, Satgas PKH memanggil 32 perusahaan. Dari jumlah itu, 22 perusahaan hadir, tujuh menyatakan kesiapan membayar denda, sementara 15 lainnya mengajukan keberatan. Dua perusahaan telah merealisasikan pembayaran, yakni PT Tonia Mitra Sejahtera sebesar Rp500 miliar dan PT Mahakam Sumber Jaya senilai Rp13,28 miliar.

Barita menegaskan seluruh langkah Satgas PKH berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Negara, kata dia, tidak akan ragu menempuh langkah tegas jika kewajiban hukum diabaikan.

Memasuki 2026, Satgas PKH memastikan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan secara konsisten. Penguasaan kembali lahan ilegal dan penagihan kewajiban korporasi diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan memulihkan fungsi hutan nasional. (MK)

Editor: Agus S