SANGATTA — Sebanyak 36 pelanggar terjaring Operasi Zebra Mahakam 2025, Jumat (21/11/2025) kemarin. Mayoritas merupakan pengendara roda dua (R2).

Dalam operasi tersebut, Satlantas Polres Kutim menghadirkan cosplay edukasi lalu lintas sebagai inovasi kampanye keselamatan. Keberadaan cosplay ini menarik perhatian masyarakat dan menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif.

Kasat Lantas Polres Kutim, AKP Rezky Nur Harismeihendra, mengungkapkan bahwa pelanggaran didominasi pengemudi R2 yang tidak memiliki kelengkapan administrasi.

“Dari 36 pelanggar, 17 tidak memiliki SIM, 6 SIM kedaluwarsa, dan 7 tidak membawa STNK. Ini menunjukkan kepatuhan berlalu lintas masih rendah,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, petugas juga melakukan penyitaan terhadap 7 unit sepeda motor, sementara pelanggar lain diberikan tilang sesuai ketentuan.

“Kami tetap mengutamakan edukasi, namun tindakan tegas perlu diterapkan demi keselamatan. Cosplay edukasi kami hadirkan agar pesan keselamatan diterima masyarakat dengan cara yang lebih ramah,” tambah AKP Rezky.

Sementara itu, Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, mengapresiasi langkah kreatif Satlantas dalam Ops Zebra Mahakam 2025. Menurutnya, keseimbangan antara penegakan hukum dan edukasi adalah strategi penting dalam menekan angka pelanggaran.

“Keselamatan adalah prioritas. Penindakan dilakukan untuk mencegah kecelakaan, bukan sekadar memberi hukuman. Pendekatan humanis ini akan terus kami kembangkan,” tegasnya.

Operasi Zebra Mahakam 2025 akan berlangsung hingga akhir November dengan fokus pada pelanggaran berisiko, seperti pengendara tanpa SIM, kendaraan tanpa kelengkapan teknis, serta pengendara yang tidak memakai helm standar. Polres Kutim mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan demi keselamatan bersama.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Penetapan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025–2028 memicu penolakan keras dari Fraksi PKB DPRD Kaltim. Fraksi menilai keputusan itu diumumkan tanpa koordinasi dan tidak melalui mekanisme kolektif-kolegial sebagaimana mestinya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa pihaknya—termasuk pimpinan DPRD, ketua fraksi, serta Ketua Komisi I yang membidangi urusan KPID—tidak pernah dilibatkan sejak awal pembahasan hingga keluarnya pengumuman.

“Intinya, baik pimpinan, ketua fraksi, maupun ketua komisi menolak hasil keputusan ini. Teman-teman tidak berkoordinasi dengan Fraksi PKB, padahal ketua Komisi I itu dari PKB. Walaupun beliau sedang sakit, seharusnya tetap ada koordinasi. Keputusan kan harusnya diambil secara bersama, bukan individual,” ujar Yenni, Jumat (21/11/2025).

Yenni menilai absennya pelibatan Fraksi PKB sebagai bentuk kelalaian serius dan berpotensi mencederai mekanisme internal DPRD. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil tanpa komunikasi tersebut harus ditinjau ulang.

“Walaupun sudah tersebar luas, kami tetap menolak keras karena tidak ada koordinasi. Keputusan ini sepihak, tidak ada komunikasi dengan Ketua Komisi I. Seharusnya ditinjau ulang,” tegasnya.

Menurutnya, Komisi I dalam waktu dekat akan menyampaikan pernyataan resmi melalui konferensi pers atau rilis pemberitaan agar publik memahami posisi kelembagaan secara jelas.

Penolakan serupa juga diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, ia menyoroti bahwa proses ini tidak hanya dilakukan sepihak, namun juga mengandung unsur diskriminasi.

“Fraksi PKB menolak dengan tegas pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatuhan calon anggota KPID Kaltim,” tulisnya.

Damayanti menegaskan bahwa unsur pimpinan DPRD terdiri dari empat orang, dan salah satunya berasal dari PKB—Wakil Ketua III yang juga perempuan. Selain itu, Ketua Komisi I yang membidangi proses KPID juga dari PKB. Namun keduanya tidak pernah dilibatkan atau diberi kesempatan memberikan pendapat.

“Kami tidak pernah diberi kesempatan memberikan pendapat. Saya merasa ini bentuk diskriminasi terhadap saya sebagai satu-satunya ketua fraksi perempuan,” ujarnya.

Dengan penolakan resmi dari Fraksi PKB, kini Komisi I berada dalam sorotan untuk memberikan klarifikasi sekaligus menjawab tuntutan peninjauan ulang. Polemik ini menjadi catatan tambahan mengenai pentingnya transparansi dan koordinasi dalam setiap proses pengambilan keputusan di DPRD.

Hingga berita ini diturunkan, Komisi I belum memberikan pernyataan resmi terkait respons atas sikap Fraksi PKB. (MK)

Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Pembangunan rumah susun (rusun) untuk anggota Polri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terus dikebut dan kini memasuki tahap finishing. Pekerjaan fasad depan juga sudah terlihat hampir rampung. Pada Rabu (19/11), Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro meninjau langsung progres pembangunan yang berada di RT 22 Desa Suka Raja tersebut.

Bangunan rusun tiga lantai ini berdiri di atas lahan milik Polri dan diperuntukkan sebagai hunian personel serta fasilitas umum Polda Kaltim. Proyek senilai Rp20,43 miliar itu dikerjakan selama 180 hari dan ditargetkan selesai pada 6 Desember 2025. Pembangunannya dimulai bersamaan dengan proyek Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Samarinda yang diresmikan Kapolda Kaltim dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada pertengahan tahun lalu.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolda didampingi Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara dan sejumlah pejabat Polda Kaltim. Mereka memeriksa detail teknis di lapangan mulai dari fondasi, instalasi kelistrikan, hingga kesiapan fasilitas penunjang untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar dan tenggat waktu.

Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan bahwa rusun ini merupakan fasilitas strategis yang sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung kesiapan personel dalam menjaga keamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pembangunan rusun ini bukan hanya soal penyediaan tempat tinggal, melainkan bagian dari kesiapan institusi dalam mendukung terwujudnya IKN. Progresnya harus tepat waktu dan sesuai perencanaan,” ujar Kapolda.

Ia juga memberikan perhatian khusus pada fasilitas pendukung seperti penataan area terbuka, ruang olahraga, dan landscape lingkungan yang nantinya berperan penting bagi kenyamanan para penghuni.

Sebagai informasi, bangunan ini merupakan rusun kedua di lokasi yang sama. Rusun pertama juga memiliki tiga lantai dan menghadap ke selatan, sementara bangunan baru menghadap ke timur. Jika digabungkan, total kamar dari kedua bangunan mencapai lebih dari 30 unit.

Polda Kaltim optimistis proyek ini selesai sesuai target agar segera dapat ditempati personel yang bertugas di kawasan strategis Sepaku dan wilayah penyangga IKN. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur merampungkan pembahasan final Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Dari hasil rapat bersama Biro Hukum Setda Kaltim, tujuh rancangan peraturan daerah disepakati sebagai usulan resmi dan segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh rekomendasi.

Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan bahwa seluruh dokumen telah lengkap, termasuk masukan-masukan teknis dari pertemuan daring sebelumnya. Namun, tahap krusial kini berada di Kemendagri yang menentukan apakah tujuh usulan tersebut akan disetujui untuk masuk agenda legislasi daerah tahun depan.

“Rapat finalisasi hari ini menyepakati ada tujuh raperda baru yang akan kita usulkan dalam Propemperda 2026. Berkasnya sudah lengkap, tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri,” jelas Baharuddin usai rapat, Jumat sore (21/11/2025).

Dari tujuh raperda itu, salah satu yang cukup menonjol adalah Raperda Pengelolaan Sungai. Baik DPRD maupun Pemprov mengusulkan judul yang sama. Sesuai ketentuan internal, inisiatif DPRD otomatis menjadi prioritas, namun tetap wajib mengakomodasi catatan dan masukan dari Pemerintah Provinsi.

“Ada beberapa raperda dengan judul sama. Kalau begitu, yang dipakai itu raperda inisiatif DPRD. Tapi tetap harus membahas dan menerima masukan dari Pemprov,” terangnya.

Sejumlah raperda juga masuk kategori mandatory, yakni bersifat wajib karena mengikuti regulasi pemerintah pusat. Salah satunya Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meski ia menyebut tidak mengingat secara spesifik dasar hukumnya, Baharuddin menegaskan bahwa raperda mandatory tidak memerlukan naskah akademik.

“Kalau mandatory, cukup nota penjelasan saja. Tidak wajib ada naskah akademik,” katanya.

Raperda Penyertaan Modal BUMD juga termasuk mandatory. Regulasi baru ini akan menjadi landasan hukum ke depan, namun tidak berlaku surut terhadap penyertaan modal yang sebelumnya sudah disetujui DPRD.

“Yang lama tetap pakai aturan sebelumnya. Yang baru nanti, kalau ada penyertaan modal, menggunakan payung hukum yang ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah raperda mandatory muncul sebagai konsekuensi dari penyesuaian terhadap kebijakan nasional sehingga daerah wajib mengikuti proses sinkronisasi.

“Nanti akan kita diskusikan lagi dalam rapat lanjutan seperti apa bentuk pengaturannya,” pungkasnya.

Seluruh usulan Propemperda 2026 dijadwalkan segera dikirimkan ke Kemendagri sebelum ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kaltim. (MK)

Editor: Agus S